Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan Di Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

(Kode ILMU-HKMX0027) : Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan Di Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan kehidupan manusia baik dalam segi industri, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan pada era sekarang ini sangat berpengaruh terhadap prikehidupan manusia sebagai makhluk pribadi (person) atau orang yang hidup, baik sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara secara universal. Hal lain yang paling sering menjadi obyek yang mendapat perhatian besar dan serius adalah masalah yang berkaitan dengan manusia yang mempunyai hak-hak dasar yang merupakan hak mutlak yang harus dilindungi, dijaga, dan harus dipertahankan, apalagi dalam suatu negara hukum.
Sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahan dari criminal justice system secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat yang digunakan untuk menanggulangi berbagai tindak kejahatan, sehingga hal tersebut dapat tetap terjaga sesuai dengan batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanyalah salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana yang ada secara universal, sehingga cakupan sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas yaitu :
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah di pidana, dan
c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi lagi.2
Sebagai suatu sistem yang saling terkait, maka diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi di antara perangkat-perangkat yang terkait di dalamnya. Jika terdapat kelemahan pada salah satu komponen yang ada di dalamnya, maka akan sangat mempengaruhi kinerja komponen lain dalam suatu sistem yang terintegrasi itu, bahkan kadang ada suatu kecenderungan yang kuat dalam suatu sistem peradilan pidana itu untuk memperluas komponen sistemnya, dalam pengertian law enforcement officer, yaitu sampai kepada pengacara atau advokat.3
Menurut Amir Syamsudin, penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari pembicaraan atau pembahasan mengenai aparaturnya. Upaya penegakan hukum tentu saja harus ada aktornya. Sejauh ini ditemukan dan dirasakan fakta adanya penegakan hukum yang terus-menerus dilakukan, tetapi outputnya tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
Kenapa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan gagalnya proses penegakan hukum yang dilakoni selama ini. Salah satu penyebab utama adalah integritas penegak hukum yang rendah.4
Ada empat faktor yang menandai kondisi gagalnya proses penegakan hukum di Indonesia. Pertama, ketidakmandirian hukum, Kedua, integritas penegak hukum yang buruk, Ketiga, kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami Pseudoreformatif Syndrome, dan Keempat, pertumbuhan hukum yang mandek. Secara konkretnya, kegagalan proses penegakan hukum bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan, aparat penegak hukum yang korup, dan budaya masyarakat yang buruk serta lemahnya kelembagaan hukum.5 Untuk mencapai suatu suasana kehidupan masyarakat hukum yang mampu menegakkan kepastian hukum dan sekaligus mencerminkan rasa keadilan masyarakat maka diperlukan beberapa faktor.
1. Adanya suatu perangkat hukum yang demokratis (aspiratif).
2. Adanya struktur birokrasi kelembagaan hukum yang efisien dan efektif serta transparan dan akuntabel.
3. Adanya aparat hukum dan profesi hukum yang profesional memiliki integritas moral yang tinggi.
4. Adanya budaya yang yang menghormati, taat dan menunjang tinggi nilai-nilai hukum dan HAM menegakkan supremasi hukum (rule of law)6.
Bertolak dari pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas seperti dikemukakan di atas, maka .kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. artinya harus pula terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Artinya keseluruhan kekuasaan kehakiman dalam arti luas yaitu kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, maka .kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. harus pula terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana, artinya keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana (yaitu .kekuasaan penyidikan., kekuasaan penuntutan., .kekuasaan mengadili., dan .kekuasaan eksekusi pidana., seharusnya merdeka dan mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/eksekutif. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses dalam sistem peradilan pidana (SPP) harus merdeka dan mandiri. Tidaklah ada artinya apabila kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri itu hanya ada pada salah satu sub sistem (yaitu pada sub sistem .kekuasaan mengadili.).7
Kebijakan pengembangan/peningkatan kualitas aparat penegak hukum tentunya terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas aparat penegak hukum itu sendiri. Berbagai aspek itu dapat mencakup kualitas individual (SDM) kualitas institusional/kelembagaan, kualitas mekanisme tata kerja/manajemen, kualitas sarana/prasarana, kualitas substansi hukum/perundang-undangan, dan kualitas lingkungan (kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk budaya hukum masyarakat). Dengan demikian upaya peningkatan kualitas aparat penegak hukum/penegakan hukum harus mencakup keseluruhan aspek/kualitas yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum.
Pada prinsipnya dalam paham negara hukum .rechtstaat. terkandung asas supremasi hukum (supremacy law) asas persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap orang (equality before the law) dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia.8
Dalam KUHAP dimuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang dititik beratkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas dan tanggung jawab saling mengawasi dalam .sistem checking. antara sesama mereka. Bahkan sistem ini bukan hanya meliputi antara instansi pejabat lembaga pemasyarakatan, penasehat hukum, dan keluarga tersangka/terdakwa. Dengan adanya penggarisan penguasaan yang berbentuk checking, KUHP telah menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dalam pelaksanaan penegakan hukum di negara Indonesia : 9
Pertama; built in control pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (span of control) oleh atasan kepada bawahan. Pengawasan built in control merupakan pengawasan yang dengan sendirinya ada pada struktur organisasi jawatan.
Kedua; demi tercapainya penegakan hukum yang lebih bersih dan manusiawi, penegakan hukum harus diawasi dengan baik. Semakin baik dan teratur mekanisme pengawasan dalam suatu satuan kerja, semakin tinggi prestasi kerja. Karena dengan mekanisme pengawasan yang teratur, setiap saat dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Jika sedini mungkin penyimpangan dapat dimonitor, masih mudah untuk mengembalikan penyimpangan tersebut ke arah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai/sebenarnya.
Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum, KUHAP telah mengatur suatu sistem pengawasan yang berbentuk .sistem checking. di antara sesama instansi. Malah di dalamnya ikut terlibat peran tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Sistem checking ini merupakan hubungan koordinasi fungsional dan instansional. Hal ini berarti, masing-masing instansi sama-sama berdiri setaraf dan sejajar antara instansi yang satu dengan yang lain, tidak ada yang berada di bawah atau di atas instansi yang lain. Yang ada adalah .koordinasi pelaksanaan fungsi. penegakan hukum antara instansi. Masing-masing melaksanakan ketentuan wewenang dan tanggung jawab demi kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penegakan hukum. Keterikatan masing-masing instansi antara yang satu dengan yang lain semata-mata dalam proses penegakan hukum. Kelambatan dan kekeliruan pada satu instansi dapat mengakibatkan rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum.0
Penekanannya dititik beratkan pada cita .cara pelaksanaan. aparat penegak hukum terhadap setiap manusia yang berhadapan dengan mereka. Setiap manusia, apakah dia tersangka atau terdakwa harus diperlakukan :
a. Sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri.
Mereka bukan benda mati atau hewan yang boleh diperlakukan sesuka hati, mereka bukan barang dagangan yang dapat diperas dan dieksploitasi untuk memperkaya dan mencari keuntungan bagi pejabat penegak hukum.
b. Mereka harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan beradab.
Tersangka dan terdakwa bukan binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan kasar, kejam dan bengis, mereka adalah manusia yang harus diakui dan dihargai :
1. Sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia lain atau equal and dignitiy.
2. Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya atau equal protection on the law.
3. Mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum (equal before the law and equal justice under the law).1
Dengan landasan filosofis kemanusiaan diharapkan suatu penegakan hukum yang luhur dan berbudi yang menempatkan kedudukan aparat penegak hukum sebagai pengendali hukum demi mempertahankan perlindungan dan ketertiban masyarakat pada suatu pihak, dan pada pihak lain menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai subjek hukum yang berhak mempertahankan derajat martabatnya di depan hukum, dan aparat penegak hukum harus melindungi hak kemanusiaannya.
Budaya hukum merupakan unsur pendukung lain yang sangat erat kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia di era globalisasi. Budaya hukum (legal culture) merupakan salah satu unsur penting yang ada dalam rangka penegakan hukum. Selain struktur dan substansi hukum, untuk mengetahui mengapa legal culture sangat penting dalam menentukan suatu sistem hukum dapat berjalan atau tidak sebagaimana diharapkan oleh para pembuat sistem hukum tersebut, maka dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Lawrence. M. Friedman, sebagai berikut :
Working legal system can be analyzed further into three kinds of components. Some are structural the institusion themselves, the from they take, the process that they perform : These are structure. Structure includes the number and the type of courts, presence of absence of constitusion, presence of absence of federalism pluralism, devision of power between judges legislator in various institusion, and the like. Other component are substantive, this is the out put side of the legal system. These are the laws them selvesthe rules doctrines, statutes, and decress to the extent they are actually used by the rules and ruled; And in addition, all other rules and the decisions which govern, whatever their formal statutes others elementsin in the systems are cultural. These are the values and attitudes whics binds the system together and wich determine the place of the legal system in culuire of a society as a whole. What kind of training and habbits do the lawyers and judges have.? What do people thing of law?, do groups or individual willingly go to court? For what pur posedo people turn of lawyers, for what purpose do they make of other officials and inter mediarries? Islam there respect for law, govertmen traditions? what Islam the relationship between class structure and the use of legal instutions? who prefers which kind of controls and why.2
Suatu sistem hukum yang bekerja dapat dianalisa lebih lanjut dalam 3 (tiga) komponen yakni : Pertama, struktural (structural) yaitu struktur atau bentuk lembaga dan institusi dari sistem hukum tersebut dan proses yang mereka jalankan. Struktur dapat berupa jumlah dan pengadilan yang ada. Kedua, substansi (substantif) di mana dari hasil (output) dari suatu sistem hukum yang merupakan sistem hukum itu sendiri yang terdiri dari aturan-aturan, doktrin sepanjang digunakan oleh yang mengatur dan yang diatur. Ketiga, (cultural) atau kebudayaan yang merupakan nilai-nilai dan cara pandang yang menyatukan sistem tersebut dan yang menentukan di mana sistem hukum itu diletakkan dalam kebudayaan atau masyarakat secara keseluruhan, seperti pendidikan dan kebiasaan apa yang dipunyai oleh para ahli hukum dan apa pendapat masyarakat tentang hukum.3
Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungan kehidupannya.4 Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.5 Sistem pemasyarakatan dalam pelaksanaannya untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan kembali ketengah-tengah masyarakat dengan baik. Ada tiga peran yang saling berkaitan dan sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembinaan dan bimbingan tersebut yaitu, narapidana itu sendiri, masyarakat dan petugas.6
Menurut teori Leo Fonseka ada tiga pilar utama di dalam pembangunan nasional yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Maka dengan sistem pemasyarakatan Indonesia (sipasindo) juga ada tiga pilar utama di dalam .membangun manusia mandiri. Ketiga pilar tersebut adalah masyarakat, petugas pemasyarakatan dan narapidana, di antara ketiganya harus saling terkait dan saling menjaga keseimbangan di dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada, khususnya membangun manusia mandiri di lingkungan permasyarakatan .the more internal balanced and independent the three are the better it is for the society.7
Kualitas petugas termaksud di dalamnya kualitas kesejahteraan merupakan satu hal yang sangat dominan dalam mempengaruhi kinerja pemasyarakatan. Kualitas petugas yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi, sebaliknya kualitas petugas yang rendah berdampak pada buruknya kinerja organisasi.8
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil yang layak dalam hubungan kerja.9
The Implementation Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners, menyatakan bahwa syarat yang harus dimiliki petugas pemasyarakatan adalah integritas moral, profesionalisme, rasa kemanusiaan dan kecocokan pekerjaan itu dengan hati nuraninya. Karena itu upaya yang harus ditempuh dalam manajemen pemasyarakatan adalah menciptakan kondisi kondusif bagi terbentuknya petugas yang memenuhi persyaratan tersebut, melalui proses rekruitmen, pendidikan, dan latihan, pembinaan karir dan lain sebagainya.160
Secara ideal, proses akomodasi harus berlangsung dengan sistem formal, di mana pada intinya tukar menukar kepentingan dilandasi aturan yang berlaku. Hakhak penghuni yang dijamin undang-undang dijadikan modus/sarana terciptanya kondisi dan perilaku yang diinginkan (conditioning operant) dalam kondisi inilah fungsi penjara (Lembaga Pemasyarakatan) dapat diharapkan sebagai tempat untuk mengubah tingkah laku penghuninya dari yang tidak baik menjadi perilaku yang terpuji.
Secara faktual kondisi ideal proses akomodasi yang berlangsung dengan sistem formal yang pada intinya merupakan tukar menukar kepentingan dilandasi aturan yang berlaku tersebut seringkali sulit dicapai, karena berbagai alasan, antara lain masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan petugas, dan sisi lain adanya kecenderungan status sosial ekonomi narapidana yang makin tinggi.161
Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan hukum pidana atau asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitas, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.162
Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), dengan demikian pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.163
Mengingat tugas dan tanggung jawab petugas pemasyarakatan yang demikian berat adalah suatu hal yang wajar apabila diciptakan peraturan sebagai payung hukum bagi setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Tidak hanya hak-hak para tahanan dan narapidana yang harus dilindungi, tetapi hak-hak dari para petugas pelaksana terutama hak untuk mendapatkan perlindungan dan memperoleh kenyamanan dalam bekerja juga tidak bisa diabaikan.
Perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan merupakan hal yang sangat esensial. Perlindungan yang dimaksud bukan berarti menyebabkan petugas tersebut menjadi kebal hukum, akan tetapi bertujuan agar si petugas tersebut mampu lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya dengan maksimal. Perlindungan hukum tersebut juga merupakan suatu upaya bagi suatu instansi dalam melindungi petugasnya dari kemungkinan intervensi terlalu jauh dari pihak lain.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana peraturan perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan di dalam pelaksanaan tugas?
2. Bagaimana pelaksanaan kedudukan dan fungsi perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari ketidakjelasan jaminan perlindungan hukum petugas pemasyarakatan di dalam UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kedudukan dan fungsi perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari ketidakjelasan jaminan perlindungan hukum petugas pemasyarakatan di dalam UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui sumbangsih pemikiran di bidang penegakan hukum khususnya mengenai pemasyarakatan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru.

E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Universitas X, penelitian mengenai analisis Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum pernah dilakukan pada topik dan permasalahan yang sama.
Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang pertama kali dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

Tesis Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rutan Klas I Kota X

(Kode ILMU-HKMX0025) : Tesis Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rutan Klas I Kota X

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonsia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Idealnya, sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara.
Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Asas yang demikian selain ditemukan dalam Undang.undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) juga dapat disimak dalam Undang.undang Nomor 4 Tahun 2004 yang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana harus diberikan hak.hak sebagai bentuk perlindungan dan jaminan hak asasi yang dimilikinya.
Hukum positip di Indonesia mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dibatasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Berdasarkan pentahapan proses peradilan pidana hak tersangka/terdakwa dapat dibagi hak yang berkaitan dalam proses pra adjudikasi (proses penyelidikan dan penyidikan), hak yang berkaitan dalam proses adjudikasi (proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan), hak yang berkaitan dengan proses post adjudikasi (proses setelah dijatuhi hukuman tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti).
Negara hukum yang dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial nampaknya merupakan aspirasi dari para pendiri Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pokok-pokok pikiran yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 serta penjelasannya yang menyebutkan anatara lain bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. . Penegasan tersebut mengandung makna bahwa hukum harus diberi peranan sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan perorangan, masyarakat, maupun bangsa dan negara.
Seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum positip seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka akan mengalami proses peradilan dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia atau Criminal Justice Sistem. Menurut Romli Atmasasmita : Criminal Justice Process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menyebabkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana sedangkan Criminal Justice Sistem.adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
Kepolisian merupakan ujung tombak dalam sistem Peradilan Pidana dimana pelaksanaan tugasnya memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penyelidikan terhadap peristiwa yang berkaitan dalam pelaksanaan hukum. Setelah dilakukan Penyidikan dan Penyelidikan oleh Kepolisian dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) maka BAP tersebut diserahkan ke pihak Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga penuntutan, yang melakukan penuntutan dalam suatu perkara pidana. Berdasarkan BAP dari Kepolisian maka Kejaksaan dapat melakukan penuntutan.
Pengadilan sebagai institusi yang melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan pelanggaran hukum menentukan kesalahan dan kebenaran dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya. Lembaga Peradilan di Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi untuk memeriksa tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat Pemeriksaan Kasasi sementara Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan bagian akhir dari SPP yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perawatan warga binaan pemasyarakatan, pembinaan dan rehabilitasi. Jadi putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil.
Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang Pengadilan terhadap seseorang dapat dilakukan penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oeh Penyidik atau Penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya dan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum. Penahanan terhadap seseorang dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut :
1. Mencegah tersangka atau terdakwa lebih lanjut melakukan tindak pidana;
2. mencegah tersangka atau terdakwa mengintimidasi korban atau saksi;
3. mencegah tersangka atau terdakwa berbahaya untuk merusak atau menghilangkan barang bukti;
4. mencegah tersangka atau terdakwa untuk merusak atau menghilangkan barang bukti;
5. mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri yang berdampak pemeriksaan terlarang
Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat melakukan penahanan adalah Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya disingkat rutan adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang dan tempat terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu). Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rutan merupakan proses awal hilangnya kemerdekaan bergerak seperti dikemukakan oleh Baharuddin Suryobroto :
Bahwa warga binaan pemasyarakatan yang ditempatkan di rutan merupakan proses penderitaan permulaan selama belum ada putusan dari Pengadilan Pidana yang memutuskan apakah perampasan kemerdekaan permulaan itu harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk kemudian diputuskan secara definitif apakah yang bersangkutan selanjutnya harus dikenakan perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pelaksana pidana yang hilang kemerdekaan atau instansi pemasyarakatan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rutan merupakan tempat untuk melaksanakan perampasan dan kemerdekaan dapat diakhiri dengan bebas dari segala tuntutan hukum atau dilajutkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terpidana yang salah harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan menjalani pidan penjara. Manusia adalah makluk sosial karena mereka hidup bersama dalam berbagai kelompok yang terorganisasi yang disebut masyarakat.
Rutan juga merupakan suatu bentuk masyarakat yang unik dimana anggotanya terdiri dari Petugas, warga binaan pemasyarakatan, dan narapidana serta masyarakat. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam suatu keadaan yang dipaksakan, Lingkungan yang tereliminasi dari dunia luar karena dibatasi oleh tembok keliling dan diatur oleh berbagai macam kontrol sosial baik formal maupun informal yang bersumber dari petugas maupun yang berlaku di kalangan mereka sendiri .
PBB menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan perlindungan HAM seperti Konvensi Hak Sipil dan Politik; Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Hak Anak; Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, standar` perlakuan minimum terhadap Narapidana/Warga binaan pemasyarakatan; Konvensi Internasional penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial; Konvensi Internasional penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan lain-lain. Beberapa instrumen internasional tersebut telah diratifikasi ke dalam perundang-undangan RI. HAM melekat pada diri setiap manusia tanpa memandang bulu, termasuk juga bagi narapidana/warga binaan pemasyarakatan yang melanggar hukum. Hukum merupakan suatu gejala yang muncul dalam hidup manusia sebagai norma bagi kehidupan bersama. Sebagaimana hidup manusia mempunyai banyak seginya, demikian pula dengan norma-norma bagi hidup manusia. Hukum itu seluas hidup itu sendiri.
Standard Minimum Rules for Prisoners (SMR) - Standar Perlakuan Minimum bagi Narapidana dan Warga binaan pemasyarakatan- menyatakan bahwa hak yang hilang daripada narapidana/warga binaan pemasyarakatan hanyalah hak atas kebebasan. Akan tetapi hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana/masa warga binaan pemasyarakatannya. Berdasarkan alasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul .Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Warga binaan pemasyarakatan di Rutan Klas I Kota X . untuk disajikan menjadi suatu penelitian dalam tesis ini.

B. Rumusan Masalah
Untuk menemukan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka perlu dipertanyakan apakah yang menjadi masalah dalam penelitian yang akan dikaji lebih lanjut untuk menemukan suatu pemecahan masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap sesama warga binaan pemasyarakatan di Rutan Klas I Kota X ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap sesama warga binaan pemasyarakatan di rutan Klas I Kota X ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan petugas untuk mencegah tindak kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan baru di Rutan Klas I Kota X ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahn yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah :
1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap sesama warga binaan pemasyarakatan di Rutan Klas I Kota X
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap sesama warga binaan pemasyarakatan di Rutan Klas I Kota X.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan petugas untuk mencegah tindak kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan baru di Rutan Klas I Kota X.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Secara teoritis hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah khasanah kepustakaan.
2. Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuaan hukum mengenai pendekatan yang dapat dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan, untuk berbagai kalangan yaitu :
a. Aparat/Praktisi hukum agar mengetahui pendekatan yang dapat dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap sesama warga binaan pemasyarakatan
b. Pelaku yaitu orang yang melakukan kekerasan agar jangan lagi mengulangi perbuatannya.

E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya pada sekolah Pascasarjana, Universitas X belum ada penelitian menyangkut masalah “Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Klas I Kota X”.
Sepanjang yang penulis ketahui belum pernah ada tulisan tentang topik yang sama. Dengan demikian penelitian ini betul asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan terbuka untuk dikritisasi yang sifatnya konstruktif sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

Skripsi Studi Deskriptif Pelaksanaan Bina Bicara Bagi Anak Cerebral Palsy Di SDLB X

(Kode PEND-PLB-0014) : Skripsi Studi Deskriptif Pelaksanaan Bina Bicara Bagi Anak Cerebral Palsy Di SDLB X

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kemampuan bicara seseorang merupakan salah satu pernyataan untuk dapat bersosialisasi baik dengan lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Agar seseorang dapat berbicara dan berbahasa tersebut, maka da beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk salah satu diantaranya yaitu harus mempunyai kemampuan bicara. Sehingga berbicara dan berbahasa merupakan kegiatan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sifat berbicara ada dua macam yang meliputi : 1) Bicara secara ekspresif, yaitu yang bersifat menyatakan isi hati secara aktif dalam bahasa lisan, tulisan atau isyarat, 2) Bicara secar represif, yaitu menerima bicara atau memahami bicara orang lain.
Bicara adalah mekanisme pengucapan bunyi bahasa untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan perasaan, pikiran dengan memanfaatkan nafas, otot-otot dan alat ucap secara terintegrasi.
Pada umumnya bina bicara diberikan kepada anak tunarungu, namun pada kenyataannya tidak hanya anak tunarungu yang membutuhkan bina bicara. Salah satu anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan bicara dan membutuhkan layanan khusus adalah anak tunadaksa khususnya Anak Cerebral Palsy. Kebanyakan dari Anak Cerebral Palsy mengalami gangguan bicara yang menyebabkan mereka sulit bersosialisasi.
Anak Cerebral Palsy merupakan suatu kelainan yang disebabkan oleh adanya gangguan yang terdapat di dalam otak dan kelainannya bersifat kekakuan pada anggota geraknya. Akan tetapi sering pula dijumpai Anak Cerebral Palsy mengalami kelayuan, gangguan gerak, gangguan koordinasi, gerakan-gerakan ritmis dan gangguan sensoris, Little (dalam Assjari, 1995:36)
Lebih lanjut Soeharso (dalam Salim, 1996:32) menyatakan bahwa “Anak Cerebral Palsy banyak yang sukar atau tidak dapat bicara, seakan-akan alat-alat bicaranya tidak dapat dikoordinasikan. Kadang-kadang kelihatan jelas sekali berusaha sekuat tenaga untuk bicara, akan tetapi suaranya tidak jelas, tidak keras, terputus-putus, sehingga orang lain yang mendengarnya tidak dapat mengerti maksudnya. Mulutnya kelihatan menceng ke kanan dan ke kiri, lidahnya kelihatn keluar-masuk tidak menentu, bahkan kepalanya juga ikut digerak-gerakkan.”
Berdasarkan studi pendahuluan (April XXXX) melalui observasi dan wawancara dengan guru SDLB X Kelas D2 dan D5 pelaksanaan atau layanan bina bicara dengan cara mengucapkan huruf konsonan dan vokal, suku kata, kata, kalimat dalam bentuk tanya jawab antara guru dengan murid, murid dengan murid hanya terbatas dan kurang optimal, karena keterbatasan waktu dan tenaga serta dalam mengajar guru lebih mengutamakan materi bidang akademik dari pada layanan atau pelaksanaan bina bicara anak. Selain itu orang tua kurang bahkan tidak terlibat dalam keberhasilan layanan bina bicara.
Agar Anak Cerebral Palsy lebih tercapai dalam layanan atau pembinaan bicara yang dapat menambah pengetahuan tentang berbahasa, maka upaya guru harus mengutamakan waktu lima belas menit atau sepuluh menit sebelum pelajaran dimulai ataupun pemberian tugas rumah untuk diketahui orang tua dalam pemberian layanan atau pembinaan kepada anak cerebral palsy yang ada hubungannya dengan materi sebelum dan sesudah materi itu diberikan di sekolah.
Dengan mempelajari fenomena yang ada, maka mengisyaratkan perlu adanya kajian aktual dalam upaya penanganannya.

B. Rumusan Masalah
Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan bina bicara bagi Anak Cerebral Palsy di SDLB X.
Selanjutnya penulis merumuskan masalah dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan keterampilan bicara dan berbahasa bagi Anak Cerebral Palsy melalui bina bicara ?
2. Apa kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan keterampilan bicara Anak Cerebral Palsy?
3. Apa alternatif penyelesaian kendala yang dilakukan oleh guru ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data dan informasi untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan keterampilan berbicara dan berbahasa kelas D2 dan D5 Anak Cerebral Palsy.
2. Mengumpulkan informasi untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan keterampilan bicara Anak Cerebral Palsy.
3. Mencarikan alternatif-alternatif guna menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan upaya guru dalam meningkatkan keterampilan bicara dan berbahasa Anak Cerebral Palsy.

Skripsi Pengaruh Penggunaan Media Buku Cerita Terhadap Kemampuan Membaca Anak Tunagrahita Kelas D 6 Di SLB X

(Kode PEND-PLB-0013) : Skripsi Pengaruh Penggunaan Media Buku Cerita Terhadap Kemampuan Membaca Anak Tunagrahita Kelas D 6 Di SLB X

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kemajuan pembangunan yang dicapai bangsa Indonesia khususnya pembangunan di bidang pendidikan akan mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional, maka sangat penting adanya perhatian pemerintah terhadap pendidikan terutama wajib belajar sembilan tahun yang telah lama dicanangkan.
Pendidikan diperuntukkan bagi setiap warga negara tanpa kecuali, tidak memandang kaya miskin, atau normal maupun anak berkelainan. Pada peraturan pemerintah No. 72 tahun 1991 pemerintah telah mengatur khusus tentang Pendidikan Luar Biasa. Dalam Pendidikan Luar Biasa pelayanan dan penanganannya disesuaikan dengan kelainan yang disandang peserta didik sehingga pelayanan dapat sessuai dengan kebutuhan anak.
Tujuan Pendidikan Luar Biasa adalah : membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan sikap dan ketrampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dasar dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. (Peraturan Pemerintah RI, 1997:205-206).
Berdasarkan uraian di atas jelas sekali bahwa untuk Anak Luar Biasa dalam penanganannya perlu penyesuaian-penyesuaian yang didasarkan dengan jenis dan tingkat kecacatannya, terutama dalam hal pembelajaran membaca dan menulis.
Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Jika pada masa sekolah tidak segera memiliki kemampuan untuk membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas yang lebih tinggi.
Kemampuan anak tunagrahita ringan dalam membaca relatif rendah bila dibandingkan dengan anak normal. Sulit sekali bagi anak tunagrahita untuk bisa membaca dengan benar, kalaupun bisa membaca dengan benar tetapi anak sering sekali tidak mempunyai pengertian dari isi bacaan tersebut.
Dengan kemampuan anak tuna grahita ringan yang terbatas dalam belajar khususnya mengalami kesulitan belajar membaca , maka perlu sekali kreatifitas guru dalam mengajar agar anak tidak mengalami kejenuhan dalam belajar. Kreatifitas guru dalam mengajar salah satunya berupa metode mengajar dan penggunaan media pembelajaran. Karena bagaimanapun juga pada masa sekarang ini dalam sebuah sistem pendidikan modern fungsi guru sebagai penyampai pesan pendidikan tampaknya memang sangat perlu dibantu dengan media pembelajaran, agar proses belajar mengajar pada khususnya dan proses pendidikan pada umumnya dapat berlangsung secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keadaan atau situasi yang dihadapi di dalam kelas.
Media pengajaran adalah “media yang digunakan dan diintegrasikan dengan tujuan dan isi instruksional yang biasanya sudah dituangkan dalam Garis Besar Pedoman Instruksional (GBPP) dan dimaksudkan untuk mempertinggi mutu kegiatan belajar mengajar” (Rohani,1997:3).
Menurut Assosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA) yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah “bentuk-bentuk komunikasi baik cetak maupun audio visual serta peralatannya yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar dan dibaca” (Azhar Arsyad, 2003:4).
Menurut Blake dan Horalsen media adalah “saluran komunikasi atau medium yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan suatu pesan , dimana medium merupakan alat untuk lalu lintas antara komunikator dengan komunikan” (Rohani, 1997:2).
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari media pembelajaran adalah sarana atau perantara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan meteri pelajaran kepada siswa yang disesuaikan dengan tujuan instruksional/pembelajaran supaya dapat membantu kelancaran dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan instruksional/pembelajaran dapat tercapai dengan baik.
Seperti yang telah dijelaskan di atas mengingat anak tunagrahita yang mempunyai permasalahan yang kompleks dalam mengikuti proses belajar mengajar khususnya dalam mata pelajaran membaca perlu menggunakan media pembelajaran, salah satunya adalah media buku cerita. Penggunaan metode ini adalah dengan cara, dalam belajar anak dibacakan oleh guru sebuah buku cerita dan menceritakannya dengan sangat menarik sehingga anak tertarik terhadap isi dari buku cerita tersebut.
Selanjutnya guru bisa membagikan buku cerita pada anak didik agar anak membaca sendiri buku cerita tersebut dan disuruh menceritakan semampunya. Dengan begitu anak secara sukarela dan senang hati telah melakukan latihan membaca.
Mengingat membaca merupakan sesuatu yang sangat penting dan merupakan dasar untuk mengetahui/belajar terhadap bidang-bidang keilmuan yang lain, maka penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui seberapa besar efektifitas penggunaan media buku cerita terhadap kemampuan membaca Anak tunagrahita di SLB-C X.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah ada pengaruh penggunaan media buku cerita terhadap kemampuan membaca Anak tunagrahita kelas D 6 di SLB-C X ?”.


C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mendapatkan data kongkrit tentang pengaruh penggunaan media buku cerita terhadap anak tunagrahita.
2. Untuk memperoleh data yang tentang kemampuan membaca pada anak tunagrahita.
3. Untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh penggunaan media buku cerita terhadap kemampuan membaca anak tunagrahita.

D. Pentingnya Masalah Untuk Diteliti
1. Ditinjau dari kelembagaan
Hasil penelitian ini dapat untuk meningkatkan mutu pembelajaran bagi anak tunagrahita.
2. Ditinjau dari peneliti
Mendapat pengalaman praktis dalam bidang pengajaran membaca dengan menggunakan media buku cerita.
3. Ditinjau dari sekolah yang menjadi obyek penelitian
Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak tunagrahita.

E. Definisi, Asumsi dan Keterbatasan
1. Definisi
Agar tidak terjadi salah persepsi dan pengertian tentang judul penelitian, maka perlu didefinisikan sebagai berikut :
a. Media buku cerita adalah alat bantu yang digunakan untuk proses belajar mengajar yang berupa buku yang berisikan berbagai cerita yang menarik. (Rohani, Ahmad. 1997)
Menurut Brigg, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang merangsang yang sesuai untuk belajar.
b. Kemampuan membaca adalah kemampuan yang dimiliki anak untuk mengucapkan, melafalkan, membaca dan memahami apa yang dibaca.
Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata / bahasa tulis. (Tarigan, Henri Guntur. 1986)
c. Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai keterbatasan intelegensi, sehingga dalam mengikuti pembelajaran memerlukan program khusus.
Menurut Amin (1995 : 11) : “Anak tunagrahita adalah mereka yang kecerdasannya dibawah rata-rata, disamping itu mereka mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, mereka kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang abstrak.’
2. Asumsi
Asumsi atau anggapan dasar adalah suatu titik tolak pemikiran yang kebenarannya dapat diterima oleh peneliti.
Adapun asumsi peneliti berdasarkan judul adalah :
a. Media buku cerita bisa dijadikan metode atau media untuk meningkatkan kemampuan membaca anak tunagrahita.
b. Kemampuan membaca yang dimiliki anak tunagrahita yang kurang sehingga dalam mengikuti pembelajaran mengalami kesulitan.
c. Anak tunagrahita yang mempunyai keterbatasan inteligensi sehingga untuk meningkatkan kemampuan membaca diperlukan kata-kata yang sederhana dan kongkrit.
3. Keterbatasan
Agar pembahasan tidak keluar dari lingkup permasalahan yang dimaksud, maka peneliti memberi batasan sebagai berikut :
a. Media buku cerita yang dimaksud adalah alat berupa buku yang berisi tentang cerita-cerita yang menarik.
b. Kemampuan membaca yang dimaksud adalah dapat membaca kalimat dengan lancar, baik dan benar.
c. Anak tunagrahita kelas D-6 di SLB C X.

Skripsi Peningkatan Prestasi Belajar Membaca Permulaan Dengan Media Pembelajaran Kartu Kata Untuk Anak Tunagrahita Ringan Kelas II SLB Negeri X

(Kode PEND-PLB-0012) : Skripsi Peningkatan Prestasi Belajar Membaca Permulaan Dengan Media Pembelajaran Kartu Kata Untuk Anak Tunagrahita Ringan Kelas II SLB Negeri X Tahun Pelajaran XXXX/XXXX

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan untuk anak dengan berkebutuhan khusus membutuhkan suatu pola layanan tersendiri khususnya bagi anak-anak tunagrahita sesuai dengan tingkat kemampuan intelektualnya di bawah rerata. Kelainan khusus terhadap fisik atau mental pada anak tunagrahita menghendaki layanan pendidikan khusus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 32 ayat (2). dinyatakan bahwa “Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang mempunyai hendaya perkembangan atau “Tunagrahita”.
Menurut H.T. Sutjihati Somantri, (1996: 86), ”klasifikasi anak Tunagrahita pada umumnya didasarkan pada taraf intelegensinya, yang terdiri dari (1). tunagrahita ringan, (2). tungrahita sedang, dan (3) tunagrahita berat”. Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68-52 menurut Binet, sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) memiliki IQ 69-55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis dan berhitung sederhana. Dengan bimbingan dan pendidikan yang baik, anak tunagrahita ringan pada saatnya akan dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Pada umumnya anak tunagrahita ringan tidak mengalami gangguan fisik karena mereka secara fisik tampak seperti anak normal pada umumnya
Pembelajaran membaca permulaan erat hubungannya dengan pembelajaran menulis permulaan karena sebelum mengajarkan menulis, guru harus terlebih dahulu mengenalkan bunyi suatu tulisan beserta bunyi melalui pembelajaran membaca permulaan. Pembelajaran membaca permulaan merupakan pembelajaran membaca tahap awal dan kemampuan yang diperoleh siswa akan menjadi dasar pembelajaran membaca lanjut yang dilaksanakan di kelas-kelas yang lebih tinggi. Membaca permulaan diberikan secara bertahap, yakni pra membaca, dan membaca. Pada tahap pra membaca, kepada siswa diajarkan (1) sikap duduk yang baik pada waktu membaca, (2) cara meletakkan buku di atas meja, (3) cara memegang buku,(4) cara membuka dan membalik halaman buku, dan (5) melihat dan memperhatikan tulisan. Pembelajaran membaca permulaan dititikberatkan pada aspek-aspek yang bersifat teknis seperti ketepatan menyuarakan tulisan, lafal dan intonasi yang wajar, kelancaran dan kejelasan suara. Kemampuan membaca yang diperoleh pada membaca permulaan akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca lanjut. Sebagai kemampuan yang mendasari kemampuan berikutnya maka kemampuan membaca permulaan benar-benar memerlukan perhatian guru, sebab jika dasar itu tidak kuat maka pada tahap membaca lanjut siswa akan mengalami kesulitan untuk dapat memiliki kemampuan membaca yang memadai seperti yang diharapkan oleh kita semua.
Ilmu yang paling penting pada tahap awal pendidikan formal ada tiga yaitu : membaca, menulis dan berhitung. Keberhasilan dari pembelajaran tersebut sangatlah ditentukan oleh guru, sebab guru yang baik adalah guru yang mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam memahami teori dan kemampuan dalam menyampaikan pembelajaran maupun kemampuan dalam memilih media pembelajaran yang tepat.
Dalam proses pembelajaran, baik bagi peserta didik pada Sekolah Dasar umum maupun pada Sekolah Khusus tidak dapat dihindari penggunaan media pembelajaran sebagai bagian yang integral. Salah satu media pembelajaran adalah buku ajar sebagai media konvensional yang sampai saat ini masih dipergunakan, namun penyajian yang ditulis dalam buku ajar ini umumnya berisi materi yang membutuhkan pemahaman yang tinggi karena bentuknya yang baku dan ilmiah, sehingga diperlukan media pembelajaran alternatif yang dapat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Anjuran agar menggunakan media dalam pembelajaran terkadang sulit dilaksanakan, disebabkan dana yang terbatas untuk membelinya. Menyadari hal itu, disarankan agar tidak memaksakan diri untuk membelinya, tetapi cukup membuat media pembelajaran yang sederhana selama menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk tercapainya tujuan pembelajaran tidak mesti dilihat dari kemahalan suatu media, yang sederhana juga bisa mencapainya, asalkan guru pandai menggunakannya serta mampu memanipulasi media sebagai sumber belajar dan sebagai penyalur informasi dari bahan yang disampaikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran.
Media pembelajaran kartu atau Flash Cards merupakan salah satu media pembelajaran visual yang sederhana untuk mempermudah cara belajar peserta didik, media ini dibuat dengan biaya yang relatif murah, mudah dipahami dan dimengerti, namun sangat diperlukan sebagai alat bantu yang dapat merangsang motivasi belajar dalam membaca permulaan. Menurut Basuki Wibawa dan Farida Mukti (2001 :30) ”media kartu atau flash cards biasanya berisi kata-kata, gambar atau kombinasi dan dapat digunakan mengembangkan perbendaharaan kata-kata dalam mata pelajaran bahasa pada umumnya dan pada bahasa asing pada khususnya”.
Kenyataan di lapangan pada beberapa Sekolah Luar Biasa, masih banyak ditemukan siswa-siswa baik yang masih sekolah maupun yang telah lulus, namun tetap belum dapat membaca dengan baik dan benar, meskipun hanya membaca kata-kata sederhana. Hal tersebut juga menjadi permasalahan serius di SLB Negeri X Kabupaten X. Dan apabila hal ini dibiarkan, maka tujuan institusional sekolah luar biasa akan semakin jauh dari kenyataan Dengan melihat pentingnya kemampuan membaca, khususnya membaca permulaan, inilah siswa kelas II Tunagrahita Ringan SLB Negeri X Kabupaten X mengalami permasalahan, hal ini dapat kita lihat pada nilai raport semester 1 tahun pelajaran XXXX/XXXX pada tabel berikut ini :

** BAGIAN INI SENGAJA TIDAK DITAMPILKAN **

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Apakah penggunaan media pembelajaran kartu kata dapat meningkatkan prestasi belajar membaca permulaan anak tunagrahita ringan kelas II SLB Negeri X Kabupaten X?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan media pembelajaran kartu kata dalam meningkatkan prestasi belajar membaca permulaan anak tunagrahita ringan kelas II SLB Negeri X Kabupaten X

D. Manfaat Penelitian
Ada beberapa hal yang dapat diambil manfaat dari penelitian ini, adalah :
1. Manfaat Teoritis.
Hasil dari penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber acuan dan referensi bagi penelitian tindakan kelas lain atau berikutnya.
2. Manfaat Praktis.
a. Bagi anak
Dengan penggunaan media pembelajaran kartu kata diharapkan dapat mengatasi permasalahan anak tunagrahita ringan dalam pembelajaran membaca permulaan.
b. Bagi Guru.
Kegiatan penelitian tindakan kelas ini akan melatih penulis sekaligus guru kelas dalam memecahkan permasalahan dan meningkatkan pembelajaran serta mencari strategi pembelajaran membaca permulaan yang tepat.
c. Bagi Sekolah
Hasil dari penelitian tindakan kelas ini dapat dikembangkan dan menjadi pedoman bagi pihak sekolah dalam menyusun strategi pembelajaran yang lainnya.

Skripsi Pengaruh Media Mahir Math SD 05 Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Anak Tunarungu Kelas D5 SLB X

(Kode PEND-PLB-0009) : Skripsi Pengaruh Media Mahir Math SD 05 Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Anak Tunarungu Kelas D5 SLB X Tahun Ajaran XXXX/XXXX

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.
”Istilah tunarungu diambil dari kata ’Tuna’ dan ’Rungu’. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Orang atau anak dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara ”(Permanarian Somad dan Tati Hernawati, 1995: 26).
”Orang tuli adalah seseorang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu mendengar. Sedangkan orang yang kurang dengar adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan alat bantu mendengar, sisa pendengarannya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengarannya” (Permanarian Somad dan Tati Hernawati, 1996:26).
”Pada umumnya anak tunarungu memiliki inteligensi normal atau ratarata, akan tetapi karena perkembangan inteligensi sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa, maka anak tunarungu akan menampakkan inteligensi yang rendah disebabkan oleh kesulitan memahami bahasa. Anak tunarungu akan mempunyai prestasi lebih rendah jika dibandingkan dengan anak normal atau mendengar untuk materi pelajaran yang diverbalisasikan” (Permanarian Somad dan Tati Hernawati, 1996:35).
“Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang penting sebagai pengantar ilmuilmu pengetahuan yang lain dan banyak digunakan dalam kehidupan seharihari”. Pengajaran matematika tidak hanya ditekankan pada kemampuan berhitung, tetapi pada konsepkonsep matematika yang berkenaan dengan ide-ide yang bersifat abstrak (http://elearning.unej.ac..id).
Parwoto (2007:175) mengemukakan bahwa ”penelaahan bentukbentuk dalam matematika membawa matematika itu kedalam struktur-struktur yang abstrak. Jadi matematika dapat dikatakan ilmu tentang struktur-struktur yang abstrak”. Pengetahuan matematika merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak bagi muridmurid dan hal ini akan menimbulkan berbagai kesukaran mereka berkomunikasi. Abstraksi menurut Skemp (dalam Tombokan Runtukahu 1996: 64) adalah proses dimana murid (1) menyadari aturanaturan matematika dari pengalamannya, (2) mengenal aturanaturan itu pada kejadian-kejadian mendatang. Abstraksi berhubungan erat dengan pembentukan konsep. Pembentukan konsep harus terjadi dalam diri murid dan guru tidak membentuk konsep pada murid. Sedangkan anak tunarungu sering dikatakan kurang daya abstraksinya jika dibandingkan dengan anak mendengar. Tetapi harus dipertanyakan, daya abstraksi manakah yang kurang pada anak tunarungu?.
Berdasarkan berbagai penelitian, Myklebust dalam Permanarian Somad dan Tati Hernawati (1996:13) berpendapat bahwa ”daya abstraksi yang kurang pada beberapa tugas hanya akibat dari terbatasnya kemampuan berbahasa anak, bukan suatu keadaan mental retardation/terbelakang mental”. ”Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, sampai 12 atau 13 tahun. Menurut Piaget, mereka berada pada fase operasional konkret. Kemampuan yang tampak dalam fase ini adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidahkaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret” (Heruman, 2007: 1). Dari usia perkembangan kognitif, siswa SD masih terikat dengan objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. Dalam pembelajaran matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu yang berupa media dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Proses pembelajaran pada fase konkret dapat melalui tahapan konkrit, semi konkret, semi abstrak, dan selanjutnya abstrak (Heruman, 2007: 12).
Anak SD, pada usia itu masih berada pada tingkat operasional konkret. Ini berarti bahwa anak pada usia SD masih belum dapat berfikir secara abstrak. Oleh karena itu dalam mengajarkan bilangan misalnya, guru harus menggunakan bendabenda konkret. Sebagai contoh untuk mengajarkan 4 + 1, dapat dilakukan dengan menggunakan media kelereng atau media lainnya yang dapat diamati secara langsung. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa untuk mengajarkan halhal yang bersifat abstrak kepada anak SD diperlukan adanya media pembelajaran yang kongkrit sementara anak masih belum mampu berfikir abstrak (http://sdn3bojonglopang.wordpers.com). Hal serupa juga diungkapkan oleh Agustin (Tintin) selaku kepala MagicMathic’s School. dalam situs www.alatperaga. com yang mengatakan bahwa “Matematika merupakan pelajaran yang abstrak, sedangkan fase berfikir anak usia SD masih pada tahap berpikir konkret. Alat peraga adalah sebuah media konkret yang sangat membantu dan mempermudah pemahaman anak”.
Dalam mendukung proses belajar mengajar yang lebih maksimal, ketersediaan buku pelajaran pokok atau bahan ajar, buku bacaan, alat peraga, media pembelajaran dan sumber belajar, sarana dan prasarana seperti perpustakaan, laboratorium, ruang serba guna, alat peraga IPA dan matematika serta alat pendidikan jasmani dan kesehatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan perlu diupayakan. Dikarenakan media pendidikan memiliki peranan yang penting dalam rangka meningkatkan hasil belajar, dan hasil belajar yang dicapai kemungkinan besar kurang maksimal jika kita tidak atau kurang menggunakan media/multipendidikan yang diperlukan. Hal ini selaras dengan Gene.L.Wilkinson (1984:58) bahwa ”media merupakan alat mengajar dan belajar. Peralatan ini harus tersedia ketika dan dimana ia dibutuhkan untuk memenuhi keperluan siswa dan guru yang harus menggunakannya”. Guru membutuhkan suatu media/perantara/alat bantu dalam proses pendidikan/proses belajar mengajar agar informasi yang disampaikan cepat sampai dan mudah diterima oleh para siswa. Dalam proses belajar mengajar, matematika merupakan salah satu pengajaran yang memerlukan media pembelajaran dalam penyampaiannya.
“Hakekatnya untuk mencapai tujuan pembelajaran harus ada materi yang diajarkan, metode, media dan evaluasi. Salah satu komponen ini tidak ada, maka kita tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi media matematika sangat penting” (www.tutorialmagicmathics.com) Media ’Mahir Math SD 05’ mungkin dapat membantu anak tunarungu terhadap peningkatkan prestasi belajar matematika karena media ini disajikan dengan perpaduan antara beberapa media yang memungkinkan dapat memaksimalkan anak dalam mengikuti proses belajar mengajar. Selain itu, media ini juga berisi grafik dan gambar yang menarik yang mungkin dapat membuat anak lebih tertarik terhadap mata pelajaran yang sedang diajarkan, sehingga anak akan merasa lebih termotivasi dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kekurangan dari media ini adalah penyajiannya yang memerlukan beberapa media sekaligus terkadang membuat guru merasa kerepotan. Mulyanti Sumantri dan Johar Permana (2001:153) mengemukakan bahwa, “media pengajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan guru sebagai perantara untuk menyampaikan bahanbahan instruksional dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pengajaran tersebut”. Dalam suatu proses belajar mengajar, pesan yang disalurkan media dari sumber pesan ke penerima pesan itu adalah pelajaran.
Dengan kata lain, pesan itu adalah isi pelajaran yang berasal dari kurikulum yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Media ’Mahir Math SD 05’ adalah sebuah software matematika yang dibuat khusus untuk mengajarkan mata pelajaran matematika untuk anak kelas 5 Sekolah Dasar (SD). ’Mahir Math SD 05’ adalah sebuah alat pengajaran yang termasuk dalam media audio visual yang berupa software matematika yang berisi gambar, grafik dan warna yang menarik, yang dibuat secara khusus untuk membantu proses pembelajaran matematika. Sedangkan untuk penyajian materi digunakan beberapa media sekaligus yang dikendalikan komputer (media terpadu), yaitu dengan menggunakan komputer, LCD dan sofware matematika. Media ini dipergunakan dalam pembelajaran matematika dengan tujuan agar mampu membantu anak dalam menangkap pelajaran matematika yang bersifat abstrak.
Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak tunarungu mengalami gangguan dalam menerima pelajaran, khususnya mata pelajaran matematika disebabkan karena pendengaran mereka kurang atau bahkan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga anak kurang maksimal dalam menerima pelajaran yang disampaikan secara verbal. Hal tersebut juga berdampak pada daya abstraksi anak tunarungu. Padahal matematika adalah salah satu pelajaran yang bersifat abstrak. Dengan adanya media ’Mahir Math SD 05’ mungkin dapat memaksimalkan anak dalam menerima pelajaran. Dengan demikian, kami mengangkat penelitian yang berjudul “ Pengaruh Media ’Mahir Math SD 05’ untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Tunarungu SLBB X Tahun Ajaran XXXX/XXXX”

B. Identifikasi Masalah.
Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Anak tunarungu adalah anak yang kehilangan sebagian atau seluruh pendengarannya, sehingga mengakibatkan mereka kurang mampu menerima pelajaran dengan maksimal seperti halnya pada anak normal.
2. Prestasi belajar matematika anak tunarungu cenderung rendah. Padahal anak tunarungu memiliki tingkat kecerdasan ratarata. Hal ini disebabkan karena kurangnya daya abstraksi anak tunarungu, yang mampu menghambat anak dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru, terutama pada mata pelajaran matematika.
3. Dalam penyampaian pelajaran matematika, diperlukan media pendidikan ’Mahir Math SD 05’ yang berupa software matematika yang diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa.

C. Pembatasan Masalah.
Agar suatu masalah dapat dikaji secara mendalam, maka perlu pembatasan masalah. Hal ini penting agar masalah yang dikaji menjadi jelas dan dapat mengarahkan perhatian dengan tepat, karena apabila masalah terlalu luas, maka akan menyulitkan untuk dikaji dan diteliti secara mendalam. Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti adalah pada masalah pengaruh media ‘Mahir Math SD 05’ untuk meningkatkan prestasi belajar matematika anak tunarungu kelas D5 SLBB X tahun ajaran XXXX/XXXX

D. Prestasi balajar matematika
Dalam penelitian ini prestasi belajar matematika yang dibahas yaitu prestasi belajar dalam memahami materi pengukuran dan geometri, yang meliputi sifatsifat bangun datar, sifatsifat bangun ruang, dan jaringjaring bangun ruang.

E. Anak tunarungu.
Anak tunarungu yang kami teliti adalah anak yang mangalami gangguan pendengaran sehingga mereka kurang atau bahkan tidak mendengar, sehingga mengakibatkan terganggunya kemampuan berbahasa dan kurang daya abstraksi.
Upaya peningkatan prestasi belajar matematika anak tunarungu. Salah satu upaya peningkatan perstasi belajar matematika anak tunarungu adalah dengan media ’Mahir Math SD 05’ yang berupa software matematika.

F. Perumusan Masalah.
Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat penulis rumuskan “Apakah ada pengaruh penggunaan media ‘Mahir Math SD 05’ terhadap peningkatan prestasi belajar anak tunarungu kelas D5 SLBB X tahun ajaran XXXX/XXXX”.

G. Tujuan Penelitian.
Tujan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui pengaruh penggunaan media ‘Mahir Math SD 05’ terhadap peningkatan prestasi belajar anak tunarungu kelas D5 SLBB X tahun ajaran XXXX/XXXX”.
2. Untuk mengetahui perbedaan nilai ratarata prestasi belajar matematika anak tunarungu kelas D5 SLBB X antara sebelum dan sesudah mendapat perlakuan.

H. Manfaat Penelitian.
Dengan mengadakan penelitian pengaruh media ‘Mahir Math SD 05’ terhadap peningkatan prestasi belajar matematika ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
- Dapat memperkaya pengetahuan mengenai media pendidikan, khususnya media “Mahir Math SD 05”.
- Dalam memberikan alternatif pemilihan media serta cara menggunakannya sesuai dengan kondisi anak didik.
2. Manfaat praktis
a. Dapat merangsang guru untuk membuat media pembelajaran yang sejenis dengan media ’Mahir Math SD 05’ yang lebih menarik dan efektif.
b. Dengan media ’Mahir Math SD 05’ siswa menjadi lebih bersemangat belajar, karena pelajaran yang disampaikan tidak monoton dan lebih menarik perhatian.
c. Dapat memberikan alternatif peningkatan prestasi belajar matematika yang disebabkan oleh media “Mahir Math SD 05”.

Skripsi Upaya Peningkatan Kreativitas Anak Tunarungu Dalam Memasak Melalui Variasi Olahan Keripik Pisang Bagi Anak Kelas XB SMALB Negeri X

(Kode PEND-PLB-0010) : Skripsi Upaya Peningkatan Kreativitas Anak Tunarungu Dalam Memasak Melalui Variasi Olahan Keripik Pisang Bagi Anak Kelas XB SMALB Negeri X Tahun XXXX/XXXX

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Manusia sebagai mahkluk Tuhan diciptakan dengan ciri dan kondisi masingmasing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan oleh karena itu patut dikembangkan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing. Demikian pula halnya dengan para penyandang tunarungu karena mereka merupakan bagian dari keanekaragaman tersebut. Tunarungu memiliki kebutuhan dan hak yang sama dengan anak berkebutuhan khusus yang lain atau bahkan dengan anak normal dalam hal pendidikan. Akan tetapi, dengan keterbatasan yang dimilki oleh mereka baik secara fisik, mental, sosial maupun intelektual maka mereka memerlukan pemenuhan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan kondisi mereka. Tujuan dari upaya pendidikan yang diusahakan bagi para penyandang tunarungu khususnya dan anak-anak berkebutuhan khusus pada umumnya adalah agar mereka dapat mengembangkan diri semaksimal mungkin sesuai kondisi mereka agar tidak menjadi beban dalam keluarga dan lingkungannya, sebagaimana tertuang dalam Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) yang dikembangakan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yaitu : “ pendidikan menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan : meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan untuk hidup mandiri.......” (Depdiknas, 2006: 67).
Dari waktu ke waktu keberadaan anak tunarungu sebagai salah satu dari bagian “Anak Luar Biasa “ semakin meningkat, salah satunya diindikasikan dengan terus bertambahnya jumlah anak tunarungu yang masuk Sekolah Luar Biasa. Dengan demikian pendidikan yang diberikan pada anak tunarungu terutama pada sekolah formal, memiliki peran penting berupa layanan yang mendasar sebagai tumpuan dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus yaitu melalui pendidikan khusus pula.
Kecakapan hidup yang meliputi kacakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan ataupun kecakapan vokasional merupakan tujuan penting dari pendidikan bagi anak tunarungu khususnya dan bagi anak berkebutuhan khusus pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, pelajaran tataboga/memasak sabagai salah satu pelajaran vokasional yang dipilih dengan menitikberatkan pada penanaman ketrampilan untuk hidup mandiri. Oleh karena itu peneliti berupaya menjadikan mata pelajaran tata boga/memasak ini bisa lebih diminati siswa dan sebagai salah satu langkah untuk menumbuhkan kreativitas serta diharapakan dapat memacu kreativitas mereka dalam hal atau kegiatan lainya.
Keterbatasan anak tunarungu yang meliputi keterbatasan bahasa dan keterbatasan komunikasi menuntut guru untuk selalu bereksplorasi dan memberikan apa yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi masing-masing siswa. Agar pembelajaran yang diberikan dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga menarik siswa untuk senantiasa aktif dalam pembelajaran, serta mampu memberikan pengalaman belajar yang efektif guna menanamkan konsep yang lebih kuat dan tahan lama dalam memori intelegensi anak.
Pada dasarnya anak tunarungu di kelas XB SMALB Negeri X memiliki intelegensi yang sama dengan anak normal. Tetapi, karena keterbatasan bahasa dan keterbatasan komunikasi yang dimilikinya, mereka mengalamani hambatan pada aspek intelegensi yang bersifat verbal, sedang intelegensi yang bersumber pada penglihatan dan motoriknya normal bahkan dapat berkembang lebih cepat. Di SMALB Negeri X tempat peneliti bertugas, anak tunarungu yang memiliki intelegensi yang cukup untuk berkreativitas dalam pelajaran memasak pada khususnya dan pelajaran lain pada umumnya, masih belum dapat memaksimalkan kreativitasnya, hal ini diindikasikan dengan cara mereka belajar atau belajar bekerja yang masih menerima apa yang di instruksikan guru tanpa adanya pengembangan dari para siswa tersebut, kalaupun ada tingkat kreativitasnya masih sangat sedikit.
Menghasilkan masakan dengan cita rasa yang baik dan sesuai dengan selera merupakan tujuan utama dari pelajaran tata boga atau memasak disamping mendidik para siswa untuk memasak sesuai dengan cara atau teori yang benar. Tetapi penyajian dan penataan masakan yang menarik yang dapat mengundang selera memerlukan seni tersendiri. Untuk itu diperlukan kreativitas yang tinggi dari pemasak untuk menghasilkan masakan yang baik untuk menggugah selera.
Mengingat pentingnya kreativitas dalam kehidupan sehari-hari, semua orang pada umumnya, dan terlebih lagi bagi anak tunarungu pada khususnya, sudah sewajarnya bila pembinaan anak-anak di SMALB Negeri X perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) ketrampilan vokasional SMALB bagian B (Tunarungu) terutama Teknologi Pengolahan yang salah satunya berbunyi sebagai berikut : “Mengapresiasi dan menerapkan teknologi pengolahan produk makanan dengan teknik daur ulang dan teknik pengolahan satu bahan menjadi berbagai produk makanan” (Depdiknas, 2006 : 150).
Kondisi kreativitas siswa di kelas X B SMALB Negeri X menunjukan bahwa dari 5 anak tunarungu yang ada hanya satu yang sudah menunjukan kreativitasnya dalam belajar dan itu pun belum secara maksimal. Hal ini disebabkan salah satunya oleh belum maksimalnya peneliti sabagi guru dalam mengembangkan kreativitas anak-anak didik di SMALB Negeri X. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini peneliti mencoba untuk melakukan upaya peningkatan kreativitas melalui perbaikan pembalajaran dalam penelitian tindakan kelas.

B. Rumusan Masalah
Atas dasar pemahaman terhadap latar belakang masalah tersebut diatas penelitian diharapkan dapat menjelaskan hal berikut : “Apakah melaui variasi hasil olahan keripik pisang dapat meningkatkan kretivitas siswa tunarungu dalam pelajaran memasak?”

C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, peneliti membatasi penelitian yakni pada masalah : “Kreativitas siswa Tunarungu kelas X B SMALB Negeri X dalam memasak melalui variasi hasil olahan keripik pisang”.

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, dan pembatasan masalah, akhirnya dapat peneliti simpulkan bahwa rumusan masalah sebagai hal yang perlu dipahami dan dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini.
Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : ”Ingin mengetahui peningkatan kreativitas anak Tunarungu kelas XB SMALB Negeri X dalam memasak melalui variasi olahan keripik pisang”.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pembinaan kreativitas siswa kelas XB SMALB Negeri X pada khususnya dan bagi pengembangan kreatifitas siswa tunarungu pada umumnya. Secara sederhana dapat dipetik manfaat penelitian sebaagai berikut :
1. Secara Teoritis
Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat dijadikan bahan referensi ilmu pendidikan pada umumnya dan bagi pendidikan luar biasa pada khususnya.
2. Secara Praktis
Sedangkan dalam praktiknya hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :
a. Bagi Siswa
Memberi gambaran dan motivasi untuk meningkatkan kreatifitas dalam memasak baik di sekolah maupun di rumah atau dikeluarga.
b. Bagi Peneliti
Sebagai acuan pada penelitian selanjutnya untuk senantiasa mengembangkan pembelajaran yang maksimal, selalu menghasilkan pemikiran yang inovatif, lebih jeli, dan kreatif guna menciptakan pembelajaran yang kondusif bagi anak tunarungu.
c. Bagi Teman Sejawat
Memotifasi teman sejawat untuk senantiasa berkompetitif dalam menciptakan atau mencari pembelajaran yang lebih baik sehingga tercipta kondisi belajar yang kondusif di SMALB Negeri X.