TESIS DESAIN DAN IMPLEMENTASI INTERACTIVE E-LEARNING MENGGUNAKAN ANIMASI DAN GAME

(KODE : PASCSARJ-0093) : TESIS DESAIN DAN IMPLEMENTASI INTERACTIVE E-LEARNING MENGGUNAKAN ANIMASI DAN GAME (PRODI : TEKNIK ELEKTRO)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam proses kehidupan. Kerusakan lingkungan seperti polusi dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Hal ini dapat menjadi masalah serius jika tidak ditangani dengan baik. Memperkenalkan pada anak-anak sejak dini dapat menjadi salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan, sebab mereka adalah aset bagi pembangunan pada generasi berikutnya. Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya hal ini yang terbukti dengan adanya mated tentang lingkungan dalam standar isi untuk kurikulum pendidikan formal. Mated ini terintegrasi dengan mated lainnya dalam mata pelajaran IP A untuk jenjang SD.
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini telah mempengaruhi berbagai bidang, seperti pertahanan keamanan, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Terkait masalah yang dikemukakan di atas, maka pembahasan akan lebih ditekankan pada pemanfaatan teknologi tersebut dalam bidang pendidikan. Salah satu wujud nyata pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pendidikan adalah penggunaan internet dan intranet melalui e-learning.
Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan ini berperan membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah, khususnya untuk mengatasi masalah kurangnya alat peraga dalam pembelajaran IPA bagi siswa SD. Berkenaan dengan pembelajaran tersebut, e-learning dapat dimanfaatkan untuk mengubah pola pembelajaran konvensional ke pola pembelajaran digital, salah satunya melalui aplikasi belajar. Pembelajaran IPA memerlukan sarana pendukung yang dapat membantu proses belajar-mengajar yang lebih interaktif. Pola pengajaran yang interaktif dan menyenangkan dapat diterapkan dengan memanfaatkan unsur permainan ke dalam pendidikan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran.
Teknologi e-learning terus berkembang dan mengarah pada peningkatan fitur interaktif. Dalam pembuatan suatu media e-learning perlu memperhatikan berbagai hal terkait dengan tujuan adanya media e-learning tersebut, sasaran pengguna, antarmuka pengguna {user interface), dan bahan ajar. Dalam hal ini tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan dan efektif. Sasaran utama pengguna media ini adalah siswa dan guru, sehingga antarmuka yang disajikan hendaknya mendukung kepentingan keduanya agar menarik minat dan memberi motivasi dalam memanfaatkan media ini.
Materi pembelajaran (bahan ajar) untuk e-learning dapat disampaikan secara terstruktur sesuai kurikulum yang berlaku dengan memanfaatkan teknologi media audio visual. Teknologi ini daya tariknya terhadap anak-anak sangat tinggi, terbukti bahwa anak-anak lebih tertarik pada media audio visual seperti televisi dibandingkan media cetak (buku) atau media dengar (radio). Penyampaian materi dapat dilakukan dalam suatu kelas yang memiliki komputer-komputer yang dapat diakses oleh siswa dengan didampingi oleh guru yang bertanggung jawab atas mata pelajaran yang bersangkutan.
Pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi dapat dipadukan dengan adanya unsur permainan yang interaktif, sehingga merupakan suatu metoda yang menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar. Dalam permainan tersebut dapat berisi materi-materi yang biasanya disampaikan di depan kelas, sehingga media pembelajaran melalui permainan interaktif ini akan sangat membantu guru dalam menyampaikan materi sekaligus melakukan evaluasi terhadap siswanya. Cara ini diharapkan akan efektif dan bermanfaat bagi pembelajaran di sekolah, terutama yang memiliki kelas-kelas besar, yaitu kelas yang memiliki jumlah siswa sangat banyak dalam satu kelas, dan sekolah yang memiliki guru yang jumlahnya sangat terbatas.
Anak-anak umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan tergantung pada informasi yang diterimanya. Visualisasi cenderung digunakan untuk menerima informasi dan mengingatnya dalam otak. Pada umumnya anak-anak memiliki daya imajinasi yang cukup tinggi. Sehingga dalam menyampaikan materi pembelajaran tentang lingkungan hidup ini harus memperhatikan visualisasi yang dapat menumbuhkan imajinasi, agar dapat dibayangkan hal yang sesungguhnya terjadi terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.
Tulisan ini membahas desain dan implementasi interactive e-learning yang berupa portal belajar bidang studi IPA untuk jenjang SD. Dengan ini diharapkan kegiatan pembelajaran IPA menjadi lebih interaktif karena dalam aplikasi ini gum merupakan fasilitator pembelajaran dan mitra belajar bagi siswa. Isi utama dalam aplikasi belajar ini adalah materi-materi dan evaluasi yang disampaikan melalui teks, gambar, animasi dan gome, yang berisi tentang pengenalan makhluk hidup dan lingkungan.

1.2 Tujuan
Tulisan ini memberikan gambaran terhadap sistem yang akan dikembangkan dan memiliki tujuan sebagai berikut.
1. Mendesain penyampaian mated dan evaluasi untuk pembelajaran IPA jenjang SD, khususnya tentang makhluk hidup dan lingkungan, dalam suatu portal belajar yang disajikan secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi yang ada.
2. Mengenalkan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi kepada guru dan siswa SD.
3. Menambah efektifitas pembelajaran.

1.3 Batasan Masalah
Dari uraian di atas, masalah dibatasi pada beberapa hal seperti berikut.
1. Desain dan implementasi interactive e-learning yang berupa prototipe portal belajar mata pelajaran IPA untuk jenjang SD memanfaatkan program aplikasi moodle.
2. Desain prototipe konten mated IPA berupa aplikasi pembelajaran tentang pengenalan makhluk hidup dan lingkungan untuk siswa SD kelas 1 s.d. kelas 3 sesuai dengan SI-SKL yang berlaku secara nasional menggunakan animasi dan game.

1.4 Rumusan masalah
Dari uraian dan batasan masalah di atas dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut.
1. Menetapkan desain dan implementasi interactive e-learning yang berupa prototipe portal belajar bidang studi IPA untuk jenjang SD.
2. Menetapkan desain dan implementasi prototipe mated pembelajaran bagi siswa SD untuk kelas 1 s.d. kelas 3 dalam pengenalan makhluk hidup dan lingkungan sesuai SI-SKL menggunakan animasi dan game.

1.5 Metoda Penelitian
Penulisan karya tulis ini menggunakan metoda studi literatur, yaitu dengan mempelajan berbagai tulisan yang berkaitan dengan aplikasi yang didesain. Selain itu, dilakukan survey dengan menggunakan kuisioner, observasi dan wawancara terhadap sejumlah responden di dua SD dan sebuah kelompok belajar.

1.6 Sistematika Penulisan
Tulisan ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut.
BAB I. PENDAHULUAN, berisi latar belakang, tujuan, batasan masalah, perumusan masalah, metoda penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, berisi teori-teori tentang pendidikan dan teknologi yang digunakan sebagai landasan dalam mendesain dan mengimplementasikan prototipe aplikasi pembelajaran.
BAB III. ANALISIS DAN DESAIN SISTEM, berisi analisis dan desain yang dilakukan terkait dengan tujuan dan permasalahan di atas.
BAB IV. IMPLEMENTASI DAN UJI COBA, berisi antarmuka aplikasi sebagai wujud implementasi dari desain yang dibuat serta hasil uji coba dan survey yang menggunakan metode kuisioner, observasi dan wawancara.
BAB V. PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

TESIS TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PERI-URBAN DI SEKITAR PENGEMBANGAN LAHAN SKALA BESAR

(KODE : PASCSARJ-0092) : TESIS TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PERI-URBAN DI SEKITAR PENGEMBANGAN LAHAN SKALA BESAR (PRODI : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA)

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang
Proses pembangunan di Indonesia terus bergulir dan ekspansi pemanfaatan ruang terus berlanjut. Sejalan dengan ini maka pengembangan lahan terus terjadi dan akan berhadapan dengan berbagai bentuk penggunaan lahan seperti persawahan, hutan, perikanan dan lahan produktif lainnya yang kemudian berubah fungsi menjadi perumahan beserta infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial, pengembangan kesempatan usaha melalui industri, jaringan kegiatan sosial-ekonomi melalui pusat perdagangan, dan lain sebagainya. Pengembangan lahan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pengembangan lahan dalam skala besar. Di Indonesia, khususnya wilayah Jabotabek, pengembangan lahan skala besar oleh sektor swasta begitu marak. Pada akhir tahun 1980-an terdapat lebih dari 30 pengembangan lahan skala besar, dengan luas area untuk masing-masing pengembangannya mencapai lebih dari 500 hektar, tersebar di wilayah Bogor, X dan Bekasi (Bappeda DKI Jakarta, 1997 dalam Winarso, 2007). Pengembangan lahan tersebut tampaknya tidak terlepas dari aktivitas Jakarta yang sudah sangat padat, sehingga pengembangan lahan ini berupaya untuk menampung limpahan pertumbuhan kegiatan perkotaan Jakarta serta mengurangi tekanan urbanisasi yang kuat bagi kota tersebut.
Pengembangan lahan skala besar tidak hanya membawa pengaruh pada area tempat dilakukannya pengembangan itu sendiri, tetapi juga kerap memberikan peluang bagi daerah lain di sekitarnya untuk ikut berubah. Perubahan tersebut salah satunya adalah terkait dengan proses peri-urbanisasi. Dengan segala bentuk pemanfaatan ruangnya, pengembangan lahan skala besar bisa mengubah karakteristik area tempat dilakukannya pengembangan lahan maupun wilayah sekitarnya. Ketika pengembangan lahan dilakukan pada area pedesaan, proses peri-urbanisasi mampu menciptakan titik konsentrasi atau pusat aktivitas baru di luar area terbangun kota, serta merubah area yang dulunya berkarakter rural menjadi area peri-urban, yakni suatu area yang di dalamnya terdapat kombinasi antara karakteristik rural dan karakteristik urban (Bryant dkk, 1982).
Konteks peri-urban sendiri merupakan salah satu isu dalam bidang perencanaan wilayah dan kota yang masih memerlukan pembahasan ataupun penelitian lebih lanjut. Peri-urbanisasi bisa menimbulkan suatu dinamika perubahan yang besar dan mentransformasi karakteristik wilayah, di antaranya melalui peningkatan populasi, perubahan struktur sosial ekonomi, dan sebagainya. Di sisi lain terkadang proses peri-urbanisasi di area peri-urban juga kurang diperhatikan keberlanjutannya (sustainability). Beberapa masalah yang bisa muncul dari proses peri-ubanisasi, di antaranya adalah pertumbuhan yang tidak terkendali, degradasi lingkungan, kurangnya infrastruktur, kurangnya perhatian pada kesehatan masyarakat, organisasi sosial, kemiskinan, kurangnya infrastrukur, lemahnya manajemen persampahan, kurangnya struktur legal dan konflik sosial (Bolay, 1999 dalam Pusdea, 2004; Allen, 2006; Bryant, 1982).
Proses peri-urbanisasi juga dapat dikaitkan dengan pengembangan lahan yang terjadi di wilayah Jabotabek. Pemanfaatan ruang yang begitu marak telah menembus area pedesaan bahkan merubah karakteristik pedesaan tersebut. Sampai dengan 1997 di Jabotabek telah terjadi perubahan terhadap 16,6 ribu ha lahan pedesaan yang ada di bagian luar area terbangun kota menjadi permukiman dalam kurun waktu 20 tahun serta menjual sekitar 25 ribu unit rumah tiap tahunnya (Winarso dan Firman, 2002; Winarso dan Kombaitan, 2001). Pengembangan lahan tersebut juga mengakibatkan adanya fenomena alih fungsi lahan yang ekstrim di wilayah Botabek. Luasan area yang digunakan untuk real estate di area sekitar Jakarta yaitu Bogor, Bekasi dan X, antara tahun 1983 sampai dengan 1992 telah menghabiskan 61.000 hektar lahan, 54.000 hektar di antaranya adalah di X (Firman dan Dharmapatni, 1994). Masih terkait dengan perubahan guna lahan, berdasarkan interpretasi satelit oleh Lapan (Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen PU, 2004 dalam Winarso, 2007), terjadi peningkatan penggunaan lahan yang signifikan untuk pemukiman pada wilayah Jabotabek dari tahun 1992 sampai dengan 2001, yakni dari 68.169,24 hektar pada tahun 1992 menjadi 139.684,1 hektar pada tahun 2001. Sementara dari sumber yang sama, guna lahan hutan dan lahan pertanian justru mengalami penurunan, yakni dari 197.792 hektar pada 1992 menjadi 64.084,14 hektar. Untuk itu di sini terdapat indikasi bahwa wilayah rural-yang umumnya didominasi oleh lahan pertanian sawah, sebagian telah dijadikan sebagai obyek untuk pengembangan lahan.
Salah satu bentuk pengembangan lahan skala besar yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek) adalah X. Pengembangan lahan yang terletak di Kabupaten X ini meliputi luas lahan sekitar 6.000 hektar, dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan sampai saat ini terus diupayakan untuk berkembang sebagai kota mandiri melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah hunian, pembangunan pusat bisnis, penyediaan sarana transportasi dan sebagainya. Pengembangan lahan skala besar tersebut diperkirakan menimbulkan suatu dinamika, salah satunya adalah dinamika kependudukan yang diwarnai oleh migrasi, baik ke wilayah X itu sendiri maupun ke wilayah sekitarnya. Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh adanya migrasi di wilayah DKI Jakarta yang secara umum menunjukkan gejala perpindahan penduduk ke titik-titik pinggiran Kota Jakarta, terutama di daerah sekitar atau dekat dengan pengembangan lahan skala besar, seperti yang terjadi di sekitar X. Fenomena perpindahan penduduk ke wilayah sekitar pengembangan lahan skala besar di antaranya didukung oleh ketersediaan peluang kerja, fasilitas yang tersedia, masih murahnya atau relatif terjangkaunya harga lahan di wilayah tersebut terlebih lagi jika dibandingkan dengan harga lahan pada area yang dikembangkan, dan sebagainya. Di samping dinamika perpindahan penduduk tersebut, masih ada beberapa perubahan sosial ekonomi lainnya yang mungkin terjadi seiring dengan pengembangan lahan yang dilakukan.
Adapun studi ini difokuskan pada kelurahan ataupun desa yang ada di sekitar X. Dalam hal ini perubahan pada wilayah sekitar X dapat dipandang sebagai bentuk peri-urbanisasi, karena selain kemungkinan terjadinya migrasi yang memberikan dampak bagi peningkatan populasi, juga terdapat kemungkinan adanya perubahan-perubahan pada karakteristik masyarakat di sekitar X, yang sebelumnya bersifat rural menjadi lebih bersifat kombinasi rural-urban. Pergerakan penduduk yang terjadi ke wilayah sekitar X tampaknya terjadi secara alamiah atas inisiatif masyarakat itu sendiri dengan didorong motif perbaikan ekonomi, mengingat perekonomian di X ini semakin maju dan membuka peluang kesempatan kerja. Perubahan lainnya yang juga tampak pada area sekitar pengembangan X adalah perubahan struktur mata pencaharian. Maraknya kegiatan industri dan perdagangan tidak hanya menjadi faktor penarik bagi para pendatang, tetapi juga bisa menjadi faktor yang menggeser keberadaan sektor pertanian di wilayah ini. Masih terkait dengan sosial ekonomi, Bryant dkk (1982) mengemukakan bahwa urbanisasi pada peri-urban bisa membuat masyarakatnya memiliki standar hidup dan pendapatan yang lebih tinggi. Berbagai hal tersebut merupakan sebagian kemungkinan perubahan sosial ekonomi pada wilayah peri-urban dan masih perlu penelusuran lebih lanjut.
Dari uraian tersebut di atas, diketahui bahwa peri-urbanisasi oleh suatu pengembangan lahan skala besar tidak hanya mampu mengubah wilayah sekitarnya secara fisik, tetapi juga dalam hal sosial ekonominya. Untuk itulah studi ini berupaya untuk mengetahui lebih jauh mengenai transformasi sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di peri-urban di sekitar pengembangan lahan skala besar X. Transformasi yang diangkat dalam kesempatan ini meliputi beberapa komponen perubahan yaitu migrasi, struktur mata pencaharian, struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Pemilihan keempat komponen tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya adalah hasil tinjauan literatur mengenai peri-urban, tinjauan mengenai pengalaman perkembangan peri-urban di negara lain, pengamatan maupun wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat pada survei awal terkait dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat-yang sebagian besar merujuk pada komponen-komponen tersebut. Selain itu, keempat komponen ini juga merupakan faktor-faktor perubahan sosial ekonomi masyarakat peri-urban yang relatif lebih mudah untuk diperoleh diperoleh informasinya di wilayah studi, disamping adanya pertimbangan keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan faktor teknis lainnya.
Sejauh ini pembahasan peri-urban melalui berbagai literatur ataupun penelitian yang telah ada lebih banyak mengkaji mengenai perkembangan peri-urban yang terjadi di negara-negara lain, seperti India dan Afrika (Brook dan Davila, 2000), Asia Timur (Webster, 2002), dan Cina (Wang dan Muller, 2002). Konteks ini juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang relatif masih baru di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dari segi empirik, studi ini diharapkan mampu membuktikan perubahan atau transformasi sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat peri-urban di Indonesia-khususnya pada masyarakat yang tinggal di sekitar pengembangan lahan skala besar, sekaligus memberikan penjelasan yang lebih jauh mengenai perubahan sosial ekonomi masyarakat tersebut. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, identifikasi maupun pembuktian transformasi sosial ekonomi masyarakat dalam studi ini mengambil kasus pengembangan lahan skala besar X yang berada di Kabupaten X Propinsi X, dan dilakukan melalui komponen migrasi, struktur mata pencaharian, struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

1.2. Rumusan Persoalan
Dari berbagai uraian di atas, rumusan persoalan dari penelitian ini adalah belum teridentifikasinya transformasi sosial ekonomi masyarakat peri-urban di sekitar pengembangan lahan skala besar X. Melalui fokus studi, tinjauan literatur mengenai peri-urban, serta berbagai pertimbangan lainnya, transformasi sosial ekonomi yang belum teridentifikasi di sini meliputi beberapa komponen, yaitu migrasi, struktur mata pencaharian, struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

1.3. Tujuan dan Sasaran
Dari rumusan persoalan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan transformasi sosial ekonomi masyarakat yang ada peri-urban di sekitar pengembangan lahan skala besar X. Adapun untuk memfokuskan tujuan studi tersebut, dalam penelitian ini sosial ekonomi masyarakat dititik beratkan pada beberapa faktor perubahan yaitu migrasi, struktur mata pencaharian, struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- Mengidentifikasi migrasi yang terjadi di sekitar X.
Sasaran ini dicapai dengan menelusuri kegiatan migrasi yang terjadi di wilayah studi. Beberapa hal yang perlu diidentifikasi dalam komponen ini di antaranya adalah perbandingan penduduk asli dan penduduk pendatang di wilayah studi, jumlah perpindahan yang pernah dilakukan, tempat tinggal asal, tahun dilakukannya perpindahan, alasan pindah serta pihak yang mengajak pindah.
- Mengidentifikasi berbagai perubahan yang terjadi dalam strukur mata pencaharian rumah tangga masyarakat sekitar X dalam 15 tahun terakhir.
Adapun sasaran ini dicapai dengan mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan struktur mata pencaharian rumah tangga dalam 15 tahun terakhir. Struktur mata pencaharian yang diidentifikasi ini meliputi mata pencaharian utama dan juga mata pencaharian tambahan. Informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan dalam struktur mata mata pencaharian ini di antaranya adalah mengenai jenis mata pencaharian rumah tangga serta tempat bekerja.
- Mengidentifikasi perubahan struktur pendapatan dan pengeluaran pada masyarakat sekitar X dalam 15 tahun terakhir.
Mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan jumlah pendapatan maupun berbagai jenis pengeluaran merupakan salah satu upaya untuk mencapai sasaran ini. Seperti halnya pada sasaran kedua, informasi yang dikumpulkan adalah informasi dalam 15 tahun terakhir.
Untuk pencapaian sasaran ini, informasi yang perlu digali di antaranya adalah jumlah pendapatan yang diperoleh rumah tangga baik dari mata pencaharian utama maupun mata pencaharian tambahan, serta informasi mengenai jumlah pengeluaran rumah tangga untuk berbagai kebutuhan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, studi ini diarahkan dengan beberapa pertanyaan penelitian yakni sebagai berikut:
1) Seberapa besar migrasi yang terjadi disekitar pengembangan lahan skala besar X?
2) Seberapa besar perubahan struktur mata pencaharian rumah tangga sekitar pengembangan lahan skala besar X?
3) Seberapa besar perubahan struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga sekitar pengembangan lahan skala besar X?

I.4. Relevansi Studi
Penelitian ini membahas mengenai berbagai perubahan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi akibat adanya pengembangan lahan dalam skala besar. Ketika perubahan terjadi dengan cepat (Webster, 2002) dan mengubah karakteristik asli suatu wilayahnya karena datangnya pengaruh baru, baik dari rural maupun urban, maka gambaran ini sering disebut sebagai proses peri-urbanisasi. Kajian mengenai peri-urban merupakan sesuatu yang relatif baru, khususnya bagi Indonesia. Untuk itu studi ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang baru untuk pengembangan khasanah sekaligus juga memperkaya dan memperluas pengetahuan dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota, khususnya yang terkait dengan pengembangan lahan (land development).
Konteks peri-urban tidak hanya memerlukan pemahaman spesifik mengenai proses bertemunya sistem urban dan sistem rural (Periurban Development South East Asia, 2000), tetapi yang lebih penting lagi adalah mengenai dampaknya, eksternalitas negatif, resiko, dan sebagainya. Untuk itu dalam hal ini, selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan, hasil studi juga diharapkan mampu memberikan informasi ataupun masukan untuk kegiatan perencanaan di masa yang akan datang, khususnya mengenai perubahan-perubahan beserta dampak sosial ekonomi yang mungkin muncul akibat pengembangan lahan skala besar. Dengan informasi serta masukan tersebut berbagai dampak yang mampu menimbulkan gangguan, eksternalitas negatif, konflik dan sebagainya, dapat ditangani sedini mungkin.

I.5. Ruang Lingkup Studi
1) Ruang lingkup wilayah
Sesuai dengan tema yang diangkat, salah satu hal penting yang dipaparkan dalam studi ini adalah mengenai pengembangan lahan skala besar. Obyek pengembangan lahan skala besar yang dipilih adalah X. Sementara itu, wilayah yang diambil sebagai obyek studinya adalah empat kelurahan di sekitar pengembangan X, yang diperkirakan mengalami proses peri-urbanisasi. Keempat kelurahan tersebut adalah :
- Kelurahan Rawa Mekar Jaya
- Kelurahan Rawabuntu
- Kelurahan Jelupang
- Kelurahan Cilenggang
Lebih jelasnya mengenai penentuan lokasi ini dapat dilihat pada Bab III.
2) Ruang lingkup materi
Materi pembahasan dalam studi ini dibatasi pada :
- Transformasi sosial ekonomi masyarakat peri-urban.
Adapun transformasi sosial ekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan berbagai perubahan yang terjadi pada sosial ekonomi rumah tangga masyarakat yang difokuskan pada beberapa komponen perubahan, yakni: migrasi, struktur mata pencaharian, serta struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Keempat komponen tersebut dipilih atas dasar beberapa pertimbangan, yaitu hasil tinjauan literatur mengenai peri-urban (di antaranya Bryant, 1992; Briggs & Mwamfupe, 2000; Tacoli, 1999; McGregor, Simon & Thompson, 2006; dll), tinjauan mengenai pengalaman perkembangan peri-urban di negara lain, seperti di India dan Afrika (Brook, 2000), pengamatan maupun wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat pada survei awal terkait dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat-yang sebagian besar merujuk pada komponen-komponen tersebut, komponen merupakan beberapa faktor perubahan sosial ekonomi masyarakat peri-urban yang relatif lebih mudah untuk diperoleh diperoleh informasinya di wilayah studi, disamping adanya pertimbangan keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan faktor teknis lainnya.
- Kasus pengembangan lahan skala besar yang terjadi pada X, dan perubahan yang dibahas dalam penelitian ini merupakan perubahan yang dialami oleh masyarakat di sekitar pengembangan lahan skala besar X. Wilayah sekitar X dipilih mengingat dulunya area ini memiliki karakteristik rural (merupakan pedesaan) yang diperkirakan telah mengalami proses peri-urbanisasi dan mengalami transformasi menjadi area peri-urban yang di dalamnya tidak hanya masuk karakteristik urban saja tetapi juga masih terdapat karakteristik ruralnya.

1.6. Kerangka Pemikiran
Pengembangan lahan skala besar X ikut merubah wilayah sekitarnya, dari yang dulunya bersifat rural menjadi wilayah peri-urban yang di dalamnya terdapat kombinasi antara karakteristik rural dan urban. Perubahan yang terjadi salah satunya adalah pada sosial ekonomi masyarakat. Melalui tujuan, sasaran dan berbagai proses di dalamnya, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan migrasi, struktur mata pencaharian, struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, sehingga pada akhirnya diketahui karakteristik migrasi masyarakat, transformasi struktur mata pencaharian, serta transformasi struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga masyarakat sekitar X.

1.7. Sistematika Penulisan
Penulisan untuk studi ini dibagi ke dalam enam bagian, yaitu:
Bab 1 Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan persoalan, tujuan dan sasaran, relevansi studi, ruang lingkup studi, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan untuk penelitian ini.
Bab 2 Tinjauan Pustaka
Bab ini berisi hasil studi literatur dari berbagai sumber yang mendukung studi. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi tinjauan mengenai peri-urban, pengembangan lahan, sosial ekonomi masyarakat peri-urban, pengalaman peri-urban di wilayah lain, serta relevansi tinjauan teoritis dengan penelitian yang dilakukan.
Bab 3 Disain Riset
Bab ini menjelaskan mengenai beberapa hal berkaitan dengan kegiatan ataupun proses yang ditempuh dalam penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut bab ini meliputi beberapa penjelasan mengenai pengumpulan data, lokasi penelitian, pemilihan sampel, metode analisis, serta tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian ini.
Bab 4 Gambaran Umum Wilayah Studi
Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai gambaran wilayah yang diambil sebagai obyek studi. Gambaran ini meliputi gambaran mengenai pengembangan X, Kecamatan Serpong serta kelurahan-kelurahan yang dipilih untuk studi (Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kelurahan Rawabuntu, Kelurahan Jelupang dan Kelurahan Cilenggang).
Bab 5 Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Pengembangan Lahan Skala Besar X
Bab ini berisikan tentang analisis sosial ekonomi masyarakat di wilayah studi yang difokuskan pada pembahasan mengenai migrasi, struktur mata pencaharian, serta struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga masyarakat sekitar pengembangan lahan skala besar X. Adapun untuk melihat perubahan atau transformasinya, pada bab ini juga diuraikan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada komponen-komponen tersebut selama 15 tahun terakhir.
Bab 6 Penutup
Bab ini berisikan tentang temuan studi, kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi, kelemahan studi serta saran untuk studi lanjutan.

TESIS PERILAKU MASYARAKAT TERKAIT LINGKUNGAN PERDESAAN

(KODE : PASCSARJ-0091) : TESIS PERILAKU MASYARAKAT TERKAIT LINGKUNGAN PERDESAAN (PRODI : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
Sejak dicanangkan menjelang akhir 1980an, pembangunan berkelanjutan muncul sebagai konsep penting. Banyak negara mengadopsinya untuk memandu proses pembangunan, terutama yang menyangkut pemanfaatan sumberdaya alam. Paradigma dasar dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak hanya pembangunan yang berorientasikan kepada produksi semata, tetapi membangun sebuah kawasan secara keseluruhan yang meliputi juga aspek sosial dan lingkungan. Paradigma pembangunan berkelanjutan sesungguhnya merupakan perpaduan dari kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, pencapaian tujuan-tujuan ekonomi harus selaras dengan tujuan sosial maupun kepentingan lingkungan. Selain itu, kepentingan antar kelompok masyarakat dan antar generasi mendapat perhatian besar (Bruntdland, 1988).
Kelestarian lingkungan merupakan pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pelestarian lingkungan dimaksudkan untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan (Wiyono, 2007). Terdapat beberapa cara pandang yang menjelaskan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Cara pandang tersebut sangat mempengaruhi tindakan seseorang terhadap lingkungan. Menurut cara pandang lingkungan, manusia adalah subordinat dan seluas-luasnya diatur oleh lingkungan. Cara pandang teologi, menekankan bahwa manusia adalah superior terhadap lingkungan dan manusia mempunyai hak untuk mengatur semua aspek lingkungan. Kedua cara pandang ini adalah cara pandang yang ekstrem sehingga seolah-olah manusia dan lingkungan (alam sekitar) diposisikan sebagai pihak yang bertentangan. Jalan tengah dari dari dua posisi tersebut adalah dari cara pandang ekologi yang mempercayai bahwa manusia adalah bagian yang integral dari alam, adalah hubungan manusia dan lingkungannya seharusnya merupakan hubungan yang simbiotik dan tidak mengeksploitasi. (Muchlis, 2006),
Dalam cara pandang ekologi, manusia bertanggung jawab untuk mengatur alam sekitar dengan seadil-adilnya. Bagaimana seseorang mengambil keputusan untuk mengatur lingkungannya akan terpulang kepada cara pandang yang dia anut. Keputusan yang diambil akan menimbulkan dampak balik kepada manusia, oleh itu diperlukan pengetahuan dan kesadaran serta sikap yang memadai tentang lingkungan.
Dalam kaitan ini, pemeliharaan kemampuan lingkungan untuk mendukung penduduk dan kegiatannya adalah suatu keharusan. Dalam konteks Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang berupaya untuk mewujudkan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan (termasuk ruang). Perhatian terhadap perbaikan lingkungan merupakan aspek penting dalam upaya tersebut.
Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, manusia berupaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya. Kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kualitas lingkungan. Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi terbentur dengan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk menyediakannya. Hubungan yang tidak seimbang ini menyebabkan perubahan lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak balik pada manusia itu sendiri.
Perbaikan lingkungan merupakan hal yang esensial dalam mengelola perubahan lingkungan, namun pada umumnya masyarakat banyak yang kesulitan untuk memahaminya. Pemahaman masyarakat terhadap lingkungan dibentuk oleh aneka ragam situasi kemasyarakatan. Masyarakat perkotaan memandang lingkungan sebagai pendukung aktifitas, sedangkan masyarakat perdesaan memandang lingkungan sebagai penyedia utama kebutuhan dasar mereka seperti kebutuhan pangan. Perbedaan pemahaman tersebut menentukan perilaku masyarakat terhadap lingkungannya.
Terlepas dari perbedaan tersebut, pemahaman pentingnya perbaikan lingkungan perlu ditanamkan sehingga masyarakat bersedia untuk melakukan upaya individual maupun kolektif untuk memelihara bahkan meningkatkannya. Pemahaman terhadap pentingnya perbaikan lingkungan dan kesediaan untuk memperbaiki lingkungan merupakan salah satu bentuk perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat merupakan resultansi dari berbagai kondisi, baik kondisi internal maupun eksternal dan merupakan refleksi dari pengetahuan, kesadaran dan sikap positif terhadap lingkungan.
Perbaikan lingkungan sangat diperlukan di Bandung Selatan. Kawasan Bandung Selatan memiliki penduduk sekitar 1,5 juta jiwa yang sebagian besar hidup dari industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan merupakan kegiatan dominan di wilayah yang penduduknya mayoritas berpendidikan sekolah dasar. Kawasan ini juga memiliki tempat wisata yang cukup atraktif bagi pengunjung dari luar. Kawasan ini terdiri dan gunung dan perbukitan yang menuntut kehati-hatian dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Kombinasi curah hujan dan kemiringan lahan yang tinggi, populasi yang banyak serta budidaya sayuran dan tanaman pangan yang intensif sangat potensial untuk menimbulkan kemerosotan daya dukung lingkungan di kawasan yang menjadi daerah belakang (hinterland) Kota Bandung ini. Kawasan yang merupakan bagian dan Daerah Aliran Sungai Citarum ini juga menjadi konsentrasi industri tekstil yang menjadi beban berat lingkungan karena kebutuhan air yang besar. Tanda-tanda penurunan kualitas lingkungan yang di permukaan muncul sebagai masalah kekurangan air, polusi, erosi dan sedimentasi sudah terjadi di kawasan ini. Penurunan kualitas lingkungan akan menurunkan kualitas hidup masyarakat perdesaan maupun kota-kota kecil (Banjaran, Majalaya, Soreang, Ciwidey dan Ciparay) di kawasan ini.
Perbaikan lingkungan yang tepat mendesak untuk dilakukan di Bandung Selatan. Dalam kaitan ini, masyarakat memerlukan kerangka tindak perbaikan yang sesuai. Kerangka semacam ini belum dimiliki oleh masyarakat di kawasan ini. Mengingat kompleksitas permasalahan yang menyangkut lingkungan sehingga perumusan kerangka tindak memerlukan kajian cermat. Salah satu bentuk kajian sebagai langkah awal dalam penyusunan kerangka tindak perbaikan lingkungan di Bandung Selatan ini adalah kajian mengenai perilaku masyarakat itu sendiri. Kajian mengenai perilaku masyarakat di Bandung Selatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengetahuan dan sikap masyarakat tentang pentingnya perbaikaan lingkungan serta bagaimana mereka melakukan tindakan nyata (practice). Belum adanya kajian mengenai perilaku masyarakat di Bandung Selatan inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini.

1.2. Identifikasi Masalah
Sebagian besar wilayah Bandung Selatan memiliki karakteristik perdesaan.Lingkungan perdesaan di Bandung Selatan ini ternyata memiliki masalah lingkungan yang cukup kompleks, hal ini selain disebabkan oleh faktor alam juga berkaitan erat dengan aktivitas manusia yaitu kegiatan ekonomi masyarakat serta populasi masyarakat yang terus berkembang sehingga menciptakan perubahan lingkungan. Kompleksitas permasalahan yang menyangkut lingkungan ini tentunya memerlukan tindakan individual dan kolektif masyarakat untuk memperbaikinya
Tindakan masyarakat terhadap lingkungan merupakan bagian dari perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat Bandung Selatan terhadap lingkungannya dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang terjadi. Masyarakat yang berada di bantaran sungai seperti Sungai Citarum berperilaku berdasarkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi sungai serta dipengaruhi oleh kondisi eksternal sebagai stimulus (rangsangan). Pemahaman yang salah terhadap fungsi sungai lalu didorong oleh keterbatasan fasilitas kesehatan lingkungan akan berdampak pada perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan. Begitupun perilaku masyarakat di kawasan lain (seperti kawasan pertanian dan peternakan, kawasan lahan kritis dan kawasan lainnya yang terkait lingkungan) ditentukan juga oleh bagaimana masyarakat merespon kondisi eksternal lingkungan (sebagai stimulus).
Keterkaitan antara masyarakat dengan kondisi eksternal lingkungan akan menciptakan perilaku konstruktif maupun destruktif terhadap lingkungan. Ada beberapa masalah utama lingkungan perdesaan di Bandung Selatan yaitu banjir, erosi, sampah rumah tangga dan limbah peternakan maupun pertanian. Beberapa masalah lingkungan tersebut masih belum bisa diselesaikan oleh masyarakat baik secara individual maupun kolektif. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan respons (tanggapan) masyarakat terhadap masalah lingkungan itu sendiri. Perbedaan yang timbul merupakan resultansi dari interaksi antara kondisi internal dengan eksternal. Kondisi internal merupakan latar belakang masyarakat sedangkan kondisi eksternal bisa bersifat institusional maupun non-institusional. Oleh sebab itu, kajian mengenai perilaku masyarakat terkait lingkungan perdesaan perlu dilakukan agar dorongan dan hambatan yang terkait dengan perilaku masyarakat bisa diidentifikasikan. Belum adanya informasi mengenai perilaku terkait lingkungan perdesaan menjadi argumentasi kuat dilakukan studi ini. Informasi tersebut bisa dimanfaatkan dalam proses perbaikan lingkungan perdesaan seperti peningkatan pengetahuan tentang lingkungan dan pengorganisasian masyarakat yang diharapkan mampu mendorong kolektifitas dan koordinasi dalam bertindak Proses perbaikan lingkungan yang efektif akan menciptakan kelestarian lingkungan. Kondisi inilah yang diharapkan muncul sebagai salah satu prasyarat pembangunan perdesaan berkelanjutan.

1.3. Batasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan yang menyangkut lingkungan, kajian ini akan difokuskan pada kawasan perdesaan. Kawasan ini memerlukan pengkajian tersendiri karena rumitnya permasalahan perdesaan seperti tekanan jumlah penduduk, kemiskinan, keterbatasan pengetahuan dan teknologi dan Iain-lain. Kemudian berdasarkan pertimbangan waktu, tenaga, kemampuan peneliti dan supaya penelitian dapat dilakukan secara mendalam, pembahasan dalam studi ini dibatasi pada perilaku masyarakat berdasarkan kajian teori behavioristik yang memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap stimulus (rangsangan) dari lingkungan eksternal.

1.4. Perumusan Masalah
Dari identifikasi dan batasan masalah tersebut di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perilaku masyarakat dalam merespon stimulus masalah lingkungan perdesaan?
2. Sejauhmana keterkaitan latar belakang masyarakat dengan respon yang terjadi? serta dorongan dan hambatan apa yang muncul?
3. Rekomendasi apa untuk merumuskan tindak kolektif masyarakat untuk memperbaiki lingkungan perdesaan?

1.5. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dilakukan studi ini adalah mengidentifikasi bentuk respon pasif dan aktif dari stimulus masalah lingkungan perdesaan yang dipengaruhi oleh kondisi internal individu serta dorongan dan hambatan eksternal, dengan sasaran sebagai berikut:
1. Teridentifikasinya masalah lingkungan perdesaan sebagai stimulus (rangsangan) perilaku masyarakat.
2. Teridentifikasinya respon pasif masyarakat dan keterkaitannya dengan latar belakang masyarakat.
3. Teridentifikasinya respon aktif (tindakan) masyarakat serta dorongan dan hambatan institusional dan non-institusional.
4. Terumuskannya rekomendasi yang dapat menjadi masukan dalam pengorganisasian tindak kolektif masyarakat bagi perbaikan lingkungan perdesaan yang bertanggung jawab.

1.6. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengelolaan lingkungan di Kawasan Bandung Selatan maupun Kabupaten Bandung pada umumnya. Pembelajaran yang muncul diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan konsep akademis di bidang pengelolaan lingkungan.

1.7. Ruang Lingkup Wilayah
Kawasan Bandung Selatan berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Bandung. Kawasan Bandung Selatan ini terdiri atas 18 Kecamatan, tetapi yang akan menjadi ruang lingkup wilayah studi ini adalah Kecamatan Pangalengan Pemilihan Kecamatan Pangalengan ini berdasarkan pertimbangan kondisi lingkungannya yang masih bercirikan perdesaan dan sering mengalami masalah lingkungan perdesaan seperti banjir, erosi dan limbah ternak. Sebagai sampel akan diambil tiga desa yang memiliki kompleksitas masalah lingkungan perdesaan.

1.8. Kerangka Pikir Studi
Wilayah Bandung Selatan merupakan wilayah pertanian potensial yang berada di sebelah selatan Kabupaten Bandung. Wilayah ini memiliki masalah lingkungan perdesaan yang cukup kompleks akibat tekanan jumlah penduduk dan tingginya intensitas kegiatan ekonomi masyarakat. Penurunan kualitas lingkungan ini tentunya memerlukan upaya perbaikan dari masyarakat baik secara individual maupun kolektif. Tindakan yang pernah dilakukan oleh masyarakat selama ini belum mampu menyelesaikan masalah lingkungan perdesaan karena masyarakat belum mampu mengarahkan tindakan mereka ke arah perbaikan lingkungan. Tindakan merupakan bentuk respon yang muncul sebagai akibat adanya stimulus. Dalam konteks lingkungan perdesaan, masalah lingkungan merupakan stimulus bagi masyarakat untuk berperilaku. Bentuk respon yang muncul tersebut bisa bersifat pasif berupa pengetahuan masyarakat tentang lingkungan dan kesediaan untuk bertindak maupun bersifat aktif berupa tindakan. Respon yang muncul merupakan resultansi dari pengaruh kondisi internal dan eksternal masyarakat.

TESIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA

(KODE : PASCSARJ-0090) : TESIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA (PRODI : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan perdesaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan daerah. Di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Perhatian ke arah pemerataan hasil-hasil pembangunan khususnya untuk masyarakat perdesaan menjadi sangat penting karena beberapa alasan : (1) sebagian besar masyarakat bertempat tinggal di pedesaan; (2) bagian terbesar masyarakat miskin berada di pedesaan, Kemiskinan di perdesaan dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan dan menciptakan gangguan terhadap pembangunan itu sendiri.
Data tahun 2006 menunjukkan bahwa 57,3 juta orang atau 60% dari total tenaga kerja nasional berkerja di perdesaan, sebanyak 37,6 juta atau 65,7% diantaranya bekerja pada sektor pertanian (Sakernas 2006). Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa produktivitas perekonomian perdesaan yang bertumpu pada sektor pertanian sangat rendah. Ini tidak saja berkaitan dengan produktivitas pertanian yang makin menurun, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan politik yang kurang berpihak pada sektor pertanian, walaupun Indonesia termasuk negara agraris (Hayami & Kikuchi, 1990; Wiradi, 1989; Tjondronegoro, 1993; White, 2000).
Rendahnya produktivitas sektor pertanian dibandingkan dengan sektor-sektor non pertanian seperti sektor industri, jasa, pertambangan, dan sektor lainnya serta adanya kebijakan pembangunan yang bias perkotaan, telah menghasilkan ketimpangan pendapatan antara penduduk di perkotaan dan perdesaan.
Banyak faktor yang membuat ketertinggalan perekonomian perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Secara singkat Evers (1998) mengungkapkan dua sebab : (1) Konteks struktural dan (2) Konteks kultural. Konteks struktural menunjuk pada kebijakan pembangunan (ekonomi & politik) yang lebih mengutamakan pembangunan perkotaan ketimbang perdesaan. Konteks kultural dikaitkan dengan stigma bahwa masyarakat perdesaan itu malas, tertinggal, bodoh, miskin dan karena itulah wajar kalau pendapatan mereka menjadi rendah.
Dalam konteks struktural tersebut, Wiradi (1989) dan Hayami Kikuchi (1990) mengungkapkan bahwa salah satu sebab rendahnya pendapatan penduduk perdesaan adalah karena keterbatasan akses modal, informasi dan teknologi serta yang paling utama adalah akses sarana dan prasarana. Keterbatasan prasarana, terutama transportasi sebagai penunjang utama kegiatan ekonomi, telah menghasilkan kesenjangan dalam standar kehidupan dan kesempatan dalam peningkatan perekonomian antara perdesaan dengan perkotaan. Ini akan berimplikasi pada rendahnya produktivitas ekonomi perdesaan.
Ketimpangan pembangunan khususnya di perdesaan, termasuk di dalamnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi di pedesaan, tidak terlepas dari implementasi kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dengan negara sebagai aktor utama. Chamber (1990) menyebutnya sebagai kebijakan pembangunan yang bersifat betting strong policy dengan strategi state centered development. Dalam konteks ini negara menjadi inisiator, pelaksana, sekaligus pengawas dari keseluruhan pembangunan. Melalui aparat birokrasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah, hampir semua proses pembangunan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik ditentukan, diarahkan dan didorong oleh mereka. Model pembangunan yang top down ini tidak saja telah menciptakan ketergantungan masyarakat kepada negara, lebih dari itu telah mematikan inisiatif dan partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadi pasif sekaligus obyek pembangunan. Dalam konteks ini pendekatan development for the people lebih mengedepan ketimbang development of the people.
Sejak tahun 1990-an ketika PBB mencanangkan Dasawarsa Pembangunan II, arah, prinsip, model dan pendekatan pembangunan bergeser menjadi lebih berpihak pada masyarakat. Melalui pendekatan pembangunan yang mengacu pada broad based participatory, pembangunan yang diterapkan lebih menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama pembangunan. Dengan model people centered development, pelaksanaan pembangunan didorong dengan lebih mendasarkan pada inisiatif dan partisipasi masyarakat.
Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata di pihak semua pemangku kepentingan {stakeholders) dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat.
Hasil kajian Brinkerhoff dan Benyamin (2002) di Filipina mengungkapkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi masyarakat untuk bersedia terlibat dalam pembangunan perdesaan adalah sistem sosial berlaku. Sistem sosial mempengaruhi individu atau masyarakat melalui berbagai insentif dan disinsentif.
Berbeda dengan Brinkerhoff dan Benyamin, hasil studi Narayan (1995) menunjukkan bahwa faktor yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proyek penyediaan air di beberapa kota di Indonesia adalah faktor kemanfaatan yang diperoleh masyarakat. Mereka bersedia terlibat karena secara nyata akan memperoleh manfaat dari proyek yang akan dibangun.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Suharso (2004) dalam studi evaluasi terhadap proyek P2MPD (Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah) di 3 Kabupaten (Sleman, Bantul dan Wonogiri, ketiganya di Propinsi Jateng dan DIY) yang didanai oleh Asian Development Bank (ADB) dan Program PKPS BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsisi BBM) Infrastruktur Pedesaan yang didanai oleh APBN. Kedua program tersebut berfokus pada pembangunan infrastruktur perdesaan seperti jalan, jembatan, irigasi, dan drainase. Hasil studi evaluasi kedua proyek tersebut menemukan bahwa kesediaan masyarakat untuk terlibat/berpartisipasi dalam bentuk memberikan sumbangan natura dan innatura didorong oleh faktor harapan terhadap manfaat yang akan diperoleh, sistem sosial, status sosial ekonomi masyarakat dan budaya gotong royong.
Berbeda dengan pandangan kedua kajian di atas, Putnam (1993) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan, termasuk dalam membangun infrastruktur perdesaan adalah berkaitan dengan situasi saling ketergantungan, kepercayaan, dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama.
Berbagai kajian yang membahas tentang faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan termasuk pembangunan infrastruktur, sebagian besar membahas hal-hal yang mempengaruhi persepsi, motivasi dan kemampuan dalam berkontribusi, baik secara individu maupun kolektif. Namun demikian kajian dari dimensi kewilayahan tidak banyak yang membahas. Kajian umumnya meletakkan secara parsial pada sisi ekonomi, budaya dan kelembagaan yang melekat pada masyarakat sebagai entitas wilayah dan individu sebagai bagian dari masyarakat. Partisipasi digali pada tingkat individu dan masyarakat sebagai subyek, tidak meletakan pada level yang lebih makro yaitu wilayah sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan. Pemikiran secara parsial yang mengedepankan sektor-sektor tertentu atau lebih kepada satu sudut pandang dari latar belakang expertise penelitinya tidak akan menjawab persoalan secara makro yang sesungguhnya lebih rumit dimana satu dan lainnya saling berhubungan. Partisipasi yang ditujukan dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melekat pada masyarakat itu sendiri, seperti perekonomian, kebudayaan dan kehidupan sosialnya. Lebih jelasnya, penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa dilihat dari aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek geografi desa. Dengan diketahuinya hubungan antara partisipasi masyarakat dengan aspek tersebut dapat dijadikan acuan bagi para perencana wilayah dalam implementasi kebijakan kedepan.

1.2 Perumusan Masalah
Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Kendatipun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program-progam pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan.
Data laporan hasil pelaksanaan yang disusun oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten X terhadap pelaksanaan Program Dana Pembangunan dan Operasional Desa/Kelurahan (DPODK) tahun 2006 bagi pengembangan dan pembangunan infrastruktur perdesaan menunjukkan perbedaan keterlibatan masyarakat pada masing-masing desa. Data tersebut menunjukan adanya variasi bentuk/jenis dan besaran partisipasi pada taraf pelaksanaan program pengembangan dan pembangunan infrastruktur perdesaan di 245 desa dan kelurahan se-Kabupaten X.
Selain kenyataan tersebut, kenyataan lainnya adalah kajian yang membahas tentang determinan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa masih sangat minim. Terlebih lagi di Kabupaten X dimana kajian yang membahas tentang hal tersebut belum pernah dilakukan. Untuk itu sangat penting untuk mengetahui lebih lanjut tetang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di perdesaan. Hasil kajian dapat dijadikan pedoman bagi perencanaan pengembangan infrastruktur perdesaan.
Bertitik tolak dari pemaparan di atas dimana determinan dari partisipasi merupakan sesuatu yang penting untnk diketahui, maka pertanyaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat hubungan antara aspek ekonomi, sosial budaya dan geografis terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan?

1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu diketahuinya bentuk, besaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam penyediaan infrastruktur desa. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam memenuhi tujuan tersebut adalah :
1. Teridentifikasinya bentuk dan besaran kontribusi masyarakat yang merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat.
2. Teridentifikasinya faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya dan geografi.
Adapun yang menjadi harapan dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat bagi penajaman aplikasi/implementasi program Dana Operasional dan Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten X dalam upaya pembangunan infrastruktur perdesaan selanjutnya, serta program-program yang sejenis.

1.4 Ruang Lingkup Kajian
1.4.1 Ruang Lingkup Materi
Pokok bahasan tentang partisipasi masyarakat sangat luas dan kompleks, karena menyangkut subjek, objek dan konteks partisipasi itu sendiri. Dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, ruang lingkup materi dalam penelitian ini dibatasi dengan hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat khususnya dalam taraf implementasi pembangunan infrastruktur transportasi desa.
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah Studi
Unit wilayah yang akan dikaji yaitu pada 245 desa dan kelurahan se-Kabupaten X, Provinsi X. Pemilihan wilayah studi ini didasarkan pada lokasi berlangsungnya program Dana Operasional dan Pembangunan Desa/Kelurahan, yang merupakan objek yang akan diteliti.

1.5 Relevansi Studi
Partisipasi dalam paradigma perencanaan dapat dilihat sebagai instrumen atau sebagai tujuan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian dengan pokok bahasan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan ini memiliki relevansi dengan bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, khususnya bidang Sistim Infrastruktur dan Transportasi. Sesuai dengan manfaat studi yang telah diuraikan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan lebih mempertajam aplikasi/implementasi program-program sejenis dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

1.6 Metoda penelitian
Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat merupakan suatu pembahasan yang amat luas. Meskipun dalam kajian ini dibatasi hanya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, namun karena unit analisis yang akan diteliti adalah perdesaan di Kabupaten X maka jenis data yang memungkinkan untuk dapat dianalisis adalah data sekunder. Penggunaan data sekunder ini didasari dengan pertimbangan bahwa keluaran yang dihasilkan dari analisis nantinya dapat dipergunakan oleh para praktisi dan penentu kebijakan secara relatif lebih cepat dan murah dibandingkan dengan menggunakan data primer.
Selain itu pula, pembahasan tentang partisipasi tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang menyangkut sosial budaya masyarakat lokal. Sedangkan dibanyak literatur dinyatakan bahwa cara yang terbaik dalam mempelajari fenomena yang terjadi dalam masyarakat yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif yang data-datanya bersumber dari masyarakat secara langsung.
Untuk itu, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan diatas, maka penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan data sekunder akan dianalisis menggunakan analisis kuantitatif.

TESIS DAMPAK KONVERSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PETANI

(KODE : PASCSARJ-0089) : TESIS DAMPAK KONVERSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PETANI (PRODI : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA)

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
Kecamatan X merupakan salah satu kecamatan yang dilalui Jalur Pantura Pulau Jawa yang menghubungkan Jakarta (Pusat Kegiatan Nasional/ PKN)-Cirebon (Pusat Kegiatan Nasional/ PKN). Secara relatif dalam konstelasi wilayah Kabupaten X, Kecamatan X adalah kecamatan terbesar kedua setelah Kecamatan X baik dari luas wilayah, jumlah penduduk ataupun kelengkapan sarana dan prasarana sosial ekonomi. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi X, Kecamatan X merupakan wilayah pantai utara yang diperuntukkan untuk kawasan lahan basah (Revisi RTRW Kab.X Tahun 2002-2012, hal. II. 1). Rencana hirarki kota-kota berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten X Tahun 2002-2012 dalam, Kecamatan X merupakan kota hirarki I dengan fungsi utama sebagai pusat pertumbuhan utama dan sebagai gerbang perdagangan ke luar wilayah kabupaten. Sedangkan dalam rencana pembagian fungsi kota-kota, Kota X berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan Wilayah Pengembangan II, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan dan kebutuhan pokok. Wilayah Pengembangan II meliputi Kota X (sebagai pusat pelayanan Wilayah Pengembangan II), Kota Ciasem, Kota Legonkulon, Kota Blanakan, Kota Pusakanagara, Kota Binong, dan Kota Compreng. Kecamatan X juga merupakan pusat pelayanan di zona utara dengan fokus pengembangan sektor perdagangan (Revisi RTRW Kab.X Tahun 2002, hal. V.39-V.43). Sebagaimana diketahui berdasarkan keragaman karakteristik fisiknya Kabupaten X terbagi menjadi 3 zona pelayanan yaitu zona selatan dengan pusat di Kecamatan Jalancagak, zona tengah berpusat di Kecamatan Pabuaran, pusat pengembangan utama di Kecamatan X, dan zona utara berpusat di Kecamatan X.
Potensi utama di Kecamatan X yang didukung dengan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten X dan Propinsi X adalah sektor pertanian. Hal ini tampak dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga konstan kecamatan, luas area pertanian, dan mata pencaharian penduduk. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kecamatan X Tahun 2002 merupakan terbesar kedua setelah sektor perdagangan, hotel, dan restoran (sebesar 34,17% dari total PDRB kecamatan atau sebesar Rp. 39.165.000.000), yaitu sebesar 30,58% dari total PDRB kecamatan (Rp. 35.053.000.000). Besarnya kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap PDRB Kabupaten X Tahun 2002 dapat dilihat pada Gambar I.2 di bawah ini. Luas lahan yang diperuntukkan bagi sektor pertanian di Kecamatan X tahun 2006 mencapai lebih dari 60% dari seluruh luas wilayah kecamatan. Namun produksi padi mengalami penurunan sebesar 42,57%, yaitu dari 95.000 tahun pada tahun 1993 menjadi 54.561 ton pada tahun 2003. Jumlah penduduk yang bermatapencaharian utama sebagai petani (baik sebagai petani pemilik maupun buruh tani) pada tahun 2006 sebesar 12.108 jiwa (50,18% dari total pekerja di Kecamatan X).
Kebijakan-kebijakan tersebut diatas mendorong perkembangan wilayah Kecamatan X yang berakibat pada peningkatan jumlah penduduk dari 80.898 jiwa pada tahun 1996 menjadi 90.142 jiwa pada tahun 2007 (tingkat pertumbuhan rata-rata 1% per tahun), dengan kepadatan penduduk rata-rata pada tahun 2007 sebesar 118 jiwa/Ha. Jumlah penduduk di Kecamatan X selain dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (kelahiran) juga migrasi. Migrasi datang tahun 1998 sebesar 163 jiwa menurun menjadi 80 jiwa pada tahun 2007, sedangkan penduduk yang pindah ke luar wilayah Kecamatan X tahun 1998 sebesar 113 jiwa menjadi 117 jiwa pada tahun 2007.
Pertambahan jumlah penduduk pedesaan tentunya berdampak pada peningkatan pemanfaatan lahan baik untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pangan maupun untuk menampung aktivitas manusia dalam keseharian. Namun demikian lahan merupakan sumberdaya yang relatif tidak berubah kuantitasnya, sedangkan kegiatan manusia bersifat dinamis dan terus bertambah dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Suhelmi, 1998). Pertambahan jumlah penduduk bukan hanya berdampak secara spasial, tetapi juga menyebabkan perubahan sosioekonomi dan kultural penduduk pedesaam yang antara lain menyangkut struktur produksi, mata pencaharian, cara hidup, perilaku dan banyak aspek sosiokultural lainnya (Giyarsih, 2006). Dengan demikian konversi lahan pertanian tidak hanya menimbulkan persoalan ketahanan pangan, tetapi juga lingkungan dan ketenagakerjaan, karena lahan pertanian atau sawah berperan sangat penting terhadap aspek ekonomi, industri, lingkungan hidup, sosial, politik, dan keamanan.
Ada tiga alasan utama perlunya pencegahan dan/atau pengendalian terhadap kecenderungan perubahan fungsi lahan pertanian. Pertama adalah karena kecenderungan tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap upaya untuk mempertahankan swasembada pangan nasional. Kedua, besarnya biaya investasi untuk pembangunan prasarana irigasi selama ini yang akan hilang begitu saja jika peralihan penggunaan lahan sawah terus berlanjut tanpa pengendalian. Ketiga, pencetakan sawah baru di luar Jawa membutuhkan biaya yang besar untuk mengimbangi menyusutnya sawah produktif di pulau Jawa di samping memerlukan waktu yang lama dalam pengembangannya (Harun, 1997;21).
Jadi alasan perlunya pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian di wilayah Kecamatan X, adalah karena konversi lahan yang telah terjadi dan nampaknya cenderung terus terjadi merupakan ancaman terhadap keberlangsungan kegiatan pertanian lahan basah atau sawah yang merupakan salah satu fungsi utama yang diemban wilayah Kecamatan X (secara makro spasial wilayah Kecamatan X), serta merupakan sektor penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakatnya sehingga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga pertanian yang menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian, serta menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian bagi rumah tangga pertanian tersebut (secara mikro).

1.2 Rumusan Persoalan
Rumusan persoalan yang berkaitan dengan dampak konversi lahan pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi petani, adalah belum diketahuinya perubahan kondisi sosial ekonomi petani sebagai akibat dari konversi lahan pertanian. Perubahan kondisi sosial ekonomi diindikasikan oleh perubahan mata pencaharian, perubahan kepemilikan lahan pertanian, dan migrasi penduduk.
Pertanyaan yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana karakteristik perubahan guna lahan di wilayah studi, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan guna lahan?
2. Seberapa besar dampak konversi lahan pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi petani dalam perspektif makro (skala wilayah) dan mikro (skala rumah tangga petani), ditinjau dari aspek struktur mata pencaharian, kepemilikan lahan pertanian, dan migrasi?

1.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan kondisi sosial ekonomi petani dari aspek struktur mata pencaharian, kepemilikan lahan pertanian, dan migrasi akibat konversi lahan pertanian di wilayah studi. Sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Teridentifikasinya karakteristik perubahan guna lahan di wilayah studi, serta faktor yang mempengaruhi perubahan guna lahan.
2. Teridentifikasinya dampak konversi lahan pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi petani dalam perspektif makro (skala wilayah) dan mikro (skala rumah tangga petani), ditinjau dari aspek struktur mata pencaharian, kepemilikan lahan, dan migrasi.

1.4 Manfaat Dan Relevansi Studi
Manfaat relevansi dari Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani (Studi Kasus: Jalur Pantura Kecamatan X) adalah :
1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten X untuk mengendalikan pengembangan infrastruktur wilayah, agar dapat mempertahankan fungsi wilayahnya sebagai lumbung padi X, dan menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga pertanian.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Kabupaten X dan pihak pengembang swasta dalam pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur agar lebih memperhatikan implikasinya bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat pertanian.
3. Sebagai bahan masukan bagi perencana dan stakeholders dalam meneliti dan mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan wilayah di Kabupaten X di masa mendatang.

1.5 Ruang Lingkup
Dalam rangka mewujudkan tujuan penelitian, maka perlu dijelaskan sekilas mengenai ruang lingkup pembahasannya baik itu yang berkaitan dengan ruang lingkup wilayahnya maupun yang berhubungan dengan materinya. Pembatasan ruang lingkup dapat dijadikan sebagai batasan mengenai wilayah yang diteliti serta memberikan arahan materi yang jelas dan tepat dalam proses penyelesaian masalah.
I.5.1 Ruang Lingkup Wilayah studi
Dalam penelitian ini, desa-desa di Kecamatan X yang dijadikan wilayah studi adalah desa-desa yang berada di sepanjang Jalur Pantura, dengan asumsi bahwa di sepanjang Jalur Pantura tersebut mengalami konversi lahan pertanian akibat perkembangan kegiatan perkotaan yang lebih cepat dibandingkan desa-desa lainnya yang jauh dari Jalur Pantura. Desa-desa yang berada di sepanjang Jalur Pantura antara lain:
1. Desa Batangsari
2. Desa Sukamaju
3. Desa Sukasari
4. Desa Sukareja
5. Desa X
6. Desa Mulyasari
7. Desa Mundusari
8. Desa X Sebrang
Selanjutnya batas-batas administratif wilayah studi adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Laut Jawa, Desa X Hilir, Desa Lengkong Jawa, Kecamatan Legonkulon,
Sebelah Selatan : Desa Curugreja, Desa Rancasari, Desa Rancahilir, Desa Bongas, Kecamatan Binong
Sebelah Timur : Kecamatan Pusakanagara
Sebelah Barat : Kecamatan Ciasem
I.5.2 Ruang Lingkup Materi
Lingkup materi dalam penelitian mengenai Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani (Studi Kasus: Jalur Pantura Kecamatan X) meliputi:
- Penggunaan lahan, di wilayah studi dengan lingkup pembahasan sebagai berikut:
1. Perkembangan penggunaan lahan pada 2 periode yang berbeda, yaitu tahun 1997 dan tahun 2006.
2. Isu-isu dan rencana pembangunan infrastruktur yang memerlukan pengendalian.
- Dampak konversi lahan pertanian menjadi non pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi petani dalam perspektif makro (skala wilayah) dan mikro (skala rumah tangga petani).
Adapun kondisi sosial ekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan berbagai perubahan yang terjadi pada kondisi sosial ekonomi rumah tangga petani yang difokuskan pada beberapa komponen perubahan, yakni: struktur mata pencaharian, kepemilikan lahan, dan migrasi rumah tangga.
Ketiga komponen tersebut dipilih atas dasar beberapa pertimbangan, yaitu hasil penelitian sebelumnya mengenai dampak konversi lahan pertanian sebagai akibat dari pembangunan wilayah (di antaranya A. Anwar 1993; Edrijani, 1994; Iwan Kustiwan, 1996; Ivan Chofyan, 1997; Siti Fadjarajani, 2001; dll), pengamatan maupun wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat pada survei awal terkait dengan perubahan kondisi sosial ekonomi petani, yang merupakan beberapa faktor perubahan sosial ekonomi petani yang relatif lebih mudah untuk diperoleh informasinya di wilayah studi, di samping adanya pertimbangan keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan faktor teknis lainnya.
- Selain itu juga melihat hubungan antara ketiga komponen perubahan yaitu struktur mata pencaharian, kepemilikan lahan, dan migrasi dengan konversi lahan pertanian.

I.6 Kerangka Pemikiran
Sesuai dengan tujuan, sasaran dan berbagai proses di dalamnya, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi akibat konversi lahan pertanian, khususnya yang berkaitan dengan aspek struktur mata pencaharian, kepemilikan lahan pertanian, dan migrasi, sehingga pada akhirnya diketahui dampak konversi lahan pertanian di wilayah studi.

TESIS RELEVANSI PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DENGAN KARAKTERISTIK KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT MISKIN

(KODE : PASCSARJ-0088) : TESIS RELEVANSI PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DENGAN KARAKTERISTIK KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT MISKIN (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menurut data Susenas tahun 2003 masih terdapat 36,1 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Krisis ekonomi pada tahun 1997 telah mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan angka kemiskinan ini. Salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat, adalah naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, dalam hal ini pangan. Sementara itu, produksi pangan tidak banyak mengalami perubahan dari kondisi swasembada beras yang telah dicapai pada era Orde Baru, meskipun ongkos produksi beras juga ikut naik (Daniel Dalle Sulekale, 2003). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan bukan disebabkan oleh merosotnya produksi pangan, namun lebih disebabkan oleh rendahnya daya beli mereka
Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi-Kepala Pusat Studi Pembangunan, Institut Pertanian Bogor (2003) menyatakan bahwa ketahanan pangan mempakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus mempakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Hak atas pangan sehamsnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lain. Kelaparan dan kekurangan pangan mempakan bentuk terbumk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat. Oleh sebab itu usaha pengembangan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan.
Pemerintah sesungguhnya bertanggung jawab untuk menjaga ketersediaan pangan bagi penduduk miskin. Hal ini mempakan amanah UUD 1945 pasal 27 dan UU Pangan No 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan. Dalam UU Pangan tersebut disebutkan bahwa hak memperoleh pangan bagi selumh rakyat Indonesia mempakan hak azasi manusia yang hakiki. Artinya setiap warga masyarakat berhak untuk memperoleh bahan pangan yang cukup dalam kondisi apapun.
Pada tahun 1998 sampai dengan 2002 pemerintah mengeluarkan kegiatan Operasi Pasar Khusus Beras (OPKB), yang selanjutnya mulai tahun 2002 sampai XXXX disebut beras untuk keluarga miskin (Raskin). Program ini merupakan upaya pemerintah, untuk memberikan perlindungan pada keluarga miskin, melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi, yang diharapkan mampu menjangkau seluruh keluarga miskin.
Keluarga miskin yang berhak menerima beras ini ditetapkan sesuai dengan kriteria miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutt pedoman umum Raskin XXXX yang dibuat oleh Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog, setiap penerima manfaat berhak untuk membeli beras bersubsidi ini, maksimal sebanyak 20 Kg per bulan dengan harga Rp 1.000,00 per kg di titik distribusi. Angka 20 Kg beras ini menurut BPS, merupakan jumlah konsumsi minimal sebuah rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga 4 orang agar mereka dapat tetap bertahan hidup selama sebulan.
Pada Tahun XXXX berdasarkan keputusan Gubernur X Nomor : 511/199 tanggal 13 Januari XXXX, Kabupaten X menerima alokasi Raskin sebanyak 13.135.000 Kg. Sedangkan jumlah penduduk miskin sesuai dengan data BPS adalah 109.459 RTM. Dari angka-angka tersebut dapat dilihat bahwa setiap keluarga akan menerima sebanyak 10 Kg. Artinya program Raskin di Kabupaten X belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh penerima manfaat di Kabupaten X. Di samping itu, sebagai program nasional, program ini bersifat seragam untuk seluruh kabupaten di Indonesia. Padahal karakteristik fisik dan non fisik berbagai daerah di Indonesia tidak sama.
Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana program Raskin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin, perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin dari sudut pandang penerima manfaat (penerima program).

1.2 Perumusan Masalah
Fenomena yang terjadi di lapangan mengisyaratkan Program Raskin belum sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat. Diduga ada perbedaan antara persyaratan dan aturan pelaksanaan program yang sifatnya seragam dengan kondisi sosial ekonomi dan perilaku kebutuhan beras penerima manfaat. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :
1. Bagaimana karakteristik pemenuhan kebutuhan pangan penerima manfaat program Raskin di Kabupaten X.
2. Bagaimana kemampuan penerima manfaat dalam menyerap alokasi Raskin yang diterimanya.
3. Manfaat apa yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat dengan pelaksanaan Program Raskin

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan :
1. Mengetahui perbedaan karakteristik distribusi program dengan karakteristik kebutuhan pangan penerima manfaat.
2. Mengetahui daya serap penerima manfaat dalam menerima alokasi Raskin yang diberikan.
3. Mengetahui manfaat yang diperoleh penerima manfaat dari pendistribusian Raskin.
Ketiga hal tersebut diatas akan dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pelaksanaan program dalam pencapaian ketahanan pangan. Selanjutnya akan dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

1.4. Batasan dan Lokasi Penelitian
Penelitian dibatasi pada pelaksanaan program Raskin di Kabupaten X Tahun XXXX. Kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian terdiri atas kecamatan Ayah, Gombong, X, Prembun dan Mirit. Kelima kecamatan tersebut tersebar di Kabupaten X dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat yang sangat beragam, dari daerah pegunungan sampai dengan pesisir, desa dan kota. Selain itu, dua dari lima kecamatan tersebut yaitu kecamatan X dan Mirit, merupakan daerah penderita gizi buruk di Kabupaten X pada tahun XXXX.

1.5. Pendekatan Masalah
Penelitian ini akan membahas pelaksanaan pendistribusian beras untuk keluarga miskin (program Raskin). Program Raskin sendiri merupakan program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras sebanyak maksimal 20 Kg netto/KK/bulan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah di titik distribusi .
Sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin sampai sekarang adalah masih sulitnya mereka untuk mengakses pangan, padahal program Raskin telah berjalan cukup lama. Karena itu, pembahasan dalam penelitian ini akan di titik beratkan pada tiga hal sebagai berikut:
1. Karakteristik masyarakat miskin. Dalam pembahasan ini akan dilihat karakteristik penerima manfaat, sebagaimana terealisasi di lapangan dan dibandingkan dengan karakteristik masyarakat miskin penerima manfaat yang ditetapkan oleh program.
2. Daya serap penerima manfaat. Pembahasan tentang daya serap akan menganalisis bagaimana kemampuan penerima manfaat dalam menyerap alokasi Raskin. Untuk itu akan dibahas perilaku kebutuhan beras penerima manfaat dengan realisasi berbagai ketentuan program yang mencakup penentuan penerima manfaat, mutu beras, harga jual beras, durasi waktu dan alokasi yang diterima serta yang dapat terbeli oleh penerima manfaat.
3. Manfaat pelaksanaan Raskin. Dalam pembahasan ini akan dianalisis mengenai efek yang dirasakan oleh penerima manfaat dengan adanya pelaksanaan program Raskin. Kemungkinan munculnya efek lain akibat pelaksanaan program dan adanya resistensi pada akhirnya akan mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran yang diinginkan dari program.

1.6 Metoda Pengumpulan dan Analisis Data
Penelitian bertujuan untuk mengetahui karakteristik penerima manfaat dan kemampuan penerima manfaat dalam menyerap alokasi Raskin di Kabupaten X serta manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat. Oleh karena itu digunakan metoda kualitatif dan kuantitatif dengan tekhnik pengumpulan data primer dan sekunder sebagai berikut:
1.6.1 Data Primer
Data primer dalam penelitian ini didapat dari masyarakat miskin penerima manfaat mengenai pelayanan dalam pendistribusian beras untuk keluarga miskin. Disamping itu, data ini juga didapatkan dari seluruh stake holder yang terlibat dengan pelaksanaan program. Untuk mendapatkan data primer ini maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Observasi
Tekhnik observasi dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian menyangkut berbagai aktivitas yang dilakukan sampel terkait dengan mekanisme dan proses penyelesaian tugas pada obyek penelitian dimaksud. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan pendistribusian Raskin di Kabupaten X dengan para pelaku di antaranya penerima manfaat dan pelaksana program. Obeservasi ini dilakukan untuk melihat kondisi penerima manfaat dan pelaksanaan program serta dampak-dampaknya sehingga akan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dari pelaksanaan pendistribusian Raskin di Kabupaten X
b. Wawancara
Tekhnik wawancara digunakan dalam menjaring dan memperoleh data primer yang berhubungan dengan pendapat/permasalahan Raskin menurut penerima manfaat. Tekhnik ini dilakukan di sela-sela kesibukan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bercocok tanam maupun aktivitas lainnya. Pelaksanaan wawancara diharapkan akan diperoleh hal-hal yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten X.
Wawancara dilakukan terhadap masyarakat baik itu penerima manfaat, pelaksana program baik di tingkat kabupaten maupun di desa, dan anggota masyarakat lain yang tidak menerima program ini. Penerima manfaat merupakan sumber informasi utama sedangkan wawancara dengan anggota masyarakat lain dan pelaksana program digunakan untuk melengkapi data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada bulan Desember XXXX.
c. Pembagian Kuesioner
Pembagian kuesioner dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif tentang jenis pekerjaan dan penghasilan rata-rata. Mengingat keterbatasan yang ada penyebaran kuesioner tidak secara sensus kepada seluruh populasi melainkan dengan menetapkan sampel sebagai perwakilan dari populasi yang ada.
Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini meliputi seluruh keluarga mi skin penerima Raskin sesuai dengan data dari BPS untuk tahun XXXX sebanyak 109.459 KK. Berdasarkan perhitungan menurut Taro Yamane, dengan jumlah populasi tersebut diperoleh sampel sebanyak 100 orang. Jumlah responden di masing-masing kecamatan penelitian ditentukan berdasarkan perbanding jumlah populasi kecamatan, yaitu sebagai berikut:

** Tabel sengaja tidak ditampilkan **

Penentuan responden di masing-masing kecamatan dilakukan secara simple random sampling, yang dipilih secara acak tanpa memperhatikan strata/tingkatan dalam anggota populasi tersebut.
1.6.2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang akan memperjelas hasil analisis dari data primer. Data tersebut diperoleh dengan cara pengumpulan atau pencatatan kembali dari pihak luar yang terkait (instansi pemerintah dan swasta) dan dapat juga dari hasil studi yang telah ada. Tekhnik yang digunakan untuk pengumpulan data sekunder ini adalah melalui studi kepustakaan, untuk mempelajari berbagai literatur maupun laporan-laporan periodik (bulanan/ tahunan) yang tersedia tentang obyek penelitian. Data sekunder yang dipelajari tercantum dalam tabel berikut ini :

** Tabel sengaja tidak ditampilkan **

1.6.3. Metoda Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk memperoleh data dari kuesioner dengan menggunakan distribusi frekwensi sederhana. Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan dan membandingkan berbagai fenomena yang terjadi dengan persyaratan program dan teori-teori serta preseden-preseden pembangunan yang ada.
Dengan demikian dapat diketahui ada dan tidaknya perbedaan antara kondisi faktual dengan teori teori yang ada dan yang disyaratkan program. Selanjutnya akan dirumuskan kebijakan-kebijakan bagi peningkatan pelaksanaan program dan manfaat yang dapat diperoleh penerima manfaat
1.6.4 Alur Pikir Penelitian
Kajian ini merupakan evaluasi atas pelaksanaan program Raskin di Kabupaten X, dengan menggunakan responden keluarga mi skin penerima manfaat dari program Pendistribusian Beras untuk Keluarga Miskin tahun XXXX. Evaluasi dimulai dengan menggunakan analisis deskriptif pembahasan akan dimulai dengan review terhadap pelaksanaan program pendistribusian beras untuk keluarga miskin, organisasi, kendala dan hambatan yang ditemui sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendistribusian beras untuk keluarga miskin di Kabupaten X. Evaluasi dilakukan melalui kajian terhadap dokumen atau data sekunder dan juga wawancara dengan berbagai stakeholder.
Setelah dilakukan kajian dan evaluasi terhadap program, maka selanjutnya program dianalisa sesuai dengan pendapat masyarakat dan fakta yang diperoleh di lapangan. Pengkajian tersebut mencakup karakteristik dan daya serap penerima manfaat serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program Raskin di Kabupaten X. Berdasarkan pengkajian tersebut diperoleh kesimpulan yang dijadikan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada pelaksana program untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang.

1.7. Sistematika Penulisan
Penulisan laporan ini terdiri atas lima bab, yaitu:
Bab I yang merupakan pendahuluan didalamnya berisi tentang latar belakang munculnya fenomena-fenomena yang terjadi didalam pelaksanaaan pendistribusian beras Raskin. Setelah latar belakang dalam Bab I dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dilaksanakan serta batasan-batasan penelitian. Selanjutnya disampaikan metodologi yang digunakan untuk menganalisa data-data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian serta ditutup dengan sistematika penulisan atau alur pemikiran dalam penulisan thesis ini
Bab II tinjauan pustaka, berisi konsep konsep teori yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan pelaksanaan pendistribusian beras Raskin dalam hal ini meliputi teori tentang kemiskinan, ketahanan pangan, dan pembangunan. Teori teori inilah yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian
Bab III adalah gambaran umum. Dalam bab ini dipaparkan deskripsi objek penelitian yang berisi tentang gambaran umum Kabupaten X. Di dalamnya meliputi kondisi geografis dan kependudukan serta realisasi pelaksanaan program Raskin di Kabupaten X. Bab IV berisi analisis atas data-data yang diperoleh. Dalam melakukan analisis menggunakan metode analisis deskriptif evaluatif dengan bantuan distribusi frekwensi
Bab V adalah kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan ini berisi dari hasil hasil atas analisa yang dilakukan penulis atas data-data yang didapatkan dengan menggunakan alat uji yang telah ada. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pemegang kebijakan terhadap kegiatan pelaksanaan pendistribusian Raskin di Kabupaten X Propinsi X.

TESIS ANALISIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG BERBASIS WORLD WIDE WEB

(KODE : PASCSARJ-0087) : TESIS ANALISIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG BERBASIS WORLD WIDE WEB (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang
Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Pembuatan situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-Government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet.
Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu :
Tingkat 1-Persiapan
- Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.
- Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
Tingkat 2-Pematangan
- Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif.
- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
Tingkat 3-Pemantapan
- Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik.
- Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
Tingkat 4-Pemanfaatan
- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C).
Situs web pemerintah daerah provinsi dan daerah otonom (Kabupaten, dan Kota) dapat dikatakan sebagai perubahan bentuk penggunaan media komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (Information Comummnication Technology-ICT).
Pembuatan situs web pemerintah daerah sesuai dengan keinginan pemerintah di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu :
1) perolehan informasi secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan;
2) penyebarluasan informasi melalui media elektronik yang meliputi :
- semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum);
- semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang yang berlaku (tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan komersial dan rahasia pribadi);
- semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.
Situs web pemerintah daerah dimaksudkan untuk diterapkan dan digunakan pada instansi-instansi pemerintah daerah yang secara teratur berhubungan satu sama lain, serta harus memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Sumber : panduan penyelenggaraan situs web pemerintahan daerah-kominfo
Informasi publik di X sudah dipublikasikan secara terbatas, seperti tv, radio, surat kabar, situs web dan sebagainya. Situs web merupakan sarana alternatif dalam penyampaian informasi (media lainnya misal: koran, brosur, televisi). Dengan berkembangnya teknologi internet, situs web tidak hanya berisi informasi berupa text dan gambar, tapi juga berisi audio (suara), animasi dan video (visual audio). Selain itu informasi menggunakan situs web juga banyak mengalami perkembangan, mulai dari informasi pengetahuan sampai menjadi sarana iklan.
Pemerintah daerah dalam hal ini Pemda X memilih situs web sebagai salah satu media alternatif, karena faktor kemudahan dalam distribusi, kecepatan penyampaian informasi, dan interaktivitasnya dibandingkan dengan sarana konvensional lainnya (misal: televisi dan koran).
Selain itu situs web sebagai sarana menciptakan transparansi pengelolaan sumber daya publik, transfer pengalaman dan ilmu pengetahuan, publikasi informasi dan data.
Contoh penerapan pelayanan publik melalui situs web pada pemkot Denpasar dan Surabaya (yang belum dimiliki pemkab/pemkot X) :
- Memiliki fasilitas untuk memperpanjang KTP/KK secara online
- Memiliki cyberschool, seluruh SMP/SMU terhubung jaringan TIK
- Memiliki site safe community, untuk tanggap darurat
- Memiliki e-commerce
- Memiliki SIK, sistem informasi kesehatan
- Memiliki e-procurement

I.2 Rumusan masalah
Unsur terpenting dari sebuah tampilan yang efektif situs web di internet adalah isi (content) dan disain yang baik serta menarik. Organisasi yang ada di Pemerintah Daerah hendaknya mengembangkan situs-situs web dengan isi yang selalu baru serta ditulis dengan baik, jelas, dan singkat yang memenuhi kebutuhan masayarakat luas, serta mudah diakses. Suatu informasi mutakhir yang dipublikasikan pada situs web di internet hendaknya bersamaan dengan publikasi yang ada di media lain.
Sebuah situs web pemerintah daerah mempunyai persyaratan minimal untuk isi. Pengelola situs web pemerintah daerah harus mampu menentukan apa yang diharapkan oleh para pengguna mengenai apa yang seharusnya ada di situs web. Organisasi-organisasi yang ada di pemerintah daerah sendirilah yang akan menentukan bagaimana sebaiknya mengatur isi dengan memperhatikan masyarakat pengguna situs web bersangkutan.
Analisis dan pengetahuan mengenai masyarakat pengguna untuk sebuah situs web adalah penting, karena adanya kemungkinan perbedaan yang cukup besar antara masyarakat untuk bagian-bagian situs web yang berbeda, atau untuk situs-situs web yang berbeda di dalam sebuah tingkat organisasi pemerintahan daerah. Pada saat merencanakan dan mengembangkan situs web pemerintah daerah, sebaiknya dilakukan riset pasar yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan masukan tentang isi yang disajikan pada situs web pemerintah daerah.

I.3 Tujuan tesis
Tesis ini akan melakukan tinjauan dan analisis terhadap pelayanan informasi publik di X, terutama akses situs web pemda, pemkab dan pemkot di X. Selain media radio, tv dan koran yang sudah dimiliki, situs web yang dimiliki pemda saat ini masih belum sesuai harapan masyarakat, selain sulit untuk mendapatkan suatu informasi, kontennya juga kurang menarik dan aksesnya masih tergolong lambat, keakuratannya masih kurang. Analisis ini sangat berperan dalam kelancaran proses untuk mengakses data di lingkungan pemda X.
Tujuan yang ingin dicapai adalah melihat seberapa efektif keberadaan situs web X selaku media penyampaian informasi publik. Berdasarkan kriteria web terbaik yang pernah dilombakan oleh Kominfo, keefektifan ini diukur dengan melakukan analisis terhadap informasi (konten) yang terkandung di web tsb, layout-nya, userfrienly-nya, validitasnya, respon akses-nya dan up to date-nya.
Secara umum analisis yang dimaksud mencakup analisis seperti apa sebenarnya harapan publik terhadap web X. Dalam hal ini masalah keakuratan, up to date, kecepatan akses dan kontennya suatu web serta web mana saja yang sudah ada pelayanan informasi publiknya.
Melalui layanan situs web diharapkan pemerintah daerah mampu ikut berperan serta dalam pertukaran informasi di dunia luas, mengoptimalkan dan melestarikan potensi lokal, ikut berbagi pengalaman dalam menjalankan aktivitas di dalam masyarakat.

1.4 Metodologi penelitian
Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mempelajari pelayanan informasi publik, teknologi informasi, situs web dan berbagai kendala situs web pemda, pemkap, pemkot X.
2. Melakukan tinjauan dan mengumpulkan data temuan tentang kondisi situs web pemda, pemkab, pemkot X.
3. Mengkaji regulasi, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada sistim informasi publik.
4. Melakukan wawancara dalam hal ini menyebarkan kuisioner kepada para pengguna internet di wilayah kerja CPI dan masyarakat umum X untuk mengetahui situs web pemda mana yang paling bagus dan bernuansa informasi publik serta pelayanan publik online apa yang diinginkan responden.
5. Membuat Kesimpulan dan Saran, untuk dijadikan sebagai strategi perbaikan dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan publik X.

1.5 Sistematika penulisan
Sistematika penulisan tesis ini disusun berdasarkan Pendahuluan (Bab-1), ditulis latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta batasan dan asumsi dari tesis ini. Latar belakang meliputi permasalahan yang mendasari penelitian ini. Perumusan masalah adalah langkah langkah yang membawa ke penyelesaian masalah. Sedangkan tujuan penelitian merupakan hal-hal yang akan dijawab melalui penelitian ini. Untuk memfokuskan penelitian ini, maka ditetapkan batasan dan asumsi.
Dalam Landasan Teori (Bab-2), Tinjauan pustaka merupakan teori dasar yang digunakan untuk acuan dalam pengolahan data dan analisa maupun penetapan rekomendasi yang akan diberikan. Melalui tinjauan pustaka dan studi lapangan juga ditetapkan tujuan maupun batasan dan asumsi penelitian ini. Disini membahas teori pelayanan informasi publik, kriteria web yang bagus dan program pemerintah untuk melaksanakan e-government yang tahapannya ada 4 yaitu persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.
Sementara dalam Metodologi Penelitian dan Implementasi (Bab-3), metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Selain itu tahap demi tahap yang dilakukan dalam penelitian ini. Melalui bab ini, diperoleh gambaran mengenai langkah-langkah penelitian ini. Selain itu dalam bab ini dijelaskan juga gambaran tentang metode untuk menyelesaikan permasalahan dan untuk mencapai tujuan. Disini menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer dan pooling kuisioner untuk mendapatkan data sekunder. Analisa lebih lanjut menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
Selanjutnya dalam Analisis dan Pembahasan (Bab-4), Data dari studi lapangan diolah dalam bab ini. Baik data kualitatif maupun kuantitatif diolah melalui landasan teori dan tinjauan pustaka. Pengolahan data diperlukan sebagai dasar untuk analisa dan rekomendasi yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Tiga aspek yaitu informasi (konten), pengelola dan teknologi menjadi pembahasan dalam penelitian informasi publik berbasis web ini. Aspek pengelola, pembahasan menggunakan hasil wawancara kepada beberapa pengelola web dan aspek informasi (konten) berdasarkan hasil analisis kuisioner yang disebar kepada responden yang ditunjang dengan studi literatur dari berbagai sumber. Selanjutnya untuk aspek teknologi dilakukan eksperimen dengan melihat respon akses beberapa web.
Terakhir dalam Kesimpulan dan Saran (Bab-5), kesimpulan merupakan bab terakhir dalam tesis ini. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan merupakan rangkuman dari interpretasi dan rekomendasi. Selain ini juga meliputi telaah terhadap metode yang digunakan dalam penelitian ini. Diharapkan dalam kesimpulan penelitian ini, dapat menjawab semua pertanyaan yang ada di tujuan penelitian.