Metode Pengukuran Dan Pengakuan Rekening-Rekening Laporan Keuangan Untuk Penghitungan Zakat Mal Perusahaan

 

Skripsi Metode Pengukuran Dan Pengakuan Rekening-Rekening Laporan Keuangan Untuk Penghitungan Zakat Mal Perusahaan

 

1.1. Latar Belakang

Dalam era dimana pertanggungjawaban merupakan titik perhatian dalam masyarakat, kegunaan akuntansi akan semakin dirasakan. Fungsi akuntansi menjadi semakin penting, karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan, dimana laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi bisnis yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

 

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Sementara itu informasi yang dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan sangat beragam, dan hingga kini selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena orientasi organisasi bisnis yang cukup berkembang, dimana pada awal perkembangannya, organisasi bisnis hanya mementingkan keuntungannya sendiri (profit-oriented), sehingga sebuah organisasi bisnis akan melakukan apapun untuk mencapai tingkat keuntungan yang dapat dicapainya. Setelah itu berkembanglah orientasi organisasi bisnis yang lain, hal tersebut disebabkan dengan adanya tuntutan akan etika bisnis yang lebih baik. Sehingga organisasi tidak hanya menilai prestasinya dengan mengukur tingkat nominal laba yang dicapai, tapi lebih dari itu yakni dengan menilai hubungan organisasi bisnis dengan pihak-pihak yang terkait (stakeholder) seperti pelanggan, pemasok, investor, dan pihak yang lain. Organisasi bisnis seperti ini berarti telah memiliki orientasi yang mementingkan hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan lebih baik (stakeholders-oriented). Selain dua orientasi organisasi bisnis di atas, berkembang pula orientasi yang lain, terutama bagi masyarakat Islam, dimana dalam menjalankan organisasi bisnis, Islam mengharuskan untuk menjalankan syariah sebagai pedoman yang digunakan untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan. Sehingga dalam menjalankan organisasi bisnis selalu menggunakan metafora “amanah” yang bisa diturunkan menjadi metafora zakat, atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Ini berarti bahwa organisasi bisnis orientasinya tidak lagi profit-oriented atau stakeholders-oriented, tetapi zakat-oriented (Muhammad : XXXX).

 

Persoalannya sekarang adalah bagaimana kaitan antara zakat dengan akuntansi. Tidak lain adalah kita seharusnya dapat menggunakan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi untuk keperluan zakat. Dimana diharapkan informasi akuntansi berguna dalam penghitungan zakat yang benar. Untuk itu diperlukan adanya penyesuaian pengukuran dan pengakuan sejumlah rekening-rekening pada laporan keuangan, karena tidak semua metode akuntansi yang biasa dipakai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

 

Meskipun banyak pembahasan tentang aturan syariah dalam menjalankan organisasi bisnis, tetapi kebanyakan masih dalam tatanan etika perusahaan secara global, sedikit sekali yang membahasnya dalam tingkatan praktik. Terutama dalam pembahasan akuntansi syariah, sedikit sekali yang membahas tentang praktik akuntansi syariah pada perusahaan secara umum, karena perkembangan praktik akuntansi syariah sementara ini masih tertuju pada perbankan syariah saja, sedikit sekali yang menyentuh praktik pada organisasi bisnis yang lain. Maka dari itu penulis mengambil judul “METODE PENGUKURAN DAN PENGAKUAN REKENING-REKENING LAPORAN KEUANGAN UNTUK PENGHITUNGAN ZAKAT MAL PERUSAHAAN; STUDI KASUS CV. X”.

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu melebar maka perlu pembatasan masalah yang difokuskan pada penerapan teori pengukuran dan pengakuan rekening-rekening laporan keuangan perusahan untuk penghitungan zakat. Pada penelitian ini akan mengambil kasus pada laporan keuangan CV X, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, yang selanjutnya akan dilakukan penyesuaian metode pengukuran dan pengakuan atas rekening laporan keuangannya guna penghitungan zakat mal perusahaan tersebut.

1.3. Perumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti adalah:

1.3.1. Bagaimanakah metode pengukuran dan pengakuan rekening laporan keuangan yang digunakan CV X dalam laporan keuangannya?

1.3.2. Bagaimanakah metode pengukuran dan pengakuan rekening laporan keuangan CV X untuk tujuan penghitungan zakat mal?

1.3.3. Bagaimanakah metode penghitungan zakat mal pada CV X?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah:

1.4.1. Untuk mengetahui metode pengukuran dan pengakuan rekening-rekening laporan keuangan CV X.

1.4.2. Untuk menerapkan metode pengukuran dan pengakuan rekening-rekening laporan keuangan yang sesuai syariah, guna penghitungan zakat mal CV X.

1.4.3. Untuk menghitung zakat mal CV X.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk pengembangan penerapan teori akuntansi syariah yang ada pada tatanan praktik perusahaan non perbankan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan dagang, sehingga mempermudah pemahaman akan teori akuntansi syariah yang berlaku.

Penelitian ini juga berguna untuk mempermudah pemilik CV X dalam menghitung zakat mal perusahaannya dengan hanya menggunakan laporan keuangan yang sudah tersedia lalu menyesuaikan metode pengukuran dan pengakuan beberapa rekening yang memang diperlukan sesuai dengan syariah.

Penelitian ini diharapkan juga dapat menyumbangkan metode praktik yang dapat digunakan dalam perusahaan yang sejenis dengan perusahaan yang diteliti guna penghitungan zakat mal.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi beberapa sub bab yang membahas tentang latar belakang, ruang lingkup masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian ini dilakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis melandaskan teori untuk penelitiannya dengan terlebih dahulu membahas zakat, mulai dari; pengertian zakat, harta benda yang wajib dizakati, zakat perdagangan, zakat perusahaan, dan sedikit uraian tentang perbedaan zakat, infak, sedekah, dan pajak. Selanjutnya penulis mulai membahas pijakan teori dari penerapan dalam penelitian ini dengan membahas; tujuan akuntansi syariah, Asumsi dasar laporan keuangan syariah, prinsip akuntansi syariah, karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah, dan akhirnya penulis menutupnya dengan pembahasan tentang konsep pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan syariah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan pendekatan metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, beserta jenis dan sumber data yang dipakai serta metode pengumpulannya. Setelah itu penulis menjelaskan metode analisis yang digunakannya dalam penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan mulai membahas penelitiannya dari pengungkapan profil perusahaan, deskripsi metode pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan perusahaan, dan penerapan metode pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan yang sesuai syariah untuk penghitungan zakat mal.

BAB V : PENUTUP

Disini akhirnya penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitiannya dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitiannya.

Skripsi Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum Dan Sesudah Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia

 

Skripsi Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum Dan Sesudah Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pada era globalisasi ini perbankan nasional harus berusaha lebih keras lagi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang semakin berat. Untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kokoh perbaikan harus dilakukan diberbagai bidang terutama untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan nasional dalam beberapa tahun belakangan ini. Tantangan-tantangan tersebut adalah Kapasitas pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah, Struktur perbankan yang belum optimal, Konsolidasi perbankan belum secepat yang diharapkan, Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang dinilai oleh masyarakat masih kurang, Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan, Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan

 

Sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, diperlukan bank dengan kinerja keuangan yang sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan lancar. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan itu akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank, penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilas dan likuiditas.

 

Bank Indonesia telah menetapkan berbagai upaya untuk penyehatan dan penguatan industri perbankan Indonesia melalui kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dimulai wacananya pada awal Januari XXXX dimana salah satu syarat modal minimum bagi bank umum menjadi Rp. 100 miliar selambat-lambatnya pada tahun 2011.

 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Arsitektur Perbankan Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan. Sebelum munculnya Arsitektur Perbankan Indonesia cukup banyak pertanyaan yang muncul mengenai struktur perbankan Indonesia kedepan, bagaimana peningkatan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah beserta penguatan kelembagaan BPR, disamping itu belum memadainya infrastruktur pendukung perbankan serta masalah perlindungan nasabah yang belum cukup terakomodasi juga menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian besar dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan industri perbankan.

 

Secara ideal sebenarnya kita menginginkan bank-bank yang ada sekarang memiliki kinerja dan tingkat kesehatan yang baik terlepas dari persoalan apakah jumlahnya sedikit atau banyak. Jadi masalah kualitas, quality does matter, seharusnya menjadi tolok ukur yang fundamental, bukan jumlahnya. Oleh karena itu, struktur pebankan nasional ke depan yang perlu diakomodir oleh API adalah struktur perbankan yang mampu menciptakan bank-bank yang sehat dan prudent. Sebagai gambaran jumlah bank sebelum krisis pada tahun 1997 mencapai 222 bank (tidak termasuk BPR), pada akhirnya mengalami penyusutan sesuai dengan mekanisme pasar dan terakhir mencapai 130 bank dengan jumlah kantor bank mencapai 9.110 pada bulan Desember XXXX. Pada bulan Desember XXXX jumlah asset perbankan nasional sebesar 1,693.50 triliun rupiah, jumlah modal sebesar 134.50 triliun rupiah.

 

Kegiatan bisnis perbankan dapat dikatakan berhasil apabila bank dapat mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun sasaran-sasaran bisnis perbankan antara lain menjaga keamanan dana masyarakat yang dititipkan kepada mereka, perkembangan usaha yang baik serta mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional. Hal tersebut hanya mungkin dilaksanakan dengan baik apabila bank mampu meningkatkan kinerjanya. Rasio kecukupan modal, likuiditas, dan rentabilitas adalah tolak ukur yang sering digunakan dalam pengukuran kinerja bank.

 

Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (XXXX) Adapun Kriteria yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk sebuah bank bisa menjadi bank jangkar (anchor bank) adalah 1) Rasio kecukupan modal (CAR) minimum 12% dengan rasio modal inti minimum 6%, 2) Rasio Return On Asset (ROA) minimal 1,5%, 3) Pertumbuhan kredit riil sedikitnya 22% dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sedikitnya 50% dan rasio kredit bermasalah (NPL) dibawah 5%, 4) Merupakan perusahaan publik atau berencana dalam waktu dekat menjadi perusahaan publik dan 5) Memiliki kemampuan menjadi konsolidator. (Agus Sugiarto, XXXX) Rasio BOPO untuk industri perbankan nasional telah mencapai 91.5% sehingga lebih efisien dibandingkan dengan bank-bank yang memiliki modal kecil.

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diketahui untuk menilai apakah kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia melalui Arsitektur Perbankan Indonesia sudah berjalan dengan baik maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil topik ini untuk dijadikan bahan penulisan dengan judul “KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SEBELUM DENGAN SESUDAH IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu apakah ada perbedaan tingkat kinerja perbankan di Indonesia sebelum API dan sesudah API berdasarkan tolak ukur yang sering digunakan dalam pengukuran kinerja bank yaitu rasio kecukupan modal, likuiditas, dan rentabilitas.

1.3 BATASAN MASALAH

Dengan keterbatasan yang ada penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang mendekati mengenai perbandingan antara tingkat kinerja perbankan di Indonesia sebelum API dan sesudah API. Periode Laporan keuangan yang dikumpulkan adalah selama 5 tahun, yaitu 3 tahun sebelum API dan 2 tahun sesudah API.

Disebabkan banyaknya faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah bank, maka penulis menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :

1. Likuiditas bank diukur dengan menggunakan rumus Loan to Deposit Ratio (LDR).

2. Profitabilitas bank diukur dengan menggunakan rumus rasio biaya operasional (BOPO), Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE).

3. Solvabilitas bank diukur dengan menggunakan rumus Capital Adequacy Ratio (CAR).

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menegenali perbedaan tingkat kinerja usaha perbankan di Indonesia dengan melihat apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan pada sebelum Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan dibandingkan dengan keadaan kinerja perbankan pada sesudah Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Dalam dunia akademis penelitian ini dapat menambah referensi untuk penelitian sejenis dan dapat menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana kinerja perbankan di Indonesia dengan membandingan kinerja perbankan sebelum API dengan kinerja perbankan setelah API.

CARA BACKUP DAN RESTORE APLIKASI DAPODIKDAS 2014/2015

Dalam aplikasi Dapodikdas 2014 /2015 versi 3.0.0 tidak tersedia fitur backupdan restore data seperti halnya aplikasi Dapodikdas 2013 yang telah lalu. Akan tetapi, fasilitas back up dan restore pada aplikasi Dapodikdas 2014/2015 menggunakan mekanisme generate ulang prefill. Generate prefill saat ini pun telah dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing operator sekolah.

Dengan demikian, pengguna sudah dapat mengakses (login) ke aplikasi Dapodikdas menggunakan username dan password yang sudah diregistrasikan sebelumnya.

Pemilihan periode pada aplikasi v.300 ini tersedia 3 pilihan periode yaitu: Ganjil / 2013-2014, Genap / 2013-2014, dan Ganjil / 2014-2015 (default). Pastikan periode aktif yang dipilih adalah Ganjil / 2014-2015 (20141) sebagai nilai default. Namun operator sekolah juga dapat mengupdate data tahun sebelumnya genap / 2013-2014 (20132) dan ganjil / 2013-2014 (20131) jika diperlukan.

File prefill yang sudah diregistrasikan otomatis akan hilang, hal ini dibuat agar prefill yang lama tidak dipakai kembali setelah proses input data oleh sekolah. Jika ingin memulai kembali, harus diawali dengan proses generate prefill.

Berikut cara backup & restore aplikasi Dapodikdas 2014 tersebut :

1.   Generate prefill secara online dengan Aplikasi Generate Prefill Dapodikdas.

2.   Download prefill yang sudah berhasil digenerate tadi dari links ini.

3.   Tempatkan file prefill tersebut pada folder “prefill_dapodik” yang sudah kosong sebelumnya.

4.   Buka aplikasi Dapodikdas 2014 v.3.0.0.

5.   Registrasi kembali dengan menggunakan kode registrasi sekolah yang sama seperti sebelumnya.

Demikian cara backup & restore aplikasi Dapodikdas 2014 v.3.0.0 dengan menggunakan mekanisme generate prefill terbaru. Semoga bermanfaat dan terimakasih…

PENYALURAN TENAGA KERJA PADA DISNAKER

PENYALURAN TENAGA KERJA PADA DISNAKER

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara berkembang seperti Indonesia yang berpenduduk besar yang menjadi salah satu masalah utama adalah pengangguran struktural yang sangat besar. Masalah ini disebabkan oleh karena struktur ekonomi yang ada belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang sesuai dan dalam jumlah yang cukup untuk menyerap angkatan kerja yang ada. Masalah pengangguran ini antara lain dapat diatasi melalui penciptaan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja secara tepat asas dan memadai.

Berbicara tentang tenaga kerja, erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau yang lebih khusus dirangkum dalam pengertian pendidikan dan pelatihan, merupakan hal yang penting bagi masyarakat Indonesia memasuki era globalisasi. Polemik mengenai hubungan antara pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan merupakan suatu yang spesifik bagi negara berkembang. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan keterampilan atau keahlian kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Karena pada tahap permulaan pembangunan negara berkembang pertumbuhan industri dan kemampuan sektor swasta masih terbatas, maka masalah ketenagakerjaan dirangkul oleh sektor pendidikan. Dimana sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Peningkatan sumber daya manusia berkorelasi dengan peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan efisiensi pembangunan yang berkelanjutan.

Pengembangan manusia Indonesia mempunyai dua aspek, yaitu : a) Manusia Indonesia sebagai sumber daya insani, dan b) Manusia Indonesia sebagai sumber daya pembangunan yang menggerakkan roda ekonomi (Sagir; 2002 : 25). Manusia Indonesia sebagai sumber daya insani, yaitu manusia sejak lahir sampai manula perlu ditingkatkan kualitasnya. Sebagai sumber daya manusia yang menggerakkan roda kehidupan bertalian erat dengan masalah tenaga kerja. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyerap, mengembangkan, dan menerapkan teknologi akan mampu mempersiapkan diri menghadapi persaingan dalam kehidupan global. Artinya adalah bahwa dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas akan mampu mengendalikan serta memanfaatkan teknologi yang semakin modern. Dengan adanya suatu bekal keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan dapat ditempatkan pada lowongan yang tersedia.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sektor dan daerah dan ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan kerja. Pembangunan sektoral dan regional perlu selalu mengusahakan terciptanya lapangan kerja yang seluas mungkin.

Hal ini diperjelas dalam visi pembangunan ketenagakerjaan yang tertera dalam Dinas Tenaga Kerja yaitu : Memperluas kesempatan kerja sektoral dan regional dengan memperhatikan pendapatan yang layak, mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, menjamin kesejahteraan perlindungan dan kebebasan berserikat.

Upaya perluasan kesempatan kerja dilaksanakan melalui pertumbuhan ekonomi juga dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan tenaga kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik, dicerminkan oleh pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Begitu pula dengan upaya peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang sesuai, berdampak pula terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Dengan meningkatnya produktivitas angkatan kerja akan meningkatkan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya akan menimbulkan keuntungan-keuntungan berupa : 

1. Makin meningkatnya taraf hidup tenaga kerja dan masyarakat.

2. Makin meningkatnya nilai tambah semua sektor ekonomi yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi selanjutnya (Rachbini, 2001 : 75).

Angkatan kerja yang terdidik dan terlatih hanya dapat berdaya guna dan berhasil guna bila ditempatkan pada lowongan kerja yang tersedia sesuai kualifikasi pendidikan dan latihan kerja yang mereka miliki. Untuk mencapai tujuan tersebut, mekanisme perencanaan latihan kerja di Kota X khususnya dalam upaya penyediaan tenaga kerja yang terampil, disiplin dan produktif sesuai dengan kebutuhan pembangunan harus terarah dan dapat lebih ditingkatkan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah yang dalam hal ini oleh Dinas Tenaga Kerja Kota X, yang dengan segala kemampuannya sebagai pelaksana perundangan di bidang ketenagakerjaan telah berupaya menyelesaikan seluruh permasalahan ketenagakerjaan yang sangat multi kompleks. Dinas Tenaga Kerja Kota X telah berupaya dalam pengurangan pengangguran yakni dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang lowongan pekerjaan yang ada yakni melalui bursa tenaga kerja, memberikan informasi tentang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini dapat dilihat pada bursa tenaga kerja yang terdapat di kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota X. Diharapkan hal ini akan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di kota X.

Masalah tenaga kerja yang semakin penting dan mendesak, karena diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Disamping itu pendidikan, keahlian dan keterampilan dari angkatan kerja relatif sangat rendah merupakan salah satu penghambat partisipasi angkatan kerja dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Seperti halnya yang terjadi saat ini yakni lebih banyak pencari pekerjaan daripada lowongan kerja yang tersedia. Hal ini akan menimbulkan tingginya tingkat pengangguran.

Sadikin (1981 : 15) memberikan penggolongan jenis-jenis pengangguran sebagai berikut : pengangguran terbuka meliputi pengangguran frictional (pengangguran normal), dimana tenaga kerja keluar dari tempat kerjanya dengan harapan akan memperoleh pendapatan dan status sosial serta fasilitas yang lebih baik di tempat lain. Selanjutnya pengangguran struktural sebagai akibat pemutusan kerja. Pengangguran teknologi sebagai akibat pergantian tenaga manusia dengan mesin lebih modern, dan pengangguran cyclical timbul sebagai akibat penyusutan salah satu sektor pekerjaan, sedangkan pengangguran tidak kentara, yaitu pengangguran musiman dan tenaga kerja yang setengah menganggur.

Dari kutipan diatas, jelaslah bahwa masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang sangat krusial. Karena dengan bekerja orang dapat memperoleh pendapatan sekaligus status sosial. Sebaliknya orang yang menganggur tidak memperoleh pendapatan dan status sosial. Oleh sebab itu dalam mengatasi pengangguran ini dituntut adanya perhatian dan campur tangan pemerintah yang lebih jauh demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul studi tentang "PENYALURAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA".

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang diajukan adalah "Bagaimanakah Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota X ?".

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota X.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan akan memberi manfaat antara lain : 

1. Untuk memberi masukan terhadap Penyaluran Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota X. 

2. Sebagai bahan Referensi/Pemerintah yang Relevan di Kota X

IMPROVING STUDENT MOTIVATION TO SPEAK ENGLISH THROUGH COLLABORATIVE LEARNING

IMPROVING STUDENT MOTIVATION TO SPEAK ENGLISH THROUGH COLLABORATIVE LEARNING

1.1 Background

English is a widely spoken language, so it becomes a global language. As an international language, English has become a tool for International communication in every single life business. For the given reason, Indonesian government has decided that English becomes a compulsory subject that should be mastered by students from the elementary level to the college level.

Vygotsky (1962), in Wray (2006), in his investigating of the relationship between language and thought, he finds the unit of verbal though in word meaning. Vygotsky saw the meaning of a word representing a close relationship between language and thought. Swain (1985), in Lawtie (2006), notes that way to learning to speak is through speaking itself. It means the more practice to speaking the more oral skills will improve.

Nunan (1991), in Lawtie (2006), suggests that success in learn foreign language is measured in terms of the ability to carry out a conversation in the target language. Therefore, if students do not learn how to speak or do no get any opportunity to speak in the target language, they soon get de-motivated and loose interest in learning. Nunan adds that if the right activities are taught in the right way, it can make speaking in class can be a lot of fun. For that reason, general learner motivation will raise and the English language classroom becomes a fun and dynamic place to be.

In English study, four language skills should be mastered are listening, speaking, reading, and writing. In facts, speaking is one of the most important things in life, thus any expression of thought that comes from mind can be conveyed by speaking. For instance in daily lives most of people speak more than write. On the other hands, speaking a foreign language usually seems much harder than learning to write and read it. Often the most important problem people have with foreign languages is that they cannot speak.

Often the most important problem people have with foreign languages is that they cannot speak. Probably it happens because they shame to speak in the public. In fact, there are a vicious circle of speaking problem. First, people make mistakes when speaking, then they become afraid of speaking, and thus they never get the practice which would enable them to correct their mistakes.

While students are actively involved in the process of learning, they learn best. Students working in small groups tend to learn more of what is taught and retain it longer than when the same content is presented in other instructional formats. Students energy increases, rewarding teams of students for performance is effective, and that appearing to increase the energy of the teams while they working together (Johnson, et all., 1981, cited by Gokhale 2006). In addition, Long & Richards (1987 cited by Lawtie 1996)), present that learner centered classrooms where learners do the talking in groups and learners have to take responsibility for using communicative resources to complete a task are shown to be more conducive to language learning than teacher centered classes.

According to Vygotsky (1978, in Gokhale 2006), students are capable of performing at higher intellectual levels when asked to work in collaborative situations than when asked to work individually. It is believed one of learning approaches that deal with working together is collaborative learning. In addition, Welch (2005) states that students learn best in a classroom where they feel free to express their ideas, they feel needed, and they feel comfortable with their peers.

In nutshell speaks, some variables take part in the success of learning, it is not only the cognitive factors, but also the personality factors such as motivation. Gardner (1985 : 27, cited in Fatriyani 2005) points that in some contexts, personality variables relate to listening comprehension and oral production and it is important. In addition, Krashen (1982 : 31) cited by Fatriyani (2005) proposed three variables related to the success of the Second Language Acquisition (SLA). First is Motivation it is assumed that high motivational performance would generally do better in SLA. Second is Self-confidence, it is understood that performance tend to do better in SLA if self-confidence and good self-image involved. The final is Anxiety, it is believed that the one of good support for SLA is the measurement of anxiety as personal or classroom anxiety.

Motivation and learning are so closely bound together, so dependent upon and affected by one another. Houston in his Motivation (1997) states that learning cannot occur unless the organism who involves in learning is motivated to learn. In teaching and learning process, not all learners were motivated to perform all classroom tasks, hence motivation being one of learning substance. The learners complete the tasks not because they want to get some cognitive or affective reward from the teacher, but because they feel fun, interesting useful or challenging in it (Brown, 2001).

The writer, therefore, is fascinated to observe the using of collaborative learning in encourage students to speak. In other words, the writer would like to know whether Collaborative Learning could improve students' motivation to speak English or not.

1.2 Research Questions

In accordance with the using of Collaborative learning in improving students' motivation to speak which is the main concern of this study, writer formulated the problem statements of the study as follow :

1. Can Collaborative Learning improve students' motivation to speak English?

1.3 Scope of the Study

In relation to the statements that have been formulated above, two variables are confirmed in this study. They are the use of collaborative learning and the students' improvement to speak English in speaking class and how Collaborative Learning influence students' motivation improvement in speaking class. The scope of this research, however, is limited to investigate the effectiveness of collaborative learning in order to improve students' motivation in speaking English.

1.4 The Aims of the Study

In general, this study is designed to figure out the use of Collaborative Learning in improve students' motivation to speak English. Particularly, the study has some aims as follow :

1. To find out whether or not collaborative learning can improve students' motivation to speak English.

1.5 Significance of the study

This study is generally expected to contribute values consideration to the whole educational subjects related to the second language teaching, especially in teaching speaking English. The writer hopes that the curriculum maker and the teacher could construct the materials of speaking learning that pay attention on psychological aspect for instance motivation.

1.6 Organization of the Paper

This paper is organized into five chapters. The first chapter includes introduction which discuss, background, research questions, scope of the study, the aims of the study, significance of the study, assumption, hypotheses, method of investigation, population and sample, data collection procedure, clarifications of the key terms, and organization of the paper.

The second chapter concerns on theoretical foundations that contains the related theories which is served as a basis of the investigation of research questions. The research methodology that covers population and sample, instrument, research design, and the data analysis is presented in chapter third.

The result and findings of the study is reported in chapter fourth. It consists of data interpretation, the analyzing of the data, and the interpretation of the data. The Last is chapter fifth which holds conclusion and recommendations that synchronize with the research findings.

THE PORTRAYAL OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

THE PORTRAYAL OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

1.1 Background

English is a crucial language since it plays an important role as a bridge to exchange information among countries in this globalization era. Such condition requires people to have proficiency in English. For that reason, in Indonesia English has been taught since in primary schools.

However, teaching English in primary schools "can be both a rewarding and a demanding experience" (Halliwell, 1992 : 2). Halliwell asserts that teachers need to be clear about what they are going to do. It includes how teachers treat learners in teaching-learning process.

In a classroom, learner A might be good at understanding materials through songs while learner B might demonstrate better understanding through pictures. It may be because student A has high sensitivity in musical thing while student B does not really catch up with it. Consequently, teachers should take into account learners' strengths in designing learning activities.

Based on the explanation above, many language educators start to use a new approach to maximize learners' strengths (Armstrong, 2009). Then, Multiple Intelligence (MI) theory emerged and it has been used in Indonesia. MI theory states that someone may possess different intelligences from other people. These intelligences are linguistic, logical-mathematical, musical, spatial, bodily-kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, and naturalist (Baum, Viens & Slatin, 2005; Campbell & Campbell, 1999; Fleetham, 2006; Gardner, 2003).

MI theory has been reported to be effective in developing individual capacity. Chen's work (2005) in a classroom for junior college students in Taiwan showed that MI benefitted students in encouraging them to learn English and improving their four language English skills. Other related studies conducted in Indonesian young learners' classroom settings (see Dewi, 2007; Elroy, 2008; Komariah, 2007; Marliani, 2007; Paridawati, 2007; Suhartatik, 2008; Sundusiah, 2005). Dewi (2007) explained that MI theory helped students improve their abilities, such as imitating sounds and knowing new vocabulary. Elroy (2008) and Marliani (2007) found that MI theory created a fun and meaningful English learning. Additionally, Paridawati (2007) stated that MI theory improved students' English vocabulary achievement while Sundusiah (2005) discovered that MI theory improved students' English writing. Furthermore, Komariah (2007) and Suhartatik (2008) asserted that MI-based instruction was influential in encouraging students to learn English. Therefore, MI theory can be implemented in this present study.

This study attempts to investigate if MI theory has been attended to by the observed teacher, the advantages and the barriers of MI implementation in the classroom. The results of the study are expected to contribute to the development of MI implementation in classroom. In addition, through MI theory, teachers are encouraged to conduct a teaching-learning process which emphasizes on students' strengths. The idea of MI theory can also help students at all levels recognize their highly-developed and less-developed intelligences. Therefore, they can implement MI theory in their learning activities in order to maximize their potentials.

1.2 Research Questions

The study addressed the following questions :

1. Has multiple intelligence theory been attended to by the teacher in the classroom?

2. If multiple intelligence theory has been attended to, what are the advantages and barriers of implementing it in the teaching-learning process?

1.3 Aims of the Study

This study aimed to investigate :

1. If multiple intelligence theory has been attended to by the teacher in the classroom.

2. The advantages and barriers of implementing multiple intelligence theory in the teaching-learning process.

1.4 Significance of the Study

In X, where the present study took place, few studies related to Multiple Intelligence (MI) theory implementation in the classroom have been conducted. Therefore, this study is urgent as it will contribute to the development of MI implementation in classroom, especially for the school where this study is conducted.

Even though MI is a well-known theory among language educators, not every single teacher at schools has already known about it. Some teachers may have understood about it while some others may not. Thus, this study presents a real picture on how MI-based teaching strategies are applied in classroom. Teachers can both adopt and adapt the teaching strategies for their teaching-learning process in the class.

MI theory gives teachers benefits not only in improving their pedagogical competence but also in developing their social competence. The teachers' understanding of MI theory can also affect their professionalism. MI theory encourages teachers to accommodate students' different strengths by providing a wide range of learning activities. Besides, MI theory enables teachers to assess students' performance based on their strengths. By doing so, students are given chances to demonstrate their best.

Although this study is focused on young learners, the idea of MI theory is universal. Students at all levels can implement MI theory in their learning activities. The results of this study are expected to encourage students at all levels to be aware of their highly-developed and less-developed intelligences. Therefore, they can maximize their strengths so that they are able to reach their success sooner.

1.5 Scope of the Study

The study focused on if MI theory has been attended to by the teacher in the classroom. In addition, the researcher attempts to find out advantages and barriers of implementing MI theory encountered by the teacher. This study was conducted in an elementary school located in X.

1.6 Clarification of Main Terms

a. Multiple Intelligence Theory : A theory, initially proposed by Gardner (2003), stating that someone may possess different intelligences from other people. These intelligences are linguistic, logical-mathematical, musical, spatial, bodily-kinaesthetic, interpersonal, intrapersonal, and naturalist intelligence.

b. Young Learners : in this study, young learners are defined as learners at age 6 - 8 (first and third graders of elementary school).

1.7 Organization of the paper

This study is organized into five chapters. Chapter one consists of background, research questions, aims of the study, significance of the study, scope of the study, clarification of main terms and organization of the paper.

Chapter two provides theories that are relevant to the study. Chapter three contains research methodology that consists of research design, sites and participants, data collecting techniques, and data analysis. Chapter four reveals the findings and discussions. Chapter five presents the conclusions and suggestions.

UPAYA BADAN PERIZINAN TERPADU (BPT) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

UPAYA BADAN PERIZINAN TERPADU (BPT) KABUPATEN X DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

A. Latar Belakang Masalah

Kajian dan praktek administrasi publik di berbagai negara terus berkembang. Berbagai perubahan terjadi seiring dengan berkembangnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh administrator publik. Kompleksitas ini ditanggapi oleh para teoritisi dengan terus mengembangkan Ilmu Administrasi Publik. Hal ini disebabkan karena pemilik kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat, maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang disebut sebagai new public service.

Perspektif new public service menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pekerjaan administrator publik tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat.

Perwujudan paradigma diatas akhirnya akan sangat bergantung pada adanya komitmen dan keinginan yang kuat dari para aparat pemerintah sehingga dapat melaksanakan pelayanan publik dengan benar dan sungguh-sungguh. Untuk menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan paradigma tersebut dan yang sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan masyarakat di era globalisasi ini, maka pemerintah memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah untuk mengembangkan, memperbaiki dan mengelola sumberdaya yang dimilikinya, yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah: Pertama, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Kedua, bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penampilan birokrasi yang baik mensyaratkan otonomisasi, dan sebaliknya otonomisasi akan meningkatkan efektifitas dan daya tanggap administrasi terhadap kebutuhan lokal. Secara teoritis desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, antara lain melalui pemotongan jalur birokrasi pelayanan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan pemerintah, terutama pelayanan pemerintah daerah. Mayoritas dari warga negara hanya peduli pada pelayanan administrasi yang lebih baik, lebih cepat, lebih sederhana prosedurnya, lebih terbuka, dan dengan biaya yang murah.

Desentralisasi diyakini oleh banyak orang sebagai system pemerintahan yang lebih baik dari pada sentralisasi, terutama dalam pelayanan publik dilihat dari segi manajemen pemerintah desentralisasi dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas publik. Sedangkan dilihat dari segi percepatan pembangunan, desentralisasi dapat meningkatkan persaingan (perlombaan) antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, dan ini mendorong pemerintah local untuk melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada warganya.

Perbaikan pelayanan tersebut akan makin baik kalau didukung oleh sistem pemerintahan yang demokratis, terbuka, akuntabel dan memberi ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat. Dengan sistem seperti itu maka tujuan akhir dari desentralisasi dan otonomi daerah berupa peningkatan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat akan dapat tercapai. Sehingga kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah.

Dan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, maka pemerintah menetapkan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan:

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pi hak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para masyarakat sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 serta terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disusun pada perencanaan strategis BPT Kab. X, Rencana strategis sangat terkait dengan BPT Kab. X, dalam upayanya utuk memaksimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Kondisi lingkungan global yang penuh persaingan menuntut organisasi untuk lebih dinamis dengan perubahan lingkungannya. Sehingga setiap pegawai hams memandang, memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Perencanaan strategis adalah suatu cara untuk membantu organisasi dan komunitas masyarakat dalam mengatasi lingkungan mereka yang telah berubah serta mampu berjalan seiring dengan ketidakpastian keadaan. Gejolak yang makin meningkat dan saling bertautan ini memerlukan tanggapan dari organisasi dan komunitas publik. Pertama, organisasi hams berpikir strategis yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, organisasi hams bisa menerjemahkan inputnya untuk strategi yang efektif guna menanggulangi lingkungan yang senantiasa bembah. Ketiga, organisasi hams mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan bagi pemakaian dan pelaksanaan strateginya. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi dan komunitas untuk memmuskan dan memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi. Selain itu, perencanaan strategis dapat pula membantu organisasi dan komunitas membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang penting, sembari organisasi dan komunitas mengatasi atau meminimalkan kelemahan dan ancaman serius, sehingga dapat membantu organisasi dan komunitas menjadi lebih efektif dalam dunia yang penuh persaingan.

Bryson (2007:3) menyebutkan bahwa para pemimpin pemerintahan, lembaga publik dari semua jenis, organisasi nirlaba, dan komunitas menghadapi banyak tantangan sulit dalam tahun-tahun mendatang. Pembahan-pembahan tersebut misalnya pembahan demografis, pembahan nilai, privatisasi pelayanan publik, pembahan ekonomi global dan sebagainya.

Jadi baik organisasi besar maupun kecil, tetap hams menyadari adanya pergeseran yang sangat penting di dalam fokus dan kegiatan organisasi di era globalisasi. Artinya, untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, hal ini disebabkan tantangan-tantangan yang semakin sulit di tahun-tahun yang akan datang tidak bisa dipandang remeh. Oleh karena itu strategi diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Dalam kondisi seperti itu maka setiap organisasi publik atau privat, maupun masyarakat sendiri bila ingin tetap survive dan bertahan hidup harus mampu merespon perubahan itu dengan langkah-langkah yang tepat, dengan berpikir dan bertindak makin strategis, mungkin dengan menigkatkan kualitas kegiatannya atau bahkan bila perlu melakukan perubahan fokus atau kegiatannya.

Kualitas pelayanan harus menjadi kepedulian seluruh pihak yang terlibat di BPT Kab. X baik yang berada ditingkat pelaksana maupun pimpinan sesuai dengan peranannya. Mengingat Kabupaten X merupakan Kabupaten Kota yang sedang berkembang, sehingga memerlukan penanganan secara terpadu dalam bidang administrasi pelayanan perijinan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Maka Pemerintah Kabupaten X membentuk Badan Pelayanan Terpadu pada tanggal 20 Juli 2006 dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2006. Badan Pelayanan Terpadu kemudian diubah menjadi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten X dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008. Sehingga semua proses perijinan dilaksanakan di BPT Kab X mulai dari penerimaan berkas, pemrosesan dokumen, penandatanganan ijin sampai dengan penyerahan dokumen ijin.

Badan Perijianan Terpadu telah menerapkan sistem pelayanan satu pintu (one stop service/OSS) sejak tahun 2002, yang dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perijinan yaitu dengan memberikan perijinan secara terpadu pada satu tempat/lokasi sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Hal ini mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan perijinan dapat diselenggarakan secara berhasilguna dan berdayaguna serta untuk mendorong laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu contoh bahwa dengan OSS pelayanan perijinan di BPT Kabupaten X efektif dan efisien dibandingkan dengan pelayanan sebelum OSS adalah misalnya pada perijinan 1MB (Ijin Mendirikan Bangunan). Jika dibandingkan dengan pelayanan sebelum OSS perijinan 1MB baru akan selesai hingga waktu 1 bulan dari awal permohonan diajukan, sedangkan dengan menggunakan sistem OSS Perijinan 1MB akan selesai dalam waktu 10 hari. Dilihat dari prosedur pelayanan OSS yang diawali dengan pemohon yang mengajukan berkas permohonan perijinan di loket pelayanan sesuai dengan bidang perijinan (1MB). Berkas permohonan perijinan tersebut disampaikan kepada masing-masing Instansi/Unit Kerja Teknis dan diproses dengan melalui tahap: pemeriksaan berkas, ceking lokasi, evaluasi, penetapan biaya, dan pengesahan surat perijinan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian berkas yang telah disahkan diserahkan ke loket pengambilan yang selanjutnya dapat diambil oleh pemohon ijin setelah membayar bisya retribusi sebesar yang telah ditetapkan. Untuk penetapan biaya IMB telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten X Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Saai ini di BPT Kabupaten X dalam setiap perijinan selalu memberikan perincian biaya yang jelas dan transparan. Selain itu, pemohon dapat melakukan tindakan seperti pengecekan, pemeriksaan, pengukuran dan complain kepada petugas jika biaya maupun pelayanannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Sebagai organisasi publik dalam pelayanan perijinan BPT harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan pelayanan perijinan yang dilakukan tidak satu pintu atau ketika ditangani oleh masing-masing instansi secara langsung. Efektif dan efisien ini baik dalam prosedur perijinan, waktu penyelesaian maupun biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Berkembangnya arus informasi dan komunikasi yang saat ini hampir tidak terbatas oleh jarak dan waktu serta didukung pula dengan tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi membuat masyarakat semakin menuntut agar pelayanan yang diberikan bisa lebih baik atau paling tidak seimbang dengan biaya atau kontribusi yang telah diberikan masyarakat. Dalam menghadapi berbagai tuntutan masyarakat atas pelayanan publik, bagi suatu organisasi diperlukan penerapan strategi yang sesuai dengan keadaan dan kendala yang dihadapi agar mampu meningkatkan kualitas pelayanannya. Begitu pula dengan BPT Kab. X memerlukan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik dari yang selama ini diberikan yaitu dengan memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Tanpa adanya penerapan strategi yang efisien dan efektif dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka pelayanan perijinan yang dilakukan oleh BPT Kab. X kepada masyarakat akan statis, tidak berkembang dalam arti tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Pelayanan kepada masyarakat akan selalu terpaku pada kebiasaan yang terjadi sehari-hari tanpa memperhatikan perubahan-perubahan yang dihadapi oleh BPT Kab. X

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan BPT Kab. X dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta hambatan-hambatannya.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan untuk memberikan rumusan yang jelas dari permasalahan yang ada untuk memecahkan pembahasan dalam bentuk pertanyaan. Adapun perumusan masalah dari uraian latar belakang diatas adalah:

"Bagaimana Upaya Badan Perijinan Terpadu (BPT) Kabupaten X dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ?"

C. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan penulis mampu mengetahui berbagai upaya yang diambil oleh Badan Perijinan Terpadu (BPT) Kabupaten X dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk :

1. Sebagai umpan balik yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam rangka penyusunan rencana strategis yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Memberi masukan bagi pemerintah Kabupaten X khususnya BPT Kab. X dalam meningkatkan pelayanan publik.

3. Melatih kepekaan peneliti terhadap berbagai perubahan sosial dan lingkungan sekitarnya.

4. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan berkaitan dengan upaya dan strategi BPT Kab. X dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik beserta seluruh permasalahannya.