SKRIPSI HUBUNGAN ANGKA BEBAS JENTIK (ABJ) DG INSIDENS RATE KASUS TERSANGKA DEMAM BERDARAH DENGUE DI TINGKAT KECAMATAN KOTAMADYA X

(KODE KES-MASY-0027) : SKRIPSI HUBUNGAN ANGKA BEBAS JENTIK (ABJ) DG INSIDENS RATE KASUS TERSANGKA DEMAM BERDARAH DENGUE DI TINGKAT KECAMATAN KOTAMADYA X

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pembangunan sumber daya manusia yang disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) XXXX-2025 bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan masyarakat yang sejahtera (Bappenas, XXXX). Manusia Indonesia yang sehat dapat terwujud apabila mereka hidup dalam lingkungan yang sehat serta dapat mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat (Depkes RI, 2003). Salah satu kriteria lingkungan sehat adalah lingkungan yang terbebas dari wabah penyakit menular.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 disebutkan bahwa salah satu program yang dilaksanakan dalam bidang kesehatan adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (Bappenas, 2004). Penyakit menular yang menjadi prioritas pencegahan dan pemberantasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) XXXX-2025 diantaranya adalah malaria, diare, polio, filariasis, kusta, tuberkulosis paru, HIV/AIDS, pneumonia, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Demam Berdarah Dengue (DBD) juga termasuk salah satu penyakit menular yang menjadi prioritas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan (Bappenas, XXXX).
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) merupakan penyakit akibat infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk betina Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus. Penyakit DBD masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Penyakit ini ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis (Djunaedi, 2006) .
Sudah lebih dari 100 negara tropis dan subtropis pernah mengalami outbreak atau letusan demam dengue dan demam berdarah dengue. Setiap tahunnya terdapat lebih kurang 500.000 kasus yang dirawat di rumah sakit dengan ribuan orang diantaranya meninggal dunia. Letusan penyakit DBD ini mempunyai dampak terhadap bidang sosial-ekonomi termasuk devisa dari sektor pariwisata. Negara Kuba pada tahun 1981 diperkirakan mengalami kerugian sebesar US$ 103.000.000 akibat adanya wabah. Sedangkan Thailand diperkirakan mengalami kerugian sebesar US$ 16.000.000 pada tahun 1987 (Rezeki dan Irawan, 2000).
Menurut laporan WHO pada tahun 2000, DBD telah melanda semua negara di Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Kepulauan Pasifik, Caribbean, Cuba, Venezuela, Brazil, dan Afrika. Di Amerika, pada tahun 2001 dilaporkan terdapat lebih dari 600.000 kasus dengue dan sekitar 15.000 diantaranya adalah kasus DBD. Jumlah kasus ini meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 1995. Sedangkan di Brazil ditemukan 400.000 kasus dengue dan 670 kasus diantaranya adalah kasus DBD (Djunaedi, 2006).
Berdasarkan data dari laporan WHO, antara tahun 1991-1995, insidens akibat infeksi virus dengue di Indonesia menempati peringkat ke-3 diantara negara Vietnam, Thailand, India, Myanmar, Amerika, Kamboja, Malaysia, Singapura, Filipina, Sri Lanka, Laos, dan negara-negara di kepulauan Pasifik, yaitu sebanyak 110.043 kasus. Sedangkan untuk jumlah kematian akibat infeksi virus dengue, Indonesia menempati peringkat pertama yaitu sebanyak 2.861 kematian dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Angka kematian (Case Fatality Rate/CFR) kasus DBD di Indonesia juga menempati urutan ke-4 dibandingkan dengan negara-negara tersebut, yaitu sebesar 2,6% (Djunaedi, 2006).
Antara tahun 1968-1988 angka kematian akibat DBD di Indonesia cenderung menurun (Djunaedi, 2006). Pada tahun 1984, CFR (Case Fatality Rate) DBD menurun secara drastis, yaitu menjadi 3% dari 41,3% pada tahun 1968. CFR relatif stabil di bawah 3% sejak tahun 1991 (Rezeki dan Irawan, 2000). Walaupun CFR relatif menurun, namun insidens DBD cenderung meningkat dengan angka kejadian yang tinggi pada tahun 1998 (Djunaedi, 2006).
Pada tahun 1998 terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) DBD dengan Incidens Rate (IR) sebesar 35,19 per 100.000 penduduk dan CFR (Case Fatality Rate) sebesar 2%. Pada tahun 1999 terjadi penurunan Incidence Rate sebesar 10,17%. Namun pada tahun-tahun berikutnya Incidens Rate cenderung meningkat yaitu pada tahun 2000 sebesar 15,99 per 100.000 penduduk, tahun 2001 sebesar 21,66 per 100.000 penduduk, tahun 2002 sebesar 19,24 per 100.000 penduduk, dan tahun 2003 sebesar 23,87 per 100.000 penduduk (Wulandari, 2008).
Pada tahun 2004, Menteri Kesehatan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk 12 propinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, dan NTT. Sejak 1 Januari-9 Maret 2004 di 25 propinsi, jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) telah mencapai 29.643 orang dan 408 orang di antaranya meninggal dunia (Pdpersi, 2008)
Pada 10 Agustus XXXX Menteri Kesehatan mendapat laporan bahwa penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) telah berjangkit di 30 propinsi dengan jumlah penderita 38.635 kasus dan 539 kasus meninggal dunia (CFR/Case Fatality Rate 1,4% dan Incidence Rate 17.6%). Angka kematian (Case Fatality Rate/CFR) tertinggi terjadi di Gorontalo (9,52%) disusul oleh Kalimantan Selatan (6,54%), dan Nangroe Aceh Darussalam (5,56%) (Wulandari, 2008). Tingkat kematian (CFR) DBD di Indonesia melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO. WHO telah menetapkan bahwa CFR tidak lebih dari 1/100.000 (Sianturi, 2008).
Pada tahun XXXX, jumlah kasus DBD tertinggi dilaporkan terjadi di DKI Jakarta sebanyak 10.847 kasus dengan 57 kematian disusul oleh Jawa Timur dengan 6.007 kasus dengan 84 kematian. Angka kesakitan (Incidence Rate) tertinggi terjadi di DKI Jakarta (Incidence Rate 96,4 per 100.000 penduduk) disusul oleh Kalimantan Timur (61,7 per 100.000 penduduk), Sulawesi Utara (45,7 per 100.000 penduduk), Sulawesi Tenggara (35,2 per 100.000 penduduk), dan Bali (34,8 per 100.000 penduduk) (Depkes RI, 2008).
Pada tahun 2004 DKI Jakarta dinyatakan sebagai daerah KLB DBD dengan jumlah pasien DBD yang mencapai 20.640 orang dan 90 orang diantaranya meninggal dunia (Gatra, 2008). Propinsi DKI Jakarta dinyatakan kembali sebagai daerah KLB DBD (Demam Berdarah Dengue) pada XXXX. Sampai dengan bulan April XXXX, kawasan Jakarta Selatan menjadi daerah dengan jumlah pasien tertinggi, yaitu sebanyak 3.696 orang dengan 14 orang meninggal. Jumlah itu diikuti X dengan 3.066 pasien dan 10 orang meninggal, Jakarta Barat 1.717 orang dengan 7 orang meninggal, Jakarta Utara 1.439 dengan jumlah meninggal sebanyak 7 orang, dan Jakarta Pusat tercatat 1.176 pasien dan 3 orang meninggal (Gatra, 2008).
X sebagai wilayah dengan jumlah kasus DBD tertinggi ke-2 di DKI Jakarta pada tahun XXXX, memiliki beberapa kelurahan yang rawan DBD diantaranya yaitu Kelurahan Kramatjati, Cililitan, Cawang, dan Kampung Tengah. Dari keempat kelurahan tersebut terdapat 50 rukun warga (RW) yang rawan DBD. Menurut Cahyono, Seksi Penyakit Menular Sudin Kesmas X, sebagian besar penderita DBD adalah warga Kelurahan Cawang dan 20 persen dari total penderita DBD adalah anak usia sekolah dasar (5-14 tahun). Kelurahan Cawang rawan DBD karena ditemukan banyak genangan di tempat tersebut dan sering dilanda banjir. Bahkan Cawang telah dinyatakan sebagai wilayah endemis DBD (Pujiastuti, 2008).
Meningkatnya jumlah kasus Demam Berdarah Dengue berkaitan erat dengan dengan meningkatnya populasi nyamuk, terutama saat banyak turun hujan. Tingkat curah hujan yang tinggi turut memicu perkembangan populasi nyamuk. Karakter nyamuk Aedes yang menyukai bertelur di genangan air bersih menjadi salah satu faktor pemicu. Nyamuk Aedes biasanya hanya bertelur di bak-bak mandi dimana ada air bersih yang tergenang, namun ketika banyak turun hujan, tempat bersarang mereka bisa berpindah ke tempat-tempat saluran (got) yang airnya telah berganti akibat siraman hujan atau cekungan yang menampung air bersih (Pdpersi, 2008).
Sampai saat ini cara penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah penyakit DBD masih terbatas pada memberantas nyamuk penularnya karena belum ada vaksin yang dapat mencegah DBD. Selain itu juga belum tersedianya obat yang dapat membasmi virus penyebabnya. Pemberantasan vektor dianggap sebagai cara yang paling memadai untuk memutuskan rantai penularan DBD (Dinkes DKI Jakarta, 2003).
Di negara-negara yang sering terjangkit DBD, pemberantasan nyamuk penular DBD dilakukan dengan berbagai macam cara. Di daerah Sarawak, Malaysia pemberantasan sarang nyamuk terutama Aedes albopictus dilakukan dengan cara menguras tempat-tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, memotong bambu dan pemisahan kelopak tanaman coklat agar tidak ada air yang terkumpul didalamnya, serta menaburkan temephos pada tangki-tangki penampungan air hujan. Di Thailand, dilakukan perekrutan orang-orang dewasa yang memantau keberadaan jentik pada rumah-rumah yang dikunjungi. Mereka bertugas menyingkirkan tempat-tempat penampungan air yang tidak diperlukan dan menaburkan bubuk abate pada tempat-tempat yang mengandung larva nyamuk (Curtis, 1991).
Di Amerika, pemberantasan nyamuk Aedes aegypti dilakukan dengan memasukkan butiran temephos ke tempat-tempat penampungan air serta melakukan pengasapan di rumah dan di jalan dengan malathion. Selain itu juga dengan cara membuang barang-barang yang sudah tidak diperlukan yang dapat menampung air, menggunakan bunga tiruan untuk rumah dan kuburan agar tidak ada vas bunga yang menjadi tempat perindukan nyamuk, serta adanya sanksi hukum apabila ada pemilik rumah/bangunan yang di rumahnya terdapat jentik nyamuk (Curtis, 1991).
Di Singapura, pencegahan penyakit DBD dilakukan dengan cara mengadakan pendidikan kesehatan kepada masyarakat yang didalamnya memuat pengetahuan-pengetahuan untuk memasang kain kasa pada jendela, mengganti air pada vas bunga, menambahkan garam pada perangkap semut, membuang tempat-tempat penampungan air yang sudah tidak berguna, membersihkan selokan agar aliran airnya tidak tersumbat, dan menaburkan temephos pada tempat-tempat yang diperkirakan akan menjadi tempat perindukan nyamuk. Selain itu juga adanya sanksi hukum bagi pemilik rumah/bangunan yang di dalam rumahnya terdapat jentik nyamuk (Curtis, 1991).
Dibandingkan dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara, Singapura merupakan negara yang mempunyai salah satu program kesehatan masyarakat terbaik. Angka House Indeks nyamuk Aedes aegypti di Singapura hanya sekitar 1-2% (Angka Bebas Jentiknya sekitar 98-99%). Negara-negara di wilayah Asia Tenggara lainnya, angka House Indeks nyamuk Aedes aegypti masih sekitar 30% bahkan lebih. Selain itu angka kesakitan DBD di Singapura adalah yang paling rendah meskipun kepadatan penduduknya tinggi (4500/km2) sehingga mudah untuk penularan virus (Curtis, 1991).
Di Indonesia, pemberantasan nyamuk Aedes aegypti dilakukan dengan cara memberantas Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3 M, larvasida selektif, memasang ovitrap (perangkap telur nyamuk), memelihara ikan pemakan jentik, serta dengan cara pengasapan atau penyemprotan (fogging) menggunakan insektisida. Walaupun demikian, Angka Bebas Jentik di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Singapura. Sampai bulan Juni XXXX, Angka Bebas Jentik di kota/kabupaten di Indonesia masih sekitar 60-80%, diantaranya yaitu Bogor (70%0, Denpasar (85%), Jakarta (80%), Kendari (65%), Mataram (62%), dan Surabaya (60%). Padahal target Angka Bebas Jentik yang harus dicapai adalah sebesar 95% (Subdirektorat Arbovirosis Ditjen P2M & PL, XXXX).
Angka Bebas Jentik di X dari tahun XXXX sampai tahun 2006 cenderung meningkat. Pada tahun XXXX Angka Bebas Jentik X sebesar 93,03% dan pada tahun 2006 Angka Bebas Jentiknya mencapai 96,63% (Sudinkesmas Kodya X, 2006).
Sejak adanya Surat Edaran Gubernur Propinsi DKI Jakarta No 46 pada tanggal 4 November 2004 mengenai Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN-DBD) di Propinsi DKI Jakarta yang diikuti dengan adanya Surat Keputusan Walikotamadya X, maka setiap hari Jumat mulai pukul 09.00 hingga pukul 09.30 di wilayah X selalu dilaksanakan kegiatan PSN.
Angka Bebas Jentik di wilayah X pada tahun 2006 yang cenderung meningkat (dari 93,03% pada tahun XXXX menjadi 96,63% pada tahun 2006) dan telah melebihi target Angka Bebas Jentik nasional (95%), maka dapat diasumsikan bahwa potensi penularan DBD di wilayah X cenderung menurun, sehingga Insidens Rate DBD juga akan menurun. Namun pada kenyataannya, peningkatan Angka Bebas Jentik ini tidak diikuti dengan penurunan Insidens Rate DBD. Insidens Rate DBD dari tahun XXXX sampai tahun 2006 cenderung meningkat. Pada tahun XXXX, Insidens Rate DBD X adalah 282,3 per 100.000 penduduk dan mengalami peningkatan menjadi 344 per 100.000 penduduk pada tahun 2006 (Sudinkesmas Kodya X, 2006).

1.2. Rumusan Masalah
Dari tahun XXXX sampai tahun 2006 di wilayah X terjadi peningkatan Angka Bebas Jentik yang melebihi target Angka Bebas Jentik Nasional. Namun peningkatan Angka Bebas Jentik ini tidak diikuti dengan penurunan Insidens Rate DBD di wilayah X. Insidens Rate DBD di wilayah X dari tahun XXXX sampai tahun 2006 cenderung meningkat. Berdasarkan masalah tersebut perlu diketahui apakah ada hubungan antara Angka Bebas Jentik dengan Insidens Rate kasus tersangka DBD di tingkat kecamatan Kotamadya X Tahun XXXX-XXXX.

1.3. Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana distribusi frekuensi kasus tersangka DBD menurut orang (umur dan jenis kelamin) di Kotamadya X tahun XXXX-XXXX?
2. Bagaimana distribusi frekuensi kasus tersangka DBD menurut kecamatan di Kotamadya X tahun XXXX-XXXX?
3. Bagaimana distribusi frekuensi kasus tersangka DBD menurut bulan di Kotamadya X tahun XXXX-XXXX?
4. Bagaimana distribusi Insidens Rate kasus tersangka DBD menurut kecamatan di Kotamadya X tahun XXXX-XXXX?
5. Bagaimana distribusi Case Fatality Rate kasus tersangka DBD menurut kecamatan di Kotamadya X tahun XXXX-XXXX?
6. Bagaimana distribusi perilaku Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN DBD) pada masyarakat sekolah di Kotamadya X tahun XXXX?
7. Bagaimana distribusi Angka Bebas Jentik menurut kecamatan di Kotamadya X tahun XXXX-XXXX?
8. Bagaimana hubungan antara Angka Bebas Jentik dengan Insidens Rate kasus tersangka DBD di tingkat kecamatan Kotamadya JakaraTimur Tahun XXXX-XXXX?

1.4. Tujuan Penelitian
1.4.1. Tujuan Umum
Mengetahui hubungan antara Angka Bebas Jentik dengan Insidens Rate kasus tersangka DBD di tingkat kecamatan Kotamadya JakaraTimur Tahun XXXX-XXXX.
1.4.2. Tujuan Khusus
1. Mengetahui distribusi frekuensi kasus tersangka DBD menurut orang (umur dan jenis kelamin) di Kotamadya X tahun XXXX-XXXX.
2. Mengetahui distribusi frekuensi kasus tersangka DBD menurut kecamatan di Kotamadya X tahun XXXX-XXXX.
3. Mengetahui distribusi frekuensi kasus tersangka DBD menurut bulan di Kotamadya X tahun XXXX-XXXX.
4. Mengetahui distribusi Insidens Rate kasus tersangka DBD menurut kecamatan di Kotamadya X tahun XXXX-XXXX.
5. Mengetahui distribusi Case Fatality Rate kasus tersangka DBD menurut kecamatan di Kotamadya X tahun XXXX-XXXX.
6. Mengetahui distribusi perilaku Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN DBD) pada masyarakat sekolah di Kotamadya X tahun XXXX.
7. Mengetahui distribusi Angka Bebas Jentik menurut kecamatan di Kotamadya X tahun XXXX-XXXX.
8. Mengetahui hubungan antara Angka Bebas Jentik dengan Insidens Rate kasus tersangka DBD di tingkat kecamatan Kotamadya JakaraTimur Tahun XXXX-XXXX.

1.5.Manfaat Penelitian
1.5.1. Manfaat Bagi Institusi
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dalam mengevaluasi dan menyusun langkah-langkah pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) bagi pengelola program Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue (P2 DBD).
1.5.2. Manfaat Bagi FKM
Hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi dalam mengakaji masalah kesehatan masyarakat khususnya masalah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang jumlah kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
1.5.3. Manfaat Bagi Penulis
Penelitian ini sebagai pembelajaran nyata dan berharga untuk memahami dan mengakaji masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat.

1.6.Ruang Lingkup
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan desain studi korelasi, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Angka Bebas Jentik dengan Insidens Rate kasus tersangka DBD di tingkat kecamatan Kotamadya X tahun XXXX-XXXX. Penelitian ini dilakukan melihat adanya Angka Bebas Jentik Kotamadya X pada tahun XXXX yang sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta yaitu >95%, namun Insidens Rate DBD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kotamadya X dan web site Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta. Data tersebut diolah dengan MS Excell dan dianalisis dengan SPSS 13.0 for Windows untuk menguji ada tidaknya hubungan Angka Bebas Jentik (ABJ) dengan Insidens Rate kasus tersangka DBD di tingkat kecamatan Kotamadya X tahun XXXX-XXXX.

SKRIPSI GAMBARAN PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PUSKESMAS

(KODE KES-MASY-0026) : SKRIPSI GAMBARAN PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PUSKESMAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dasar-dasar atau prinsip pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah nilai kebenaran dan aturan pokok sebagai landasan untuk berpikir atau bertindak dalam pembangunan kesehatan. Dasar-dasar ini merupakan landasan dalam penyusunan visi, misi dan strategi serta sebagai petunjuk pokok pelaksanaan pembangunan kesehatan secara nasional yang meliputi: dasar perikemanusiaan; dasar adil dan merata; dasar pemberdayaan dan kemandirian serta dasar pengutamaan dan manfaat (Depkes RI, 2000). Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Perencanaan tenaga kesehatan perlu mengutamakan kebutuhan tenaga untuk mewujudkan upaya-upaya preventif dan promotif yang proaktif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif (Depkes RI, 2004).
Gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat Indonesia yang hidup dalam lingkungan yang sehat dan berperilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Depkes RI, 2000).
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut perlu didukung antara lain oleh pengembangan sumber daya tenaga kesehatan dari masyarakat dan pemerintah yang memadai (Depkes RI, 2000). Salah satu langkah yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya tenaga kesehatan adalah perencanaan tenaga kesehatan. Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kesehatan adalah upaya untuk mengetahui kebutuhan tenaga kesehatan dewasa ini dan di masa mendatang, menyusun prioritas tenaga yang dibutuhkan dan menyusun alokasi sumber daya untuk menunjang prioritas tersebut (Depkes RI, 2000). Perencanaan tenaga kesehatan bertujuan untuk menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan, baik jenis maupun jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan (Depkes RI, 2000).
Perencanaan tenaga kesehatan dewasa ini pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten serta kota masih sangat lemah. Peta kebutuhan tenaga kesehatan yang mengantisipasi perkembangan di masa depan, menyeluruh, spesifik dan jelas belum ada sehingga sukar dalam pengembangan tenaga kesehatan untuk mengadakan prioritas dan pengalokasian sumber daya tenaga yang semestinya (Depkes RI, 2000).
Perencanaan tenaga kesehatan perlu mengutamakan kebutuhan tenaga untuk mewujudkan upaya-upaya preventif dan promotif yang proaktif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif (Depkes RI, 2000). Perencanaan tenaga kesehatan perlu memperhatikan dengan seksama keperluan komposisi yang tepat dari berbagai jenis tenaga kesehatan di masa mendatang yang diperlukan oleh masyarakat (Depkes RI, 2000).
Bila ditinjau secara lebih spesifik, pendistribusian untuk beberapa jenis tenaga kesehatan masih kurang merata, yaitu terutama dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, beberapa tenaga kesehatan masyarakat (termasuk epidemiolog kesehatan, administrator kesehatan, sanitarian dan asisten sanitarian), bidan, ahli gizi dan asisten analis kesehatan (Depkes RI, 2000).
Khusus untuk tenaga dokter umum dan dokter gigi, sejak tahun delapan puluhan permasalahannya telah berubah dari kekurangan ke masalah terbatasnya sumber daya untuk mempekerjakan dokter-dokter tersebut. Di pihak lain, lulusan-lulusan fakultas kedokteran dan kedokteran gigi semakin meningkat jumlahnya setiap tahun dan secara hukum pemerintah bertanggung jawab untuk mempekerjakan dan mengatur mereka (Ilyas, 2002).
Pertumbuhan jumlah dokter umum dan dokter gigi di Indonesia secara keseluruhan tidak disertai dengan distribusinya ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Adapun lainnya bekerja di kota kecil dan bagian (presentase) terkecil bekerja di puskesmas kecamatan (Ilyas, 2002).
Menurut Depkes (2004) yang dikutip oleh Adisasmito (2007), pada tahun 2001 diperkirakan per 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 7,9 dokter umum dan 2,0 dokter gigi. Banyak puskesmas yang belum memiliki jumlah tenaga dokter umum dan dokter gigi dengan memadai, apalagi tenaga dokter umum dan dokter gigi sangat dibutuhkan di daerah perkotaan yang penduduknya padat. Salah satu contoh kota yang penduduknya padat adalah Kota X. Letak Kota X sangat strategis, di mana wilayahnya berbatasan dengan propinsi DKI Jakarta. Kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi di Kota X memberikan akses menuju Jakarta telah menjadikan Kota X salah satu daerah penyeimbang DKI Jakarta. Dengan mobilitas yang cukup tinggi akibat kemudahan akses masuk dan keluar Kota X melalui perbatasan-perbatasan yang ada, maka perlu adanya penanganan bersama pada wilayah-wilayah perbatasan untuk mencegah meluasnya penularan penyakit. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan Dinas Kesehatan Kota X yaitu meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanganan dan Pemberantasan Penyakit (Profil Kesehatan Kota X Tahun 2006).
Dinas Kesehatan Kota X mempunyai visi "Unggul dalam Pelayanan Kesehatan Prima Menuju Masyarakat Kota X Sehat Tahun 2010". Salah satu penjelasan visinya adalah diharapkan seluruh masyarakat Kota X sadar akan pentingnya kesehatan dengan perilaku sehat, mudah mendapatkan informasi kesehatan serta memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata (Profil Kesehatan Kota X Tahun 2006). Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan sumber daya manusia, khususnya tenaga dokter umum dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan medis, yang berkualitas dan kuantitasnya memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan.
Dinas Kesehatan Kota X melimpahkan upaya pembangunan kesehatan tingkat pertama kepada seluruh puskesmas di Kota X yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (selanjutnya disingkat UPT). Salah satu tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Kota X adalah menyediakan tenaga kesehatan, khususnya dokter umum dan dokter gigi, yang sesuai dengan kebutuhan, seimbang dan merata karena merupakan kunci keberhasilan pembangunan kesehatan yang diharapkan dapat menjamin meningkatnya kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kota X. Untuk menyediakan tenaga kesehatan, khususnya dokter umum dan dokter gigi, yang sesuai dengan kebutuhan, seimbang dan merata tersebut perlu dilihat jumlah kunjungan pasien pada masing-masing puskesmas di Kota X karena jumlah kunjungannya pasti berbeda-beda. Jumlah kunjungan pasien ke Balai Pengobatan (selanjutnya disingkat BP) umum dan BP gigi pada tahun 2007 terangkum dalam Rekapitulasi Laporan Kunjungan Puskesmas di Kota X Tahun 2007 berikut ini:

* tabel sengaja tidak ditampilkan *

Berdasarkan tabel I.1, dapat diketahui bahwa puskesmas yang jumlah kunjungannya tertinggi adalah Puskesmas X karena wilayah kerjanya mencakup 4 kelurahan. Selain itu, Puskesmas X merupakan salah satu puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) yang waktu operasionalnya 9 jam sehingga jumlah kunjungan pasiennya sangat tinggi.
Untuk memenuhi kebutuhan setiap puskesmas yang berdasarkan jumlah kunjungan tersebut perlu didistribusikan tenaga dokter umum dan dokter gigi yang memadai sesuai dengan beban kerjanya. Distribusi tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X dapat dilihat pada tabel berikut ini:

* tabel sengaja tidak ditampilkan *

(Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota X Tahun XXXX)
Berdasarkan Tabel I.2, sebagian besar jumlah dokter umum lebih banyak daripada dokter gigi karena disesuaikan dengan jumlah kunjungan di BP Umum yang lebih tinggi daripada BP Gigi yang bisa dilihat pada tabel sebelumnya.
Jumlah dokter umum dan dokter gigi tersebut sudah termasuk dengan dokter umum dan dokter gigi yang merangkap menjadi kepala puskesmas. Jumlah dokter umum dan dokter gigi berbeda-beda antara puskesmas yang satu dengan yang lain karena jumlah kunjungan masing-masing juga berbeda-beda.
Fungsi dokter di negara-negara berkembang, terutama yang bekerja di puskesmas, mempunyai tugas dan kewajiban ganda yaitu fungsi administratif (kerja manajemen) dan fungsi medis (kerja langsung). Mereka harus mempunyai kinerja yang baik dalam kedua fungsi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi kesehatan dengan sumber daya yang terbatas. Tentu saja ini bukan tugas dan kewajiban yang mudah untuk dicapai sekaligus (Ilyas, 2002). Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kebutuhan tenaga dokter yang melihat kedua fungsi tersebut.
Perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X yang dilakukan selama ini oleh tim perencana dari Dinas Kesehatan Kota X belum secara tegas menggunakan metode tertentu karena mereka belum mendapat pelatihan mengenai metode perhitungan tenaga kesehatan. Perencanaan yang dilakukan adalah dengan cara memperkirakan jumlah tenaga dokter umum dan dokter gigi yang dibutuhkan berdasarkan usulan dari puskesmas. Namun, Dinas Kesehatan Kota X hanya berperan sebagai perantara usulan tersebut karena yang mempunyai kewenangan dalam perekrutan tenaga kesehatan, khususnya tenaga dokter umum dan dokter gigi adalah Badan Kepegawaian Daerah (selanjutnya disingkat BKD). Kewenangan BKD tersebut tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Namun apabila terjadi kekurangan anggaran, penambahan anggaran bisa diajukan melalui Anggaran Belanja Tambahan (selanjutnya disingkat ABT).
Walaupun semua berpangkal kepada anggaran, ada baiknya jika tim perencana mencoba menghitung kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas dengan metode perhitungan kuantitatif terlebih dahulu yang kemudian hasilnya bisa dikroscek secara kualitatif kepada puskesmas yang bersangkutan, baru kemudian disesuaikan dengan anggaran yang ada dan kalau perlu diajukan penambahan anggaran.
Metode perhitungan kuantitatif yang direkomendasikan penulis merupakan metode pengkajian kebutuhan unit pelayanan seperti di puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit adalah metode Workload Indicator Staff Need (selanjutnya disingkat WISN) atau metode Kebutuhan SDM Kesehatan Berdasarkan Indikator Beban Kerja. Metode WISN adalah suatu metode perhitungan kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan pada beban pekerjaan nyata yang dilaksanakan oleh tiap kategori SDM kesehatan pada tiap unit kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Metode ini meliputi lima langkah, yakni: menetapkan waktu kerja tersedia; menetapkan unit kerja dan kategori SDM; menyusun standar beban kerja; menyusun standar kelonggaran dan perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja (Depkes, 2004). Langkah-langkah tersebut menjabarkan setiap kegiatan dokter yang meliputi fungsi administratif dan fungsi medis. Kelebihan metode ini adalah secara teknis mudah diterapkan, komprehensif dan realistis.
Dari semua kelebihannya, metode WISN juga memiliki kekurangan yaitu terletak pada kelima langkah tersebut yang terlalu panjang dan memerlukan ketelitian yang tinggi. Karena, jika terjadi kesalahan perhitungan pada salah satu langkah, maka kesalahan juga akan berimbas pada hasil untuk langkah selanjutnya. Selain itu, untuk mendapatkan data yang akurat untuk bahan perhitungan tidak mudah karena data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota X kurang lengkap sehingga harus dicek ulang ke puskesmas yang bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah
Perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X yang dilakukan selama ini oleh tim perencana dari Dinas Kesehatan Kota X belum secara tegas menggunakan metode tertentu karena mereka belum mendapat pelatihan mengenai metode perhitungan tenaga kesehatan. Ada beberapa puskesmas yang jumlah dokter umum dan dokter giginya sama padahal jumlah kunjungannya berbeda jauh. Seharusnya penempatan dokter umum dan dokter giginya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing puskesmas. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk menyebabkan jumlah kunjungan puskesmas di Kota X semakin lama semakin meningkat sehingga diperlukan penyesuaian kembali mengenai jumlah tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X.
Adapun cara yang dilakukan oleh tim perencana dari Dinas Kesehatan Kota X selama ini adalah dengan memperkirakan jumlah tenaga dokter umum dan dokter gigi yang dibutuhkan berdasarkan usulan dari puskesmas-puskesmas tanpa dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Dinas Kesehatan Kota X sendiri tidak mempunyai kewenangan dalam perekrutan tenaga kesehatan, khususnya tenaga dokter umum dan dokter gigi, karena semua tergantung pada keputusan BKD berdasarkan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Apabila terjadi kekurangan anggaran, maka bisa diajukan penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (selanjutnya disingkat ABT).
Walaupun demikian, perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X harus tetap dilakukan dengan benar guna memenuhi kebutuhan yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat gambaran perencaaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X secara keseluruhan dengan pengamatan secara langsung terhadap sistem gambaran perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Xtu sendiri.
Selain itu, penulis juga tertarik untuk mencoba menghitung jumlah kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X dengan metode Workload Indicator Staff Need (WISN) atau metode Kebutuhan SDM Kesehatan Berdasarkan Indikator Beban Kerja sebagai rekomendasi kepada tim perencana dari Dinas Kesehatan Kota X. Metode ini mudah dioperasikan, mudah digunakan, secara teknis mudah diterapkan, komprehensif dan realistis.

1.3 Tujuan
1.3.1 Tujuan Umum
Diketahuinya gambaran perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum puskesmas serta analisis perhitungannya dengan metode WISN di Kota X tahun XXXX.
1.3.2 Tujuan Khusus
1. Diketahuinya tim perencana pada perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X.
2. Diketahuinya anggaran pada perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X.
3. Diketahuinya alat dan bahan yang digunakan pada perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X.
4. Diketahuinya metode yang digunakan perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X.
5. Diketahuinya mesin yang digunakan pada perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X.
6. Diketahuinya fungsi perencanaan pada proses perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X.
7. Diketahuinya fungsi penganggaran pada proses perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X.
8. Diketahuinya fungsi pelaksanaan pada proses perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X.
9. Diketahuinya fungsi pengendalian pada proses perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X.
10. Diketahuinya fungsi pengkoordinasian pada proses perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X.
11. Diketahuinya fungsi evaluasi pada proses perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X.
12. Diketahuinya gambaran perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X yang dilakukan oleh tim perencana di Dinas Kesehatan Kota X.
13. Diketahuinya analisis kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi dengan metode WISN pada tiga puskesmas di Kota X tahun XXXX yang dilakukan oleh penulis.
14. Diketahuinya pendapat dari tim perencana kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X tentang metode WISN.

1.4 Manfaat
1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa
1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana cara melakukan perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X.
2. Diharapkan dapat menambah pengalaman mahasiswa dalam melakukan penelitian di lapangan dan terjun ke masyarakat.
1.4.2 Manfaat Bagi Fakultas
1. Diharapkan dapat menambah perbendaharaan keilmuan yang sudah ada.
2. Diharapkan dapat mengetahui sejauh mana hasil proses belajar mengajar yang dilakukan selama ini di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas X dengan aplikasi yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan.
1.4.3 Manfaat Bagi Institusi
1. Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Kesehatan Kota X mengenai kapasitas tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau beban kerjanya sehingga pemberian pelayanan kesehatan bisa maksimal.
2. Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Kesehatan Kota X mengenai metode perhitungan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X yang mungkin bisa digunakan dalam perencanaan yang mendatang.

1.5 Ruang Lingkup
Penelitian ini memberikan gambaran tentang perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota X serta melakukan analisis perhitungan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi dengan metode WISN pada tiga puskesmas di Kota X tahun XXXX yang dilakukan oleh penulis melalui pendekatan sistem: input, proses dan output. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji data primer yang merupakan hasil wawancara mendalam dengan tim perencana kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota X. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji data sekunder dari Dinas Kesehatan Kota X dan Puskesmas (W, Y dan Z). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota X pada bulan Maret-Juni XXXX serta di Puskesmas Y, Puskesmas W dan Puskesmas Z pada bulan Juni XXXX.

SKRIPSI GAMBARAN EPIDEMIOLOGI DEMAM BERDARAH DENGUE DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA INSIDENNYA

(KODE KES-MASY-0025) : SKRIPSI GAMBARAN EPIDEMIOLOGI DEMAM BERDARAH DENGUE DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA INSIDENNYA

BAB 1

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang
Penyakit Demam Berdarah Dengue atau yang lebih dikenal dengan singkatan DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan merupakan vector borne disease atau ditularkan melalui vektor, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang utama karena dapat menyerang semua gologngan umur dan menyebabkan kematian khususnya pada anak dan kejadian luar biasa (wabah). Namun dalam dekade terakhir terlihat adanya kecenderungan kenaikan proporsi penderita DBD pada orang dewasa. Gejalanya antara lain demam/panas tinggi mendadak disertai dengan pendarahan, kebocoran plasma dan berisiko menimbulkan syok.
WHO memperkirakan tiap tahunnya sebanyak 500.000 pasien DBD membutuhkan perawatan di rumah sakit dimana sebagian besar pasiennya adalah anak-anak. Sekitar 2,5% diantara pasien anak tersebut diperkirakan meninggal dunia. Tanpa perawatan yang tepat, case fatality rate (CFR) DBD dapat saja melampaui angka 20%. Adanya akses yang lebih baik untuk mencapai tempat pelayanan kesehatan dan penanganan yang tepat baik sejak gejala awal maupun perawatan lanjutan serta peningkatan pengetahuan tentang DBD dapat menurunkan tingkat kematiannya hingga di bawah 1% (WHO, 2009).
Beberapa dekade terakhir ini, insiden demam dengue menunjukkan peningkatan yang sangat pesat di seluruh penjuru dunia. Sebanyak dua setengah milyar atau dua perlima penduduk dunia berisiko terserang demam dengue. Sebanyak 1,6 milyar (52%) dari penduduk yang berisiko tersebut hidup di wilayah Asia Tenggara. WHO memperkirakan sekitar 50 juta kasus infeksi dengue tiap tahunnya. Pada tahun 2007 di Amerika terdapat lebih dari 890.000 kasus dengue yang dilaporkan dimana 26.000 kasus diantaranya tergolong dalam demam berdarah dengue (DBD).
Di Indonesia kasus demam berdarah dilaporkan pertama kali di Jakarta dan Surabaya pada tahun 1968 dengan jumlah kasus sebanyak 58 orang (IR = 0,05 per 100.000) dan 24 orang diantaranya meninggal (CFR = 41,3%). Tahun demi tahun daerah penyebarannya bertambah luas dan angka kasus yang dilaporkan terus meningkat walaupun Case Fatality Rate cenderung menurun. Seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko untuk terjangkit penyakit DBD, karena virus penyebab dan vektor penularnya tersebar luas baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, kecuali daerah yang ketinggiannya lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut (Ditjen P2PL Depkes RI, 1999).
Selama tahun 2003-2007, angka kasus DBD menunjukan kenaikan yang cukup signifikan. Selama tahun 2003 tercatat 51.516 kasus (IR= 23,87; CFR= 1,5); tahun 2004 tercatat 79.462 kasus (IR= 37,11; CFR= 1,2); tahun 2005 tercatat 95.279 kasus (IR= 43,42; CFR= 1,36); tahun 2006 tercatat 114.656 kasus (IR= 52,48; CFR= 1,04); dan tahun 2007 tercatat 158.115 kasus (IR= 71,78; CFR= 1,01) (sumber: Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2007).
Namun begitu, tingkat kermatian atau CFR yang ditimbulkan oleh DBD cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada awal mula munculnya penyakit ini di Indonesia tahun 1968, CFR mencapai angka 41,3 namun selang waktu berganti CFR mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2005, 2006, dan 2007 masing-masing bernilai 1,36; 1,04; dan 1,01. Angka ini menunjukkan bahwa CFR semakin mendekati CFR nasional, yakni < 1 (sumber: Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2007).
Pada tahun 2008, angka kasus DBD di Indonesia tercatat sebanyak 135.871 kasus. Di propinsi Jawa Barat sendiri tercatat sebanyak 23.248 kasus selama tahun 2008. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2007 dimana angka kasus berjumlah sebesar 31. 836 (sumber: Kompas, 2 Maret 2009). Kota X adalah bagian dari propinsi Jawa Barat, mengalami peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001, angka insiden DBD adalah sebesar 61,44 (per 100.000 penduduk). Lalu menurun tajam pada tahun 2002 menjadi 37,44. Tetapi kemudian meningkat kembali pada tahun 2003 dan 2004 sebesar 73,14 dan 78,18 secara berturut-turut. Jumlah kematian yang ditimbulkan juga cukup menyita perhatian, walau tidak sebesar case fatality rate (CFR) di DKI Jakarta. Dalam kurun waktu empat tahun (2001-2004), penyakit DBD di Kota X telah merenggut sebanyak 42 korban jiwa, dengan rata-rata CFR sebesar 1,44% (Agustiena, 2004).
Salah satu kecamatan yang terdapat di wilayah Kota X, yakni kecamatan X dimana memiliki jumlah penduduk sebesar 326.305 jiwa dengan tingkat kepadatan 6.451 jiwa/km2. Dari tahun 2001 sampai tahun 2004, angka insiden di kecamatan tersebut cukup melonjak dengan tajam. Pada tahun 2001 angka insiden sebesar 24,27 (per 100.000 penduduk) lalu merangkak naik ke angka 28,16; 159,34; dan 240,22 pada tiga tahun selanjutnya (Agustiena, 2004).
Tingginya angka kasus maupun kematian yang disebabkan oleh penyakit ini menurut WHO merupakan petunjuk bahwa masalah kesehatan masyarakat masih merupakan beban. Dalam teori Bloom disebutkan bahwa hal tersebut disebabkan karena pengaruh kualitas lingkungan yang merupakan determinan dari status kesehatan. Faktor lainnya yang turut mempengaruhi status kesehatan manusia ialah pelayanan kesehatan, hereditas, dan perilaku manusia itu sendiri.
Determinan penyakit DBD juga mengikuti konsep Bloom di atas. Faktor lingkungan yang berpengaruh tidak hanya lingkungan fisik saja, tetapi juga meliputi lingkungan sosial ekonomi budaya dimana pendidikan, pekerjaan, pemilikan barang, mobilitas, nilai penyakit dan konsep penyakit termasuk di dalamnya. Faktor perilaku masyarakat meliputi pengetahuan dan kebiasaan serta peran dalam PSN dan fogging. Faktor pelayanan kesehatan meliputi upaya penyuluhan dan upaya pencegahan. Sedangkan faktor keturunan adalah kepekaan masyarakat sebagai host dan nyamuk sebagai perantara vektor dari virus dengue (Majalah Kesehatan Masyarakat, 2002).
Upaya pemberantasan penyakit DBD terus dilakukan hingga kini antara lain adalah usaha untuk memutuskan mata rantai penularan dengan memberantas vektor penularnya, yaitu nyamuk Aedes aegypti dengan cara kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kemudian untuk mendukung kegiatan pemberantasan vektor tersebut dilakukan kegiatan pemeriksaan jentik berkala di rumah-rumah penduduk serta tempat-tempat umum untuk mengetahui angka bebas jentik (ABJ) di wilayah tersebut. Selain gerakan PSN yang digalakan oleh pemerintah, upaya pencegahan dan pemberantasan lainnya yang telah dilakukan antara lain porgram penyelidikan epidemiologi, abatisasi selektif, fogging focus, dan penyuluhan kesehatan masyarakat (Ditjen P2PL DepKes RI, 1992).
Selain faktor pelayanan kesehatan yang telah diuraikan di atas, faktor lingkungan juga berperan penting dalam penyebaran penyakit DBD. Sebuah penelitian di Thailand menyebutkan bahwa suhu dan kelembaban udara serta curah hujan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka insiden DBD (Prompou dan Jaroensutasinee, 2005). Dalam sebuah penelitian di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara jumlah hari hujan, suhu dan kelembaban udara berhubungan secara bermakna dengan angka insiden DBD. Sedangkan di Kecamatan Penjaringan, ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara kecepatan angin dengan angka insiden DBD (Sungono, 2004).
Tidak hanya faktor lingkungan alamiah seperti yang disebutkan, namun faktor lainnya yang termasuk dalam lingkungan adalah angka bebas jentik (ABJ) dan kepadatan penduduk. ABJ tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan program pemberantasan vektor penular DBD. Angka bebas jentik (ABJ) sebagai tolak ukur upaya pemberantasan vektor melalui gerakan PSN-3M menunjukan tingkat partisipasi masyarakat dalam mencegah DBD. Rata-rata ABJ yang masih di bawah 95% menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat untuk mencegah penyakit DBD dengan cara 3M di lingkungannya masing-masing belum optimal, sehingga kasus DBD masih sering terjadi (Ditjen P2PL DepkesRI, 2007). Penelitian di Kecamatan Koja dan Cilincing, menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara ABJ dengan insiden DBD (Sungono, 2004). Penelitian lain di Jakarta Timur menyebutkan juga terdapat hubungan yang bermakna antara ABJ dengan angka insiden DBD (Asmara, 2008).
Haryadi (2007) menyebutkan bahwa faktor paling dominan mempengaruhi tingginya kejadian DBD adalah kepadatan penduduk dan angka bebas jentik (ABJ) yang rendah. Kepadatan penduduk dapat meningkatkan penularan kasus DBD dimana dengan semakin banyak manusia maka akan semakin besar peluang nyamuk Aedes aegypti menggigit, sehingga penyebaran kasus DBD dapat menyebar dengan cepat dalam suatu wilayah (Yusmariami, 2004).

II. Rumusan Masalah
Dalam beberapa tahun terakhir ini, angka insiden DBD di Kecamatan X dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2001 angka insiden sebesar 24,27 (per 100.000 penduduk) lalu merangkak naik ke angka 28,16; 159,34; dan 240,22 pada tiga tahun selanjutnya. Angka insiden pada tahun 2004 merupakan yang tertinggi jika dibandingkan beberapa kecamatan lain di Kota X. Masih tingginya angka insiden dicurigai dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain faktor pelayanan kesehatan dimana di dalamnya termasuk program pengendalian dan pemberantasan penyakit DBD. Faktor lainnya yang dilansir berpengaruh bagi peningkatan insiden adalah faktor lingkungan. Beberapa penelitian sebelumnya di daerah yang berbeda, menyebutkan adanya hubungan yang bermakna antara angka insiden DBD dengan beberapa faktor lingkungan seperti suhu udara, kelembaban, curah hujan, angka bebas jentik (ABJ), serta kepadatan penduduk. Di wilayah Kecamatan X sendiri dalam beberapa tahun ini belum pernah diadakan penelitan serupa. Berdasarkan masalah tersebut, belum diketahui bagaimana gambaran epidemiologi kasus DBD berdasarkan orang, tempat, waktu serta faktor-faktor yang berpengaruh pada angka insiden DBD di Kecamatan X tahun XXXX-XXXX.

III. Pertanyaan Penelitian
Bagaimana gambaran epidemiologi kasus dan faktor-faktor yang mempengaruhi angka insiden DBD di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX?

IV. Tujuan Penelitian
A. Tujuan Umum
Mengetahui gambaran epidemiologi kasus dan faktor-faktor yang mempengaruhi angka insiden DBD di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX.
B. Tujuan Khusus
1. Mengetahui distribusi frekuensi kasus DBD berdasarkan karakteristik umur penderita di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
2. Mengetahui distribusi frekuensi kasus DBD berdasarkan karakteristik jenis kelamin penderita di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
3. Mengetahui distribusi frekuensi kasus DBD berdasarkan tempat (kelurahan) di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
4. Mengetahui distribusi frekuensi kasus DBD berdasarkan waktu (bulan) di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
5. Mengetahui frekuensi angka insiden DBD berdasarkan tempat (kelurahan) di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
6. Mengetahui frekuensi angka insiden DBD berdasarkan waktu (tahun) di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
7. Mengetahui distribusi kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
8. Mengetahui frekuensi pelakasanaan program penyelidikan epidemiologi DBD wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
9. Mengetahui distribusi pelakasanaan program pemantauan jentik berkala (PJB) DBD wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
10. Mengetahui distribusi pelakasanaan program fogging fokus DBD wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
11. Mengetahui frekuensi Angka Bebas Jentik (ABJ) berdasarkan tempat (kelurahan) di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
12. Mengetahui frekuensi curah hujan di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
13. Mengetahui frekuensi suhu udara di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
14. Mengetahui frekuensi kelembaban udara di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
15. Mengetahui hubungan kepadatan penduduk dengan angka insiden DBD di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
16. Mengetahui hubungan pelakasanaan program penyelidikan epidemiologi DBD dengan angka insiden DBD di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
17. Mengetahui hubungan pelakasanaan program pemantauan jentik berkala (PJB) DBD dengan angka insiden DBD di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
18. Mengetahui hubungan pelakasanaan program fogging fokus DBD dengan angka insiden DBD di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
19. Mengetahui hubungan Angka Bebas Jentik (ABJ) dengan angka insiden DBD di di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
20. Mengetahui hubungan curah hujan dengan angka insiden DBD di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
21. Mengetahui hubungan suhu udara dengan angka insiden DBD di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX
22. Mengetahui hubungan kelembaban udara dengan angka insiden DBD di wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX

V. Manfaat Penelitian
A. Bagi Instansi Pemerintah
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi program pengendalian dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Kecamatan X, Kota X.
B. Bagi Akademisi
Penelitian ini sebagai pengalaman dalam praktek belajar lapangan untuk mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat.

VI. Ruang Lingkup
Pada beberapa tahun terakhir ini, angka insiden DBD di Kecamatan X, Kota X mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Angka insiden pada tahun 2004 mencapai 240,22. Angka tersebut adalah yang tertinggi jika dibandingkan beberapa kecamatan lain di Kota X. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran epidemiologi demam berdarah dengue (DBD) dan faktor-faktor yang mempengaruhi angka insidennya di Kecamatan X tahun XXXX-XXXX. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2009. Jenis penelitian yang digunakan adalah desain observasional dan studi deskriptif korelasi/ekologi untuk mengetahui kekuatan dan pola hubungan antara variabel indpenden dengan dependen. Selain itu, dilakukan pula analisis serial kasus untuk mengetahui perkembangan kasus dan insiden DBD, pelaksanaan program pengendaliaan dan pemberantasan penyakit tersebut, serta variabilitas iklim dari tahun ke tahun. Variabel independen yang diukur adalah faktor demografi (kepadatan penduduk), pelayanan kesehatan (pelaksanaan program pemberantasan DBD) serta faktor lingkungan (ABJ, temperatur, curah hujan dan kelembaban udara). Sedangkan variabel dependen adalah angka insiden DBD di tingkat kelurahan wilayah Kecamatan X, Kota X tahun XXXX-XXXX.

SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEMBUHAN PENDERITA TUBERKULOSIS PARU BTA POSITIF DI PUSKESMAS X

(KODE KES-MASY-0024) : SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEMBUHAN PENDERITA TUBERKULOSIS PARU BTA POSITIF DI PUSKESMAS X

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Penyakit tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang dapat berakibat fatal bagi penderitanya, yaitu bisa menyebabkan kematian. Penyakit yang disebabkan oleh mikobakterium ini merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian hampir di sebagian besar negara diseluruh dunia, (Chin, 2002).
Diperkirakan sekitar sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Pada tahun 1995, diperkirakan ada 9 juta pasien TB baru dan 3 juta kematian akibat TB di seluruh dunia. Diperkirakan 95% kasus TB dan 98% kematian akibat TB di dunia terjadi pada negara-negara berkembang dan 75% penderita TB adalah kelompok usia produktif. Demikian juga, kematian wanita akibat TB lebih banyak daripada kematian karena kehamilan, persalinan dan nifas, (Depkes RI, 2004).
Di kawasan Asia Tenggara, data World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa TB membunuh sekitar 2.000 jiwa setiap hari. Dan sekitar 40% dari kasus TB di dunia berada di kawasan Asia Tenggara. Di dunia, Indonesia menempati urutan ketiga setelah India dan Cina untuk jumlah terbanyak kasus TB dengan jumlah pasien sekitar 10% dari total jumlah pasien TB di dunia. Diperkirakan pada tahun 2004, setiap tahun ada 539.000 kasus baru dan kematian 101.000 orang. Sedangkan insiden kasus TB BTA positif sekitar 110 per 100.000 penduduk, (Depkes RI, XXXX).
Situasi di dunia semakin memburuk, jumlah kasus TB meningkat dan banyak yang tidak berhasil disembuhkan, terutama di negara yang dikelompokkan dalam 22 negara dengan masalah TB besar (high burden countries). Menyikapi hal tersebut, pada tahun 1993, WHO mencanangkan TB sebagai kedaruratan dunia (global emergency). Ini disebabkan banyaknya penderita yang tidak berhasil disembuhkan, terutama penderita menular (BTA positif). Sehingga pada akhirnya pada tahun 1995 program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) diberlakukan oleh pemerintah yang direkomendasikan oleh WHO, (Depkes RI, XXXX).
Pada tahun 1998 kesembuhan di Indonesia dilaporkan sudah mencapai 87% namun cakupan penemuan penderita mencapai kurang lebih 10% (kurang dari 70%). Berdasarkan perkiraan WHO, bila cakupan dapat mencapai minimal 70% dengan angka kesembuhan 85% dan dipertahankan hingga tahun 2005 maka dapat menurunkan insiden TB sampai 50%, (Depkes RI, 2000).
Angka kesembuhan dibawah 70% dapat mengakibatkan masalah TB dan reistensi obat akan meningkat. Penderita TB paru BTA positif yang tidak sembuh dapat menimbulkan resisten terhadap obat anti tuberkulosis (OAT) terutama resistensi sekunder yang dikarenakan pengobatan yang tidak lengkap atau tidak teratur, (Aditama, 2000).
Sebuah penelitian yang dipublikasikan pada majalah Health Horizon menyajikan hasil studi selama 4 tahun yang dilakukan WHO di 35 negara yang secara umum menyimpulkan bahwa telah ditemukan resistensi terhadap TB di semua daerah yang diteliti. Pada penderita yang telah mendapat pengobatan kurang dari 1 bulan ternyata ditemukan 36% yang telah resisten terhadap sedikitnya 1 macam OAT. Bahkan sekitar 10% penderita yang belum pernah mendapat pengobatan sama sekali ternyata juga telah mempunyai kuman yang resisten terhadap OAT. Oleh karena itu ditakutkan penderita TB paru BTA positif yang resisten akan menularkan kuman yang resisten pula. Sedangkan setiap penderita aktif mampu menularkan 10-15 orang disekitarnya, (Aditama, 2000).
Angka kesembuhan, sebagai salah satu indikator keberhasilan program penanggulangan TB di suatu wilayah, harus mencapai target nasional yaitu sebesar 85%. Berdasarkan laporan tahunan tahun XXXX Suku Dinas Kesehatan Masyarakat X, angka kesembuhan TB Paru BTA positif masih 69,1% yang artinya masih dibawah dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Dan di Kecamatan Palmerah, kesembuhan baru mencapai 64,6%.
Menurut Effendy (1998), rendahnya angka kesembuhan berkaitan dengan karakteristik penderita diantaranya umur, jenis kelamin, dan tipe penyakit karena terjadinya perubahan keadaan fisiologis, imunitas, dan perubahan kebiasaan makanan atau perilaku hidup sehat.
Tipe penyakit menentukan kategori obat yang diberikan, semakin lama berobat kecenderungan untuk terjadi kebosanan atau tetidakteraturan berobat semakin tinggi, sehingga mempengaruhi kesembuhan penderita TB BTA positif, (Manaf, 1995). Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan seorang Pengawas Menelan Obat (PMO) yang dapat bersikap tegas untuk mengawasi penderita dalam meminum obat. Selain itu, ketaatan penderita dalam memeriksakan ulang dahaknya pada 1 bulan sebelum akhir pengobatan dan pada akhir pengobatan sangat penting dilakukan karena hal tersebut bertujuan untuk menilai hasil pengobatan apakah sembuh atau gagal, (Depkes RI, 2004).

1.2 Perumusan Masalah
Di Indonesia, TB merupakan masalah utama kesehatan masyarakat. Jumlah pasien TB di Indonesia merupakan ketiga terbanyak di dunia setelah India dan Cina. Pada tahun 1993, WHO mencanangkan TB sebagai kedaruratan dunia (global emergency). Ini disebabkan banyaknya penderita yang tidak berhasil disembuhkan, terutama penderita menular (BTA positif). Diharapkan dengan strategi DOTS angka kesembuhan dapat ditingkatkan yaitu mencapai target 85%. Pada tahun XXXX, di X angka kesembuhan baru mencapai 69,1% dan di kecamatan Palmerah baru mencapai 64,6%. Masih rendahnya angka kesembuhan tersebut dibandingkan dengan target nasional dan belum diketahuinya gambaran epidemiologi penderita TB paru BTA positif tahun XXXX di puskesmas wilayah Kecamatan Palmerah pada tahun XXXX maka perlu diteliti lebih jauh tentang faktor-faktor penyebab kesembuhan penderita tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian
Bagaimana gambaran epidemiologi penderita Tuberkulosis Paru BTA positif tahun XXXX dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhannya di puskesmas wilayah Kecamatan X?

1.4 Tujuan Penelitian
1.4.1 Tujuan Umun
Mengetahui gambaran epidemiologi penderita TB paru BTA positif tahun XXXX dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kesembuhannya di puskesmas wilayah Kecamatan X.
1.4.2 Tujuan Khusus
1. Mengetahui gambaran kasus dan hasil akhir pengobatan penderita tuberkulosis paru BTA positif tahun XXXX di puskesmas wilayah Kecamatan X.
2. Mengetahui gambaran epidemiologi penderita tuberkulosis paru BTA positif tahun XXXX berdasarkan karakteristik penderita di puskesmas wilayah Kecamatan X.
3. Mengetahui hubungan antara usia penderita dengan kesembuhan penderita tuberkulosis paru BTA positif tahun XXXX di puskesmas wilayah Kecamatan X.
4. Mengetahui hubungan antara jenis kelamin penderita dengan kesembuhan penderita tuberkulosis paru BTA positif tahun XXXX di puskesmas wilayah Kecamatan X.
5. Mengetahui hubungan antara tipe penderita dengan kesembuhan penderita tuberkulosis paru BTA positif tahun XXXX di puskesmas wilayah Kecamatan X.
6. Mengetahui hubungan antara keteraturan berobat penderita dengan kesembuhan penderita tuberkulosis paru BTA positif tahun XXXX di puskesmas wilayah Kecamatan X.
7. Mengetahui hubungan antara kepatuhan memeriksa dahak pada sebulan sebelum akhir pengobatan dan pada akhir pengobatan dengan kesembuhan penderita tuberkulosis paru BTA positif tahun XXXX di puskesmas wilayah Kecamatan X.
8. Mengetahui hubungan antara keberadaan pengawaas meminum obat (PMO) dengan kesembuhan penderita tuberkulosis paru BTA positif tahun XXXX di puskesmas wilayah Kecamatan X.
9. Mengetahui hubungan antara kategori PMO dengan kesembuhan penderita tuberkulosis paru BTA positif tahun XXXX di puskesmas wilayah Kecamatan X.
10. Mengetahui hubungan antara jarak tempat tinggal penderita terhadap puskesmas dengan kesembuhan penderita tuberkulosis paru BTA positif tahun XXXX di puskesmas wilayah Kecamatan X.

1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Dinas Kesehatan X sebagai masukan untuk perbaikan dalam menjalankan program penaggulangan Tuberkulosis dan meningkatkan angka kesembuhan penderita tuberkulosis paru BTA positif.
1.5.2 Bagi orang lain yang membaca semoga menjadi tambahan pengetahuan tentang faktor yang berhubungan dengan kesembuhan penderita TB paru BTA positif dan dengan informasi ini diharapkan penderita lebih termotivasi untuk sembuh.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari formulir TB-01 yang ada di unit pelayanan kesehatan yang melaksanakan program DOTS di puskesmas wilayah Kecamatan Palmerah. Karena angka kesembuhan tuberkulosis paru sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dalam program penanggulangannya dan angka kesembuhan di Kecamatan Palmerah masih jauh dari target, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran epidemiologi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kesembuhan penderita tuberkulosis paru BTA positif tahun XXXX di puskesmas wilayah Kecamatan X.

SKRIPSI FAKTOR RISIKO KEJADIAN GEJALA ISPA RINGAN PADA BADUTA

(KODE KES-MASY-0023) : SKRIPSI FAKTOR RISIKO KEJADIAN GEJALA ISPA RINGAN PADA BADUTA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan salah satu masalah kesehatan yang ada di negara berkembang dan negara maju. Hal ini disebabkan karena masih tingginya angka kesakitan dan angka kematian karena ISPA khususnya pneumonia, terutama pada bayi dan balita. Di Amerika pneumonia menempati peringkat ke-6 dari semua penyebab kematian dan peringkat pertama dari seluruh penyakit infeksi. Di Spanyol angka kematian akibat pneumonia mencapai 25%, sedangkan di Inggris dan Amerika sekitar 12% atau 25-30 per 100.000 penduduk (Heriana, et.al, 2005). Sedangkan untuk angka kematian akibat ISPA dan Pneumonia pada tahun 1999 untuk negara Jepang yaitu 10%, Singapura sebesar 10,6%, Thailand sebesar 4,1%, Brunei sebesar 3,2% dan Philipina tahun 1995 sebesar 11,1% (SEAMIC Health Statistics, 2000).
ISPA menyebabkan 40% dari kematian anak usia 1 bulan sampai 4 tahun. Hal ini berarti dari seluruh jumlah anak umur 1 bulan sampai 4 tahun yang meninggal, lebih dari sepertiganya meninggal karena ISPA atau diantara 10 kematian 4 diantaranya meninggal disebabkan oleh ISPA (Depkes, 1985). Sebagian besar hasil penelitian di negara berkembang menunjukkan bahwa 20-35% kematian bayi dan anak balita disebabkan oleh ISPA. Diperkirakan bahwa 2-5 juta bayi dan balita di berbagai negara setiap tahun mati karena ISPA (WHO, 1986)
Di Indonesia, ISPA masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama terutama pada bayi (0-11 bulan) dan balita (1-4 tahun). Diperkirakan kejadian ISPA pada balita di Indonesia yaitu sebesar 10-20%. Berdasarkan hasil SKRT, penyakit ISPA pada tahun 1986 berada di urutan ke-4 (12,4%) sebagai penyebab kematian bayi. Sedangkan pada tahun 1992 dan 1995 menjadi penyebab kematian bayi yang utama yaitu 37,7% dan 33,5% (Depkes RI, 2001). Hasil SKRT pada tahun 1998 juga menunjukkan bahwa penyakit ISPA merupakan penyebab kematian utama pada bayi (36%). Dan hasil SKRT pada tahun 2001 menunjukkan bahwa prevalensi tinggi ISPA yaitu sebesar 39% pada bayi dan 42% pada balita (Depkes RI, 2001).
Berdasarkan hasil laporan RISKESDAS pada tahun 2007, prevalensi ISPA tertinggi terjadi pada baduta (>35%), ISPA cenderung terjadi lebih tinggi pada kelompok dengan pendidikan dan tingkat pengeluaran rumah tangga yang rendah. Di Jawa Barat kejadian ISPA berada di angka 24,73%, untuk daerah Jawa Tengah sebesar 29,08.
ISPA merupakan salah satu penyebab utama kunjungan pasien ke sarana kesehatan. Dari angka-angka di rumah sakit Indonesia didapat bahwa 40% sampai 70% anak yang berobat ke rumah sakit adalah penderita ISPA (Depkes, 1985). Sebanyak 40-60% kunjungan pasien ISPA berobat ke puskesmas dan 15-30% kunjungan pasien ISPA berobat ke bagian rawat jalan dan rawat inap rumah sakit (Depkes RI, 2000).
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit ISPA baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Sutrisna (1993) faktor risiko yang menyebabkan ISPA pada balita adalah sosio-ekonomi (pendapatan, perumahan, pendidikan orang tua), status gizi, tingkat pengetahuan ibu dan faktor lingkungan (kualitas udara). Sedangkan Depkes (2002) menyebutkan bahwa faktor penyebab ISPA pada balita adalah berat badan bayi rendah (BBLR), status gizi buruk, imunisasi yang tidak lengkap, kepadatan tempat tinggal dan lingkungan fisik.
Lingkungan yang berpengaruh dalam proses terjadinya ISPA adalah lingkungan perumahan, dimana kualitas rumah berdampak terhadap kesehatan anggotanya. Kualitas rumah dapat dilihat dari jenis atap, jenis lantai, jenis dinding, kepadatan hunian dan jenis bahan bakar masak yang dipakai. Faktor-faktor di atas diduga sebagai penyebab terjadinya ISPA (Depkes RI, 2003c).
Penelitian Sumargono (1989) di Jakarta membuktikan bahwa pendidikan ibu, gizi balita, imunisasi, umur balita dan pendapatan keluarga mempengaruhi terhadap terjadinya kejadian ISPA ringan, sedangkan kepadatan hunian berpengaruh terhadap terjadinya ISPA sedang. Hasil penelitian Riswandri (2002) membuktikan bahwa bapak, kebiasaan membuka jendela rumah, jumlah anggota keluarga dan letak ternak kandang berhubungan dengan kejadian ISPA di Kecamatan Parung-Jawa Barat. Menurut Abdullah (2003), faktor risiko terjadinya ISPA pada bayi umur 0-4 bulan adalah berat badan lahir (BBL), status gizi, pemberian ASI, pendidikan ibu, kepadatan hunian, keadaan ventilasi, asap pembakaran, asap rokok dan letak dapur. Penelitian Riza (2005) membuktikan bahwa jenis lantai rumah berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di Kabupaten Bekasi, sedangkan penelitian Desmon (2002) di Sumatera Barat membuktikan bahwa jenis atap dan kepadatan hunian berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita.
Kejadian ISPA di X pada baduta berada di urutan pertama dibandingkan penyakit lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun XXXX, kejadian ISPA pada pasien rawat jalan anak usia (29 hari - < 1 tahun) di Puskesmas X sebesar 33,35%, sedangkan untuk pasien rawat jalan anak usia (1-4 tahun) yang menderita ISPA sebesar 40,68%.
Berdasarkan data Profil Puskesmas X, menunjukkan bahwa ISPA merupakan penyakit infeksi yang paling sering diderita oleh masyaraat khususnya kelompok bayi dan anak-anak. ISPA menempati urutan pertama dalam daftar sepuluh penyakit tertinggi pada kelompok umur 1-4 tahun di Wilayah kerja Puskesmas X dengan persentase sebesar 40,68%. Begitu pula pada kelompok umur 5-44 tahun, penyakit ISPA pun menempati urutan pertama dari sepuluh penyakit yang diderita yaitu sebesar 28,33%. Berdasarkan data inilah maka penulis melakukan analisis dari data sekunder untuk melihat faktor risiko gejala ISPA ringan pada baduta di Kelurahan X Kota X.

1.2 Rumusan Masalah
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan salah satu masalah kesehatan yang ada di negara berkembang dan negara majutermasuk. Hal ini
disebabkan karena masih tingginya angka kesakitan dan angka kematian karena ISPA khususnya pneumonia, terutama pada bayi dan balita. Kejadian ISPA dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain yaitu sosio-ekonomi (pendapatan, perumahan, pendidikan orang tua), status gizi, tingkat pengetahuan ibu dan faktor lingkungan (kualitas udara), berat badan bayi rendah (BBLR), imunisasi yang tidak lengkap, kepadatan tempat tinggal dan lingkungan fisik.
Berdasarkan data Profil Puskesmas X, menunjukkan bahwa ISPA merupakan penyakit infeksi yang paling sering diderita oleh masyaraat khususnya kelompok bayi dan anak-anak. ISPA menempati urutan pertama dalam daftar sepuluh penyakit tertinggi pada kelompok umur 1-4 tahun di Wilayah kerja Puskesmas X dengan persentase sebesar 40,68%. Begitu pula pada kelompok umur 5-44 tahun, penyakit ISPA pun menempati urutan pertama dari sepuluh penyakit yang diderita yaitu sebesar 28,33%. Berdasarkan data inilah maka penulis melakukan analisis dari data sekunder untuk melihat faktor risiko gejala ISPA ringan pada baduta di Kelurahan X Kota X.

1.3 Pertanyaan Penelitian
a. Bagaimana gambaran gejala ISPA ringan di Kelurahan X Kota X tahun XXXX ?
b. Bagaimana gambaran karakteristik baduta (umur, jenis kelamin, berat lahir, status gizi, asupan gizi, pola asuh) di Kelurahan X Kota X tahun XXXX ?
c. Bagaimana gambaran karakteristik keluarga (pengetahuan gizi ibu dan anggota keluarga yang merokok) di Kelurahan X Kota X tahun XXXX ?
d. Bagaimana gambaran lingkungan fisik rumah (cara pembuangan sampah, ventilasi udara, kebersihan lantai, jamban, kamar mandi dan pekarangan) di Kelurahan X Kota X tahun XXXX ?
e. Bagaimana hubungan antara karakteristik baduta (umur, jenis kelamin, berat lahir, status gizi, asupan gizi, pola asuh) dengan gejala ISPA ringan pada baduta di Kelurahan X Kota X tahun XXXX ?
f. Bagaimana hubungan antara karakteristik keluarga (pengetahuan gizi ibu dan anggota keluarga yang merokok) dengan gejala ISPA ringan pada baduta di Kelurahan X Kota X tahun XXXX ?
g. Bagaimana hubungan antara lingkungan fisik rumah (cara pembuangan sampah, ventilasi udara, kebersihan lantai, jamban, kamar mandi dan pekarangan) dengan gejala ISPA ringan pada baduta di Kelurahan X Kota X tahun XXXX ?

1.4 Tujuan Penelitian
1.4.1 Tujuan umum
Diketahuinya faktor risiko kejadian gejala ISPA ringan pada baduta di Kelurahan X Kota X tahun XXXX.
1.4.2 Tujuan Khusus
1. Diketahuinya gambaran gejala ISPA ringan pada baduta di Kelurahan X Kota X tahun XXXX.
2. Diketahuinya gambaran karakteristik baduta (umur, jenis kelamin, berat lahir, status gizi, asupan gizi, pola asuh) di Kelurahan X Kota X tahun XXXX.
3. Diketahuinya gambaran karakteristik keluarga (pengetahuan gizi ibu dan anggota keluarga yang merokok) di Kelurahan X Kota X tahun XXXX.
4. Diketahuinya gambaran lingkungan fisik rumah (cara pembuangan sampah, ventilasi udara, kebersihan lantai, jamban, kamar mandi dan pekarangan) di Kelurahan X Kota X tahun XXXX.
5. Diketahuinya hubungan antara karakteristik baduta (umur, jenis kelamin, berat lahir, status gizi, asupan gizi, pola asuh) dengan gejala ISPA ringan pada baduta di Kelurahan X Kota X tahun XXXX.
6. Diketahuinya hubungan antara karakteristik keluarga (pengetahuan gizi ibu dan anggota keluarga yang merokok) dengan gejala ISPA ringan pada baduta di Kelurahan X Kota X tahun XXXX.
7. Diketahuinya hubungan antara lingkungan fisik rumah (cara pembuangan sampah, ventilasi udara, kebersihan lantai, jamban, kamar mandi dan pekarangan) engan gejala ISPA ringan pada baduta di Kelurahan X Kota
X tahun XXXX.

1.5 Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti : Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang hubungan asupan gizi dan faktor lainnya dengan gejala ISPA ringan di wilayah kerja Kelurahan X Kota X tahun XXXX.
2. Penelitian ini dapat berguna dalam penerapan ilmu gizi kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan ISPA pada baduta serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
3. Dapat menjadi masukan kepada pembuat kebijakan dan pelaksana program berkaitan dengan intervensi penyakit ISPA khususnya pada baduta terutama Kelurahan X Kota X.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko kejadian gejala ISPA ringan pada baduta di Kelurahan X Kota X tahun XXXX. Penelitian ini merupakan hasil penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil laporan Prakesmas tahun XXXX yang merupakan data dasar karakteristik baduta, pengetahuan gizi ibu, pola asuh, sanitasi dan higiene, status gizi dan asupan gizi (energi dan protein).
Populasi penelitian adalah baduta di wilayah kerja Kelurahan X Kota X tahun XXXX. Faktor-faktor yang diteliti adalah karakteristik baduta yang terdiri (umur baduta, jenis kelamin, berat lahir, status gizi, asupan energi dan protein, pola asuh), karakteristik keluarga (pengetahuan gizi ibu dan anggota keluarga yang merokok) serta lingkungan fisik rumah (cara pembuangan sampah, ventilasi udara, kebersihan lantai, jamban, kamar mandi dan pekarangan) dengan gejala ISPA ringan pada baduta di Kelurahan X Kota X tahun XXXX.

SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN RISIKO KURANG ENERGI KRONIS PADA IBU HAMIL DI PROVINSI X

(KODE KES-MASY-0022) : SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN RISIKO KURANG ENERGI KRONIS PADA IBU HAMIL DI PROVINSI X

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Gizi merupakan salah satu faktor penentu utama kualitas sumber daya manusia. Peran gizi dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia telah dibuktikan dari berbagai penelitian. Gangguan gizi pada awal kehidupan akan mempengaruhi kualitas kehidupan berikutnya (Depkes, 2002).
Status gizi ibu sebelum dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Jika status gizi ibu sebelum dan selama hamil normal maka kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat badan normal. Sehingga dapat disimpulkan kualitas bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama hamil. Menurut King (1995) seorang wanita dapat mengalami malnutrisi karena beberapa keadaan yang dimulai dari malnutrisi pada masa kanak-kanak hingga kehamilan diusia muda.
Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah keadaan bayi lahir dengan berat badan <2500 gram. Keadaan gizi ibu kurang baik sebelum hamil dan pada waktu hamil cenderung melahirkan BBLR, bahkan kemungkinan bayi meninggal dunia sebelum berumur satu tahun 17 kali lebih besar dari bayi yang dilahirkan dengan Berat Badan (BB) normal (Supraptil, 1989). Bila BBLR tersebut dapat hidup, mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai manusia yang berpotensi penuh sebagai sumber daya pembangunan yang tangguh dan berkualitas.
Dari penelitian Puffer (1983) diperoleh gambaran bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) dari BBLR adalah 5 sampai 9 kali lebih besar dibandingkan dengan AKB dari bayi dengan berat lahir 2.500-2.999 gram. Selanjutnya AKB pada BBLR apabila dibandingkan dengan AKB dari bayi dengan berat lahir 3.000-3.499 gram adalah 7-13 kali lebih besar. Untuk menanggulangi serta mengurangi kelahiran bayi dengan BBLR perlu langkah yang lebih dini. Salah satu caranya adalah mendeteksi secara dini wanita usia subur (WUS) dengan risiko Kurang Energi Kronis (KEK) (Depkes, 2003).
Di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Nepal Srilangka dan Thailand, prevalensi wanita yang mengalami KEK adalah 15-47% yaitu dengan BMI <18.5. Adapun negara yang mengalami prevalensi tertinggi adalah Bangladesh yaitu 47%, sedangkan Indonesia menjadi urutan ke empat terbesar setelah India dengan prevalensi 35.5% dan yang paling rendah adalah Thailand dengan prevalensi 15-25%. Hal ini terjadi karena sebagian besar wanita yang mengalami kekurangan energi disebabkan kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka (WHO, 1997)
Kekurangan gizi pada masa kehamilan dapat mengganggu pertumbuhan pada janin, misalnya yang terjadi pada saat perang dunia kedua, kekurangan gizi di Belanda berdampak pada status gizi ibu hamil yang mempengaruhi outcome kehamilan (Mangkokbir et al, 1975 dalam Semba, et al 2001). Sebuah penelitian di India yang menghubungkan pengukuran antropometri kehamilan dengan berat badan lahir, menemukan rata-rata ibu dengan pertambahan berat badan selama kehamilan kurang dari 10 kg terjadi pada kelompok sosial ekonomi rendah dan berdampak pada kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (Kapur dan Kolega, 1971 dalam Semba, et al 2001).
Namun para wanita hamil di Colombia dengan sosial ekonomi rendah yang mempunyai resiko kekurangan gizi dengan asupan energi yang kurang energinya berhubungan signifikan dengan berat badan lahir bayi (National Academy Press, 1990)
Dari survey demografi kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1995 menunjukkan bahwa ibu hamil KEK mempunyai kecenderungan untuk melahirkan BBLR. Hasil penelitian Saraswati dan Sumarno di Jawa Barat (1998) menunjukkan bahwa KEK pada batas 23,5 cm belum merupakan risiko untuk melahirkan BBLR walaupun risiko relatifnya cukup tinggi. Ibu hamil dengan KEK pada batas 23 cm mempunyai resiko 2,0087 kali untuk melahirkan BBLR dibandingkan dengan ibu yang mempunyai LILA lebih dari 23 cm.
X adalah pusat pemerintahan Indonesia serta terdapatnya berbagai macam fasilitas yang dapat memudahkan semua orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta kebutuhan yang masyarakat inginkan baik pangan maupun non pangan. Namun di lain pihak dari hasil survei pada tahun 2002 didapatkan prevalensi KEK pada WUS di X sebesar 12.94% (Depkes, 2003) dan pada tahun XXXX X merupakan salah satu provinsi yang memiliki risiko KEK yang tinggi dan prevalensinya meningkat menjadi 16.6% pada tahun XXXX (Riskesdas, XXXX).
Berdasarkan hal tersebut maka sangat dibutuhkan suatu penelitian untuk mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko KEK pada ibu hamil di propinsi X. Dalam hal ini penulis melakukan analisis data sekunder terhadap hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah
KEK merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia yang biasa dialami oleh ibu hamil, ibu hamil dengan keadaan KEK kemungkinan akan melahirkan bayi BBLR. Menurut Sumarno dan Saraswati (1998) dan Worthington, 2000) dampak dari BBLR adalah anak akan mengalami gangguan pertumbuhan, kecerdasan menurun, imunitas yang rendah, meningkatnya morbiditas dan mortalitas serta adanya gangguan metabolik yang dapat meningkatkan risiko penyakit degeratif pada saat dewasa.
Penelitian yang dilakukan Hapni (2004) terhadap ibu hamil di Kepulauan Seribu menemukan sebanyak 17.1% ibu hamil dengan risiko KEK. Kemudian penelitian yang dilakukan di Sukabumi oleh Azma (2003) didapatkan 28.8% ibu hamil yang mengalami risiko KEK. Melihat tingginya angka risiko KEK dari hasil penelitian terdahulu. Kemungkinan ibu hamil di X memiliki prevalensi risiko KEK yang tinggi pula.
Hasil Riset Kesehatan Dasar (XXXX) didapati angka nasional bahwa X merupakan salah satu propinsi yang memiliki prevalensi risiko KEK pada WUS termasuk ibu hamil yang melebihi angka nasional yaitu 16.6%. Analisis sekunder dari Laporan Riskesdas Indonesia tahun XXXX mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan KEK pada ibu hamil khususnya di X masih terbatas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai risiko KEK pada ibu hamil. Terjadinya kekurangan energi kronis pada ibu hamil dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor ibu hamil (umur, aktivitas fisik, konsumsi rokok dan penyakit infeksi), sosial ekonomi (pendidikan ibu dan suami, pekerjaan ibu dan suami, jumlah anggota keluarga dan pengeluaran bahan pangan), pemanfaatan pelayanan kesehatan, serta konsumsi energi ibu hamil. Hal tersebut mendorong penulis untuk menganalisis dari hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun XXXX mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil di X tahun XXXX.

1.3 Pertanyaan Penelitian
X merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup besar serta mempunyai mobilitas kerja yang tinggi. Mudahnya semua akses atau pelayanan yang bisa didapatkan oleh semua orang membuat penulis tertarik untuk meneliti KEK di X. Adapun hal lainnya adalah berdasarkan laporan Riskesdas XXXX, didapatkan bahwa X merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka risiko KEK yang tinggi yaitu 16.6 % yang melebihi angka nasional (13.6%), namun pada data tersebut belum diketahuinya prevalensi risiko KEK pada ibu hamil di X

1.4 Tujuan Penelitian
1.4.1 Tujuan Umum
Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil di X tahun XXXX.
1.4.2 Tujuan Khusus
1. Diketahuinya gambaran prevalensi risiko KEK pada ibu hamil di X.
2. Diketahuinya gambaran karakteristik ibu hamil (meliputi umur, aktivitas fisik, konsumsi rokok dan penyakit infeksi) pada ibu hamil di X.
3. Diketahuinya gambaran sosial ekonomi (pendidikan ibu dan suami, pekerjaan ibu dan suami, jumlah anggota keluarga dan pengeluaran pangan) pada ibu hamil di X.
4. Diketahuinya gambaran pelayanan kesehatan pada ibu hamil di X.
5. Diketahuinya gambaran konsumsi zat gizi pada ibu hamil di X.
6. Diketahuinya hubungan antara karakteristik ibu hamil (meliputi umur, aktivitas fisik, konsumsi rokok dan penyakit infeksi) terhadap risiko KEK pada ibu hamil di X.
7. Diketahuinya hubungan antara sosial ekonomi (pendidikan ibu dan suami, pekerjaan ibu dan suami, jumlah anggota keluarga dan pengeluaran bahan pangan) terhadap risiko KEK pada ibu hamil di X.
8. Diketahuinya hubungan antara pemanfaatan pelayanan kesehatan terhadap risiko KEK pada ibu hamil di X.
9. Diketahuinya hubungan antara konsumsi energi terhadap risiko KEK pada ibu hamil di X.

1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Bagi Pengelola Program
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi risiko KEK pada ibu hamil di X. Selain itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan penunjang untuk mengavaluasi program yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah.
1.5.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan digunakan untuk mengembangkan keilmuan khususnya sebagai bahan untuk memperluas hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.
1.5.3 Bagi Peneliti Lain
Dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa lain yang akan melaksanakan penelitian.

1.6 Ruang lingkup
Kejadian KEK pada ibu hamil semakin meningkat, sehingga dapat berisiko melahirkan bayi dengan BBLR. Maka perlu dilakukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut, untuk itu diperlukan informasi dari penelitian yang akhirnya dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mengakibatkan risiko KEK pada ibu hamil. Penelitian ini termasuk dalam salah satu bidang gizi kesehatan masyarakat khususnya berkaitan dengan status gizi ibu hamil dengan desain cross sectional. Status gizi yang dimaksud adalah berkaitan dengan risiko KEK yaitu dengan pengukuran LILA. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan memanfaatkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun XXXX yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan dengan unit sampel yang telah ditentukan dan terbatas pada variabel-variabel yang telah tersedia.

SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KURANG ENERGI KRONIS PADA IBU HAMIL DI WILAYAH PUSKESMAS X

(KODE KES-MASY-0021) : SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KURANG ENERGI KRONIS PADA IBU HAMIL DI WILAYAH PUSKESMAS X

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan Indonesia diselenggarakan dalam upaya mencapai visi "Indonesia Sehat 2010". Tujuan pembangunan kesehatan 2005-2009 diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yaitu meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan RPJMN tahun 2004 -2009, sasaran pembangunan kesehatan yang ingin dicapai pada akhir tahun 2009 diantaranya adalah menurunnya AKB dari 35 menjadi 26 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunnya AKI melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup ( Depkes RI, 2006 ).
Untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010, program perbaikan gizi masyarakat merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan. Tujuan program perbaikan gizi masyarakat adalah meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita serta usia produktif (Depkes RI, 2006).
Suksesnya pembangunan kesehatan dan gizi yang dilaksanakan di Indonesia telah mampu menurunkan beberapa masalah kesehatan dan gizi yang dihadapi secara bermakna. Namun dengan adanya krisis pangan yang melanda seluruh dunia yang berakibat pada mahalnya harga pangan menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang,sehingga mengakibatkan masyarakat kurang dapat memenuhi biaya pemeliharaan kesehatan serta berkurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga. Akibat selanjutnya adalah penyakit infeksi dan kekurangan gizi menjadi meningkat.
Berdasarkan data UNICEF tahun 1997, banyak perempuan hamil (41 %) menderita KEK, yang meningkatkan kemungkinan kesakitan maternal, terutama pada trimester ketiga (bulan 7-9) dan meningkatkan risiko melahirkan BBLR. Selama masa nifas produksi ASI akan terpengaruh dan ibu akan tidak mampu merawat bayi atau dirinya sendiri (Dirjen Kesmas, Depkes 1996). Bayi kemungkinan besar akan mengalami gizi buruk, yang akan memburuk bila kepadanya tidak diberikan zat gizi untuk meningkatkan immunitas, seperti yang terkandung dalam ASI (WHO, 2007).
Menurut hasil Susenas tahun 1998, dari 35 persen wanita usia subur yang KEP ada 14 persen, di antaranya adalah ibu hamil. Sementara data Surkenas 2001 menunjukkan adanya kenaikan ibu hamil kurang gizi menjadi 19,1 persen.
Data SDKI tahun 2002 angka kematian bayi adalah 43.5 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan dari data Susenas pada tahun 1999, ibu hamil yang mengalami risiko KEK adalah 27.6 % (Depkes RI, 2005). Berdasarkan hasil Survei Garam Yodium Rumah Tangga tahun 2003, prevalensi Ibu hamil KEK di Jawa Barat adalah 14,30 %. Angka ini masih diatas prevalensi ibu hamil KEK di DKI Jakarta sekitar 13,91 % (BPS, 2003). Sedangkan berdasarkan hasil Pemetaan Masalah Ibu Hamil KEK dan Anemia di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2002 bekerja sama dengan Puslitbang Gizi Bogor, prevalensi Ibu hamil KEK di Kota X adalah 25,6 %.
Ibu hamil yang menderita KEK mempunyai risiko kematian ibu mendadak pada masa perinatal atau risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Pada keadaan ini banyak ibu yang meninggal karena perdarahan, sehingga akan meningkatkan angka kematian ibu dan anak.
Berbagai penelitian semakin menunjukkan bahwa status gizi ibu tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap status kesehatan dan resiko kematian dirinya, tetapi juga terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan janin yang dikandungnya dan lebih jauh lagi terhadap pertumbuhan janin tersebut sampai usia dewasa.
KEK dan stunting pada wanita di negara berkembang merupakan hasil komulatif dari keadaan kurang gizi sejak masa janin, bayi, dan kanak-kanaknya, dan yang berlanjut hingga masa dewasa.
Ibu kurang gizi juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko keguguran, kematian perinatal (kematian janin usia gestasi 22 minggu sampai usia 1 minggu pasca lahir) dan neonatal (bayi usia 0-28 hari). Penyebab utama kematian neonatal tersebut adalah infeksi, asfiksia dan BBLR. Bayi yang lahir dengan BBLR sering kali mengalami kesulitan untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhannya (inadequate catch up growth). Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dikaitkan dengan risiko kematian dan kesakitan yang lebih tinggi. BBLR juga dikaitkan dengan gangguan kognitif pada masa kanak-kanak, tetapi ada penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh negative terhadap fungsi kognitif tersebut tidak menetap sampai masa dewasa (Achadi E.L, 2007).
BBLR adalah salah satu hasil dari ibu hamil yang menderita kurang energi kronis dan akan mempunyai status gizi buruk. BBLR berkaitan dengan tingginya angka kematian bayi dan balita, juga dapat berdampak serius terhadap kualitas generasi mendatang yaitu akan memperlambat pertumbuhan dan perkembangan mental anak, serta berpengaruh pada penurunan kecerdasan (IQ). Setiap anak yang berstatus gizi buruk mempunyai resiko kehilangan IQ 10-15 poin (BPN & WHO, 2007). Berbagai sumber menunjukkan bahwa proporsi BBLR berkisar 2-17 % selama 1990-2000 (Depkes, 2005). BBLR memiliki risiko kematian 17 kali lebih tinggi sebelum usia satu tahun dibandingkan dengan bayi berat lahir normal (Suprapti Samil, 1989). Data rumah sakit memperlihatkan angka 11 % di Jakarta atau 13 % sebagai rata-rata nasional. (WHO,2007).
Secara umum, kurang gizi pada ibu dikaitkan dengan kemiskinan, ketidakadilan gender, serta hambatan terhadap akses berbagai kesempatan dan pendidikan. Kurang gizi juga banyak dikaitkan dengan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang adekuat, tingginya fertilitas dan beban kerja yang tinggi (Achadi, E.L, 2007).
Secara spesifik, penyebab KEK adalah akibat dari ketidakseimbangan antara asupan untuk pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi. Yang sering terjadi adalah adanya ketidaktersediaan pangan secara musiman atau secara kronis di tingkat rumah tangga, distribusi di dalam rumah tangga yang tidak proporsional dan beratnya beban kerja ibu hamil. Selain itu, beberapa hal penting yang berkaitan dengan status gizi seorang ibu adalah kehamilan pada ibu berusia muda (kurang dari 20 tahun), kehamilan dengan jarak yang pendek dengan kehamilan sebelumnya (kurang dari 2 tahun), kehamilan yang terlalu sering, serta kehamilan pada usia terlalu tua (lebih dari 35 tahun) (Achadi, E.L, 2007).

1.2. Perumusan Masalah
Ibu hamil yang menderita KEK mempunyai risiko kematian ibu mendadak pada masa kehamilan atau risiko melahirkan BBLR. Pada keadaan ini banyak ibu yang meninggal karena perdarahan, sehingga akan meningkatkan angka kematian ibu dan anak.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa status gizi ibu tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap status kesehatan dan resiko kematian dirinya, tetapi juga terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan janin yang dikandungnya dan lebih jauh lagi terhadap pertumbuhan janin tersebut sampai usia dewasa.
Tingginya angka kematian ibu di Indonesia yaitu sekitar 307 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003) dan ibu hamil yang mengalami risiko KEK sekitar 27.6 % (Susenas, 1999) serta dampak buruk yang ditimbulkan akibat terjadinya kurang gizi pada ibu hamil, maka hal ini merupakan masalah gizi yang perlu kiranya mendapat perhatian yang serius .
Berdasarkan hasil Survei Garam Yodium Rumah Tangga tahun 2003, prevalensi Ibu hamil KEK di Jawa Barat adalah 14,30 %. Angka ini masih diatas prevalensi ibu hamil KEK di DKI Jakarta sekitar 13,91 % (BPS, 2003). Sedangkan berdasarkan hasil Pemetaan Masalah Ibu Hamil KEK dan Anemia di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2002 bekerja sama dengan Puslitbang Gizi Bogor, prevalensi Ibu hamil KEK di Kota X adalah 25,6 %.
Praktikum Kesehatan Masyarakat yang dilakukan FKM khususnya Jurusan Gizi tahun XXXX mengadakan pengumpulan data gizi dan kesehatan di wilayah Kecamatan X. Kecamatan X merupakan kecamatan rawan gizi. Puskesmas X merupakan salah satu puskesmas dari empat puskesmas yang ada di Kecamatan X Jawa Barat. Wilayah kerja Puskesmas X meliputi 4 kelurahan. Puskesmas X merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang besar, yang kemungkinan merupakan daerah yang ikut menyumbangkan prevalensi KEK pada ibu hamil di Kota X. Selain itu tidak terdapatnya data mengenai prevalensi ibu hamil KEK di wilayah Puskesmas X dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya memacu penulis untuk mengadakan penelitian guna mengetahui prevalensi ibu hamil risiko KEK dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian KEK pada ibu hamil.

1.3. Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan penelitian yang diajukan penulis untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian KEK pada ibu hamil di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Jawa Barat Tahun XXXX, antara lain :
1. Bagaimanakah gambaran ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Jawa Barat Tahun XXXX ?
2. Bagaimanakah gambaran sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan, pengeluaran pangan keluarga), konsumsi makanan (energi dan kontribusi protein,karbohidrat dan lemak terhadap total energi), kesehatan (paritas, jarak kehamilan, frekuensi pemeriksaan kehamilan dan pengetahuan) dan demografi ( usia dan jumlah anggota keluarga ) ibu hamil di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX ?
3. Bagaimanakah hubungan faktor-faktor sosial-ekonomi, konsumsi makanan, kesehatan dan demografi dengan kejadian KEK pada ibu hamil di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX ?

1.4. Tujuan Penelitian
1.4.1. Tujuan Umum
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor -faktor yang berhubungan dengan ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Jawa Barat Tahun XXXX.
1.4.2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :
1. Diketahui gambaran ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
2. Diketahui gambaran sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan, pengeluaran pangan keluarga) ibu hamil di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
3. Diketahui gambaran konsumsi makanan (energi dan kontribusi protein,karbohidrat dan lemak terhadap total energi) ibu hamil di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
4. Diketahui gambaran kesehatan (paritas, jarak kehamilan, frekuensi pemeriksaan kehamilan dan pengetahuan) ibu hamil di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
5. Diketahui gambaran demografi (usia dan jumlah anggota keluarga) pada ibu hamil di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
6. Diketahui hubungan pendidikan ibu dengan ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
7. Diketahui hubungan pekerjaan ibu dengan ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
8. Diketahui hubungan pengeluaran pangan keluarga dengan ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
9. Diketahui hubungan konsumsi energi dengan ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
10. Diketahui hubungan kontribusi protein, lemak dan karbohidrat terhadap total energi dengan ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
11. Diketahui hubungan paritas dengan ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
12. Diketahui hubungan jarak kehamilan dengan ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
13. Diketahui hubungan frekuensi pemeriksaan kehamilan dengan ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
14. Diketahui hubungan pengetahuan ibu tentang gizi dengan ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
15. Diketahui hubungan usia ibu hamil dengan ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.
16. Diketahui hubungan jumlah anggota keluarga dengan ibu hamil risiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X Tahun XXXX.

1.5. Manfaat Penelitian
1.5.1. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru bagi masyarakat terutama para ibu hamil agar mempunyai gambaran tentang pentingnya memelihara kesehatan dan gizi yang memadai pada saat hamil agar terhindar dari masalah KEK yang akan berdampak buruk pada ibu maupun pada janin.
1.5.2. Bagi Pemerintah
Dengan di ketahuinya prevalensi ibu hamil berisiko KEK di wilayah Puskesmas X Kecamatan X maka pemerintah dapat menggunakan data yang ada untuk skrining yaitu menyaring ibu hamil yang akan mendapat intervensi.
1.5.3. Bagi Penulis
Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis suatu masalah. Selain itu, penulis juga mendapatkan wacana baru tentang gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko Kurang Energi Kronis pada ibu hamil di wilayah Puskesmas X Kecamatan X.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian KEK pada ibu hamil di wilayah Puskesmas X Kecamatan X. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil kegiatan Praktikum Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun XXXX yang dilakukan di wilayah Puskesmas X Kecamatan X. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik. Kegiatan Praktikum Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat menggunakan rancangan penelitian cross sectional. Penelitian cross sectional digunakan untuk memperkirakan kebutuhan kesehatan atau sikap dan perilaku kesehatan dalam masyarakat, dimana hasil penelitiannya dapat digunakan dalam perencanaan kesehatan. Pengambilan data sekunder pada penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei XXXX. Data yang digunakan adalah data ibu hamil yang didapat dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner dan pengukuran antropometri.