PENYALURAN TENAGA KERJA PADA DISNAKER

PENYALURAN TENAGA KERJA PADA DISNAKER

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara berkembang seperti Indonesia yang berpenduduk besar yang menjadi salah satu masalah utama adalah pengangguran struktural yang sangat besar. Masalah ini disebabkan oleh karena struktur ekonomi yang ada belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang sesuai dan dalam jumlah yang cukup untuk menyerap angkatan kerja yang ada. Masalah pengangguran ini antara lain dapat diatasi melalui penciptaan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja secara tepat asas dan memadai.

Berbicara tentang tenaga kerja, erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau yang lebih khusus dirangkum dalam pengertian pendidikan dan pelatihan, merupakan hal yang penting bagi masyarakat Indonesia memasuki era globalisasi. Polemik mengenai hubungan antara pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan merupakan suatu yang spesifik bagi negara berkembang. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan keterampilan atau keahlian kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Karena pada tahap permulaan pembangunan negara berkembang pertumbuhan industri dan kemampuan sektor swasta masih terbatas, maka masalah ketenagakerjaan dirangkul oleh sektor pendidikan. Dimana sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Peningkatan sumber daya manusia berkorelasi dengan peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan efisiensi pembangunan yang berkelanjutan.

Pengembangan manusia Indonesia mempunyai dua aspek, yaitu : a) Manusia Indonesia sebagai sumber daya insani, dan b) Manusia Indonesia sebagai sumber daya pembangunan yang menggerakkan roda ekonomi (Sagir; 2002 : 25). Manusia Indonesia sebagai sumber daya insani, yaitu manusia sejak lahir sampai manula perlu ditingkatkan kualitasnya. Sebagai sumber daya manusia yang menggerakkan roda kehidupan bertalian erat dengan masalah tenaga kerja. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyerap, mengembangkan, dan menerapkan teknologi akan mampu mempersiapkan diri menghadapi persaingan dalam kehidupan global. Artinya adalah bahwa dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas akan mampu mengendalikan serta memanfaatkan teknologi yang semakin modern. Dengan adanya suatu bekal keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan dapat ditempatkan pada lowongan yang tersedia.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sektor dan daerah dan ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan kerja. Pembangunan sektoral dan regional perlu selalu mengusahakan terciptanya lapangan kerja yang seluas mungkin.

Hal ini diperjelas dalam visi pembangunan ketenagakerjaan yang tertera dalam Dinas Tenaga Kerja yaitu : Memperluas kesempatan kerja sektoral dan regional dengan memperhatikan pendapatan yang layak, mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, menjamin kesejahteraan perlindungan dan kebebasan berserikat.

Upaya perluasan kesempatan kerja dilaksanakan melalui pertumbuhan ekonomi juga dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan tenaga kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik, dicerminkan oleh pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Begitu pula dengan upaya peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang sesuai, berdampak pula terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Dengan meningkatnya produktivitas angkatan kerja akan meningkatkan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya akan menimbulkan keuntungan-keuntungan berupa : 

1. Makin meningkatnya taraf hidup tenaga kerja dan masyarakat.

2. Makin meningkatnya nilai tambah semua sektor ekonomi yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi selanjutnya (Rachbini, 2001 : 75).

Angkatan kerja yang terdidik dan terlatih hanya dapat berdaya guna dan berhasil guna bila ditempatkan pada lowongan kerja yang tersedia sesuai kualifikasi pendidikan dan latihan kerja yang mereka miliki. Untuk mencapai tujuan tersebut, mekanisme perencanaan latihan kerja di Kota X khususnya dalam upaya penyediaan tenaga kerja yang terampil, disiplin dan produktif sesuai dengan kebutuhan pembangunan harus terarah dan dapat lebih ditingkatkan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah yang dalam hal ini oleh Dinas Tenaga Kerja Kota X, yang dengan segala kemampuannya sebagai pelaksana perundangan di bidang ketenagakerjaan telah berupaya menyelesaikan seluruh permasalahan ketenagakerjaan yang sangat multi kompleks. Dinas Tenaga Kerja Kota X telah berupaya dalam pengurangan pengangguran yakni dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang lowongan pekerjaan yang ada yakni melalui bursa tenaga kerja, memberikan informasi tentang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini dapat dilihat pada bursa tenaga kerja yang terdapat di kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota X. Diharapkan hal ini akan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di kota X.

Masalah tenaga kerja yang semakin penting dan mendesak, karena diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Disamping itu pendidikan, keahlian dan keterampilan dari angkatan kerja relatif sangat rendah merupakan salah satu penghambat partisipasi angkatan kerja dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Seperti halnya yang terjadi saat ini yakni lebih banyak pencari pekerjaan daripada lowongan kerja yang tersedia. Hal ini akan menimbulkan tingginya tingkat pengangguran.

Sadikin (1981 : 15) memberikan penggolongan jenis-jenis pengangguran sebagai berikut : pengangguran terbuka meliputi pengangguran frictional (pengangguran normal), dimana tenaga kerja keluar dari tempat kerjanya dengan harapan akan memperoleh pendapatan dan status sosial serta fasilitas yang lebih baik di tempat lain. Selanjutnya pengangguran struktural sebagai akibat pemutusan kerja. Pengangguran teknologi sebagai akibat pergantian tenaga manusia dengan mesin lebih modern, dan pengangguran cyclical timbul sebagai akibat penyusutan salah satu sektor pekerjaan, sedangkan pengangguran tidak kentara, yaitu pengangguran musiman dan tenaga kerja yang setengah menganggur.

Dari kutipan diatas, jelaslah bahwa masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang sangat krusial. Karena dengan bekerja orang dapat memperoleh pendapatan sekaligus status sosial. Sebaliknya orang yang menganggur tidak memperoleh pendapatan dan status sosial. Oleh sebab itu dalam mengatasi pengangguran ini dituntut adanya perhatian dan campur tangan pemerintah yang lebih jauh demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul studi tentang "PENYALURAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA".

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang diajukan adalah "Bagaimanakah Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota X ?".

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota X.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan akan memberi manfaat antara lain : 

1. Untuk memberi masukan terhadap Penyaluran Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota X. 

2. Sebagai bahan Referensi/Pemerintah yang Relevan di Kota X

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia. Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia, dengan lebih dari 107 juta jiwa tinggal di daerah dengan luas sebesar New York.

Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan namun berbeda. Sejak kemerdekaannya Bahasa Indonesia (sejenis dengan Bahasa Melayu) menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Namun bahasa daerah juga masih tetap banyak dipergunakan.

Dari segi kependudukan, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah besar anatara lain :

• Penyebaran penduduk tidak merata, sangat padat di Jawa - sangat jarang di Kalimantan dan Irian.

• Piramida penduduk masih sangat melebar, kelompok balita dan remaja masih sangat besar.

• Angkatan kerja sangat besar, perkembangan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penambahan angkatan kerja setiap tahun.

• Distribusi Kegiatan Ekonomi masih belum merata, masih terkonsentrasi di Jakarta dan kota-kota besar dipulau Jawa.

• Pembangunan Infrastruktur masih tertinggal; belum mendapat perhatian serius

• Indeks Kesehatan masih rendah; Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih tinggi

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakgn yang ada penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana laju pertumbuhan penduduk di Indonesisa?

2. Bagaimana karateristik kependudukan Indonesia?

3. Bagaimana pandangan umum tentang ketenagakerjaan di Indonesia?

4. Bagaimanakah pekerjaan dan tingkat upah yang berlaku diIndonesia? 

5. Bagaimana campur tangan pemerintah tentang kependudukan dan tenagakerjaaan?

1.3 Tujuan Penulisan Makalah

1. Untuk mengetahui jumlah, kepadatan, dan laju pertumbuhan penduduk.

2. Untuk mengetahui karakteristik kependudukan di Indonesia.

3. Untuk mengetahui ketenagakerjaan di Indonesia.

4. Untuk mengetahui angkatan kerja dantingkat upah di Indonesia.

5. Untuk mengetahui kebijaksanaan kependudukann dan ketenagakerjaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penduduk di Indonesia

Dalam wikipedia dijelaskan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Angka Jumlah penduduk Indonesia dapat dijumpai pada hasil Sensus Penduduk terbitan Biro Pusat Statistik

2.1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk 

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1 juta pada tahun 2000 menjadi 273,2 juta pada tahun 2025. Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2000-2025 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam dekade 1990-2000, penduduk Indonesia bertambah dengan kecepatan 1,49 persen per tahun, kemudian antara periode 2000-2005 dan 2020-2025 turun menjadi 1,34 persen dan 0,92 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada penurunan karena kematian. Crude Birth Rate (CBR) turun dari sekitar 21 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 15 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan Crude Death Rate (CDR) tetap sebesar 7 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama. 

Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi yang tidak merata. Sejak tahun 1930, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau itu kurang dari tujuh persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Namun secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus menurun dari sekitar 59,1 persen pada tahun 2000 menjadi 55,4 persen pada tahun 2025. Sebaliknya persentase penduduk yang tinggal di pulau pulau lain meningkat seperti, Pulau Sumatera naik dari 20,7 persen menjadi 22,7 persen, Kalimantan naik dari 5,5 persen menjadi 6,5 persen pada periode yang sama. Selain pertumbuhan alami di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Jawa, faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi penduduk.

Jumlah penduduk di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam pula. Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan periode 1990-2000, maka terlihat laju pertumbuhan penduduk di beberapa provinsi ada yang naik pesat dan ada pula yang turun dengan tajam (data tidak ditampilkan). Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang laju pertumbuhan penduduknya turun tajam minimal sebesar 0,50 persen dibandingkan periode sebelumnya (1990-2000) adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua. Sementara, provinsi yang laju pertumbuhannya naik pesat minimal sebesar 0,40 persen dibandingkan periode sebelumnya adalah Lampung, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Maluku Utara.

2.2 Karakteristik Kependudukan Indonesia

Struktur umur penduduk Indonesia masih tergolong muda, walaupun dari hasil sensus dan survei-survei yang lalu proporsi penduduk muda tersebut menunjukkan kecenderungan makin menurun. Susunan umur penduduk juga menunjukkan pola yang sama. Asumsi tentang penurunan tingkat kelahiran dan kematian Indonesia seperti diuraikan di atas sangat mempengaruhi susunan umur penduduk. Proporsi anak-anak berumur 0-14 tahun turun dari 30,7 persen pada tahun 2000 menjadi 22,8 persen pada tahun 2025. 

Dalam kurun yang sama mereka yang dalam usia kerja, 15-64 tahun meningkat dari 64,6 persen menjadi 68,7 persen dan mereka yang berusia 65 tahun ke atas naik dari 4,7 persen menjadi 8,5 persen. Perubahan susunan ini mengakibatkan beban ketergantungan (dependency ratio) turun dari 54,70 persen pada tahun 2000 menjadi 45,50 persen pada tahun 2025. Menurunnya rasio beban ketergantungan menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

2.3 Ketenagakerjaan

Untuk keperluan analisis ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (www.tempointeraktif.com). 

Masalah kontemporer ketenagakerjaan Indonesia saat ini menurut analisis kami berangkat dari 4 (empat) soal besar, yaitu;

1. tingginya jumlah penggangguran massal;

2. rendahnya tingkat pendidikan buruh;

3. minimnya perlindungan hukum

4. upah kurang layak.

2.3.1 Konsep dan Definisi

Tenaga kerja dipilah pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari kerja (www.tempointeraktif.com).

Angkatan kerja itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu pekerja dan pengangur. Yang dimaksud dengan pekerja adalah adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah (www.tempointeraktif.com). Pengangguran merupakan usaha mendapatkan pekerjaan yang tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu sebelumnya asalkan masih dalam status menunggu jawaban lamaran, dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan. Penganguran semacam ini oleh BPS dinyatakan sebagai penganggur terbuka.

Berikut ini adalah macam jenis & macam pengangguran yang lain:

1. Pengangguran Friksional/Frictional Unemployment

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.

2. Pengangguran Struktural/Structural Unemployment

Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pengangguran Musiman/Seasonal Unemployment

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.

4. Pengangguran Siklikal 

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

2.3.2 Angkatan Kerja Indonesia 

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2004 dan Februari 2005 Jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2005 mencapai 105,8 juta orang, bertambah 1,8 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2004 yang besarnya 104,0 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja dalam 6 bulan yang sama hanya bertambah 1,2 juta orang, dari 93,7 juta menjadi 94,9 juta orang, yang berarti menambah jumlah penganggur baru sebesar 600 ribu orang.

Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Februari 2005 mencapai 10,3 persen, lebih tinggi sedikit dibanding TPT pada bulan Agustus 2004 yang besarnya 9,9 persen. Jumlah penduduk yang bekerja tidak penuh (underemployment) pada bulan Februari 2005 mencapai 29,6 juta orang atau 31,2 persen dari seluruh penduduk yang bekerja, angka ini lebih tinggi dari keadaan Agustus 2004 sebesar 29,8 persen.

Jumlah pekerja informal pada Februari 2005 mencapai 60,6 juta orang atau 63,9 persen dari seluruh penduduk yang bekerja, angka ini lebih tinggi dari keadaan Agustus 2004 sebesar 63,2 persen.

2.3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada kondisi Pebruari 2005, di Indonesia terdapat 155,5 juta penduduk usia kerja, sekitar 60,61 persen dari mereka berada di Pulau Jawa. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 angkatan kerja.

TPAK Indonesia pada Pebruari 2005 sebesar 68,02 persen, berarti telah mengalami kenaikan sebesar 0,48 persen dibandingkan dengan kondisi Agustus 2004 yang besarnya 67,54 persen. Kenaikan TPAK ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi nasional yang belum setabil, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Indonesia. Secara langsung naik turunnya faktor produksi ini akan membeirikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja.

TPAK antar propinsi mempunyai variasi yang cukup besar. Pada Februari 2005, provinsi Maluku mempunyai TPAK terendah 59,22 persen dan tertinggi Nusa Tenggara Timur 79,45 persen. Sejalan dengan angka tersebut, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) antar provinsi juga bervariasi cukup besar, dengan provinsi DKI dan Jawa Barat memiliki persentase tertinggi sebesar 14,73 persen dan terendah di provinsi Bali sebesar 4,03 persen.

Selama bulan Agustus 2004 sampai dengan Februari 2005 terdapat beberapa provinsi yang mengalami peningkatan TPAK yang sangat besar, antara lain terdapat tiga provinsi masing-masing sebagai berikut : NAD (Nanggru Aceh Darussalam) 6,18 persen, Kalimantan Timur 3,72 persen, dan Sumatera Utara 3,38 persen. Khusus provinsi NAD, peningkatan TPAK yang besar diikuti oleh TPT yang besar pula, yaitu dengan peningkatan TPT sebesar 3,15 persen. Sementara itu propinsi lain yang mengalami peningkatan TPT yang cukup nyata adalah Sulawesi Utara 3,49 persen, Jambi 2,55 persen, Sulawesi Tengah 1,78 persen, dan NTB (Nusa Tenggara Barat) 1,45 persen.

Menurut golongan umur terlihat bahwa TPAK terendah pada kelompok umur 15-19 tahun, yaitu 38,79 dan meningkat seiring bertambahnya umur. Sedangkan TPAK tertinggi pada kelompok umur 45-59 tahun sebesar 80,88. Selanjutnya pada kelompok umur yang lebih tua, TPAK akan berangsur-angsur mengalami sedikit penurunan. Pada kelompok lansia (umur 60 +). TPAK turun tajam menjadi hampir 52,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang lansia, yang aktif dalam kegiatan ekonomi sekitar 50 orang.

2.4 Pekerjaan dan Tingkat Upah

Sebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu :

• Lapangan pekerjaan 

• Status pekerjaan

• Jenis pekerjaan

BAB III

STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN

3.1 Studi Kasus

Kasus ketenagakerjaan-tenaga lepas

Ada seseorang HR di sebuah perusahaan garment bercerita bahwa dia merekrut beberapa orang karyawan harian lepas untuk menyelesaikan order dari luar, sistem pembayaran harian tetapi dibayar seminggu sekali, suatu saat ordernya berhenti entah apa sebabnya, akhirnya semua pekerja harian lepas tersebut diberhentikan, namun tidak disangka orang-orang tersebut menolak dan minta uang jasa atau dalam bahasa sunda “uang kadeudeuh”, kebetulan salah seorang yang agak rebelling sedikit mengerti hukum ketenagakerjaan karena pernah ikut serikat pekerja melakukan protes dan berasumsi bahwa dimata hukum mereka sama dengan permanen dan dia melaporkan hal ini ke depnaker setempat, akhirnya dilakukan mediasi, dalam mediasi tersebut dipertanyakan mana perjanjian kerja harian lepasnya? Mana bukti bahwa dia dibayar secara harian?

Ujung-ujungnya ketika diberikan bukti pembayaran ditanya lagi mana pembayaran jamsosteknya? Bukti potongan dan setoran pajaknya mana? Beberapa terdapat exceeding working hour diatas 3 jam melanggar dan tidak dibayar, dst.

Akhirnya Depnaker memberikan anjuran kepada pekerja untuk menerima tapi juga menganjurkan kepada pengusaha untuk memberi sedikit “uang kadeudeuh” karena alasannya karyawan tertipu dijanjikan sebagai karyawan normal nyatanya harian lepas (itupun tidak ada bukti tertulis), selain itu juga ada kabar burung bahwa merekapun meminta uang ala kadarnya. 

(http://www.mail-archive.com/buni@yahoogroups.com/msg00124.html)

Pembahasan

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa tanpa perjanjian kerja sangat riskan sekali karena hubungan antara pekerja dan pengusaha menjadi terbuka, kedua pihak bisa saling memanfaatkan. Dalam regulasi tenaga kerja kita memiliki beberapa hak harian lepas yang harus dipenuhi semacam THR/jamsostek/kesehatan (dalam istilahnya selalu 'karyawan' yaitu yang menerima upah artinya harian lepas juga dong?) yang jarang dipenuhi pengusaha, selain itu kadang juga pengusaha membiarkan harian lepas bekerja lebih dari 3 bulan dan tanpa benefit apapun. Hal ini akan sangat melemahkan posisi pengusaha dalam kasus yang berhubungan dengan perselisihan industrial. Selain itu jika ada kasus menjadi memakan waktu dan tenaga yang seharusnya berjalan lancar sesuai rencana.

Kasus uang pesangon yang rendah

Akhirnya keluar juga putusan PHK dari manajemen tapi tidak semua anggota Serikat diPHK tetapi hanya 20 orang. Sedikit bercerita, tadi pagi jam 9 pertemuan tripartit kedua antara Serikat, manajemen perusahaan dan sebagai mediator dari pihak Disnaker. Dari perusahaan sendiri sudah mewakilkan ke pengacara. Singkat cerita bapak pengacara itu membaca 20 nama yang diPHK, 5 diantaranya adalah pentolan Serikat termasuk ketua, SekJend, Bendahara (penulis studi kasus) dan Divisi Advokasi. Dari pihak yang diPHK sudah menerima putusan tersebut karena memang kita mengharapkan hal tersebut. Yang tidak bisa kita terima adalah masalah kompensasi, bayangkan saja pihak perusahaan menawarkan kompensasi 1 bulan gaji dibayarkan mulai 15 Oktober 2008 secara bertahap. ”Kalo cuma 1 bulan gaji mendingan saya ikhlaskan saja untuk perusahaan deh untuk beli bahan produksi biar bisa jalan lagi deh.. ikhlas…” kata penulis studi kasus. Disnaker pun setelah mendengar besarnya kompensasi secara langsung malah mencibir “mbok ora usah diwenehi sisan wae”.

Mana hati nurani anda bapak pimpinan CV. Magetan Putera penerima penghargaan primaniyarta dari Presiden SBY ?

(http://redys.wordpress.com/2008/09/11/perkembangan-kasus-tenaga-kerja-dikantorku-5/)

Pembahasan

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa perusahaan tidak punya perasaan dengan memberi uang pesangon yang sedikit, padahal perusahaan sudah menerima penghargaan dari bapak persiden (artinya kan bukan perusahaan yang kecil). Jika uang pesangonnya tetap sebesar itu dan tidak ditambah, lebih baik tidak usah diberi uang pesangon saja. Dari pihak yang diPHK juga tidak menerima keputusan itu dan mereka tetap menuntut sesuai yang terdapat di UU No 13 Th 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu juga perusahaan sebesar itu seharusnya sudah ada JAMSOSTEK, jika tidak ada JAMSOSTEK maka itu termasuk tindakan pidana yang mana berdasarkan pasal 29 UU Jamsostek hukumannya penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal 50 juta.

Daripada ribut masalah uang pesangon, sebaiknya perusahaan sadar diri dan memenuhi tuntutan mereka (menaikan jumlah uang pesangon). Itupun juga demi nama baik perusahaan.

BAB IV

KESIMPULAN

Dari makalah diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia. Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia, dengan lebih dari 107 juta jiwa tinggal di daerah dengan luas sebesar New York.

Pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2000-2025 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam dekade 1990-2000, penduduk Indonesia bertambah dengan kecepatan 1,49 persen per tahun, kemudian antara periode 2000-2005 dan 2020-2025 turun menjadi 1,34 persen dan 0,92 persen per tahun

Struktur umur penduduk Indonesia masih tergolong muda, walaupun dari hasil sensus dan survei-survei yang lalu proporsi penduduk muda tersebut menunjukkan kecenderungan makin menurun. 

Dalam kurun yang sama mereka yang dalam usia kerja, 15-64 tahun meningkat dari 64,6 persen menjadi 68,7 persen dan mereka yang berusia 65 tahun ke atas naik dari 4,7 persen menjadi 8,5 persen. Perubahan susunan ini mengakibatkan beban ketergantungan (dependency ratio) turun dari 54,70 persen pada tahun 2000 menjadi 45,50 persen pada tahun 2025. Menurunnya rasio beban ketergantungan menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif. 

DAFTAR PUSTAKA

http://aricloud.wordpress.com/2008/03/14/standar-gaji-dan-umr-dki-jakarta/

http://elektrojoss.wordpress.com/2007/06/12/tiga-faktor-mendasar-penyebab-masih-tingginya-pengangguran-di-indonesia/

http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_Minimum_Regional  

http://organisasi.org/pengertian-pengangguran-dan-jenis-macam-pengangguran-friksional-struktural-musiman-siklikal  

http://redys.wordpress.com/2008/09/11/perkembangan-kasus-tenaga-kerja-dikantorku-5/

http://www.angelfire.com/id/edicahy/ceritakami/cerkam10.htm  

http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/919/934/

http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/313/313/1/1/

http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/920/936/

http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/920/936/1/1/

http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/920/936/1/2/

http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/920/936/1/3/

http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/920/936/1/4/

http://www.kapanlagi.com/h/0000156200.html  

http://www.mail-archive.com/buni@yahoogroups.com/msg00124.html