Skripsi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia Periode Tahun X

(Kode EKONMANJ-0001) : Skripsi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia Periode Tahun X

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam perekonomian suatu negara, tabungan dan investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang (developing countries) termasuk didalamnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memiliki dana yang cukup besar. Tetapi di sisi lain, usaha pengerahan sumber dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan menghadapi kendala dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah yaitu ekspor barang dan jasa ke luar negeri, ataupun penerimaan pemerintah melalui instrumen pajak
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun XXXX yang kemudian menjadi krisis multidimensi berdampak kondisi Indonesia secara umum tidak hanya terhadap sektor ekonomi saja. Nilai tukar rupiah yang terdepresiasi sangat tajam, inflasi yang tinggi, menurunnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, merupakan beberapa akibat dari krisis ekonomi tersebut. Lambat laun, dengan beberapa kali perubahan struktur politik dan penerapan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah, kondisi Indonesia menunjukan perubahan yang lebih baik dan kondisi perekonomian yang stabil.
Di Indonesia, untuk membiayai pembangunan nasional yang mencakup investasi domestik, sumber dananya dapat bersumber dari tabungan nasional dan pinjaman luar negeri. Namun, karena terbatasnya jumlah dana serta pinjaman yang diperoleh dari luar negeri, maka diperlukan tabungan nasional yang lebih tinggi sebagai sumber dana yang utama.
Perlunya tabungan nasional ini dibuktikan dengan adanya saving-investment gap yang semakin melebar dari tahun ke tahun yang menandakan bahwa pertumbuhan investasi domestik melebihi kemampuan dalam mengakumulasi tabungan nasional. Secara umum, usaha pengerahan modal dari masyarakat dapat berupa pengerahan modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pengklasifikasian ini didasarkan pada sumber modal yang dapat digunakan dalam pembangunan. Pengerahan modal yang bersumber dari dalam negeri berasal dari 3 sumber utama, yaitu : pertama, tabungan sukarela masyarakat. Kedua, tabungan pemerintah, dan ketiga tabungan paksa (forced saving or involuntary saving). Sedangkan modal yang berasal dari luar negeri yaitu melalui pinjaman resmi pemerinyah kepada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), World Bank, maupun pinjaman resmi bilateral dan multilateral, juga melalui foreign direct investment (FDI).
Hollis Chenery dan beberapa penulis lainnya telah mengenalkan pendekatan ‘dua-jurang’ pada pembangunan ekonomi. Dasar pemikirannya, ‘jurang tabungan’ dan ‘jurang devisa’ merupakan dua kendala yang terpisah dan berdiri sendiri pada pencapaian target tingkat pertumbuhan di negara kurang maju. Chenery melihat bantuan luar negeri sebagai suatu cara untuk menutup kedua jurang tersebut dalam rangka mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Sumitro (1994:44) menjelaskan bahwa kekurangan didalam perimbangan antara tabungan nasional dan investasi harus ditutup dengan pemasukan modal dari luar yang berasal dari tabungan oleh kalangan luar negeri.
Pada negara berkembang dan miskin, kondisi yang paling menonjol adalah belum terciptanya kondisi yang mendorong pada iklim dimana kegairahan untuk menabung dan penanaman modal menunjukan tingkat yang menggembirakan. Sistem produksi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat masih menggunakan pola tradisional. Masih terbatasnya sektor modern dan belum berfungsinya secara efektif dan efisien institusi-institusi keuangan yang disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih tradisional menyebabkan pengerahan dana dari masyarakat mengalami kesulitan.
Dengan latar belakang ditetapkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 atau yang lebih dikenal dengan “PAKTO 88”, yang pokok-pokok kebijakannya berisi antara lain untuk mengerahkan dana dari masyarakat dengan cara memudahkan pembukaan kantor cabang baru, pendirian bank swasta baru, keleluasaan penyelenggaraan tabungan, dan perluasan kantor cabang bank. Setelah adanya “PAKTO 88” ini, semakin mudahlah bank didirikan dan semakin bervariasi juga bentuk-bentuk tabungan yang ditawarkan oleh bank-bank yang sudah terbentuk baik swasta maupun pemerintah. Semenjak saat itu, tabungan nasional mulai meningkat drastis. Dalam tahun-tahun sebelumnya tampak adanya kecenderungan persaingan antar berbagai negara untuk memperbesar arus investasi baik asing maupun domestik. Persaingan terutama terjadi karena kebutuhan dana yang sangat besar dan mendesak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara berkembang.
Indonesia terbuka secara resmi dan efektif terhadap penanaman modal sejak tahun 1967 ketika pemerintah orde baru memberlakukan undang-undang Penanaman Modal Asing yang diikuti dengan undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968. Selanjutnya, Indonesia mengalami periode pasang surut dalam penerimaan arus modal investasi, kebijakan devaluasi rupiah tahun 1983 mempengaruhi tingkat pertumbuhan investasi secara total maupun sektoral. Tahun 1991 ketika terjadi gebrakan Sumarlin II (tight money policy) yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk mengontrol tingkat inflasi, menjaga defisit neraca transaksi berjalan agar tidak melebihi batas yang masih bisa diterima, mengawasi uang luar negeri, serta menjaga performance Indonesia dimata investor. Gebrakan ini secara tidak langsung menurunkan investasi.
Sukses tidaknya suatu negara dalam menarik arus dana investasi tidak terlepas dari berbagai faktor ekonomi dan non ekonomi. Pada dasarnya pemberian fasilitas yang sifatnya mendorong investor untuk berinvestasi seperti pembebasan pajak (tax holiday) dan kemudahan untuk mengakses bahan baku akan sangat efektif bila didukung oleh :
-Negara tujuan investasi memiliki keunggulan komparatif ekonomi yang berkaitan dengan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terampil dan murah.
-Nilai tukar yang relatif stabil, terutama untuk investor yang berorientasi pasar luar negeri
-Peraturan devisa di negara bersangkutan tidak menghalangi penanam modal untuk memindahkan kekayaan dan keuntungannya ke luar negeri.
-Iklim politik dan keamanan negara cukup menjamin ketentraman hidup dan keamanan usaha serta kekayaan investor.
-Iklim usaha yang menunjang dan mendorong penanaman modal.
-Infrastruktur yang menunjang dan memadai.
Investasi memegang peranan penting dalam meningkatkan pembangunan nasional dan sebagai salah satu komponen yang berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.
Dari paparan latar belakang diatas dan berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul :
“ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan dan Investasi Swasta di Indonesia Periode XXXX-XXXX”.

1.2 Identifikasi Masalah
Penelitian ini akan membatasi permasalahan sesuai dengan paparan diatas, yaitu:
1. Bagaimanakah pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan swasta pada kerangka waktu jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia periode XXXX-XXXX?
2. Bagaimanakah pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta pada kerangka waktu jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia periode XXXX-XXXX?
3. Bagaimana pengaruh dari krisis ekonomi tahun XXXX terhadap tingkat tabungan dan investasi swasta di Indonesia periode XXXX-XXXX?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan :
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan swasta pada kerangka waktu jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia periode XXXX-XXXX.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta pada kerangka waktu jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia periode XXXX-XXXX.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari krisis ekonomi terhadap tabungan dan investasi swasta di Indonesia periode XXXX-XXXX.

1.4 Kegunaan Penelitian
Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan masalah tersebut di atas. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi untuk pengembangan selanjutnya dalam cabang ilmu ekonomi makro.

1.5 Kerangka Pemikiran
1.5.1 Tabungan
1.5.1.1 Definisi Tabungan
Tabungan nasional (national saving) dapat didefinisikan sebagai pendapatan total dalam perekonomian yang tersisa setelah dipakai untuk pengeluaran pemerintah dan konsumsi. Dalam suatu negara, investasi domestik dapat dibiayai oleh tabungan nasional dan pinjaman dari luar negeri. Total dana yang tersedia untuk membiayai investasi (I) sama dengan tabungan nasional (S+(T-G)) ditambah dengan pinjaman dari luar negeri (X-M). secara matematis dapat dirumuskan :
I = S + (T-G) + (X-M) …………………………..…….……….(1.1)
Namun untuk mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap bantuan dari pihak lain, tabungan nasional diutamakan sebagai sumber pembiayaan investasi domestik. Secara garis besar, tabungan nasional diciptakan oleh tiga pelaku, yaitu pemerintah, perusahaan dan rumah tangga.
Tabungan pemerintah merupakan selisih antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran pemerintah. Tabungan perusahaan merupakan kelebihan pendapatan (laba) yang tidak dibagikan kepada pemegang saham yang besarnya dapat diketahui dari neraca perusahaan. Sedangkan tabungan rumah tangga merupakan bagian dari pendapatan yang diterima rumah tangga yang tidak dibelanjakanuntuk keperluan konsumsi. Secara matematis persamaan tabungan dapat dijabarkan sebagai berikut :
Jika tabungan swasta adalah S = (Y-T)-C dan
Tabungan pemerintah adalah (T-G), maka
Tabungan nasional = S + (T-G)
= (Y-T)-C +(T-G)
= Y-C-G ………………………….….……..(1.2)
dimana S adalah tabungan swasta
Y adalah pendapatan aggregat
T adalah pendapatan pajak netto
C adalah konsumsi
G adalah pengeluaran pemerintah
Jika T-G bernilai positif, maka pemerintah akan mengalami budget surplus, dan sektor ini akan ditambahkan pada sektor swasta untuk menambah sumber pembiayaan investasi. Namun jika T-G bernilai negatif berarti pemerintah mengalami budget deficit, dan pemerintah harus meminjam dana dari pihak lain.

Skripsi Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Karyawan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada PT. X

(Kode EKONAKUN-0026) : Skripsi Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Karyawan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada PT. X

BAB I
PENDAHULUAN

1.2. LATAR BELAKANG
Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), adalah mendapatkan orang-orang untuk mengisi organisasi. Biasanya yang menangani masalah ini dikoordinir oleh Departemen SDM dan melibatkan bagian-bagian lain yang terkait (pada organisasi yang besar). Pada organisasi yang kecil pemimpin dapat secara langsung melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain atau para ahli. Namun pada keduanya ada satu langkah penting yang harus dilakukan sebelum melakukan penarikan tenaga kerja (recruitment), yaitu menentukan jenis atau kualitas pegawai yang diinginkan untuk mengisi jabatan tersebut dan rincian mengenai jumlah atau kuantitas yang nanti akan menempati jabatan tersebut. Dengan demikian fungsi atau kegiatan pertama dalam manajemen SDM adalah mendapatkan orang yang tepat, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Setelah itu dilanjutkan pada penarikan tenaga kerja, seleksi penempatan, orientasi, promosi dan pemindahan atau mutasi.
Menurut (B Flippo, 1999, hal 31) metode yang paling sering digunakan dalam penentuan jenis atau kualitas tenaga kerja yang akan ditarik (recruitment) adalah analisis jabatan (job analysis). Job analysis terdiri dari dua kata job dan analysis. Job biasa diartikan sebagai jabatan, pekerjaan, tugas, macam pekerjaan, dan kegiatan pekerjan. Analysis diterjemahkan memisah-misahkan atau menguraikan.
Beberapa astilah-istilah yang berkaitan dengan analysis jabatan : (Kogakusha, XXXX, hal 23)
• Unsur (element) adalah kesatuan pekerjaan yang paling kecil.
• Tugas (task) adalah satu bagian atau satu komponen dari suatu jabatan.
• Posisi (position) adalah tugas-tugas dan tanggung jawab-tanggung jawab dari seorang pegawai.
• Jabatan (job) adalah sekelompok posisi yang hampir sama dalam suatu badan, lembaga atau perusahaan.
• Okupasi (occupation) adalah jabatan-jabatan yang hampir sama yang terdapat dalam banyak perusahaan atau daerah.
• Analysis jabatan (job analyasis) adalah suatu kegiatan yang mempelajari, mengumpulkan, dan mencatat informasi-informasi atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sitematis dan teratur.
• Uraian jabatan (job description) adalah suatu keterangan singkat yang ditulis secara cemat mengenai kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab dari suatu jabatan.
• Persyaratan jabatan (job specification) adalah suatu catatan mengenai syarat-syarat orang yang minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu jabatan dengan sebaik-baiknya.
• Penilaian jabatan (job evaluation) adalah kegiatan yang dilakukan guna membandingkan nilai dari suatu jabatan dengan nilai dari jabatan atau jabatan-jabatan lain.
• Klasifikasi jabatan (job classification) adalah pengelompokkan jabatan-jabatan yang mempunyai nilai hampir sama.
Dalam proses analisis jabatan dokumen-dokumen penting yang dihasilkan adalah uraian jabatan dan persyaratan jabatan. Uraian jabatan mengandung catatan-catatan yang berhubungan dengan standar pelaksanaan pekerjaan, khususnya bila analisis jabatan memakai penyelidikan waktu dan gerak. Dalam hal demikian, maka uraian jabatan berisi rincian gerak yang termasuk dalam pelaksanaan atau produksi, lamanya waktu yang diperlukan untuk tiap gerak tersebut, dan standar hasil pekerjaan untuk semua jabatan. Persyaratan jabatan lebih menitik beratkan pada syarat-syarat mengenai orang yang diperlukan untuk mengisi jabatan tesebut.
Pendidikan dan pelatihan memberikan ikhtisar kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab dari suatu jabatan, hubungannya dengan jabatan-jabatan lain, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan kondisi kerja didalam mana jabatan itu diselesaikan. Pendidikan dan pelatihan
diadakan untuk memberikan pengertian tentang tugas-tugas yang terkandung dalam tiap jabatan, tetapi juga bagaimana melaksanakan tugas-tugas itu.
Pendidikan dan pelatihan digunakan untuk :
1. Mendapatkan kualitas dan kuantitas pegawai yang tepat yang diperlukan untuk Mencapai tujuan organisasi.
Persyaratan jabatan merupakan standar pegawai dengan mana pelamar jabatan dapat diukur. Isi persyaratan jabatan memberikan dasar untuk pembuatan prosedur seleksi.
2. Pelatihan
Uraian kewajiban-kewajiban dan alat-alat yang digunakan merupakan bantuan penting untuk mengembangkan isi program pelatihan.
3. Pendidikan
Uraian jabatan dan rincian syarat-syarat manusia dievaluasi berdasarkan nilainya dengan tujuan akhir menentukan nilai kompensasinya
4. Penilaian pelaksanaan pekerjaan
5. Daripada menilai pegawai berdasarkan sifat-sifatnya seperti dapat dipercaya dan prakarsa, sekarang ada suatu kecenderngan untuk menetukan sasaran jabatan dan menilai pekejaan yang dilakukan berdasarkan sasaran tersebut. Dalam jenis penilaian ini, uraian jabatan adalah berguna untuk merumuskan bidang-bidang di dalam mana sasaran jabatan ditentukan.
6. Promosi dan Pemindahan
Informasi jabatan membantu dalam merencanakan saluran-saluran promosi dan dalam mewujudkan garis-garis pemindahan.
7. Organisasi
Informasi jabatan yang diperoleh melalui analisis jabatan sering mengungkapkan hal-hal yang tidak baik dipandang dari sudut faktor-faktor yang mempengaruhi pola jabatan. Oleh karena itu proses analisis merupakan suatu jenis pemeriksaan organisasi.
8. Perkenalan
Bagi seorang peseta pelatihan yang baru, uraian jabatan paling berguna untuk tujuan perkenalan. Uraian jabatan membantu pengertian tentang jabatan dan organisasi.
9. Penyuluhan
Dengan sendirinya Informasi jabatan sangat banyak nilainya dalam penyuluhan jabatan. Penyuluhan demikian sebaiknya diadakan pada perguruan tinggi, karena banyak lulusan perguruan tinggi tersebut, tidak menyadari akan jenis-jenis jabatan yang ada. Penyuluhan juga diadakan apabila ada pegawai yang tampaknya tidak sesuai dengan posisinya sekarang.
10. Hubungan ketenagakerjaan
Uraian jabatan merupakan standar fungsi. Apabila pegawai berusaha menambah atau mengurangi kewajiban - kewajiban yang terdapat di dalamnya, maka ini berarti bahwa ia tidak menaati standar. Sering timbul perdebatan dan dokumen tertulis tentang jabatan standar adalah berharga untuk memecahkan perdebatan demikian.
11. Perencanan kembali jabatan
Apabila majikan ingin menyesuaikan diri dengan suatu kelompok tertentu, misalnya dengan pegawai-pegawai cacat fisik, maka biasanya ia harus mengubah isi jabatan tertentu. Analisi jabatan memberikan informasi yang akan memudahkan perubahan jabatan-jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang mempunyai ciri-ciri khusus.
Informasi analisis jabatan mempunyai peranan yang penting sekali dalam perencanaan sumber daya manusia. Para perencanaan-peencanaan sumber daya manusia menggunakan data analisis jabatan dalam membandingkan kecakapan dari para pegawai yang diperlukan dengan kecakapan yang sesungguhnya ada untuk mengisi suatu jabatan tertentu dalam organisasi sampai tingkat dimana kecakapan yang sesungguhnya sudah tidak sesuai lagi dengan kecakapan yang dibutuhkan. Sehingga organisasi bisa mengambil beberapa tindakan untuk mengurangi ketidak sesuaian tesebut.
PT. X adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produksi Medium Density Fibreboard (MDF) yang berlokasi di desa X. Pada tahun 1999 terjadi reorganisasi yang melakukan banyak jabatan yang kosong. Dalam penempatan pegawai untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut tidak tesebut tidak didasari pada pendidikan dan pelatihan karyawan akan tetapi berdasarkan pengangkatan oleh pimpinan secara langsung yang tentunya lebih bersifat subyektif. Dari penelitian awal yang penulis lakukan, hal tersebut menyebabkan produktifitas sulit untuk ditingkatkan dan cenderung menurun.Hal ini di sebabkan oleh ketidak sesuaian antara syarat-syarat jabatan dengan kualifikasi orang-orang yang menangani pekerjaan tersebut.
Dampak buruk lainnya yang disebabkan oleh hal tersebut adalah :
• Tingkat kemangkiran yang semakinmeningkat.
• Turunnya motivasi dalam bekerja bagi sebagian karyawan yang memegang jabatan tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga proses produksi mengalami hambatan.
Dengan latar belakang permasalahan seperti diuraikan diatas maka
Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :
HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KARYAWAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. X BULAN APRIL XXXX.

1.2. RUMUSAN MASALAH
Terdapat beberapa permasalahan pada PT. X antara lain sebagai berikut :
1. Apakah ada hubungan pendidikan dan pelatihan karyawan secara simultan terhadap peningkatan kinerja karyawan PT. X ?
2. Apakah ada hubungan pendidikan karyawan secara parsial terhadap peningkatan kinerja karyawan PT. Sumatera fibreboard ?
3. Apakah ada hubungan pelatihan karyawan secara parsial terhadap peningkatan kinerja karyawan PT. X ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN
1.3.1 Tujuan Umum
Untuk mengetahui hubungan pendidikan dan pelatihan karyawan secara simultan terhadap peningkatan kinerja karyawan pada PT. X.
1.3.2 Tujuan khusus
1. Diketahuinya hubungan pendidikan karyawan secara parsial terhadap peningkatan kinerja karyawan.
2. Diketahuinya hubungan pelatihan kayawan secara parsial terhadap peningkatan kinerja karyawan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagi Peneliti
dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bidang pendidikan dan pelatihan karyawan.
2. Bagi PT. X
Dapat memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan yang bersangkutan guna melakukan perubahan dan pebaikan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan karyawan di masa yang akan datang.
3. Bagi Universitas X
Dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan untuk melakukan penelitian sejenis dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.

Skripsi Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan-Tingkat Kemahalan Harga Saham-Return Saham-Dan Likuiditas Saham Perusahaan Yang Melakukan Stock Split Pada

(Kode EKONAKUN-0025) : Skripsi Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan-Tingkat Kemahalan Harga Saham-Return Saham-Dan Likuiditas Saham Perusahaan Yang Melakukan Stock Split Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go Public Di BEJ

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pemecahan saham merupakan fenomena dalam literature ekonomi keuangan perusahaan secara sederhana pemecahan saham berarti memecah selembar saham menjadi lembar saham. Pemecahan saham mengakibatkan bertambahnya jumlah lembar saham yang beredar tanpa transaksi jual beli yang mengubah besarnya modal. tindakan pemecahan saham akan memberikan efek fatamorgana bagi investor, yaitu investor akan merasa seolah-olah menjadi lebih makmur memegang jumlah saham yang lebih banyak. Jadi pemecahan saham sebenarnya merupakan tindakan perusahaan yang tidak memiliki nilai ekonomis. (Marwata, XXXX).
Meskipun pemecahan saham tidak memiliki nilai ekonomis, tetapi banyak peristiwa pemecahan saham di pasar modal memberikan indikasi bahwa pemecahan saham merupakan alat yang penting dalam praktek pasar modal (Marwata, XXXX). Pemecahan saham telah menjadi salah satu alat yang digunakan oleh manajemen untuk membentuk harga pasar perusahaan.
Harga pasar dari saham akan mencerminkan nilai suatu perusahaan, semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan terjadi sebaliknya. Oleh karena itu setiap perusahaan yang menerbitkan saham akan sangat memperhatikan harga sahamnya. Harga saham yang terlalu rendah sering dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang kurang baik. Namun bila harga
saham terlalu tinggi (overprice) dapat mengurangi kemampuan investor untuk membeli sehingga menyebabkan harga saham akan sulit untuk meningkat lagi. Dalam mengantisipasi hal tersebut banyak perusahaan melakukan pemecahan saham.
Secara teoritis pemecahan saham tidak akan menambah kekayaan pemegang saham, karena di satu sisi jumlah lembar saham yang dimiliki investor bertambah tetapi di sisi lain harga saham turun secara proporsional. Namun dengan melakukan pemecahan saham diharapkan likuiditas sahamnya akan meningkat, karena investor dapat membeli saham dengan harga yang relatif lebih rendah (Muazaroh dan Iramani, XXXX). Meskipun pemecahan saham tidak memberikan nilai ekonomis bagi pemegang saham, namun tindakan ini sering dilakukan oleh perusahaan.
Teori yang mendukung peristiwa pemecahan saham ini antar lain Signaling Theory dan Trading Range Theory. Menurut Signaling Theory, pemecahan saham. Merupakan suatu sinyal dari manajer bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang baik. Manajer ingin menyampaikan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi ataupun prospek perusahaan kepada pihak yang membutuhkan informasi sebelum dilakukan pemecahan saham, pihak luar tidak mendapatkan informasi yang cukup guna mengetahui kondisi perusahaan. Dengan adanya suatu sinyal yang baik berupa informasi disampaikan perusahaan, pihak luar dapat mengetahui kinerja keuangan yang dapat dilihat dari ROI dan EPS-nya. Sedangkan menurut Trading Range Theory menyatakan bahwa pemecahan saham akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Menurut teori ini, harga saham yang terlalu tinggi (overprice) menyebabkan kurang aktifnya saham tersebut diperdagangkan. Dengan adanya pemecahan saham, harga saham menjadi tidak terlalu tinggi, sehingga akan semakin banyak investor yang mampu bertransaksi. Dengan adanya penataan harga ke rentang yang lebih rendah maka menimbulkan reaksi yang positif dari pasar. Para analis maupun pelaku pasar dapat mengetahui tingkat kemahalan harga saham melalui PER dan PBV-nya. Hal ini juga diperkuat oleh pendapatnya Marwata (XXXX).
Dalam dunia bisnis, terutama dalam perdagangan saham yang terdapat di pasar modal, banyak sekali aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh para investor untuk memperoleh keuntungan (return). Pemecahan saham memberikan informasi kepada investor tentang prospek peningkatan return masa depan yang substansial (Marwata, XXXX). Return yang meningkat tersebut dapat diprediksi dan merupakan sinyal tentang laba jangka pendek dan jangka panjang (Bar-Josef dan Brown, 1997), dalam Marwata (XXXX). Dengan melihat return yang bisa diperoleh, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi, jadi return merupakan salah satu faktor yang mendasari investor untuk membeli saham.
Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pemecahan saham, karena kinerja keuangan merupakan alat ukur keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba dan mencerminkan kondisi suatu perusahaan Copeland (1979;116) dalam Marwata (XXXX), menyatakan bahwa salah satu gambaran prospek bagus adalah kinerja keuangan yang bagus perusahaan yang melakukan pemecahan saham memerlukan cukup biaya, oleh karena itu hanya perusahaan yang mempunyai prospek bagus saja yang mampu melakukan.
Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dari berbagai jenis industri. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan, tingkat kemahalan harga saham, return saham, dan likuiditas saham pada perusahaan manufaktur antara yang melakukan stock split dengan perusahaan yang tidak melakukan stock split. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi apakah ada perbedaan yang melakukan stock split atau yang tidak melakukan stock split dalam kinerja keuangan, tingkat kemahalan harga saham, return saham, dan likuiditas saham. Untuk selanjutnya dapat dijadikan tolok ukur dan pertimbangan bagi investor untuk membeli saham¬ saham yang akan dipilihnya.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apakah ada perbedaan kinerja keuangan, tingkat kemahalan harga saham, return saham, dan likuiditas saham pada perusahaan yang melakukan stock split dan perusahaan yang tidak melakukan stock split yang dituangkan dalam judul "ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN, TINGKAT KEMAHALAN HARGA SAHAM, RETURN SAHAM, DAN LIKUIDITAS SAHAM PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN STOCK SPLIT DAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKUKAN STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) (PERIODE XXXX-XXXX).

1.2 Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan, tingkat kemahalan harga saham, return saham, dan likuiditas saham perusahaan yang melakukan stock split dengan perusahaan yang tidak melakukan stock split pada perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Jakarta (BEJ) diukur dengan ROI, EPS, PER, PBV, R dan TVA.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan, tingkat kemahalan harga saham, return saham, dan likuiditas saham perusahaan yang melakukan stock split dengan perusahaan yang tidak melakukan stock split pada perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Jakarta (BEJ) diukur dengan ROI, EPS, PER, PBV, R dan TVA.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :
1. Peneliti
Peneliti dapat memberikan teori-teori dan faktor-faktor tentang pemecahan saham untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis.
2. Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan agar bisa mempertimbangkan keputusan yang tepat mengenai pemecahan saham.
3. Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor dalam mengambil keputusan melakukan pemecahan saham.
4. Pihak Lain
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan acuan bagi peneliti yang akan meneliti masalah serupa sehingga membantu mempercepat penyempurnaan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
Bab II : Tinjauan Pustaka
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian
Dalam bab ini dijelaskan tentang identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik sampling, data dan metode pengumpulan data dan metode analisis data.
Bab IV : Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data
Bab ini menjelaskan tentang secara garis besar tentang populasi yang diteliti serta aspek-aspek dari sampel yang nantinya akan diteliti, dan analisis dari hasil penelitian yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujian hipotesis, serta pembahasannya.
Bab V : Penutup
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian, yang berisikan jawaban atas rumusan masalah, selain itu dijelaskan tentang pula keterbatasan penelitian yang dilakukan dan saran penulis.

Skripsi Perhitungan Harga Pokok Produksi Flooring Pada PT X Di Kota X

(Kode EKONAKUN-0023) : Skripsi Perhitungan Harga Pokok Produksi Flooring Pada PT X Di Kota X

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kalimantan Timur memiliki areal hutan yang ditumbuhi berbagai macam jenis pohon dan memacu para pengusaha untuk mengolah sumber daya alam tersebut yang memanfaatkan hasilnya untuk bahan industri pengolahan kayu jadi bagi perusahaan-perusahaan industri kayu. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan kayu tersebut, maka akan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah setempat dalam hal penerimaan sektor pajak, menghasilkan devisa bagi negara dan membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja yang mengganggur.
PT X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor perkayuan dan industri pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan berupa flooring berbagai jenis dan ukuran, dengan memiliki 1 (satu) buah sawmill sebagai sarana penunjang kegiatan proses produksi perusahaan dalam menghasilkan produk kayu olahan tersebut.
Flooring ini dibuat sebagai pelengkap bahan bangunan yang digunakan untuk menambah lapisan pada bagian atas lantai, ada juga yang menggunakan flooring ini sebagai hiasan ornamen lantai agar kelihatan rapi tergantung dari keinginan konsumen.
Ditinjau dari segi karakteristik proses pengolahan produk yang dihasilkan oleh perusahaan industri kayu, dapat dikatakan sebagai produksi massa karena berproduksi secara terus-menerus dan produksi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (ekspor) maupun kebutuhan perusahaan yang mengolah kayu bulat (log) menjadi kayu olahan.
Dalam hal proses produksi dilakukan beberapa tahap yaitu tahap pemotongan, tahap perakitan dan tahap penyelesaian akhir dimana tahap-tahap tersebut akan dibebankan biaya pada masing-masing departemen produksi, sehingga dapat diketahui jumlah biaya dan harga pokok produksi pada masing-masing departemen tersebut.
Untuk itu perlu adanya pengumpulan biaya produksi agar dapat diketahui dengan jelas dan tepat tentang biaya produksi yang dikorbankan dalam menghasilkan kayu olahan, sehingga dapat diketahui berapa besar perbedaan antara harga pokok produksi kayu olahan menurut perusahaan dengan harga pokok produksi menurut perhitungan akuntansi dengan menggunakan metode full costing.
Selama proses produksi, biaya-biaya yang terjadi antara lain biaya bahan baku yaitu kayu bulat (logs), biaya tenaga kerja yaitu berupa gaji karyawan baik karyawan bulanan maupun kontrak yang terlibat langsung dalam proses produksi dan biaya overhead pabrik yaitu biaya-biaya yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi seperti biaya spare parts alat kerja, biaya BBM/pelumas, biaya penyusutan alat kerja, biaya gaji mandor produksi dan lain-lain.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan menggunakan Metode Full Costing pada PT X di X”

B. Perumusan Masalah
Seperti yang telah diterangkan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :
“Apakah ada perbedaan yang lebih kecil mengenai perhitungan harga pokok produksi per meter kubik (m3) flooring bengkirai antara perhitungan menurut PT X dengan metode full costing”.

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perhitungan harga pokok produksi per meter kubik flooring antara perhitungan menurut perusahaan dengan metode harga pokok produksi pendekatan full costing.
b. Untuk mengetahui jumlah harga pokok produksi yang diserap pada masing-masing departemen produksi.
2. Kegunaan
a. Sebagai bahan informasi bagi pihak manajemen PT X dalam pengambilan keputusan mengenai harga pokok produksi kayu olahan.
b. Sebagai referensi dan koreksi bagi pihak-pihak yang memerlukan sehubungan dengan judul sikripsi tersebut di atas.

D. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan, berisikan latar belakang, perumusan masalah yang dihadapi dan tujuan kegunaan serta sistematika penulisan.
BAB II : Dasar Teori, berisikan pengertian akuntansi biaya, siklus akuntansi biaya, pengertian biaya dan harga pokok, penggolongan biaya, metode pengumpulan biaya produksi, hipotesis dan definisi konsepsional.
BAB III : Metode Penelitian, berisikan definisi operasional dan rincian data yang diperlukan, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, alat analisis dan pengujian hipotesis.
BAB IV : Hasil Penelitian, berisikan mengenai gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, proses produksi dan penyajian data.
BAB V : Analisis dan Pembahasan, berisikan mengenai analisis terhadap data-data yang diperoleh selama penelitian dan pembahasan mengenai hasil dari pada pengolahan data yang telah dianalisis.
BAB VI : Kesimpulan dan Saran, berisian mengenai kesimpulan dari hasil analisis perhitungan dan saran kepada pihak manajemen dalam menetapkan harga pokok.

Skripsi Perlakuan Self Assessment System Akuntansi PPN Terhadap Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan UU No 18 Tahun 2000

(Kode EKONAKUN-0024) : Skripsi Perlakuan Self Assessment System Akuntansi PPN Terhadap Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan UU No 18 Tahun 2000

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Secara teoritis ada 3 indikator sebagai ukuran yang saling terkait erat dan berhubungan dengan penerimaan pajak, yaitu potensi, rencana, realisasi. Di antara ketiga indikator tersebut, potensi boleh dikatakan merupakan yang sangat besar perannya. Dengan mengetahui besarnya potensi pajak yang ada, akan sangat membantu pemerintah untuk merencanakan penerimaan pajak yang layak (feasible), demikian juga dalam upaya merealisasikannya. Di samping itu, potensi pajak dapat juga berfungsi sebagai patron dalam membuat kebijakan, baik menyangkut pengenaan pajak atas objek yang menghasilkan potential gain maupun dalam pemberian pengecualian atas fasilitas pajak yang menghasilkan potential loss.
Pentingnya indikator di atas akan lebih terasa lagi di tengah pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan dalam negeri seperti Indonesia saat ini, yang terutama diperoleh dari pajak. Ketiga indikator tersebut haruslah dihitung secara seksama dan akurat, agar dapat memberikan hasil positif dalam pencapaian sasaran penerimaan pajak dalam anggaran negara (APBN).
John F. Due, seorang pakar ilmu keuangan negara dan pajak yang dikutip oleh Pandiangan (XXXX:36), menyatakan bahwa pada umumnya di negara berkembang, pajak tidak langsung mempunyai peran yang besar dalam penerimaan pemerintah salah satu contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan sangat perlu diketahui besarnya potensi yang ada. Hal ini dapat memberikan indikasi atau gambaran, apakah realisasi penerimaan pajak telah optimal.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung, yang termasuk sebagai pajak konsumsi. Secara historis, yang pertama kali mengemukakan PPN adalah Carl Friedrich von Siemens seorang industriawan Jerman dalam upaya mencari jalan keluar atas kesulitan keuangan negara saat itu Pandiangan (XXXX:36). Namun dalam praktiknya, PPN sebagai salah satu sumber penerimaan negara Indonesia pertama kali diterapkan pada tahun 1950 yaitu pajak peredaran barang yang memungut pajak atas lalu lintas barang di masyarakat, yang kemudian dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan 1951. Untuk memenuhi kebutuhan akan suatu sistem pajak yang lebih modern, pajak penjualan 1951 kemudian diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 1984 (PPN 1984) kemudian diganti lagi menjadi Pajak Pertambahan Nilai tahun XXXX.
Menurut Sukardji (XXXX:23) PPN adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (a tax on consumption expenditure) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Pada PPN, sistem pemungutan pajak berganda tidak ada karena adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu 10%. Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2000, dalam PPN ada 2 mekanisme pengkreditan yaitu pajak masukan (PM) yang dibayar oleh pembeli dan pajak keluaran (PK) yang dibayar oleh penjual. Apabila besarnya pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan berarti terdapat kekurangan penyetoran, sedangkan apabila besarnya pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan berarti terdapat kelebihan penyetoran.
Selain itu perlu diketahui bahwa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hanya dibayar atau disetor ke kas negara oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan terhadap barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Objek PPN itu sendiri terdiri dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga PPN menduduki tempat yang sangat penting karena mempunyai peranan besar dalam APBN. Bahkan hasilnya dapat diharapkan akan lebih besar daripada PPh, karena setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidupnya yang hampir kesemuanya merupakan hasil produksi yang kena PPN dan PPnBM.
Badan Usaha sebagai subjek pajak, juga ikut berperan dalam membiayai pembangunan nasional. Pada setiap akhir periode akuntansi, pengelola badan usaha menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, baik kepada pemilik maupun kepada pihak-pihak lainnya yang berkepentingan, misalnya bank dan kantor inspeksi pajak.
Kesalahan dalam menetapkan pajak terutang PPN yang dibayar kepada negara akan mempersulit petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan dan menimbulkan kerugian bagi negara serta berpengaruh bagi pemilik badan usaha, dalam hal ini pemegang saham.
Mengingat sebab terjadinya pajak pertambahan nilai terutang begitu kompleks yaitu antara lain saat dan tempat terutangnya pajak, kapan seharusnya badan usaha membuat faktur pajak untuk setiap transaksi yang dilakukan, hal tersebut sering menjadi masalah bagi badan usaha. Jika sebuah badan usaha menggunakan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan, maka mereka harus bisa memisahkan mana pajak keluarannya dan mana yang menjadi pajak masukannya berdasarkan aktivitas pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan kapan seharusnya mereka sudah mengkreditkannya.
Pihak perusahaan yang terutang pajak pertambahan nilai tersebut juga harus mampu membedakan barang mana yang merupakan barang kena pajak dan barang
mana yang bukan merupakan barang kena pajak dan juga harus dapat menganalisa
prosedur perhitungan pajak pertambahan nilai yang benar dan tepat. Hal ini agar perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa pajak dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama pula sehingga dapat meminimalkan timbulnya pajak pertambahan nilai yang terutang.
Perusahaan membuat laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan semua pemakai laporan keuangan. Supaya informasi dalam laporan keuangan tersebut benar maka perlakuan akuntansi yang dipakai harus tepat dan penyajian dalam laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Di samping itu perusahaan juga harus menerapkan perhitungan PPN dengan berpedoman pada Undang-Undang No 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah masalah di atas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana perlakuan self assessment system akuntansi pajak pertambahan nilai terhadap pengusaha kena pajak berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2000 ?”

1.3. Batasan Penelitian
Pembahasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada Pajak Pertambahan Nilai yang subyek pajaknya adalah Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk perusahaan manufaktur. Sedangkan obyek pajaknya adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak berdasarkan undang-undang PPN, dengan mengambil data penjualan dan pembelian tahun XXXX, serta neraca dan laporan laba rugi tahun XXXX. Adanya pembatasan juga bahwa penulis tidak membahas akan wajar tidaknya penyajian neraca yang ada di PT. “X”, selain itu penulis juga tidak membahas mengenai perlakuan terhadap PPN terutang tersebut.

1.4. Batasan Pengertian
I. Perlakuan Akuntansi Pajak pertambahan Nilai
Yang dimaksud dengan Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah perlakuan akuntansi terhadap badan usaha berdasarkan peraturan perpajakan antara lain tentang perjurnalan setiap transaksi dan perlakuan terhadap PPN kurang bayar atau PPN lebih bayar dalam laporan keuangan.
II. Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang
Yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang adalah pajak pertambahan nilai yang dalam hal hasil perhitungannya terdapat 2 kemungkinan yaitu Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan (PPN kurang bayar) atau Pajak keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan (PPN lebih bayar).

1.5. Tujuan Penelitian
Tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penyerahan Barang Kena Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2000.
2. Untuk lebih memahami mengenai perlakuan akuntansi terhadap badan usaha berdasarkan peraturan perpajakan dan sesuai dengan aturan-aturan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

1.6. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah :
1. Penulis mendapatkan kesempatan menghadapi masalah-masalah khususnya di bidang perpajakan yang ada di dalam perusahaan, dan mengkaitkannya dengan teori-teori yang selama ini diperoleh di bangku kuliah. Hal ini akan menambah wawasan berpikir bagi penulis.
2. Menambah wawasan bagi pihak lain yang membaca penelitian ini sehingga akan dapat berguna jika suatu saat mereka menghadapi masalah yang sama atau berniat melanjutkan penelitian ini.
3. Hasil penelitian ini sebagai informasi untuk memberikan sumbangan pikiran kepada perusahaan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan PPN.

1.7. Sistematika Pembahasan
Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Di dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, batasan penelitian, batasan pengertian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini mengemukakan mengenai teori-teori yang menjadi dasar dari pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian teori tersebut.
BAB III METODE PENELITIAN
Di dalam metode penelitian, penulis akan membahas tentang jenis dan rancangan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen dan metode pengumpulan data, unit analisis, serta teknik analisis data.
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN
1. Deskripsi data
Dalam bab ini memuat penjelasan dari gambaran umum perusahaan yang ada di dalamnya, menguraikan secara singkat tentang perkembangan perusahaan, struktur organisasi, deskripsi jabatan dan fungsi-fungsinya, serta hal-hal lainnya.
2. Pembahasan
Dalam bab ini akan menjelaskan tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Permasalahan tersebut akan penulis analisis kemudian membandingkannya dengan landasan teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya untuk mencari pemecahan atas masalah tersebut.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian dan saran-saran perbaikan yang bisa dipergunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pimpinan perusahaan untuk memperbaiki praktek-praktek akuntansi yang ada pada perusahaan tersebut.

Skripsi Peranan Perilaku Sosial PT X Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitarnya

(Kode EKONAKUN-0022) : Skripsi Peranan Perilaku Sosial PT X Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitarnya

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Permasalahan
Kemajuan sebuah perusahaan yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, politik dan budaya membuat dunia bisnis melaju dengan cepat, dan merupakan suatu hal yang positif apabila dibarengi dengan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap apapun yang dilakukan. Karena pada dasarnya kemajuan tersebut mengakibatkan makin maju dan kompleksnya aktivitas perusahaan yang mengarah pada keinginan perusahaan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Kemudahan-kemudahan itu didapat, karena selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, antara lain membuka lapangan pekerjaan, menyediakan kebutuhan masyarakat dan pembayaran pajak bagi pemerintah.
Bisnis yang baik selalu mempunyai misi tertentu yang luhur dan tidak sekedar mencari keuntungan, akan tetapi harus dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan membuat hidup manusia lebih manusiawi melalui pemenuhan kebutuhan secara baik. Bisnis yang hanya mencari keuntungan telah menyebabkan perilaku yang menjurus menghalalkan segala cara demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan nilai-nilai manusiawi lainnya.
Sekarang ini perusahaan dihadapkan pada persaingan global dengan linkungan yang berubah secara cepat. Perekonomian kapitalis yang pada prakteknya sering mengabaikan kepentingan sosial dan lingkungan, perlahan namun pasti sudah mulai mengadopsi nilai-nilai sosial. Perekonomian kapitalisme yang dulu hanya menekankan pada aspek pertumbuhan skala makro dan maksimalisasi laba berkelanjutan pada skala perusahaan, sekarang mulai memperhatikan kepentingan di luar laba. Hal ini menuntut manajemen perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan stockholders, tetapi lebih pada kepentingan stakeholders.
Munculnya akuntansi sosial tidak terlepas dari kesadaran perusahaan terhadap kepentingan lain selain untuk memaksimalkan laba bagi perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa mereka selalu bersinggungan dengan berbagai kontroversi dan masalah sosial sehingga perusahaan mulai memperhartikan hubungan dengan lingkungan sosial.
Akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial merupakan perluasan pertanggungjawaban organisasi (perusahaan) diluar batas-batas akuntansi keuangan tradisional, yaitu menyediakan laporan keuangan tidak hanya kepada pemilik modal khususnya pemegang saham. Perluasan ini didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan tidak sekedar mencari uang untuk para pemegang saham tetapi juga bertanggung jawab kepada seluruh stakeholders. Hal ini terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang telah mengakomodasi hal tersebut, yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 1 paragraph ke-9 :
”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”
Laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik dan kreditur ternyata belum mencukupi. Dapat dikatakan, entitas perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya bagi entitas tetapi juga dituntut untuk menghasilkan benefit yang maksimal bagi masyarakat umum dan lingkungan sosial, karena pengguna laporan keuangan tidak terbatas kepada pemegang saham, calon investor, kreditur dan pemerintah semata tetapi juga untuk stakeholder yang lain.
Dalam penerapannya, akuntansi pertanggungjawaban sosial mengalami berbagai kendala, terutama dalam masalah pengukuran elemen-elemen sosial dan dalam rangka penyajiannya di laporan keuangan yang bersifat kuantitatif. Masalah pengukuran timbul terutama karena tidak semua elemen sosial dapat diukur dengan satuan uang serta belum terdapatnya standar akuntansi yang baku mengenai pengukuran dan pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
Perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai mempedulikan lingkungan sosialnya, mengingat pentingnya aspek sosial tersebut. Wujud perhatian itu tampak pada kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Akuntansi yang merupakan bagian dari dunia usaha ikut memberikan kontribusi dalam merespon kepedulian sosial perusahaan dengan berkembangnya akuntansi sosial termasuk didalamnya pengungkapan aktivitas sosial dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

I.2. Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain :
1. Bagaimanakah perilaku sosial perusahaan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya terhadap lingkungan sekitarnya ?
2. Bagaimanakah laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial untuk menilai kinerja sosial perusahaan pada PT ”X” ?

I.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui perilaku sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya.
2. Mengetahui laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial untuk menilai kinerja sosial perusahaan.

I.4. Manfaat Penelitian
Penulisan Skripsi ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :
1. Bermanfaat bagi pembaca dalam menambah wawasan tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang dapat dilakukan pada suatu perusahaan
2. Bermanfaat untuk membantu manajemen perusahaan untuk menyusun suatu laporan tentang biaya-biaya sosial dan laporan nilai tambah sebagai pelengkap dalam laporan keuangan untuk menunjukkan pertanggungjawaban sosial perusahaan.
3. Sebagai referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

Skripsi Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Dengan Kepercayaan Diri Sebagai Variabel Pemoderasi

(Kode EKONAKUN-0020) : Skripsi Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Dengan Kepercayaan Diri Sebagai Variabel Pemoderasi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Banyak contoh di sekitar kita membuktikan bahwa orang yang memiliki kecerdasan otak saja, atau banyak memiliki gelar yang tinggi belum tentu sukses berkiprah di dunia pekerjaan. Bahkan seringkali yang berpendidikan formal lebih rendah ternyata banyak yang lebih berhasil. Kebanyakan program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal (IQ) saja, padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan hati, seperti ketangguhan, inisiatif, optimisme, kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. Saat ini begitu banyak orang berpendidikan dan tampak begitu menjanjikan, namun karirnya terhambat atau lebih buruk lagi, tersingkir, akibat rendahnya kecerdasan emosional mereka.
Melandy dan Aziza (XXXX) menyatakan hasil survey yang dilakukan di Amerika Serikat tentang kecerdasan emosional menjelaskan bahwa apa yang diinginkan oleh pemberi kerja tidak hanya keterampilan teknik saja melainkan dibutuhkan kemampuan dasar untuk belajar dalam pekerjaan yang bersangkutan. Di antaranya, adalah kemampuan mendengarkan dan berkomunikasi lisan, adaptasi, kreatifitas, ketahanan mental terhadap kegagalan, kepercayaan diri, motivasi, kerjasama tim dan keinginan memberi kontribusi terhadap perusahaan. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu mengendalikan emosinya sehingga dapat menghasilkan optimalisasi pada fungsi kerjanya.
Goleman (XXXX) (dalam Melandy dan Aziza, XXXX) menyatakan bahwa kemampuan akademik bawaan, nilai rapor, dan prediksi kelulusan pendidikan tinggi tidak memprediksi seberapa baik kinerja seseorang setelah bekerja atau seberapa tinggi sukses yang dicapainya dalam hidup. Sebaliknya ia menyatakan bahwa seperangkat kecakapan khusus seperti empati, disiplin diri, dan inisiatif mampu membedakan orang sukses dari mereka yang berprestasi biasa-biasa saja, selain kecerdasan akal yang dapat mempengaruhi keberhasilan orang dalam bekerja. Ia juga tidak mempertentangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, melainkan memperlihatkan adanya kecerdasan yang bersifat emosional, ia berusaha menemukan keseimbangan cerdas antara emosi dan akal. Kecerdasan emosional menentukan seberapa baik seseorang menggunakan ketrampilan-ketrampilan yang dimilikinya, termasuk ketrampilan intelektual. Paradigma lama menganggap yang ideal adalah adanya nalar yang bebas dari emosi, paradigma baru menganggap adanya kesesuaian antara kepala dan hati.
Proses belajar mengajar dalam berbagai aspeknya sangat berkaitan dengan kecerdasan emosional mahasiswa. Kecerdasan emosional ini mampu melatih kemampuan mahasiswa tersebut, yaitu kemampuan untuk mengelola perasaannya, kemampuan untuk memotivasi dirinya, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi, kesanggupan untuk mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang reaktif, serta mampu
berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan-kemampuan ini mendukung seorang mahasiswa dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.
Pada penelitian ini akan menguji kembali pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi dengan variabel moderating yaitu kepercayaan diri. Dalam kaitannya dengan variabel moderating, peneliti dalam hal ini memilih kepercayaan diri sebagai pemoderasi hubungan antara kecerdasan emosional dengan tingkat pemahaman akuntansi. Peneliti memilih kepercayaan diri sebagai variabel moderating karena secara teoritis kemampuan seseorang untuk percaya dengan kemampuan yang dimiliki dirinya untuk mempengaruhi kecerdasan emosional orang tersebut, sehingga kepercayaan dirinya menjadi variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kecerdasan emosional dengan tingkat pemahaman akuntansi. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu tingkat pemahaman akuntansi yang diproksikan dengan rata-rata nilai mata kuliah yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi keuangan menengah 2, akuntansi keuangan lanjutan1, akuntansi keuangan lanjutan 2, pengauditan 1, pengauditan 2, dan teori akuntansi. Variabel independen pada penelitian ini adalah kecerdasan emosional yang dikembangkan menjadi lima komponen yaitu pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial.
Berdasarkan pada uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian mengenai “PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI DENGAN KEPERCAYAAN DIRI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah kecerdasan emosional mahasiswa akuntansi mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi.
2. Apakah kepercayaan diri mahasiswa akuntansi memiliki pengaruh sebagai variabel moderating yang mempengaruhi hubungan kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi.
3. Apakah ada perbedaan tingkat kecerdasan emosional antara mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri kuat dan mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri lemah terhadap tingkat pemahaman akuntansi.

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:
1. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi.
2. Pengaruh kepercayaan diri sebagai variabel moderating yang mempengaruhi hubungan kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi.
3. Perbedaan tingkat kecerdasan emosional antara mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri kuat dan mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri lemah terhadap tingkat pemahaman akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:
1. Memberikan masukan untuk menyusun dan menyempurnakan sistem yang diterapkan dalam jurusan atau program studi akuntansi tersebut dalam rangka menciptakan seorang akuntan yang berkualitas.
2. Bagi mahasiswa penelitian ini memberikan masukan dalam rangka mengembangkan kecerdasan emosional dan kepercayaan diri untuk memperoleh pemahaman akuntansi yang baik dan sempurna.

1.5 Sistematika Pembahasan
Penyusunan dan penulisan hasil penelitian yang dilakukan mempunyai sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan mengenai: Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB II Landasan Teori
Dalam bab ini menjabarkan teori yang melandasi penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diperluas dengan referensi atau keterangan tambahan yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian.
BAB III Metode Penelitian
Dalam bab ini terdiri dari populasi sampel penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, operasional variabel, dan metode analisis data.
BAB IV Analisis dan Pembahasan
Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis yang diperoleh secara rinci disertai dengan langkah-langkah analisis data yang dilakukan.
BAB V Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan pada berbagai pihak.