Skripsi Analisis Sistem Mudharabah Sebagai Alternatif Pengganti Bunga Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu X

(Kode EKONMANJ-0008) : Skripsi Analisis Sistem Mudharabah Sebagai Alternatif Pengganti Bunga Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu X

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pada tahun 1980 pemerintah mengeluarkan Pakto (Paket Oktober) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia dan memperkenankan hadirnya bank-bank baru. Hal ini juga membawa angin segar bagi para pelaku bisnis dan ulama yang mulai ragu dengan bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga sebagai dasar operasinya.
Kemudian pada tanggal 18-22 Agustus 1990 diadakan lokakarya ulama tentang bunga bank dalam industri perbankan yang menghasilkan suatu kesepakatan bahwa bunga bank termasuk riba, karena menurut syariah Islam riba adalah haram dan hal ini sesuai dengan surat Ar-Rum : 39 yang berbunyi : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba tidak menambah pada sisi Allah”. Setelah diadakan lokakarya tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya UU RI No. 7/1992 tentang perbankan, dimana perbankan dengan sistem bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank umum pertama yang berdasarkan pada prinsip syariah di Indonesia yang juga diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan yang lain.
Seiring dengan berjalannya waktu, lembaga-lembaga keuangan Islam mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional dengan sistem bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama. Apalagi di Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam dimana setiap muslim diwajibkan untuk bermuamalat sesuai dengan tuntutan Islam secara benar.
Pada tahun 1998 keluarlah UU No. 10/1998 tentang perbankan yang merupakan UU untuk penyempurna UU No. 7/1992 tentang perbankan. Dalam UU No. 10/1998 secara tegas mengakui bahwa perbankan syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. UU ini semakin membuka pintu yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah untuk mengepakkan sayap usahanya.
Perbedaan yang paling mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada pembagian keuntungan. Di dalam bank syariah nasabah menerima imbalan berupa bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari pihak bank dari produk usaha yang dibiayai oleh bank, sehingga besarnya bagi hasil tersebut cenderung tidak tetap/berubah-ubah. Hal ini tergantung pada besarnya keuntungan yang didapat pihak bank. Sedangkan pada bank konvensional menggunakan bunga (interest) sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan biaya atas penggunaan dana sehingga pemberian imbalan kepada nasabah berupa bunga yang besarnya telah ditentukan oleh pihak bank di awal perjanjian. Besarnya imbalan yang diperoleh nasabah tergantung pada saldo masing-masing nasabah yang dikalikan dengan tingkat bunga.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba, sehingga hukumnya haram. Meskipun demikian masih banyak pihak yang kurang yakin dengan sistem bagi hasil, karena adanya anggapan bahwa keuntungan yang didapat dari sistem bagi hasil kurang menjanjikan karena selalu mengalami fluktuasi mengikuti perkembangan laba yang diperoleh bank. Masalah tersebut muncul disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk operasi bank syariah. Sehingga konsep perbankan syariah belum tersosialisasi pada kalangan umat, hal ini juga dipicu oleh keterbatasan informasi tentang eksistensinya bank syariah. Hal ini berpengaruh pada perolehan dana. Padahal kalau dikaji lebih dalam lagi bank konvensional yang menggunakan suku bunga sebagai prinsip kerja dalam perolehan dana ternyata lebih merugikan nasabah karena berapapun tingkat keuntungan yang diperoleh bank para nasabah tidak akan ikut menikmati.
Dengan berjalannya waktu pertumbuhan bank syariah semakin menunjukkan angka positif, sehingga mengilhami bank-bank konvensional untuk mengikuti dan menawarkan produk bank syariah. Alasan mereka bahwa produk bank syariah semata-mata bersifat komersial. Hal ini tercermin dari tindakan bank konvensional yang membuka “Islamic Windows” di dalam bank masing-masing dengan menawarkan produk Islam (Adiwarman, XXXX : 25). Yang dimaksud Islamic Windows disini adalah informasi tentang perbankan syariah yang bebas dari unsur riba yang dapat diakses melalui internet maupun teknologi informasi yang lain.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Mudharabah Sebagai Alternatif Pengganti Bunga”.

B. Rumusan Masalah
Dalam hal ini yang menjadi pokok masalah penelitian adalah :
1. Apakah penerapan sistem mudharabah dapat digunakan sebagai alternatif pengganti bunga pada bank Syariah Mandiri ?
2. Apakah pengalokasian sumber dana dengan sistem bagi hasil, dan apakah dapat menghasilkan keuntungan yang lebih efisien dibandingkan dengan pengalokasian sumber dana dengan sistem bunga ?

C. Batasan Masalah
1. Pembahasan ditekankan kepada sistem dan mekanisme kerja serta prinsip operasional sistem mudharabah sebagai alternatif pengganti bunga serta bagaimana cara pengalokasian sumber dana dalam berbagai sektor.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun XXXX-XXXX.

D. Tujuan Penelitian
Secara garis besar, tujuan penelitian yaitu :
1. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem mudharabah dapat digunakan sebagai alternatif pengganti bunga.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengalokasian sumber dana dan juga untuk mengetahui apakah pengalokasian sumber dana dengan sistem bagi hasil dapat menghasilkan keuntungan yang lebih efisien.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan diharapkan akan bermanfaat :
1. Bagi penulis
Dengan adanya penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan gambaran mengenai praktek-praktek perbankan syariah khususnya pada sistem mudharabah.
2. Bagi perusahaan
Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi bagi perusahaan untuk mensosialisasikan sistem mudharabah pada masyarakat umum yang kurang mengetahui tentang produk-produk dan mekanisme kerja bank syariah serta mensosialisasikan bagaimana cara pengalokasian sumber dana sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara nasabah dan bank.
3. Bagi almamater
a. Bagi masyarakat awam yang belum memahami sistem bagi hasil maka diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat mengenai produk-produk dan mekanisme kerja bank syariah.
b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mengambil topik yang sama.

Skripsi Analisis Variabel Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Di PT. X

(Kode EKONMANJ-0009) : Skripsi Analisis Variabel Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Di PT. X

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Dewasa ini peranan sumberdaya manusia terhadap keberhasilan perusahaan sangat besar, karena sumberdaya manusia bukan hanya sebagai salah satu faktor produksi melainkan sebagai asset perusahaan yang mengendalikan semua faktor produksi, yang meliputi mesin, material, modal, dan metode. Namun demikian apabila sumberdaya manusia atau yang lazim disebut sebagai karyawan tidak termotivasi dalam bekerja, maka peranannya tidak dapat diharapkan secara maksimal. Untuk membuat karyawan berprestasi tentu harus diupayakan segala sesuatu yang mendukungnya, misalnya mempertahankan produktivitas kerja karyawan
Kepuasan kerja (job satisfaction) merupakan keadaan emisional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan yang dihadapi. Kepuasan kerja juga memcerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi dalam lingkungan kerja. Karyawan yang mempunyai tingkat kepuasan kerja yang memadai akan dapat bekerja dengan baik dan dengan hasil yang baik pula. Ini menunjukkan bahwa hasil kerja atau prestasi kerja karyawan akan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan pimpinan perusahaan dipengaruhi oleh kondisi kejiwaaan dari para karyawan, yaitu berupa kepuasan kerja.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor-faktor itu sendiri dalam peranannya memberikan kepuasan kepada karyawan tergantung pada pribadi masing-masing karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, yaitu faktor psikologik, yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, bakat dan ketrampilan; faktor sosial, misal interaksi sosial antar sesame karyawan, dengan atasan langsung atau tidak langsung; faktor fisik, missal kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan; dan faktor financial, missal sistem dan besar gaji/upah dan macam-macam tunjangan serta promosi.
Kepuasan kerja dapat timbul apabila kebutuhan karyawan seperti yang termasuk dalam keempat faktor tersebut di atas dapat terpenuhi dengan baik. Sebaliknya apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka tidak dapat dipungkiri akan melahirkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan karyawan memiliki bentuk yang berbeda-beda selaras dengan ketidakpuasan yang dihadapi karyawan. Misal, tingkat absensi dan turn over karyawan meningkat serta produktivitas kerja atau prestasi kerja karyawan menurun. Apabila masalah tersebut tidak dengan cepat ditangani, maka akan sangat merugikan perusahaan.
PT S & D FOOD di X adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengalengan udang dan ikan. Dalam operasionalnya, perusahaan sangat mengandalkan peranan aktif semua karyawan, mulai dari bagian pembelian, gudang, pengepakan, pengangkutan sampai kasir untuk menunjang realisasi hasil kerja yang diharapkan. Tetapi realita yang terjadi, perusahaan mempunyai masalah kepuasan kerja karyawan cenderung menurun, yang diindikasikan tingkat absen karyawan cenderung meningkat dan prestasi kerja karyawan tidak sesuai yang diharapkan.
Dari hasil penelitian awal dialokasi perusahaan melalui wawancara dengan beberapa karyawan diketahui bahwa menurunnya kepuasan kerja karyawan dikarenakan kurang mendukungnya faktor psikologik, faktor sosial, faktor fisik, dan faktor financial yang ada pada perusahaan. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut signifikan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan, berikut ini hendak diadakan penelitian lebih lanjut dengan judul : “Analisis Variabel Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan PT. S & D FOOD X”

1.2. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dihadapi perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah faktor-faktor kepuasan kerja berpengaruh serempak dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT. S & D FOOD di X?
2. Apakah faktor-faktor kepuasan kerja berpengaruh parsial dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT. S & D FOOD di X?
3. Faktor manakah diantara faktor-faktor kepuasan kerja yang mempunyai pengaruh dominan terhadap produktivitas kerja karyawan PT. S & D FOOD di X?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kepuasan kerja secara serempak dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. S & D FOOD di X.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor financial secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. S & D FOOD di X.
3. Untuk mengetahui faktor manakah diantara faktor-faktor kepuasan kerja yang mempunyai pengaruh dominan terhadap produktivitas kerja karyawan PT. S & D FOOD di X.

1.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :
1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah untuk mendukung berkembangnya dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dewasa ini, khususnya dibidang manajemen sumber daya manusia.
2. Bagi pimpinan Perusahaan
Sebagai sumbangan pemikiran untuk dapat dipakai alternative dalam memecahkan sebuah permasalahan yang ada didalam perusahaan terutama dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
3. Bagi Peneliti
Sebagai media dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh dari bangku kuliah pada dunia usaha yang nyata dan melatih diri dalam menganalisis masalah berikut pemecahan serta sebagai pemenuhan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara X.

Skripsi Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil PD. BPR X Cabang X

(Kode EKONMANJ-0005) : Skripsi Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil PD. BPR X Cabang X

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan pembangunan disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional sekaligus harus menjamin pembagian yang merata bagi seluruh rakyat. Hal ini bukan hanya dalam meningkatkan produksi saja tetapi juga untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia.
Menurut Undang-undang No. 7/1992 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Untuk memperlancar operasinya, bank mendirikan cabang didaerah-daerah dengan tujuan memberikan pelayanan jasa bank kepada masyarakat terutama pada golongan ekonomi lemah. Dengan adanya pemberian kredit tersebut dapat menguntungkan semua pihak diantaranya pemerintah yaitu tercapainya salah satu tujuan pembangunan nasional dalam bentuk kesejahteraan umum. Bagi bank, dengan adanya cabang tersebut akan memperbesar dan memperluas pemberian kredit khususnya kepada pedagang kecil. Bagi masyarakat, dengan adanya cabang bank tersebut akan lebih mudah mendapatkan pelayanan kredit.
Penyaluran kembali dana yang diperoleh kepada masyarakat antara lain melalui BPR BKK yaitu Badan Kredit Kecamatan yang dibuka di tingkat kacamatan. Adapun pengertian BKK menurut PERDA propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 11 tahun 1981 pasal 3, yaitu BKK merupakan badan usaha daerah yang mempertanggungjawabkan pengelola dalam wilayah kabupaten atau kota masing-masing diserahkan kepada bupati/walikota.
Adapun prosedur permohonan kredit di BPR BKK adalah sederhana, dengan persyaratan-persyaratan yang ringan berupa suku bunga yang relatif kecil dibanding dengan suku bunga yang ada pada bank lain.
Pengawasan kredit BKK benar-benar bermanfaat, karena bukan semata-mata untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan sanksi kepada debitur melainkan dititikberatkan pada pengarahan dan pembinaan, sehingga debitur dapat semakin maju dan berkembang serta meningkatkan perkembangan rentabilitas BPR BKK tersebut.
Dalam menjalankan operasionalnya PD. BPR BKK X Cabang X telah memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, dengan mengadakan pendekatan-pendekatan mengingat penyebaran penduduk di daerah X yang tidak merata dan beraneka ragam latar belakang pekerjaannya sedangkan dalam penyaluran kreditnya PD. BPR BKK X Cabang X lebih banyak memberikan kredit kepada pedagang kecil yang kebanyakan berada di lokasi-lokasi pasar-pasar tradisional yang strategis.
Dari hasil penyebaran penduduk menurut pekerjaannya masih banyak peluang untuk memberikan kredit dalam rangka mengembangkan perekonomian khususnya di Kecamatan X Kabupaten X dan meningkatkan pendapatan pedagang kecil.
Dari jumlah penduduk yang ada dengan mata pencahariannya yang berbeda-beda jika dibandingkan dengan penyaluran kredit yang diberikan oleh PD. BPR BKK X Cabang X masih sangat sedikit, jadi masih dimungkinkan penyaluran kredit bagi pedagang kecil di tambah expansinya baik nasabah maupun kredit yang diberikan.
Dengan melihat pentingnya kredit di tingkat kecamatan maka penulis ingin membahas perkreditan di tingkat kecamatan tersebut. Dan berdasarkan pertimbangan di atas penyusun memilih judul “ ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL PD. BPR BKK X CABANG X KABUPATEN X “.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka diajukan beberapa masalah dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
1. Seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran (X1) terhadap pendapatan pedagang kecil (Y)?
2. Seberapa besar pengaruh pemberian kredit mingguan (X2) terhadap pendapatan pedagang kecil (Y) ?
3. Seberapa besar pengaruh Pemberian kredit bulanan (X3) terhadap pendapatan pedagang kecil (Y) ?
4. Seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran. kredit mingguan dan kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran terhadap pendapatan pedagang kecil
b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit mingguan terhadap pendapatan kecil
c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil
d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran, kredit mingguan dan kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil.
2. Kegunaan Penelitian
a. Bagi PD. BPR BKK X Cabang X
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi PD. BPR BKK X Cabang X dalam meningkatkan pelayanan bagi para nasabah.
b. Bagi Pedagang Kecil
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pedagang kecil dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui pinjaman kredit.
c. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam membimbing dan membina lebih lanjut perkembangan PD. BPR BKK X Cabang X setempat.
d. Bagi Pihak Lain
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan pertimbangan bagi peneliti lainnya di masa yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran
Untuk dapat mengatahui arah dari penelitian yang diteliti, maka disini perlu adanya suatu kerangka pemikiran, sehingga dengan kerangka tersebut dapat mempermudah mengetahui isi dari penelitian. Adapun kerangka penelitian adalah sebagai berikut :

Keterangan :
1. Variabel Independent meliputi Kredit Pasaran (X1), Kredit Mingguan (X2) dan Kredit Bulanan (X3)
2. Variabel Dependent adalah pendapatan pedagang kecil (Y)
E. Definisi Operasional Terhadap Variabel Yang Digunakan
Untuk definisi operasional, disini ada tiga variabel independent dan satu variabel dependent. Untuk lebih jelas dalam pengukuran variabel tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Kredit Pasaran (X1)
Kredit pasaran adalah kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu 12 pasaran dan diangsur dalam 5 hari sekali.
2. Kredit Mingguan (X2)
Besarnya pinjaman yang diberikan oleh PD. BPR BKK X Cabang X yang besar-kecilnya ditentukan oleh Bank tersebut sesuai dengan permintaan pedagang tersebut, yang diukur dengan uang dan angsuran dalam jangka waktu 12 minggu dibayar 1 minggu sekali.
3. Kredit Bulanan (X3)
Besarnya pinjaman yang diberikan oleh PD. BPR BKK X Cabang X yang besar-kecilnya ditentukan oleh Bank tersebut sesuai dengan perminataan pedagang tersebut, yang diukur dengan uang dan angsuran ditentukan dalam 1 bulan sekali dengan jangka waktu pinjaman selama satu tahun.
4. Pendapatan Pedagang Kecil (Y)
Yaitu pendapatan yang dihasilkan oleh pedagang tersebut dimana besar dan kecilnya tidak sama, tergantung dari hasil penjualan, yang diukur dengan uang untuk tahun XXXX.

F. Anggapan Dasar dan Hipotesis
1. Anggapan Dasar
Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini adalah :
a. Kredit pasaran (X1) mempunyai pengaruh terhadap pendapatan pedagang kecil pada PD. BPR BKK X Cabang X.
b. Kredit Mingguan (X2) mempunyai pengaruh terhadap pendapatan pedagang kecil pada PD. BPR BKK X Cabang X.
c. Kredit Bulanan (X3) mempunyai pengaruh terhadap pendapatan pedagang kecil pada PD. BPR BKK X Cabang X.
d. Secara bersama-sama bahwa kredit pasaran (X1), Kredit Mingguan (X2) dan Kredit Bulanan (X3) mempunyai pengaruh dan hubungan yang positif terhadap pendapatan pedagang kecil pada PD. BPR BKK X Cabang X.
2. Hipotesis
“ Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan yang dilakukan dalam perumusan masalah yang harus diuji atau dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan dan penganalisaan penelitian “.1)
Adapun hipotesis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :
a. Diduga bahwa kredit pasaran (X1) mempunyai pengaruh dan hubungan positif terhadap pendapatan pedagang kecil pada PD. BPR BKK X Cabang X.
b. Diduga bahwa kredit mingguan (X2) mempunyai pengaruh dan hubungan positif terhadap pendapatan pedagang kecil pada PD. BPR BKK X Cabang X.
c. Diduga bahwa kredit bulanan (X3) mempunyai pengaruh dan hubungan positif terhadap pendapatan pedagang kecil pada PD. BPR BKK X Cabang X.
d. Diduga secara bersama-sama bahwa kredit pasaran (X1), Kredit Mingguan (X2) dan Kredit Bulanan (X3) mempunyai pengaruh dan hubungan yang positif terhadap pendapatan pedagang kecil pada PD. BPR BKK X Cabang X.

G. Metode Penelitian
1. Ruang Lingkup Penelitian
Yang menjadi ruang lingkup penelitian pada PD. BPR BKK X Cabang X Kabupaten X mencakup pengaruh pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan pedegang kecil. Metode yang digunakan adalah studi kasus yang dilakukan pada PD. BPR BKK X Cabang X Kabupaten X.
2. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
1) Data Primer
Data primer adalah data yang berisikan fakta-fakta atau keterangan yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari obyek yang diteliti, data ini kami peroleh melalui wawancara kepada pedagang kecil dan petugas BPR BKK, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
2) Data Sekunder
Data Sekunder adalah data sejumlah fakta atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung melalui bahan-bahan, keterangan-keterangan atau peraturan-peraturan perundang-undangan, arsip-asrsip, lembaga atau isntansi terkait dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teilti.
b. Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Sumber data primer yaitu sumber data yang secara langsung memberi keterangan, yang dalam hal ini nasabah PD. BPR BKK X Cabang X Kabupaten X yang kami ambil sebanyak 30 responden.
2) Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung data primer. Adapun termasuk sumber data sekunder adalah bahan-bahan dokumen, literatur-literatur, peraturan-peraturan perundang-undangan, arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian.
3. Tehnik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini penulis mempergunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :
a. Penelitian Lapangan
1) Observasi Sistematik
Observasi ini merupakan pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap keadaan-keadaan yang sesungguhnya terjadi, dengan membawa scope observasi secara tegas sesuai dengan tujuan penelitian.
2) Wawancara dan Interview
Wawancara dan interview merupakan pengumpulan data dengan jalan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden, wawancara yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan kerangka atau pokok-pokok pertanyaan yang diajukan, dimana sebelum diajukan pertanyaan tersebut bersifat terbuka, artinya responden bebas mengemukakan jawaban asalkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang telah diajukan.
3) Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan ini merupakan tehnik pengumpulan data dengan mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen, buku-buku perpustakaan, peraturan-peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya, baik yang di dapat di lokasi maupun di tempat lainnya.
b. Metode Pengambilan Sampel
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pengambilan sampel dengan metode Conviniece Sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan populasi yang mudah diakses untuk memperoleh informasi, dengan mengambil sampel nasabah/pedagang kecil yang berada di daerah penelitian yang mempunyai pinjaman pada PD.BPR BKK X Cabang X Kabupaten X.
Dalam hal ini penulis menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, dengan mengambil sampel sebanyak 30 responden.
4. Tehnik Analisis Data
Setelah data-data yang penulis peroleh melalui pengumpulan data sebagaimana diterangkan di atas, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data yang selanjutnya diproses atau dikerjakan sehingga dapat menampilkan kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang telah diajukan dalam penelitian.
Adapun pengolahan data tersebut ditempuh dengan cara sebagai berikut :
a. Editing
Editing yaitu mengoreksi atau meneliti kembali jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden.
b. Tabulasi
Tabulasi ini dengan tujuan untuk memproses perhitungan frekwensi pada masing-masing kategori, yang selalu disajikan dalam bentuk tabel.
c. Pembuatan Tabel
Dalam pembuatan tabel ini jalan menyajikan hasil tabulasi ke dalam tabel-tabel atas pertanyaan yang diajukan kepada responden menurut kategori jawaban dengan memasukkan jumlah frekwensi dan selanjutnya dipakai sebagai kerangka analisa.
Tahap berikutnya adalah data yang berfungsi sebagai dasar penarikan kesimpulan dan diharapkan dan menjawab suatu permasalahan yang telah dirumuskan.
Adapun tehnik analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan statistik yaitu regresi linier berganda, korelasi product moment dan uji t.
1) Analisi Regresi Linier Berganda Untuk Kredit Pasaran
Y = a + b1x1 + e 2)
a = Konstanta
x1 = Kredit Pasaran
b1 = Koefisien Kredit Pasaran
Y = Jumlah Pendapatan Pedagang Kecil
e = Standar Error
2) Analisa Regresi Linier Berganda Untuk Kredit Mingguan
Y = a + b2x2 + e
a = Konstanta
x2 = Kredit Mingguan
b2 = Koefisien Kredit Mingguan
Y = Jumlah Pendapatan Pedagang Kecil
e = Standar Error
3) Analisa Regresi Linier Berganda Untuk Kredit Bulanan
Y = a + b2x2 + e
a = Konstanta
x3 = Kredit Mingguan
b3 = Koefisien Kredit Mingguan
Y = Jumlah Pendapatan Pedagang Kecil
e = Standar Error
4) Analisis Regresi Linier Berganda
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e 3)
a = Konstanta
x1 = Kredit Pasaran
x2 = Kredit Mingguan
x3 = Kredit Bulanan
b1 = Koefisien Kredit Pasaran
b2 = Koefisien Kredit Mingguan
b3 = Koefisien Kredit Bulanan
Y = Jumlah Pendapatan Pedagang Kecil
e = Standar Error
5) Analisis Korelasi Product Moment
Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent. Adapun rumus dari analisis ini adalah sebagai berikut :
a). Korelasi antara Kredit Pasaran dengan Pendapatan pedagang kecil

Keterangan :
RX1Y = Koefisien korelasi antara X1 (Kredit Pasaran) dan Y (Pendapatan Pedagang Kecil)
b). Korelasi antara Kredit Mingguan dengan Pendapatan Pedagang Kecil

Keterangan :
RX2Y = Koefisien korelasi antara X2 (Kredit Mingguan) dan Y (Pendapatan Pedagang Kecil)
c). Korelasi antara Kredit Bulanan dengan Pendapatan Pedagang Kecil

Keterangan :
RX3Y = Koefisien korelasi antara X3 (Kredit Bulanan) dan Y (Pendapatan Pedagang Kecil)
Dengan kriteria Interprestasi
0,80-1 Sangat Tinggi (Kuat)
0,60-0,80 Tinggi
0,40-0,60 Cukup
0,20-0,40 Rendah
0,01-0,20 Sangat Rendah
6). Uji t-test
a) Komposisi Hipotesis
Ho : ? = 0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent
Ho : ? ? 0, artinya ada pengaruh antara vaiabel independent terhadap variabel dependent
b) Level of signifikan 0,05
-Nilai t tabel
-Kriteria Pengujian
Ha diterima apabila –t tabel ? t hitung
Ho ditolak apabila t hitung > t tabel

-Mencari t-hitung
Menghitung nilai

7). Uji-F
Analisa Uji-F untuk mengetahui apakah berbagai variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti (signifikan) terhadap Y.
Langkah-langkah pengujian :
1) Komposisi Hiptesis
Ho : ?1 = ?2 = ?3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh secara serentak antara variabel X1, X2, X3 terhadap Y.
Ho : ?1 ? ?2 ? ?3 ? 0, artinya terdapat pengaruh secara serentak antara variabel X1, X2, X3 terhadap Y.
2) Level of significan = 0,05
3) Nilai F tabel = F 0,05 ; (k-1); k (n-1)
4) Nilai F hitung

Dimana :
R = Koefisien determinasi
K = Banyaknya predictor, yaitu X1, X2, X3
5) Kriteria Keputusan
Ho diterima apabila nilai F hitung ? F tabel
Ho ditolak apabila nilai F hitung > F tabel

Skripsi Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Pasca Desentralisasi Fiskal Indonesia

(Kode EKONMANJ-0004) : Skripsi Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Pasca Desentralisasi Fiskal Di Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan daerah-sebagai bagian integral dari pembangunan nasional-pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pertama, pendekatan sentralisasi dan kedua, pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat di pusat. Sedangkan pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah-melalui desentralisasi atau otonomi daerah-memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di daerah. Artinya pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka (transparency), dan akuntabilitas (accountability).
Kebijakan dan tugas umum pemerintahan serta implementasi pembangunan di daerah di masa lampau merupakan wewenang dan tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat, Jakarta. Kewenangan pemerintah pusat yang sangat besar tersebut ternyata tidak hanya berdampak positif bagi pembangunan, tetapi disadari juga menimbulkan efek negatif antara lain pertumbuhan ekonomi daerah atau produk domestik regional bruto (gross domestic regional product) yang relatif sangat lamban, serta panjangnya birokrasi pelayanan publik karena harus menunggu petunjuk dari para pejabat pusat.
Kebijakan dan terkonsentrasinya pembangunan dan pelayanan publik terutama di pulau jawa menimbulkan kesenjangan perekonomian antar daerah di tanah air. Berbagai infrastruktur cukup memadai di wilayah Jawa. Berbeda dengan wilayah luar Pulau Jawa misalnya Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ketimpangan (disparity) pembangunan antara Jawa dan luar Jawa-misalnya-merupakan salah satu implikasi negatif dari kebijakan pemerintah yang terpusat (centralized). Oleh karena itu, wajar bila pergerakan ekonomi dan perputaran modal relatif lebih besar dan lebih cepat di Pulau Jawa dibandingkan dengan luar Pulau Jawa.
Jika dikaji dari sisi luas wilayah Indonesia dan cakupan bidang pemerintahan, maka besarnya kekuasaan atau wewenang pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dari waktu ke waktu cenderung tidak lagi efektif. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pusat juga mempengaruhi intensitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah-daerah.
Otonomi daerah merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas. Indonesia memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari XXXX. Pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada UU nomor 22 tahun 1999 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi (power sharing) antara pemerintah pusat dan daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial sharing) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut.
Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Dengan adanya otonomi daerah, maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusun program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat.
Di era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan alokasi sumber daya yang efisien. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah selaku perencana, dimana hal ini akan membawa dampak pada keberhasilan ekonomi daerah secara optimal. Dengan adanya otonomi, setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah. Dengan kata lain, bahwa otonomi daerah menuntut adanya suatu kemandirian daerah didalam berbagai aspek terutama aspek perencanaan, keuangan, dan pelaksanaan.
Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari otonomi daerah. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fugsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 serta UU-APBN, pada dasarnya bertujuan untuk :
• Kesinambungan kebijaksanaan fiskal (Fiscal Sustainability) dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro.
• Mengoreksi vertical imbalance, yaitu untuk memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah yang dilakukan dengan memperbesar taxing power daerah. Sebagai gambaran seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.1 dan Gambar 1.1, dimana dalam tahun XXXX taxing power daerah di Indonesia relatif masih rendah yaitu sekitar 5,30% dari konsolidasi APBN dan APBD dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang, negara-negara transisi, dan negara-negara OECD.
Tabel 1.1
Perbandingan Total PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Konsolidasi APBD dan APBN, Termasuk Perkiraan Pengaruh Dari Transfer PBB, BPHTB Dan PPh Untuk Menjadi Pendapatan Kabupaten/Kota
Persentase terhadap Total Pendapatan Persentase Terhadap Total Pengeluaran
Negara berkembang tahun 1990-an 9,27 13,78
Negara transisi tahun 1990-an 16,59 26,12
Negara-negara OECD tahun 1990-an 19,13 32,41
Republik Indonesia TA 1989/1990 4,69 16,62
Republik Indonesia TA 1994/1995 6,11 22,97
Republik Indonesia TA XXXX 5,30 27,78
Republik Indonesia TA XXXX *) 7,96 27,78

*)Berdasarkan pada perkiraan pengaruh desentralisasi dari PBB,BPHTB dan PPh
Sumber : Bank Dunia dan Nota Keuangan Pemerintah Indonesia pada berbagai tahun.
• Mengkoreksi horizontal imbalance yaitu ketimpangan antar Daerah dalam kemampuan keuangannya, dimana relatif masih sangat bervariasi kemampuan Akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah Daerah.
• Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
• Adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik (demokratisasi).
Grafik 1.1
****

Perkembangan Persentase PAD dan Persentase Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Konsolidasi APBN + APBD
Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, pemerintah telah menerbitkan empat buah Peraturan Pemerintah pada bulan November XXXX. Empat peraturan tersebut adalah :
1. PP Nomor 104 tahun XXXX tentang dana perimbangan, didukung oleh Keputusan Presiden Nomor 181 tahun XXXX mengenai dana alokasi umum daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran XXXX.
2. PP Nomor 105 tahun XXXX tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
3. PP Nomor 106 tahun XXXX tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
4. PP Nomor 107 tahun XXXX tentang pinjaman daerah.
Dikarenakan uraian diatas penulis beranggapan perlu untuk meneliti lebih dalam sejauh mana pengaruh penerapan desentralisasi fiskal secara tepat terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas atau ketimpangan pendapatan antar daerah, serta bagaimana arah hubungan tersebut, maka judul yang diajukan penulis tentang penelitian ini adalah “ ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR DAERAH PASCA DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA “.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan deskripsi yang dituangkan di atas, maka pembahasan skripsi ini akan dibatasi pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh indikator desentralisasi yaitu dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi regional masing-masing propinsi di Indonesia periode XXXX-XXXX (setelah penerapan desentralisasi fiskal).
2. Bagaimana pengaruh indikator desentralisasi yaitu dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK) terhadap disparitas pendapatan masing-masing propinsi di Indonesia periode XXXX-XXXX (setelah penerapan desentralisasi fiskal).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi regional masing-masing propinsi di Indonesia periode XXXX-XXXX (setelah penerapan desentralisasi fiskal).
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK) terhadap disparitas pendapatan masing-masing propinsi di Indonesia periode XXXX-XXXX (setelah penerapan desentralisasi fiskal).

1.4 Manfaat Penelitian
1. Kegunaan praktis, penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan perekonomian Indonesia dalam bidang fiskal dan kebijakan publik berkaitan dengan desentralisasi fiskal khususnya perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Kegunaan akademis, sebagai referensi bagi penelitian yang lebih lanjut dan mendalam.

1.5 Kerangka Pemikiran
1.5.1 Konsep Desentralisasi Fiskal dan Dana Perimbangan (Intergovernmental Transfer)
1.5.1.1 Konsep Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.
Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas Desentralisasi Politik (Political Decentralization); Desentralisasi Administratif (Administrative Decentralization); Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization); dan Desentralisasi Ekonomi (Economic or Market Decentralization).
Sedangkan definisi desentralisasi menurut ketentuan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 1 bahwa :
“ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981), Breton (1996), Weingast (1995), dan sebagaimana dikutip oleh Litvack et al (1998) yang menXan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, karena :
1. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya
2. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya
Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.
Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor publik.
Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut :
• Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan enforcement;
• Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.
1.5.1.2 Dana Perimbangan Pusat dan Daerah (Intergovernmental Transfer)
Dalam desentralisasi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan perlu didukung oleh kebijaksanaan penyerahan sumber-sumber keuangan yang memadai. Kebijaksanaan ini tidak hanya menyangkut besarnya dana yang dialokasikan kepada daerah, tetapi lebih lagi dibutuhkan pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Pemberian sumber-sumber keuangan yang memadai tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada PAD, namun juga perlu didukung oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Peningkatan potensi penerimaan daerah hanya dapat dilaksanakan jika daerah mendapat sumber pendapatan yang potensial (Mari E. Pangestu, 1991).
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah menyebabkan terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam banyak literatur disebut intergovernment fiscal relation yang dalam UU 25/1999 disebut perimbangan keuangan.
Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan adminsitrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut pelaksanaan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya.
Jadi sesuai dengan UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.
Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.
Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan.
Dana perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah. Pada pasal 6 UU No.25 tahun 1999 dana perimbangan terdiri dari : Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB BPHTB), dan penerimaan dari bagi hasil sumber daya alam (SDA); Dana Alokasi Umum (DAU) diatur pada pasal 7 UU No. 25 tahun 1999 formula yang digunakan dalam pembagian DAU yaitu menggunakan dua kriteria yaitu kemampuan fiscal (fiscal capacity) dan kebutuhan fiskal pemerintah daerah; Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tercantum pada pasal 8 UU No. 25 tahun 1999.
1.5.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Indonesia
1.5.2.1 Pertumbuhan ekonomi
Menurut Kuznets, “ Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada pendudduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada “. Masing-masing dari ketiga komponen pokok, yaitu :
1. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (economic maturity) di suatu negara yang bersangkutan.
2. Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan; ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja (jadi, disamping perkembangan atau kemajuan teknologi, masih dibutuhkan faktor-faktor lain).
3. Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi di bidang teknologi tanpa dibarengi inovasi sosial berarti potensi ada, akan tetapi tanpa input komplementernya maka hal itu tidak bisa membuahkan hasil apapun.
Pertumbuhan ekonomi (economic growth) didefinisikan sebagai ekspansi dari kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa dari suatu perekonomian atau ekspansi dari kemungkinan memproduksi (production possibilities) suatu perekonomian. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya, dapat dinilai melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini adalah output yang dihasilkan dari input-input yang diperkirakan dalam harga pada suatu tahun dasar (base year) atau disebut juga PDRB pada harga konstan (constant prices).
Seperti yang dikutip dari nota keuangan dan RAPBN 1991/1996 dikatakan bahwa karena setiap daerah mempunyai ciri yang berbeda-beda baik dilihat dari potensi, luas wilayah, mata pencaharian, jumlah penduduk, maupun keadaan daerah, tentunya gambaran PDRB untuk masing-masing daerah berbeda pula. Karena itulah PDRB merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunanya di masa yang akan datang.
Pada tabel 1.2 dapat dilihat rata-rata pertumbuhan Real Gross domestic Product per tahun berdasarkan propinsi dari tahun 1994-XXXX, dari tabel tersebut pada tahun dimana terjadi krisis ekonomi di Indonesia yaitu tahun XXXX/1998 pertumbuhan real GDP hampir seluruh propinsi adalah negatif, kecuali propinsi Bangka-Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan timur, Sulawesi Utara, Sulawesi tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Keadaan ini mulai membaik pada tahun 1999/XXXX dengan terlihat hanya beberapa propinsi saja yang masih memiliki pertumbuhan real GDP yang negatif. Sedangkan sejak mulai diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia yaitu pada periode tahun XXXX/XXXX seluruh propinsi memliki pertumbuhan real GDP yang positif. Hal ini mengindikasikan terdapat hubungan positif dari penerapan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tabel 1.2
Rata-rata Pertumbuhan GDP Riil Menurut Propinsi Tahun 1994-XXXX
Province 1994-1996 XXXX-1998 1999-XXXXXXX-XXXX
Aceh 1.8-4.7-6.2 1.7
North Sumatra 9.2-2.6 3.7 4.1
West Sumatra 8.1-0.8 2.7 4.1
Riau 4.8-0.4 5 4.5
Jambi 8.5-0.8 4.2 4.9
South Sumatra 8.3-1 2.1 3.6
Bangka Belitung 9.1 0.7 4.1 5
Bengkulu 6.7-1.6 3.4 4.5
Lampung 8.5-1.4 3.5 4.8

Jakarta 9-6.2 2 4
West Java 9.8-3.3 2.7 4.3
Banten n.a n.a n.a 5.3
Central Java 7.2-4.4 3.7 3.7
X 7.9-3.8 2.5 3.8
East Java 7.9-5.6 2.2 3.6

West Kalimantan 9.3 1.4 2.8 2.3
Central Kalimantan 9.6-0.3 1.2 3.6
South Kalimantan 9.3-0.4 4.4 4.1
East Kalimantan 8 1.8 4.5 4.1

North Sulawesi 8.1 1.7 6 4.5
Gorontalo n.a n.a n.a 6.2
Central Sulawesi 8 0.4 3.5 5.6
South Sulawesi 8.1-0.5 3.9 5
Southeast Sulawesi 6.6-0.2 3.9 6.4

Bali 7.9-0.9 1.9 3.4
West Nusa Tenggara 7.8 1.1 16.5 5.3
East Nusa Tenggara 8.5 1.4 3.5 5.6
Maluku 7.6-1.9-15.2 1.7
North Maluku n.a n.a n.a 2.3
Papua 13.9 10.1-0.7 3.3

Indonesia 7.9-4.2 2.9 3.8
Variance (unweighted) 3.8 9.3 5.1a 1.3
n.a : not applicable
a Outlier results for West Nusa Tenggara and Maluku are excluded from the variance calculation
Souce : Unpublished BPS data

1.5.2.2 Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Indonesia
Distribusi pendapatan regional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah di kalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolak ukur untuk menilai tingkat distribusi yang dimaksud yaitu :
1. Kurva Lorenz
2. Indeks Gini
3. Kriteria bank dunia
Kurva Lorenz akan menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduknya secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk.
Kurva Lorenz menunjukan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan (pendapatan penduduk) dan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama periode waktu tertentu, semakin jauh garis kurva Lorenz dari garis diagonal (kemerataan sempurna), maka tingkat pemerataan pendapatan semakin timpang.
Gambar 1.1
****Kurva Lorenz

Indeks Gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Ide dasar dari indeks gini berasal dari kurva Lorenz yang bermaksud untuk menjelaskan daerah A, dan indeks gini adalah rasio antara daerah A dan segitiga OPQ jadi hal ini menyebabkan angka indeks gini berkisar antara nol dan satu. Konsep tingkat pemerataan pendapatan menggunakan konsep distribusi ukuran dimana konsep ini menyangkut segi manusia sebagai perorangan atau rumah tangga dan total pendapatan yang diterima, dengan angka ketimpangan untuk negara-negara maju antara 0,2 hingga 0,25 untuk negara-negara berkembang antara 0,26 hingga 0,35. Untuk menganalisa statistik digunakan kurva Lorenz yang lazim dipakai untuk melihat ketimpangan pendapatan di masyarakat. Rasio gini juga dapat dihitung secara matematik dengan rumus :
.................................................................. (1.1)
0 < G < 1
dimana : G = Rasio Gini
Pi = Proporsi jumlah kumulatif penduduk dalam kelas i
Yi = Proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas i
Sedangkan Kriteria ketidakmerataan versi bank dunia didasarkaan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk termiskin), 40 % penduduk berpendapatan menengah,serta 20% berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang apabila penduduk termiskin menikmati antara 15% hingga 17% pendapatan nasional.

1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian
Analisis penelitian dibatasi pada pembentukan variabel mana yang yang berlaku sebagai variabel dependen dan variabel independen. Variabel-variabel yang diteliti adalah variabel komponen Dana Perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK serta variabel pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) dan variabel untuk melihat disparitas antar daerah digunakan gini ratio. Penulis melakukan penelitian terhadap 30 propinsi di wilayah Indonesia. Karena pusat desentralisasi di Indonesia berada pada daerah tingkat II yaitu Kabupaten/Kota, maka pada satu model penulis mengestimasi dua kriteria, yaitu pertama estimasi gabungan propinsi dan kabupaten/kota (memasukkan komponen desentralisasi fiskal dari setiap kabupaten/kota dan kemudian dijumlahkan dengan komponen desentralisasi fiskal pada tingkat propinsi). Dan kedua estimasi dari agregasi kabupaten/kota di tingkat propinsi karena masing-masing kabupaten/kota diasumsikan mempunyai karakteristik yang sama di propinsi tersebut (hanya data komponen desentralisasi fiskal pada tingkat kabupaten/kota saja tetapi cross section tetap dinamakan propinsi tempat kabupaten/kota tersebut) dan data yang digunakan mengabaikan pemekaran kabupaten/kota yang berubah tiap tahunnya. Dalam penelitian ini digunakan data panel dari tahun XXXX-XXXX, untuk menggambarkan perkembangan dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan disparitas pendapatan antar daerah pada propinsi-propinsi di Indonesia.
1.6.2 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari :
• Badan Pusat Statistik Pusat Jakarta
• Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
• Nota Keuangan dan RAPBN RI
• Berbagai sumber lainnya yang relevan seperti jurnal, internet, buletin, buku, artikel, surat kabar, majalah dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
1.6.3 Metode Analisis
1.6.3.1 Model ekonometrika
Untuk melakukan analisis dalam penelitian ini maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model dasar, untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, model yang digunakan yaitu ;
......................................... (1.2)
i = 1,..., 30, t = 1,..., 4
Keterangan :
LPDRBit = Tingkat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto
pada propinsi i dan tahun t
Desentralisasiit = Indikator-indikator dari desentralisasi fiskal pada propinsi
(termasuk kabupaten/kota) atau agregasi kabupaten/kota di
propinsi i dan tahun t
Xit = variabel-variabel kontrol yang menunjukkan karakteristik-
karakteristik pada propinsi i dan tahun t.
?0 = Intercept
?1 = Parameter desentralisasi
? = Parameter variabel kontrol
?it = error term

Sedangkan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas antar daerah di Indonesia maka model yang digunakan yaitu ;
......................................................... (1.3)
i = 1,..., 30, t = 1,..., 4

Keterangan :
GINIit = Indeks Gini untuk mengukur disparitas pendapatan antar
daerah propinsi i dan tahun t
Desentralisasiit = Indikator-indikator dari desentralisasi fiskal pada propinsi
(termasuk kabupaten/kota) atau agregasi kabupaten/kota di
propinsi i dan tahun t
?0 = Intercept
?1 = Parameter desentralisasi
?it = error term
Pada model (1.2) untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan indikator desentralisasi dan variabel-variabel kontrol yang juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Indikator-indikator pada variabel desentralisasi fiskal di Indonesia dispesifikasikan menjadi dana perimbangan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Sedangkan variabel-vaiabel kontrol pada Xit terdiri dari perubahan PDRB propinsi tersebut tahun sebelumnya, rasio penduduk Indonesia yang tamat sekolah menengah atas, dan Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan oleh daerah tersebut.
Dari penjelasan diatas maka model sederhana (1.2) tersebut diatas dapat dijabarkan menjadi :
..... (1.4)
Keterangan :
LPDRBit = Tingkat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto
pada propinsi i dan tahun t
?0 = intercept
?1-?4 = parameter desentralisasi
?1-?3 = parameter variabel-variabel kontrol
?it = error term
Indikator desentralisasi fiskal di Indonesia :
DBHpajakit = Dana Bagi Hasil Pajak pada propinsi (termasuk kabupaten/kota)
atau agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DBHSDAit = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada propinsi (termasuk
kabupaten/kota) atau agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DAUit = Dana Alokasi Umum pada propinsi (termasuk kabupaten/kota) atau
agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DAKit = Dana Alokasi Khusus pada propinsi (termasuk kabupaten/kota) atau
agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
Variabel-variabel Kontrol :
LPDRBit-1 = Tingkat pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto tahun
sebelumnya pada propinsi i.
PENDit = Rasio penduduk Indonesia yang tamat sekolah menengah atas pada
propinsi i dan tahun t
PADit = Pendapatan Asli Daerah pada propinsi (termasuk kabupaten/kota)
atau agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
Sedangkan pada model (1.3) untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan antar daerah hanya digunakan indikator desentralisasi yaitu komponen dana perimbangan daerah. Maka persamaan (1.3) dapat dijabarkan menjadi ;
..... (1.5)
Keterangan :
GINIit = Indeks Gini untuk mengukur ketimpangan antar daerah pada
propinsi i dan tahun t
?0 = intercept
?1-?4 = parameter desentralisasi
?it = error term
Indikator desentralisasi fiskal di Indonesia :
DBHpajakit = Dana Bagi Hasil Pajak pada propinsi (termasuk kabupaten/kota)
atau agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DBHSDAit = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada propinsi (termasuk
kabupaten/kota) atau agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DAUit = Dana Alokasi Umum pada propinsi (termasuk kabupaten/kota) atau
agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DAKit = Dana Alokasi Khusus pada propinsi (termasuk kabupaten/kota) atau
agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
1.6.3.2 Model Regresi Panel Data
Pada penelitian ini digunakan teknik pengolahan data dengan menggunakan panel data regression model (model regresi panel data). Karena data-data yang akan diolah merupakan cross sections observations dan pooling of time series yang diperoleh dan diteliti sejalan dengan perjalanan waktu. Metode panel data ini mempunyai ruang dan dimensi waktu, sehingga estimasi variabel dan hasil perhitungan akan memberikan analisa empiris yang lebih luas.
Dengan menggabungkan data time series dan cross section maka akan terdapat 120 observasi (4 observasi time series untuk 30 propinsi di Indonesia) yang akan dikombinasikan ke dalam suatu persamaan regresi yang telah disediakan.
1.6.4 Hipotesa
Pada penelitian ini hipotesa yang akan diuji adalah :
1. Indikator desentralisasi yaitu dana perimbangan (Dana bagi hasil pajak dan SDA, DAU dan DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Laju Pertumbuhan PDRB).
2. Dana Perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak dan SDA meningkatkan disparitas antar daerah.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) efektif untuk mengurangi disparitas antar daerah.

Skripsi Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Mandiri Cabang X Di Kota X

(Kode EKONMANJ-0002) : Skripsi Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Mandiri Cabang X Di Kota X

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditandai dengan pertumbuhan industri perbankan yang ada dalam negara tersebut. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Salah satu usaha jasa yang menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan keuangan, maka usaha jasa perbankan selain mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai nasabah, juga harus mengedepankan kepercayaan, karena dapat dikatakan bahwa industri perbankan adalah merupakan industri yang menjual kepercayaan kepada masyarakat sebagai nasabahnya.
Masyarakat sebagai konsumen atau pasar yang dituju oleh industri perbankan memiliki berbagai pertimbangan dalam memilih usaha jasa perbankan yang akan digunakannya, hal tersebut dapat dilihat dari faktor tingkat bunga yang ditawarkan oleh perbankan kepada masyarakat, tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal penyimpanan uang pada bank tersebut, juga mengenai kemudahan dalam memperoleh pinjaman.
Faktor-faktor tersebut yang menjadi dasar pertimbangan masyarakat untuk memilih jasa perbankan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membentuk loyalitas pada diri masyarakat akan bank yang dijadikan sebagai pilihan yang dipercayainya.
Keberadaan jasa perbankan dalam masyarakat memang lebih menguntungkan terutama pada sektor perekonomian, di mana para pelaku ekonomi lebih leluasa dalam menjalankan proses kegiatan ekonominya untuk menunjang kelangsungan hidup. Usaha jasa perbankan dalam masyarakat yang mengedepankan pelayanan yang baik demi memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai nasabahnya akan menghadapi berbagai macam keadaan atau pandangan yang timbul dari masyarakat sebagai ungkapan kepuasan atau ketidakpuasannya akan pelayanan yang diterimanya dari pihak bank yang dipercayainya.
Di kota X dan sekitarnya telah berdiri beberapa bank yang menawarkan jasa perbankan, baik bank yang dimiliki oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Di antaranya Bank Rakyat Indonesia, (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan lain sebagainya. Kehadiran bank-bank tersebut, secara ekonomi memberikan keuntungan kepada masyarakat umum khususnya para pelaku ekonomi.
Menyadari akan berbagai hal di atas maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk memilih bank mandiri sebagai objek penelitian, dengan maksud untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana loyalitas nasabah terhadap pelayanan pihak perbankan dalam hal ini Bank Mandiri Cabang X. Karenanya perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah pada Bank Mandiri Cabang X Kota X melalui penelitian

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:
a. Apakah variabel kualitas pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty) secara serempak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Mandiri Cabang X?
b. Variabel mana yang relatif lebih dominan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada Bank Mandiri Cabang X?

1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan mengukur apakah variabel kualitas pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Mandiri Cabang X di Kota X.
b. Untuk mengetahui dan mengukur variabel mana yang relatif lebih dominan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada Bank Mandiri Cabang X di Kota X.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
a. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak perbankan dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam melayani nasabah yang akan menggunakan jasa yang di tawarkan.
b. Sebagai pengalaman yang cukup berharga bagi peneliti untuk mengimplementasikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian.
c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Pada Fakultas Ekonomi Universitas X.

1.4 Sistimatika Penulisan
Penulisan skripsi ini terbagi dari 6 bab di mana garis besarnya adalah sebagai berikut:
Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, terdiri atas latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistimatika penelitian.
Bab Kedua, landasan teori terdiri atas pengertian pemasaran dan manajemen pemasaran, pengertian bank, pengertian perilaku konsumen, pengertian pelayanan, pengertian kualitas jasa, pengertian kualitas pelayanan, persepsi konsumen.
Bab Ketiga, metode penelitian, terdiri dari tipe penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, metode penarikan sampel, definisi oprasional variabel, pengujian instrumen penelitian dan metode analisis.
Bab Keempat, gambaran umum perusahaan yang akan memuat tentang sejarah singkat, tugas dan fungsi dalam struktur.
Bab Kelima, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pengujian instrumen penelitian, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis penelitian.
Bab Keenam, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Skripsi Analisis Network Planning Dengan CPM (Critical Path Method) Dalam Rangka Efisiensi Waktu Dan Biaya Proyek Pembangunan Jalan

(Kode EKONMANJ-0003) : Skripsi Analisis Network Planning Dengan CPM (Critical Path Method) Dalam Rangka Efisiensi Waktu Dan Biaya Proyek Pembangunan Jalan (Studi Kasus Pada CV. X)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dampak krisis moneter sampai pada saat ini masih sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia. Berbagai permasalahan yang semakin kompleks menjadikan perekonomian di Indonesia menjadi semakin tidak stabil. Hal ini mendorong setiap perusahaan untuk dapat lebih meningkatkan potensi sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki dengan dilengkapi teknologi yang ada, agar perusahaan bisa bertahan dalam persaingan, baik secara regional, nasional, maupun global. Perusahaan yang tidak mampu bersaing akan mengalami kekalahan atau kemerosotan, bahkan banyak diantara perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami gulung tikar. Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak mampu bersaing dalam berbagai hal, yang diantaranya bersaing dalam waktu dan biaya produksi. Dalam kaitannya dengan waktu dan biaya produksi, perusahaan harus bisa seefisien mungkin dalam penggunaan waktu di setiap kegiatan atau aktivitas, sehingga biaya dapat diminimalkan dari rencana semula.
Proyek merupakan kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumberdaya tertentu dan bertujuan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Kegiatan proyek dalam proses mencapai hasil akhirnya dibatasi oleh waktu dan biaya. Berbeda dengan kegiatan operasional, proyek sifatnya dinamis, tidak rutin, multi kegiatan dengan intensitas yang berubah-ubah, serta memiliki siklus yang pendek. Pelaksanaan proyek dalam organisasi pada umumnya dilakukan untuk mencapai tujuan khusus, aktivitasnya ditentukan dengan jelas kapan dimulai dan kapan berakhir, serta adanya pembatasan dana untuk menjalankan aktivitas proyek tersebut.
Manajemen proyek adalah perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan secara teliti menyangkut berbagai macam kegiatan. Manajemen proyek merupakan suatu cabang khusus dalam manajemen. Bidang ini tumbuh dan berkembang karena adanya kebutuhan dalam dunia industri modern untuk mengkoordinasi dan mengendalikan berbagai kegiatan yang kian kompleks. Dalam hal ini manajemen proyek bukanlah satu-satunya contoh ketrampilan yang diciptakan untuk menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh perkembangan kegiatan industri. Cara mempertahankan kelangsungan hidup dengan melakukan spesialisasi sesungguhnya bukanlah suatu cara yang khas dalam dunia industri.
Manajemen proyek mempunyai tahapan-tahapan yaitu perencanaan, penjadualan, dan pengawasan. Manajemen proyek tidak dapat melaksanakan kegiatan proyek sebelum diadakannya perundingan atau kontrak kerja yang merupakan kegiatan yang terjadi diantara pemberi perintah dan pelaksana proyek sehingga ada kesepakatan antara dua belah pihak. Dengan adanya kontrak kerja maka pelaksanaan proyek dapat segera dilaksanakan. Tujuan manajemen proyek adalah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu dan biaya yang telah ditetapkan agar penyelesaian proyek tepat sasaran. Untuk keperluan ini, manajemen proyek dapat menerapkan analisis Network. Analisis Network dapat membantu dalam menyusun perencanaan penyelesaian proyek dengan waktu dan biaya yang paling efisien. Disamping itu, Network dengan metode Critical Path Methode (CPM) dan Program Evaluation Review and Technique (PERT) juga dapat dipergunakan sebagai alat pengawasan yang cukup baik untuk penyelesaian proyek.
CPM adalah metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi waktunya bersifat diterministik/pasti. Sedangkan PERT adalah metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan waktunya bersifat probabilistik/kemungkinan. Dalam penelitian ini digunakan metode CPM. Alat ini diharapkan dapat dipakai untuk mengontrol koordinasi berbagai kegiatan dalam suatu pekerjaan sehingga proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat juga dapat membantu perusahaan dalam mengadakan perencanaan dan pengendalian proyek dengan waktu dan biaya yang lebih efisien.
CV. X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kontraktor. Dalam menjalankan usahanya, CV. X belum menggunakan metode diagram network dalam merencanakan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Selama ini perusahaan dalam menentukan waktu dan biaya yang dibutuhkan hanya berdasarkan pengalaman. Perusahaan seringkali mendapatkan masalah dalam waktu penyelesaian proyek karena waktu penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan, diantaranya memperburuk image perusahaan yang terkesan tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai kontrak yang telah disepakati. Selain itu perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak dengan tidak tepatnya waktu penyelesaian proyek.
Berdasarkan latar belakang masalah maka perlu dilakukan penelitian dengan judul "Analisis Network Planning Dengan CPM (Critical Path Methode) Dalam Rangka Efisiensi Waktu Dan Biaya Proyek Pembangunan Jalan Segitiga Ujung Batu (Studi Kasus Pada CV. X Jepara)”.

1.2 Perumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Menetapkan Waktu dan Biaya Proyek Pembangunan Jalan Segitiga Ujung Batu yang Efisien Dengan Network Planning Menggunakan CPM (Critical Path Methode) ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan waktu dan biaya proyek pembangunan jalan segitiga ujung batu yang efisien dengan Network Planning menggunakan CPM (Critical Path Methode).
1.3.2 Manfaat Penelitian
a. Bagi perusahaan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan pelaksanaan proyek.
b. Bagi pihak lain hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu manajemen operasional dan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan datang.

Skripsi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia Periode Tahun X

(Kode EKONMANJ-0001) : Skripsi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia Periode Tahun X

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam perekonomian suatu negara, tabungan dan investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang (developing countries) termasuk didalamnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memiliki dana yang cukup besar. Tetapi di sisi lain, usaha pengerahan sumber dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan menghadapi kendala dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah yaitu ekspor barang dan jasa ke luar negeri, ataupun penerimaan pemerintah melalui instrumen pajak
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun XXXX yang kemudian menjadi krisis multidimensi berdampak kondisi Indonesia secara umum tidak hanya terhadap sektor ekonomi saja. Nilai tukar rupiah yang terdepresiasi sangat tajam, inflasi yang tinggi, menurunnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, merupakan beberapa akibat dari krisis ekonomi tersebut. Lambat laun, dengan beberapa kali perubahan struktur politik dan penerapan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah, kondisi Indonesia menunjukan perubahan yang lebih baik dan kondisi perekonomian yang stabil.
Di Indonesia, untuk membiayai pembangunan nasional yang mencakup investasi domestik, sumber dananya dapat bersumber dari tabungan nasional dan pinjaman luar negeri. Namun, karena terbatasnya jumlah dana serta pinjaman yang diperoleh dari luar negeri, maka diperlukan tabungan nasional yang lebih tinggi sebagai sumber dana yang utama.
Perlunya tabungan nasional ini dibuktikan dengan adanya saving-investment gap yang semakin melebar dari tahun ke tahun yang menandakan bahwa pertumbuhan investasi domestik melebihi kemampuan dalam mengakumulasi tabungan nasional. Secara umum, usaha pengerahan modal dari masyarakat dapat berupa pengerahan modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pengklasifikasian ini didasarkan pada sumber modal yang dapat digunakan dalam pembangunan. Pengerahan modal yang bersumber dari dalam negeri berasal dari 3 sumber utama, yaitu : pertama, tabungan sukarela masyarakat. Kedua, tabungan pemerintah, dan ketiga tabungan paksa (forced saving or involuntary saving). Sedangkan modal yang berasal dari luar negeri yaitu melalui pinjaman resmi pemerinyah kepada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), World Bank, maupun pinjaman resmi bilateral dan multilateral, juga melalui foreign direct investment (FDI).
Hollis Chenery dan beberapa penulis lainnya telah mengenalkan pendekatan ‘dua-jurang’ pada pembangunan ekonomi. Dasar pemikirannya, ‘jurang tabungan’ dan ‘jurang devisa’ merupakan dua kendala yang terpisah dan berdiri sendiri pada pencapaian target tingkat pertumbuhan di negara kurang maju. Chenery melihat bantuan luar negeri sebagai suatu cara untuk menutup kedua jurang tersebut dalam rangka mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Sumitro (1994:44) menjelaskan bahwa kekurangan didalam perimbangan antara tabungan nasional dan investasi harus ditutup dengan pemasukan modal dari luar yang berasal dari tabungan oleh kalangan luar negeri.
Pada negara berkembang dan miskin, kondisi yang paling menonjol adalah belum terciptanya kondisi yang mendorong pada iklim dimana kegairahan untuk menabung dan penanaman modal menunjukan tingkat yang menggembirakan. Sistem produksi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat masih menggunakan pola tradisional. Masih terbatasnya sektor modern dan belum berfungsinya secara efektif dan efisien institusi-institusi keuangan yang disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih tradisional menyebabkan pengerahan dana dari masyarakat mengalami kesulitan.
Dengan latar belakang ditetapkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 atau yang lebih dikenal dengan “PAKTO 88”, yang pokok-pokok kebijakannya berisi antara lain untuk mengerahkan dana dari masyarakat dengan cara memudahkan pembukaan kantor cabang baru, pendirian bank swasta baru, keleluasaan penyelenggaraan tabungan, dan perluasan kantor cabang bank. Setelah adanya “PAKTO 88” ini, semakin mudahlah bank didirikan dan semakin bervariasi juga bentuk-bentuk tabungan yang ditawarkan oleh bank-bank yang sudah terbentuk baik swasta maupun pemerintah. Semenjak saat itu, tabungan nasional mulai meningkat drastis. Dalam tahun-tahun sebelumnya tampak adanya kecenderungan persaingan antar berbagai negara untuk memperbesar arus investasi baik asing maupun domestik. Persaingan terutama terjadi karena kebutuhan dana yang sangat besar dan mendesak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara berkembang.
Indonesia terbuka secara resmi dan efektif terhadap penanaman modal sejak tahun 1967 ketika pemerintah orde baru memberlakukan undang-undang Penanaman Modal Asing yang diikuti dengan undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968. Selanjutnya, Indonesia mengalami periode pasang surut dalam penerimaan arus modal investasi, kebijakan devaluasi rupiah tahun 1983 mempengaruhi tingkat pertumbuhan investasi secara total maupun sektoral. Tahun 1991 ketika terjadi gebrakan Sumarlin II (tight money policy) yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk mengontrol tingkat inflasi, menjaga defisit neraca transaksi berjalan agar tidak melebihi batas yang masih bisa diterima, mengawasi uang luar negeri, serta menjaga performance Indonesia dimata investor. Gebrakan ini secara tidak langsung menurunkan investasi.
Sukses tidaknya suatu negara dalam menarik arus dana investasi tidak terlepas dari berbagai faktor ekonomi dan non ekonomi. Pada dasarnya pemberian fasilitas yang sifatnya mendorong investor untuk berinvestasi seperti pembebasan pajak (tax holiday) dan kemudahan untuk mengakses bahan baku akan sangat efektif bila didukung oleh :
-Negara tujuan investasi memiliki keunggulan komparatif ekonomi yang berkaitan dengan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terampil dan murah.
-Nilai tukar yang relatif stabil, terutama untuk investor yang berorientasi pasar luar negeri
-Peraturan devisa di negara bersangkutan tidak menghalangi penanam modal untuk memindahkan kekayaan dan keuntungannya ke luar negeri.
-Iklim politik dan keamanan negara cukup menjamin ketentraman hidup dan keamanan usaha serta kekayaan investor.
-Iklim usaha yang menunjang dan mendorong penanaman modal.
-Infrastruktur yang menunjang dan memadai.
Investasi memegang peranan penting dalam meningkatkan pembangunan nasional dan sebagai salah satu komponen yang berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.
Dari paparan latar belakang diatas dan berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul :
“ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan dan Investasi Swasta di Indonesia Periode XXXX-XXXX”.

1.2 Identifikasi Masalah
Penelitian ini akan membatasi permasalahan sesuai dengan paparan diatas, yaitu:
1. Bagaimanakah pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan swasta pada kerangka waktu jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia periode XXXX-XXXX?
2. Bagaimanakah pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta pada kerangka waktu jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia periode XXXX-XXXX?
3. Bagaimana pengaruh dari krisis ekonomi tahun XXXX terhadap tingkat tabungan dan investasi swasta di Indonesia periode XXXX-XXXX?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan :
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan swasta pada kerangka waktu jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia periode XXXX-XXXX.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta pada kerangka waktu jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia periode XXXX-XXXX.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari krisis ekonomi terhadap tabungan dan investasi swasta di Indonesia periode XXXX-XXXX.

1.4 Kegunaan Penelitian
Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan masalah tersebut di atas. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi untuk pengembangan selanjutnya dalam cabang ilmu ekonomi makro.

1.5 Kerangka Pemikiran
1.5.1 Tabungan
1.5.1.1 Definisi Tabungan
Tabungan nasional (national saving) dapat didefinisikan sebagai pendapatan total dalam perekonomian yang tersisa setelah dipakai untuk pengeluaran pemerintah dan konsumsi. Dalam suatu negara, investasi domestik dapat dibiayai oleh tabungan nasional dan pinjaman dari luar negeri. Total dana yang tersedia untuk membiayai investasi (I) sama dengan tabungan nasional (S+(T-G)) ditambah dengan pinjaman dari luar negeri (X-M). secara matematis dapat dirumuskan :
I = S + (T-G) + (X-M) …………………………..…….……….(1.1)
Namun untuk mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap bantuan dari pihak lain, tabungan nasional diutamakan sebagai sumber pembiayaan investasi domestik. Secara garis besar, tabungan nasional diciptakan oleh tiga pelaku, yaitu pemerintah, perusahaan dan rumah tangga.
Tabungan pemerintah merupakan selisih antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran pemerintah. Tabungan perusahaan merupakan kelebihan pendapatan (laba) yang tidak dibagikan kepada pemegang saham yang besarnya dapat diketahui dari neraca perusahaan. Sedangkan tabungan rumah tangga merupakan bagian dari pendapatan yang diterima rumah tangga yang tidak dibelanjakanuntuk keperluan konsumsi. Secara matematis persamaan tabungan dapat dijabarkan sebagai berikut :
Jika tabungan swasta adalah S = (Y-T)-C dan
Tabungan pemerintah adalah (T-G), maka
Tabungan nasional = S + (T-G)
= (Y-T)-C +(T-G)
= Y-C-G ………………………….….……..(1.2)
dimana S adalah tabungan swasta
Y adalah pendapatan aggregat
T adalah pendapatan pajak netto
C adalah konsumsi
G adalah pengeluaran pemerintah
Jika T-G bernilai positif, maka pemerintah akan mengalami budget surplus, dan sektor ini akan ditambahkan pada sektor swasta untuk menambah sumber pembiayaan investasi. Namun jika T-G bernilai negatif berarti pemerintah mengalami budget deficit, dan pemerintah harus meminjam dana dari pihak lain.