Pemerintah Menjamin Pendidikan Anak Bangsa Lewat Tabungan Dana Pendidikan

Jakarta, Kemdikbud --- Lima tahun sudah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyisihkan sebagian anggarannya menjadi tabungan pendidikan. Melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP), dari tahun 2010 hingga saat ini tabungan tersebut sudah menyentuh angka Rp. 24 triliun lebih.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, mengatakan, tabungan ini disiapkan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi. Tujuannya, untuk memastikan keberlanjutan pendidikan bagi anak bangsa hingga jenjang tertinggi.

“Cita-citanya, agar adik-adik bisa kuliah dimana saja tanpa harus mengemis biaya kuliah, karena sudah disediakan negara,” kata Mendikbud pada acara pelepasan tim olimpiade Indonesia yang akan berkompetisi di kancah internasional, Rabu (2/07), di kantor Kemdikbud.

Mendikbud mengatakan, tabungan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintahan 2009-2014 ke pemerintahan berikutnya. Ia berharap, hingga 2045 dimana generasi emas memegang tampuk kepemimpinan, tabungan tersebut terus bertambah.

Ada tiga skema yang disiapkan melalui dana pendidikan ini. Skema pertama adalah beasiswa, yang mengambil porsi terbesar yaitu 70 persen. Dua skema lainnya adalah untuk penelitian kebijakan nasional dan rehabilitasi infrastruktur akibat bencana. Beasiswa dibagi dalam tiga kelompok, beasiswa presiden, beasiswa pemerintah, dan beasiswa afirmatif.

Beasiswa presiden (Presidential Scholarship) merupakan beasiswa yang diberikan oleh presiden bagi calon mahasiswa yang lulus di 50 perguruan tinggi terbaik di dunia. “Siapapun presidennya, dia punya “kantong” untuk beasiswa adik-adik. Dan sudah banyak yang diterima di Oxford, Cambridge, MIT, dan lain sebagainya,”

Beasiwa ini, kata Mendikbud, sebagai bentuk kebanggaan bagi presiden, siapapun presidennya, untuk memberi beasiswa kemanapun anak terbaik bangsa akan meneruskan pendidikannya. Sebaliknya, akan menjadi kebanggaan pula bagi penerima beasiswa ini karena mendapat beasiswa dari presiden.

“Kita hargai institusi presiden. Karena dia paling top (dalam pemerintahan). Dengan adanya ini anak-anak Indonesia pun bangga karena menerima beasiswa dari presiden,” katanya.

Untuk beasiswa pemerintah, ini adalah beasiswa yang disiapkan untuk siapa saja. Baik pegawai negeri sipil, dosen, atau siapapun yang ingin terus melanjutkan pendidikannya. Berbeda dengan beasiswa presiden yang harus di 50 perguruan tinggi terbaik dunia, beasiswa pemerintah relatif lebih fleksibel, bisa dimana saja. Dan beasiswa afirmatif, dikhususkan bagi lulusan Bidikmisi yang memenuhi syarat untuk melanjutkan ke S2 atau S3. (Aline Rogeleonick)

Sumber : Kemdikbud RI

Kerja Sama Indonesia Dan Australia Kembangkan Keprofesian Tenaga Kependidikan

Jakarta, Kemdikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama dengan pemerintah Australia  mengadakan Professional Development for Education Personnel Programme (ProDEP). Program ini merupakan bagian dari Program Kemitraan Australia dengan Indonesia (AEPI) yang bertujuan mengembangkan sebuah sistem nasional Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan.

Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Syawal Gultom mengatakan, harus terdapat perubahan kualitas manajemen sekolah dan pola kepemimpinan kepala sekolah dalam operasional sekolah.  “Kalau operasional di sekolah mau efektif, unsur-unsur di daerah seperti kepala sekolah, pengawas, dan guru, serta orang-orang yang langsung mengurus pendidikan di daerah harus punya visi dan misi yang sama,” ujarnya saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Program ProDEP di Jakarta, 

Sasaran Program ProDEP berskala nasional, mencakup 250 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Program ini akan berjalan hingga tahun 2016 dengan empat program utama.

Pertama, Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Pemerintah Daerah (PPKPPD) dengan sasaran sebanyak 1.350 orang.

Kedua, Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) dengan sasaran sebanyak 5.520 orang.

Ketiga, Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah  atau Madrasah (PPKSPS/M) dengan sasaran sebanyak 12.000 orang. Keempat, Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah/Madrasah (PKB) denagn sasaran sebanyak 120.000 orang.

Pelaksanaan kegiatan ProDEP melibatkan enam Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), 33 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan satu Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Satuan kerja Kemdikbud yang ditunjuk BPSDMPK-PMP sebagai instansi penanggung jawab Program ProDEP sekaligus sebagai sekretariat ProDEP adalah Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik).

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program ProDEP tahun 2014 bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan ProDEP, antara Pusbangtendik, PPPPTK, LPMP, dan LPPKS yang merupakan instansi pelaksana. Rakornas akan mendiskusikan tentang mekanisme, strategi dan penjadwalan kegiatan untuk mendukung kualitas pelaksanaan ProDEP. (Desliana Maulipaksi)

Sumber artikel : Kemdikbud RI

SIAPAPUN PEMERINTAHNYA, MASYARAKAT TIDAK MAMPU TETAP BISA KULIAH MURAH

Jakarta, Kemdikbud –Pendidikan tinggi tidak lagi hanya dapat dinikmati masyarakat kalangan menengah atas. Dengan disahkannya Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk mengenyam kuliah di perguruan tinggi negeri. Ada lima tujuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, mulai dari peningkatan akses, mutu, relevansi, daya saing internasional, dan tata kelola.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Patdono Suwignjo, mengatakan, dalam hal peningkatan akses, yang dilakukan pemerintah tidak hanya menyediakan perguruan tinggi (PTN) dalam jumlah banyak. Tapi juga memastikan masyarakat dapat masuk PTN dengan biaya terjangkau.

“Selama ini keluhan dari masyarakat adalah untuk menempuh pendidikan tinggi itu mahal. Dengan UU No. 12 tahun 2012, siapapun pemerintah nanti wajib memperhatikan orang miskin,” katanya pada gelar wicara dengan radio Elshinta, di Kantor Kemdikbud, Jumat (18/07).

Untuk urusan pembiayaan ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). BOPTN merupakan biaya operasional yang diberikan kepada PTN agar PTN tidak lagi menarik bayaran yang terlalu besar dari masyarakat. “Sekarang tidak ada lagi biaya gedung, biaya SPP, biaya laboratorium. Semuanya dihitung dan digabung menjadi biaya kuliah tunggal (BKT),” katanya.

Masing-masing PTN memiliki alokasi BOPTN yang berbeda. Alokasi tersebut sesuai dengan perhitungan seluruh biaya yang diperlukan untuk menjalankan perkuliahan selama satu semester di masing-masing program studi (prodi) di masing-masing PTN. Dan masing-masing PTN membagi biaya perkuliahan yang disebut Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam beberapa kelompok.

Kelompok pertama, adalah mahasiswa yang membayar UKT dari Rp. 0 – Rp. 500 ribu. Jumlah mahasiswa yang masuk kelompok ini minimal lima persen dari jumlah mahasiswa di setiap PTN.

Kelompok kedua, adalah mahasiswa yang membayar sebesar Rp. 500 ribu – Rp. 1 juta. Jumlah kelompok ini juga harus minimal lima persen. “Jadi mahasiswa yang membayar Rp. 0 – Rp. 1 juta per semester di setiap PTN minimal ada 10 persen,” kata Patdono.

Sedangkan bagi mahasiswa yang tidak masuk di kelompok tersebut, akan dimasukkan ke kelompok tiga hingga kelompok delapan, dimana kelompok delapan adalah UKT tertinggi. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan penghasilan orang tua calon mahasiswa setiap bulan. Patdono mencontohkan, di Universitas Indonesia UKT tertinggi ada di prodi kedokteran, yaitu Rp7,5 juta per semester. Mahasiswa yang dikenai UKT tertinggi ini tentu adalah mahasiswa yang orang tuanya memiliki penghasilan tinggi.

Selain dengan UKT, bagi calon mahasiswa yang benar-benar tidak mampu tapi memiliki kemampuan akademis yang baik juga disediakan beasiswa Bidikmisi. Beasiswa ini tidak hanya untuk biaya kuliah, tapi juga mencakup biaya hidup. “Orang miskin kalau Cuma dikasih biaya kuliah, tetap tidak akan kuliah karena kebutuhan pribadinya juga belum terpenuhi. Makanya Bidikmisi juga menyediakan biaya hidup,” ucap Patdono.

Besarnya biaya hidup yang disediakan untuk Bidikmisi adalah Rp. 600 ribu per bulan. Dan untuk biaya kuliahnya sendiri disediakan hingga lulus, kurang lebih empat tahun.

Patdono menambahkan, diterbitkannya UU No 12 tahun 2012 ini sangat baik bagi masyarakat. Karena di dalamnya ada kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan BOPTN. Dan kebijakan ini akan terus berlaku selama undang-undang ini ada. Bahkan sejak disahkan, ada kecenderungan pemerintah untuk mengusulkan kenaikan anggaran BOPTN. “Artinya, siapapun nanti pemerintahannya, dia wajib untuk menyediakan BOPTN. Jadi mahasiswa tidak mampu bisa akses ke PTN bisa lebih banyak. Sampai kapan? Sampai dunia berakhir, kecuali UU no. 12 dicabut,” ucapnya.  (Aline Rogeleonick)

 Sumber : Kemdikbud RI

LIMA INDEKS PENDIDIKAN INDONESIA MENDESAK DITERAPKAN PADA TAHUN 2015

Fokus utama pembangunan pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang lebih baik. Untuk itu, indeks pendidikan sebagai instrumen pengukuran dan acuan dalam merencanakan program pendidikan ke depan mendesak untuk diterapkan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud Syawal Gultom mengatakan, ada lima indeks pendidikan yang mendesak diterapkan pada tahun depan.

Pertama, kata dia, adalah indeks kompetensi lulusan untuk seluruh jenjang. “Kompetensi dalam arti komprehensif, kalau kita bicara kompetensi selalu di dalamnya ada sikap dan mental,” katanya pada talkshow dengan tema “Pembinaan Profesi Guru” yang disiarkan di TV One, Kamis (2/10/2014).

Syawal mengatakan, indeks kedua adalah indeks kinerja guru. Menurut dia, indeks kinerja guru harus ditentukan secara jelas. Misalnya, kata dia, ada basis yang digunakan untuk menghitung upaya dalam rangka membina guru ke depan. “Supaya jangan ada lagi sinyalemen seperti guru kita kurang adaptif,” katanya.

Adapun indeks ketiga adalah indeks kepala sekolah (kepsek). Dia menyebutkan, dengan jumlah sekolah di Indonesia sebanyak 207 ribu maka dibutuhkan kepala sekolah sebanyak 207 ribu juga. Saat ini, kata dia, ada sebanyak 260 ribu master teacher. “Kita berharap ini (kepsek) akan jadi jabatan karir. Master teacher itu nanti yang bisa jadi kepala sekolah,” katanya.

Selanjutnya, indeks keempat adalah indeks kinerja pengawas, sedangkan kelima adalah indeks efektivitas sekolah berdasarkan delapan standar nasional pendidikan (SNP). “Kalau lima indeks ini bisa kita kerjakan di 2015 saya yakin kita akan tahu persis upaya-upaya apa yang kita lakukan untuk mendorong kinerja guru,” katanya.

Syawal mengingatkan, guru harus menyadari betul posisi strategisnya terhadap pembangunan bangsa ini. Guru yang ideal, kata dia, adalah guru yang bisa menginspirasi muridnya lewat ucapan, perilaku, dan perbuatan. “Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Tampil prima dengan materi segar yang selalu ditunggu terus oleh muridnya,” katanya. (Agung SW)

Sumber artikel : Kemdikbud RI

KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015

Mengacu pada capaian pembangunan Kemdikbud tahun 2010-2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, mempersiapkan delapan arah kebijakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) tahun 2015. Arah Kebijakan dipersiapakan untuk menjamin keberlanjutan program dan kegiatan pembangunan Dikbud periode 2010-2014 ke periode 2015-2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Mendikbud pada rapat kerja (Raker) dengan DPR RI, di ruang rapat Komisi X, gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (21/08/2014). Delapan arah kebijakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1.   Meningkatkan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal.

2.  Meningkatkan akses.Peningkatan akses ini terutama pada daerah yang memiliki APK kurang dari 75 persen, dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata.

3.  Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU), termasuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB).

4.  Meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing Perguruan Tinggi, termasuk penyediaan BOPTN, pendirian PTN baru, dan pembangunan akademi komunitas.

5. Menyediakan, meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme, pemerataan distribusi, dan peningkatan kesejahteraan PTK. “Arah kebijakan ke lima sangat penting untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dalam dunia pendidikan,” tutur Mendikbud.

6.  Penuntasan implementasi kurikulum 2013, termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru.

7.  Pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa dalam penguatan karakter bangsa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya.

8. Penguatan tata kelola yang berbasis pada kualitas anggaran (performance based budgeting), dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

Referensi artikel : Kemdikbud RI

VIP KAN GURU-GURU KITA! - KEMDIKBUD : ANIES BASWEDAN

“Berapa jumlah guru yang masih hidup?” itu pertanyaan Kaisar Jepang sesudah bom atom dijatuhkan di tanah Jepang.

Kisah itu beredar luas. Bisa jadi itu mitos, tetapi narasi itu punya konteks yang valid: pemimpin ”Negeri Sakura” itu memikirkan pendidikan sebagai soal amat mendasar untuk bangkit, menang, dan kuat. Ia sadar bukan alam yang membuat Jepang menjadi kuat, melainkan kualitas manusianya. Pendidikan jangan pernah dipandang sebagai urusan sektoral. Pendidikan adalah urusan mendasar bangsa yang lintas sektoral. Hari ini 53 persen penduduk bekerja kita hanya tamat SD atau lebih rendah, yang berpendidikan tinggi hanya 9 persen. Pendidikan bukan sekadar bersekolah, melainkan fakta itu gambaran menampar yang membuat kita termenung.

Dari sisi kuantitas, penduduk Indonesia di urutan keempat dunia, tetapi dari segi kualitas di urutan ke-124 dari 187 negara. Bangsa ini telah secara ”terencana” membuat sebagian besar penduduknya dicukupkan untuk berlevel pendidikan rendah. Tak aneh jika kini serba impor karena memang sebagian besar penduduk bekerja kita hanya bisa menghasilkan produk bernilai tambah yang rendah.

Selama bangsa dan para pemimpinnya bicara pendidikan secara sambil lalu, dan selama masalah pendidikan dianggap bukan masalah kepemimpinan nasional, jangan harap masa depan akan bisa kuat, mandiri, dan berwibawa. Kunci kekuatan bangsa itu pada manusianya. Jangan hanya fokus pada infrastruktur penopang kehidupan bangsa. Sesungguhya kualitas infrastruktur kehidupan sebuah bangsa semata-mata cermin kualitas manusianya!

Pendidikan adalah soal interaksi antarmanusia. Interaksi antara pendidik dan peserta didik, antara orangtua dan anak, antara guru dan murid, serta antara lingkungan dan para pembelajar. Guru adalah inti dari proses pendidikan. Guru menjadi kunci utama kualitas pendidikan.

Berhenti memandang soal guru sebagai ”sekadar” soalnya kementerian atau sebatas urusan kepegawaian. Soal guru adalah soal masa depan bangsa. Di ruang kelasnya ada wajah masa depan Indonesia. Gurulah kelompok yang paling awal tahu potret masa depan dan gurulah yang bisa membentuk potret masa depan bangsa Indonesia. Cara sebuah bangsa memperlakukan gurunya adalah cermin cara bangsa memperlakukan masa depannya!

Ya, penyesuaian kurikulum itu penting, tetapi lebih penting dan mendesak adalah menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan guru. Guru merupakan ujung tombak. Kurikulum boleh sangat bagus, tetapi bakal mubazir andai disampaikan oleh guru yang diimpit sederetan masalah. Tanpa penyelesaian masalah-masalah seputar guru, kurikulum nyaris tak ada artinya.

Guru juga manusia biasa, dengan plus-minus sebagai manusia, guru tetap kunci utama. Seorang murid menyukai pelajaran bukan sekadar karena buku atau kurikulumnya, melainkan karena gurunya. Guru yang menyebalkan membuat murid menjauhi pelajarannya, guru yang menyenangkan dan inspiratif membuat murid mencintai pelajarannya.

Anies Baswedan

Kita pasti punya banyak guru yang dulu mengajar. Ada yang masih diingat dan ada yang terlupakan. Artinya, setiap guru punya pilihan, mau jadi pendidik yang dikenang karena inspirasinya atau menjadi pendidik yang terlupakan atau malah diingat karena perilakunya negatif. Guru harus sadar diri. Ia pegang peran besar, mendasar, dan jangka panjang sifatnya. Jika seseorang tak mau menjadi pendidik yang baik, lebih baik berhenti menjadi guru. Terlalu mahal konsekuensi negatifnya bagi masa depan anak dan masa depan bangsa. Ini statement keras, tetapi para pendidik dan pengelola pendidikan harus sadar soal ini. Kepada para guru yang mendidik dengan hati dan sepenuh hati, bangsa ini berutang budi amat besar.

Tiga persoalan besar

Paling tidak ada tiga persoalan besar mengenai guru kita.

Pertama, distribusi penempatan guru tidak merata. Di satu tempat kelebihan, di tempat lain serba kekurangan. Kekurangan guru juga terjadi di kota dan di desa yang dekat kota. Ini harus dibereskan.

Kedua, kualitas guru yang juga tidak merata. Kita harus mencurahkan perhatian total untuk meningkatkan kualitas guru. Mudahkan dan berikan akses bagi guru untuk mengembangkan potensi diri dan kemampuan mengajar. Bukan sekadar mendapatkan gelar pascasarjana, melainkan soal guru makin matang dan terbuka luas cakrawalanya.

Ketiga, kesejahteraan guru tak memadai. Dengan sertifikasi guru telah terjadi perbaikan kesejahteraan, tetapi ada konsekuensi administratif yang sering justru merepotkan guru dan perlu dikaji ulang. Selain soal guru honorer, guru bantu yang masih sering diperlakuan secara tak honored (terhormat). Semua guru harus dijamin kesejahteraannya.

Melihat kondisi sebagian besar guru hari ini, kita seharusnya malu. Kita titipkan masa depan anak-anak kepada guru, tetapi kita tak hendak peduli nasib guru-guru itu. Nasib anak-anak kita serahkan kepada guru, tetapi nasib guru amat jarang menjadi perhatian kita, terutama kaum terdidik, yang sudah merasakan manfaat keterdidikan. Bangsa Indonesia harus berubah. Negara dan bangsa ini harus menjamin nasib guru.

Menghormati guru

Mari bangun kesadaran kolosal untuk menghormati-tinggikan guru. Pemerintah harus berperan, tetapi tanggung jawab besar itu juga ada pada diri kita setiap warga negara, apalagi kaum terdidik. Karena itu, VIP-kan guru-guru dalam semua urusan!

Guru pantas mendapat kehormatan karena mereka selama ini menjalankan peran terhormat bagi bangsa. Saya ajukan dua ide sederhana menunjukkan rasa hormat kepada guru: jalur negara dan jalur gerakan masyarakat. Pertama, negara harus memberikan jaminan kesehatan bagi guru dan keluarganya, tanpa kecuali. Kedua, negara menyediakan jaminan pendidikan bagi anak- anak guru.

Bangsa ini harus malu jika ada guru yang sudah mengajar 25 tahun, lalu anaknya tak ada ongkos untuk kuliah. Jaminan kesehatan dan pendidikan keluarganya adalah kebutuhan mendasar bagi guru. Kita harus mengambil sikap tegas: amankan nasib guru dan keluarganya sehingga guru bisa dengan tenang mengamankan nasib anak kita.

Di jalur masyarakat, Gerakan Hormat Guru harus dimulai secara kolosal. Misalnya, para pilot dan awak pesawat, gurulah yang menjadikanmu bisa ”terbang”, sambutlah mereka sebagai penumpang VIP di pesawatmu, undang mereka boarding lebih awal. Para dokter dan semua tenaga medis, gurulah yang mengajarimu sehingga bisa berseragam putih, sambutlah mereka sebagai VIP di tempatmu merawat. Pada pemerintah dan dunia usaha di berbagai sektor, semua prestasi yang dikerjakan adalah buah didikan guru di masa lalu, VIP-kan guru, jadikan mereka customer utama, berikan mereka kemudahan, berikan mereka diskon. Bukan hanya besaran kemudahan atau diskon, melainkan ekspresi kepedulian itu yang menjadi bermakna bagi guru.

Dan semua sektor lainnya, ingatlah bahwa guru merupakan modal awal untuk meraih masa depan yang lebih baik, lebih sejahtera itu dibangun. Di setiap kata dalam pesan pendek (SMS) yang ditulis, di sana ada tanda pahala guru. Bangsa ini akan tegak dan disegani saat guru-gurunya terhormat dan dihormati. Bagi anak-anak muda yang kini berbondong-bondong memilih pendidikan guru, ingat tujuan menjadi guru bukan cari tingginya rupiah.

Anda pilih jalan mulia, menjadi pendidik. Jangan kemuliaan dikonversi sebatas urusan rupiah, itu cara pintas membuat kemuliaan alami devaluasi. Kesejahteraan Anda sebagai guru memang harus terjamin, tetapi biarkan sorot mata anak didik yang tercerahkan atau cium tangan tanda hormat itu menjadi reward utama yang tak ternilai bagi anda.

Indonesia akan berdiri makin tegak dan kuat dengan kualitas manusia yang mumpuni. Para guru harus sadar dan teguhkan diri sebagai pembentuk masa depan Indonesia. Jadilah guru yang inspiratif, guru yang dicintai semua anak didiknya. Bangsa ini menitipkan anak-anaknya kepada guru, sebaliknya kita sebangsa harus hormati dan lindungi guru dari impitan masalah. Ingat, jadi guru bukanlah pengorbanan, melainkan kehormatan. Guru dapat kehormatan mewakili kita semua untuk melunasi salah satu janji kemerdekaan republik ini: mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadikan kami sebangsa makin bangga dan hormat pada guru!

Oleh : Kemdikbud RI, Bpk. Anies Baswedan

(Sumber: Kompas.com, tanggal 28 November 2013) – http://kemdikbud.go.id

TIDAK ADA PERUBAHAN NOMENKLATUR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (KEMENDIKBUD) RI PERIODE TAHUN 2014-2019

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan kembali menegaskan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak berubah. Hal tersebut disampaikannya usai upacara peringatan Hari Guru Nasional di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (25/11/2014).

"Memang tidak pernah berubah namanya. Keppres juga sama, Kemendikbud," ujarnya.

Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, Anies Baswedan ditetapkan sebagai menteri pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Memang pada saat pengumuman susunan Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo menyebutkan Kemendikbud dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Namun saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Kerja pada 27 Oktober lalu, disebut bahwa Anies Baswedan dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Mendikbud  Anies menjelaskan, hanya Direktorat Jenderal Dikti yang keluar dari struktur Kemendikbud, dan bergabung dengan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, Kemendikbud tidak hanya menaungi pendidikan dasar dan menengah, namun juga pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Kalau cuma dasar dan menengah, PAUD siapa yang ngurusin? Lalu pendidikan luar sekolah, siapa yang ngurusin? Pendidikan informal, siapa yang ngurusin?" kata Mendikbud. (Desliana Maulipaksi)

Sumber : Mendikbud Kembali Tegaskan Tak Ada Perubahan Nomenklatur Kemendikbud

PENDIDIKAN BERBASIS INTERNET DAN TANTANGAN-TANTANGANNYA

Bagi negara yang memiliki wilayah luas seperti Indonesia, pendidikan jarak jauh berbasis internet menjadi alternatif yang sangat pantas dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Hal itu untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendidikan, seperti kondisi geografis, ketiadaan waktu, dan biaya pendidikan.

Sudah menjadi rahasia umum, niat masyarakat untuk mengakses pendidikan sering terkendala oleh berbagai hal seperti di atas. Pendidikan jarah jauh sangat membantu masyarakat perkotaan maupun pedesaan dalam mengakses pendidikan, karena waktu belajar ditentukan sendiri oleh peserta didik. Tidak bergantung pada jadwal pembelajaran di kelas/ruang kuliah, sehingga peserta didik dapat menentukan prioritas kegiatan berdasarkan kepentingan pribadi lainnya, misalnya mencari nafkah.

Meminjam jargon iklan minuman ringan, pendidikan jarak jauh berbasis internet dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja. Waktu pembelajaran sepenuhnya ada di tangan peserta didik, karena dialah yang menentukan di mana dan kapan belajar. Hanya sesekali saja waktu pembelajaran memerlukan kesepakatan dengan pendidik, misalnya untuk tutorial. Dengan meminimalkan waktu pertemuan antara peserta didik dengan pendidik, banyak hal yang dapat dipetik oleh peserta didik. Setidaknya peserta didik dapat menghemat waktu dan biaya pergi-pulang ke sekolah/kampus.

Di beberapa negara yang memiliki wilayah luas seperti Indonesia, pembelajaran jarak jauh demikian terkenal. Bahkan konon di Amerika Serikat, di negara bagian tertentu, model pembelajaran demikian menjadi pilihan yang disukai oleh masyarakat pedesaan yang berhasrat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya tapi tidak memiliki banyak waktu.

Walau demikian, model pembelajaran jarak jauh berbasis internet bukan tanpa tantangan. Setidaknya ada dua tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pendidikan demikian ini.

Pertama, masalah penyediaan jaringan satelit/internet. Lantaran materi pembelajaran disediakan di dunia maya dan harus diunduh oleh peserta didik, internet menjadi bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Maka, internet harus mudah diakses kapan saja dan bila perlu di mana saja. 

Selain itu, administrator harus terus menerus memonitor sistem jaringan agar akses internet tetap lancar. Dalam hal ini, server  tidak boleh penuh, sehingga kecepatan akses internet tetap terjaga. Jangan sampai terjadi  jaringan lemot (lamban) hanya karena server tak mencukupi karena tak mampu lagi menampung akses yang begitu banyak dalam waktu bersamaan.

Tantangan kedua, pendidikan jarak jauh berbasis internet lebih pada masalah budaya.  Sebagaimana kita ketahui, peserta didik (baik tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi) masih harus dipaksa agar bersedia mengikuti pembelajaran di kelas/ruang kuliah seperti yang diharapkan oleh penyelenggara pendidikan. Tanpa ada unsur paksaan, dikhawatirkan mereka tidak mengikuti pembelajaran sebagaimana semestinya. Unsur paksaan itu berupa absensi. Di perguruan tinggi, seorang mahasiswa boleh mengikuti ujian semester jika absensinya tidak melebihi batas maksimal. Untuk itulah, mengapa istilah “titip absen” sangat dikenal di kalangan mahasiswa.

Sementara itu, model pembelajaran jarak jauh tidak ada unsur paksaan yang lazim diberlakukan di lembaga pendidikan regular seperti itu. Untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh secara benar diperlukan disiplin tinggi. Niat belajar harus datang dari diri sendiri, bukan pihak lain. Tanpa niat dan disiplin tinggi, peserta didik akan selalu gagal dalam ujian karena tidak menguasai materi pembelajaran. 

Itulah dua tantangan yang mesti ditaklukkan oleh penyelenggara pendidikan jarah jauh berbasis internet. Juga oleh peserta didik. Disiplin dan semangat belajar mandiri, kiranya itulah kunci sukses bagi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh berbasis internet. Semoga berhasil. (*)

Sumber : Dua Tantangan Pendidikan Jarak Jauh Berbasis Internet – Kemdikbud

UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA MENURUT ANIES BASWEDAN

Berikut pesan-pesan penting dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke-26 RI, Bpk. Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan yang saya kutip dari web http://kemdikbud.go.id dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan bertemu pemimpin redaksi (Pemred) dari berbagai media. Pertemuan singkat yang diadakan di Jakarta, Rabu (12/11/2014)itu bertujuan menjalin komunikasi yang baik dengan media massa, cetak maupun digital. Pertemuan tersebut juga merupakan upaya dari Mendikbud untuk berdiskusi mengenai isu pendidikan yang ada di masyarakat.

“Selama ini media memberikan kontribusi yang besar dalam menyosialisasikan program-program yang dijalankan oleh kementerian”, kata Mendikbud. Selain itu media menjadi bahan perbandingan bagi kementerian untuk mendapatkan data mengenai pro dan kontra dari setiap program yang dilaksanakan. Oleh karena itu pertemuan ini dianggap penting untuk memperkuat jalinan komunikasi yang baik tersebut.

Mendikbud menjelaskan bahwa kementerian membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan, salah satunya media. “Oleh karena itu peran media menjadi penting sebagai penghubung antara kementerian dengan masyarakat” jelas Mendikbud. Selain itu Mendikbud berharap hubungan baik dengan media bisa menambah ide dan gagasan baru yang dapat digunakan untuk memperbaiki layanan pendidikan. Dengan demikian Mendikbud berharap bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini menghambat jalannya layanan pendidikan, serta mengantisipasi setiap masalah yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

Pertemuan itu dihadiri pimpinan media cetak dan digital di antaranya, Kompas, Media Indonesia, TVRI, RRI, Republika, Metro TV, Republika Online, Tempo, Detik.com, The Jakarta Post, Rakyat Indonesia, Bisnis Indonesia, dan Suara Pembaruan. (Harriswara Akeda)

MENDIKBUD INGATKAN KEMBALI PESAN PRESIDEN SOEKARNO, “BANTULAH PEMERINTAH UNTUK MENCERDASKAN SAUDARA SEBANGSA”

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengingatkan kembali pesan Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, “bantulah pemerintah untuk mencerdaskan saudara sebangsa”. Mengingat pesan tersebut, Mendikbud mengajak seluruh keluarga besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan gerakan pendidikan.

“Pendidikan bukan hanya program, tetapi juga gerakan semesta. Pemerintah mempersiapkan program, dan tempatkan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama,” ucap Mendikbud pada acara silahturahim keluarga besar Kemendikbud, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Mendikbud mengatakan pendekatan program harus diperluas lagi menjadi gerakan pendidikan, agar seluruh masyarakat dapat terlibat dalam memajukan pendidikan. Dengan begitu, Indonesia dapat mempertahankan prestasi peningkatan angka partisipasi sekolah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan negara berkembang di Asia Timur dan Asia Pasifik, sesuai dengan data dari Bank Dunia.   

Mendikbud optimis Indonesia akan menjadi pemain besar dalam pasar dunia, jika anak bangsa dapat dikembangkan berbagai potensinya. “Di tangan kita semua masa depan Indonesia, oleh sebab itu tempatkan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama,” pungkas Mendikbud. (Seno Hartono)

PERBAIKI METODE MENGAJAR

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meminta untuk memperbaiki metode mengajar di sekolah. Menurut Mendikbud, jika metode mengajarnya baik dalam arti para guru memiliki modal atau teknik mengajar yang tepat maka materi apapun dapat diajarkan dengan baik.

“Bukan persoalan kurikulumnya, tetapi yang sering menjadi masalah itu metode mengajarnya. Yang perlu kita perbaiki itu metode mengajar,” katanya usai bersilaturahim dengan para pegawainya di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Ki Hajar Dewantara, Kemdikbud, Jakarta Kamis (13/11/2014).

Mendikbud mengatakan, jika sekadar materinya yang diubah, tetapi metodologinya tidak diperbaiki maka justru akan muncul banyak masalah. “Sekarang yang jadi kunci justru fokus pada metodologi,” katanya.

Upaya untuk memperbaiki metode mengajar ini, lanjut Mendikbud, dengan mengundang para ahli metodologi dan mereka diajak untuk mengembangkan. “Jangan seakan-akan semua ide itu datang dari menterinya,” katanya.

Para guru yang berpengalaman juga akan dilibatkan. “Mereka tentu punya pengetahuan yang bisa kita pakai,” kata Menteri Anies.

Mendikbud menambahkan, pihaknya akan membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap Kurikulum 2013. Dia menginginkan ada umpan baik yang benar menyangkut kurikulum. “Dari situ kita ambil keputusan dan ini harus segera karena semester depan akan mulai,” katanya.

Senada dengan Mendikbud, pakar pendidikan Arief Rachman mengatakan, saat ini terlalu diberikan mengenai apa dan bagaimana kurikulum itu dan bukan tentang  mengapa kurikulum itu diberikan. “Saya menganggap keluhan anak-anak itu masuk di akal dan saya paham,” katanya.

Seperti halnya juga, kata Arief, dengan Ujian Nasional (UN). “Sebetulnya, kalau UN itu dimengerti mengapa kita mempunyai UN? anak-anak tidak akan merasa terlalu berat,” katanya.

Menurut dia, nilai terlalu diagungkan, sedangkan prestasi tidak diperhatikan. Produk terlalu dicari, sedangkan proses tidak dihargai. “Hal-hal seperti ini yang membuat kita jengah,” kata Arief. (Agung SW)

BUKAN HANYA URUSAN PEMERINTAH, MENDIKBUD AJAK MASYARAKAT TERLIBAT DALAM PENDIDIKAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengajak masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam dunia pendidikan. Ia mengatakan selama ini pemerintah dianggap sebagai satu-satunya pihak yang bertugas mengurus dunia pendidikan. “Ajak rakyat terlibat,” katanya.

Ia mencontohkan, fungsi pendidikan tidak hanya ada di sekolah, tetapi juga di rumah, dan orang tua memegang peranan penting di dalamnya. “Yang paling penting itu rumah. Orang tua harus belajar jadi pendidik yang baik,” ujar Mendikbud. Karena itu ia mengatakan harus ada gerakan di masyarakat untuk ikut bergerak dalam dunia pendidikan.

Pendidikan, lanjutnya, harus menjadi hal yang menyenangkan, dan bukan sesuatu yang menjadi beban bagi peserta didik maupun orang tua. “Saya dalam seminggu mendapat ribuan sms dari guru dan siswa,” tutur Mendikbud usai menghadiri silaturahim dengan keluarga besar Kemendikbud di Plasa Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, (13/11/2014).

Ribuan pesan singkat yang diterimanya itu sebagian besar mengeluhkan masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia. “Sekolah berat, tunjangan (guru) belum sampai, status (guru bantu/honorer) yang belum beres. Itu menggambarkan pendidikan masih menjadi beban,” katanya.

Ia menuturkan akan melakukan evaluasi terhadap metode pengajaran guru supaya tidak membebani siswa. “Bukan soal kurikulumnya, tetapi metode mengajar. Materi apapun bisa diterima dengan baik jika metode mengajarnya tepat,” jelas Mendikbud. (Desliana Maulipaksi)

KEMDIKBUD TEKANKAN EMPAT HAL DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN AWAL TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Jakarta, Kemdikbud --- Awal tahun pelajaran baru tahun 2014/2015 jatuh pada hari Senin, 14 Juli 2014. Karena awal tahun pelajaran tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan rambu-rambu untuk pelaksanaan kegiatan awal tahun pelajaran 2014/2015.

“Kementerian mengirimkan edaran atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah ke dinas pendidikan kabupaten/kota,” ujar Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas), Hamid Muhammad, saat jumpa pers di Gedung Ki Hajar Dewantara Kemdikbud, Jakarta, (08/07/2014).

Setidaknya ada empat rambu yang ditekankan kemdikbud melalui Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen.

Pertama, kegiatan awal tahun pelajaran di SD, SMP, dan SMA/SMK, khususnya pada minggu pertama, dapat diisi dengan kegiatan seperti diskusi/ceramah Ramadan, proses pembelajaran yang berorientasi pada nasionalisme, budi pekerti, dan pendidikan karakter, Masa Orientasi Peserta Didik (khusus siswa kelas 1, 7, dan 10), serta pengecekan kesiapan guru dan buku untuk memastikan pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik.

Rambu kedua, Kemdikbud mengimbau agar kegiatan pengenalan program sekolah dilakukan dengan baik dan menghindari bentuk-bentuk tindakan kekerasan atau pelecehan yang merugikan, baik secara fisik maupun psikologis, di dalam maupun di luar sekolah. Karena itu dinas pendidikan kabupaten/kota harus bisa mengawasi dengan baik.

Ketiga, agar proses pembelajaran yang berbasis Kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik, kepala sekolah diimbau melakukan pengecekan kesiapan guru dan buku pelajaran. “Pihak sekolah mengecek semua persiapan Kurikulum 2013 yang ada di sekolah, termasuk juga untuk stakeholder dan komite sekolah,” kata Hamid.

Terakhir, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mampu mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013, Kemdikbud mengimbau kepala sekolah dapat melakukan berbagai program kegiatan seperti program sosialiasi internal kepada tenaga kependidikan dan peserta didik, dan program sosialisasi eksternal kepada orang tua peserta didik dan komite sekolah. (Desliana Maulipaksi)

Sumber artikel : Kemdikbud RI