MENINGKATKAN MINAT STUDI LANJUT KE SMK MELALUI LAYANAN INFORMASI KARIER

SKRIPSI PTK MENINGKATKAN MINAT STUDI LANJUT KE SMK MELALUI LAYANAN INFORMASI KARIER (BIMBINGAN KONSELING KELAS VIII)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil analisis angket yang diberikan kepada siswa oleh guru BK SMPN X, menunjukan bahwa persentase minat siswa melanjutkan studi ke SMK pada tahun 2012 yaitu 30,55%. Sedangkan menurut peta perencanaan yang dibuat pemerintah, direncanakan rasio SMK dibanding SMA pada tahun 2010 sekitar 50 : 50 dan pada tahun 2015 sekitar 70 : 30 (Depdiknas 2006). Dengan demikian apabila peta perencanaan tersebut dibandingkan dengan persentase minat siswa SMPN X untuk studi lanjut ke SMK pada tahun 2012 masih dibawah rasio perbandingan SMA dan SMK tahun 2010 dan tahun 2015 sehingga persentase dikategorikan rendah.

Selanjutnya untuk memperdalam data dari hasil analisis angket yang dilakukan oleh guru BK maka dilakukan wawancara dengan guru BK SMPN X sehingga diketahui bahwa rendahnya minat siswa melanjutkan studi ke SMK di sebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal siswa. Faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi minat siswa diperoleh guru BK melalui wawancara dengan siswa dan orang tua siswa. Faktor internal tersebut meliputi; (a) kurangnya pemahaman siswa tentang SMK (b) kurangnya ketertarikan siswa untuk melanjutkan studi ke SMK, (c) kemampuan siswa untuk melanjutkan studi, sehingga orang tua menyarankan siswa untuk masuk SMK dari pada tidak sekolah sama sekali akan tetapi sekolah di SMK tersebut bukan keinginan dari siswa sendiri bahkan siswa tidak tahu sebenarnya tujuan yang akan dicapai pada saat sekolah dan setelah lulus, (d) siswa mempersepsikan bahwa lulusan SMK tidak bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi karena lulusan SMK hanya bagi siswa yang ingin kerja setelah lulus.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi minat siswa melanjutkan studi ke SMK, yaitu (a) latar belakang orang tua siswa termasuk kategori menengah ke bawah hal tersebut dapat terlihat dari pekerjaan orang tua siswa yang didominasi sebagai petani, buruh bangunan, pengrajin anyaman, buruh di sawah, pedagang, hal itu membuat orang tua tidak yakin mampu menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan Tinggi, (b) faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan siswa dan orang tua kurang menyadari tentang pentingnya pendidikan sehingga mendorong siswa untuk bekerja ke luar kota setelah lulus SMP, (c) jarak sekolah (SMK) yang jauh dari tempat tinggal, (d) Minimnya SMK yang ada di Kecamatan X sehingga jika siswa berkeinginan melanjutkan ke SMK maka harus ke kota yang membutuhkan biaya banyak, (e) SMK yang ada di Kecamatan X belum berkembang dan kurangnya tenaga pendidik serta fasilitasnya, (f) Siswa lebih memilih sekolah di SMA dari pada SMK karena di Kecamatan X kualitas SMA lebih bagus dari pada SMK, (g) kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anaknya, (h) kurang maksimalnya guru BK dalam memberikan layanan klasikal khususnya layanan informasi.

Di samping itu (i) masyarakat mempersepsikan bahwa siswa SMK banyak yang nakal dan mempersepsikan bahwa lulusan SMK tidak bisa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, (j) faktor lingkungan sekitar yang memiliki sisi positif dan sisi negatif yang mudah mempengaruhi siswa sehingga membuat siswa mempersepsikan bahwa pendidikan bukan hal yang menjamin seseorang menjadi orang sukses dan kaya sehingga memilih merantau ke luar kota untuk bekerja dengan ikut saudara tanpa memiliki keterampilan untuk bekerja.

Sedangkan dalam dunia kerja dibutuhkan keterampilan dan pendidikan, sehingga dengan kurangnya keterampilan yang dimiliki membuat mereka ada yang tidak tahan lama dan ada yang tahan lama bekerja di luar kota dengan pekerjaan seadanya bahkan ada yang menjadi buruh kasar. Bagi yang tidak tahan lama lebih memilih pulang kampung dan bekerja seadanya bahkan ada yang menganggur. Jadi pendidikan yang diperoleh oleh mereka tidak dapat dimanfaatkan dan bermanfaat dengan baik karena tidak diimbangi dengan keterampilan yang mendukung dunia kerja.

Menurut guru BK SMPN X pada waktu tahun-tahun ajaran tersebut sudah ada layanan klasikal namun pelaksanaannya belum maksimal karena terbatasnya waktu serta fasilitas untuk memberikan layanan klasikal bagi guru BK, mencari informasi lewat internet namun fasilitas internet belum ter akses dengan baik di Kecamatan X, selain itu pada tahun 2007 belum ada SMK di Kecamatan X sehingga siswa kurang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kurang berminat studi lanjut ke SMK. Di Kecamatan X kualitas SMA lebih bagus dari pada SMK sehingga banyak diminati siswa untuk melanjutkan studi setelah dari SMP.

Dengan demikian fenomena yang ada di lapangan, selain mengenai permasalahan siswa yaitu rendahnya minat studi lanjut ke SMK juga terdapat permasalahan dari pihak sekolah yaitu pada guru BK SMPN X yang belum maksimal dalam melaksanakan layanan informasi.

Bila masalah tersebut tidak ditangani secara baik maka akan berdampak negative bagi beberapa pihak yang bersangkutan diantaranya yang pertama, bagi siswa yaitu kurangnya pengetahuan siswa tentang SMK yang meliputi tujuan, manfaat, prospek karier setelah lulus dari SMK. Kedua, bagi Orang tua, siswa, serta masyarakat akan tetap salah mempersepsikan tentang SMK yang sebenarnya memiliki kualitas dan prospek karier yang bagus buat masa depan siswa setelah lulus. Ketiga, bagi sekolah terutama guru BK jika kurang maksimalnya pelayanan informasi mengenai sekolah lanjutan tidak segera diatasi maka pengetahuan, pemahaman, bakat, dan kompetensi siswa tidak akan berkembang serta pemberian layanan informasi menjadi tidak bervariatif.

Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan layanan informasi karier mengenai sekolah lanjutan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga siswa mempunyai gambaran yang luas tentang SMK dan menimbulkan minat dari dalam dirinya sendiri untuk masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Disamping itu siswa juga tahu tujuan dan manfaat masuk SMK serta mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap masa depan siswa. Cara penyampaian yang dilakukan dengan memanfaatkan media dan metode yang menarik perhatian siswa terhadap layanan.

Menurut Chamid dan Rochmanudin (2011 : 8) minat adalah suatu keadaan dimana seseorang menaruh perhatian pada sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari dan membuktikan. Sedangkan minat studi lanjut ke SMK adalah suatu keadaan dimana seseorang menaruh perhatian dan ketertarikan pada pendidikan serta disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari dan membuktikan dengan memilih salah satu pendidikan tersebut serta melaksanakan semua aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya.

Selain itu SMK merupakan sebuah sekolah lanjutan yang didalamnya terdapat berbagai macam program keahlian yang dapat dipilih salah satu dan ditekuninya (Abdul dan Rochmanudin 2010 : 39). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenis pendidikan menengah yang secara khusus mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga kerja terampil tingkat menengah, atau membuka lapangan kerja sendiri secara mandiri serta lulusan SMK dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Semua itu dibutuhkan fasilitator yaitu guru pembimbing untuk dapat mengarahkan siswa-siswanya dengan pemberian layanan informasi karier mengenai studi lanjut.

Alasan diberikannya layanan informasi karena informasi diperlukan bagi individu yang semakin penting mengingat kegunaan informasi sebagai acuan untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari, sebagai pertimbangan bagi arah pengembangan diri, dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah pilih sekolah, salah pilih pekerjaan, seringkali menjadi akibat dari kurangnya informasi. Sedangkan digunakannya media untuk memudahkan siswa memahami materi layanan yang diberikan serta siswa dapat tertarik dengan layanan informasi karier yang biasanya dilakukan hanya dengan ceramah dan siswa diminta untuk mendengarkan guru BK berceramah namun dengan penggunaan media selain karena membantu siswa dalam belajar juga untuk memudahkan guru BK menyampaikan layanan informasi karier yang sekolahnya tidak tersedia fasilitas yang mendukung dapat menggunakan media tradisional atau bagi sekolahnya didukung dengan fasilitas yang memadai dapat menggunakan media modern sehingga siswa tidak bosan dengan jalannya layanan informasi karier mengenai sekolah lanjutan yaitu SMK.

Layanan informasi yaitu suatu layanan yang berguna bagi individu sebagai acuan untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari, sebagai pertimbangan bagi arah pengembangan diri, dan sebagai dasar pengambilan keputusan (Prayitno 2004 : 2). Sedangkan layanan informasi karir merupakan suatu proses yang dinamis dalam menuju sauatu sasaran pengetahuan mengenai dunia kerja dan pendidikannya. Dengan layanan informasi karir akan secara langsung bisa membantu para siswa untuk memahami dirinya dalam kaitannya dengan dunia kerja, pendidikan, sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Disamping itu salah satu cara pembentukan minat studi lanjut ke SMK adalah dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap subjek mengenai objek yang dimaksud.

Berdasarkan permasalahan tersebut yaitu rendahnya minat studi lanjut ke SMK pada siswa serta kurang maksimalnya pelaksanaan layanan informasi karier dalam membentuk minat studi lanjut ke SMK pada siswa maka peneliti ingin melalukan perbaikan dengan "MENINGKATKAN MINAT STUDI LANJUT KE SMK MELALUI LAYANAN INFORMASI KARIER PADA SISWA KELAS VIII SMPN X". 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran kondisi awal minat studi lanjut ke SMK pada siswa sebelum mendapatkan layanan informasi karier ?

2. Bagaimana gambaran minat studi lanjut ke SMK pada siswa sesudah mendapatkan layanan informasi karier ?

3. Apakah layanan informasi karier dapat meningkatkan minat studi lanjut ke SMK pada siswa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui : 

1. Gambaran kondisi awal minat studi lanjut ke SMK pada siswa sebelum mendapatkan layanan informasi karier.

2. Gambaran minat studi lanjut ke SMK pada siswa setelah mendapatkan layanan informasi karier.

3. Peningkatan minat studi lanjut ke SMK melalui layanan informasi karier pada siswa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling mengenai Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepala Sekolah

1) Kepala Sekolah dapat mengetahui sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan layanan dalam bimbingan dan konseling terutama layanan informasi karier.

2) Dapat mengetahui perkembangan dan permasalahan peserta didik mengenai minat studi lanjut ke SMK

b. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling khususnya layanan informasi untuk meningkatkan minat studi lanjut siswa ke SMK.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk menambah pengalaman dalam melakukan penelitian tindakan dan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian berikutnya terkait dengan peningkatan minat studi lanjut ke SMK.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk mempermudah dalam menelaah skripsi. Adapun penyusunannya sebagai berikut : 

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, halaman pernyataan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Pokok

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. Bab landasan teori terdiri dari penelitian terdahulu, teori yang mendukung seperti minat studi lanjut ke SMK, layanan informasi karier, peningkatan minat studi lanjut ke SMK melalui layanan informasi karier. Bab metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, desain penelitian, fokus penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, peran dan posisi penelitian, data dan sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, teknik analisis data. Bab hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian, pembahasan, keterbatasan penelitian, dan bab penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DI KECAMATAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) DI KECAMATAN (PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pengentasan kemiskinan pada masa sekarang lebih berorientasi kepada pemberdayaan dan partisipasi. Sebelumnya telah dilalui begitu banyak program pengentasan kemiskinan di Indonesia yang pada umumnya memiliki konsep sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kenyataan yang ditemui bahwa pada saat itu masyarakat tidak merasa memiliki terhadap program-program tersebut sehingga seringkali ditemukan di lapangan bahwa banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. Program yang ada tersebut kurang berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, yakni kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosial maupun politis. Bahkan sampai saat ini, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya menganggap bahwa pemberdayaan adalah hanya sebatas mereka memperoleh akses finansial seperti dana bantuan atau pun kredit.

Perubahan orientasi dan cara berbagai program pengentasan kemiskinan, tidak terlepas dari aliran perubahan arti pembangunan itu sendiri. Pada awalnya pembangunan ekonomi yang tinggilah yang menjadi prioritas bagi setiap negara di dunia. Dengan adanya pola pendekatan trickle down effect ada suatu harapan akan terjadi tetesan kemakmuran yang dirasakan oleh sekelompok masyarakat tertentu.

Melalui pencapaian pendapatan nasional yang tinggi dianggap merupakan keberhasilan bagi seluruh bangsa. Namun kenyataan adalah bahwa pola pendekatan tersebut adalah tidak sempurna, yang terjadi adalah semakin luasnya kesenjangan yang terjadi antara masyarakat ekonomi lemah dan ekonomi kuat. Jumlah masyarakat miskin bukan berkurang melainkan bertambah dari tahun ke tahun.

Kenyataan tersebut membawa perubahan terhadap pola pengentasan kemiskinan oleh banyak negara. Di negara Indonesia, pemerintah kemudian mewujudkan program pengentasan kemiskinan melalui pola bantuan langsung dan pola pemberdayaan masyarakat. Berbagai program seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), program Takesra, program Jaring Pengaman Sosial (JPS), program kredit lunak bagi masyarakat miskin, Program Pengembangan Kecamatan Fase I dan Fase II serta berbagai program pengentasan kemiskinan melalui pemberian subsidi dan bantuan bagi masyarakat miskin telah dilakukan oleh pemerintah.

Program-program pengentasan kemiskinan yang sebelumnya, diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pemenuhan kebutuhan sembilan bahan pokok, upaya peningkatan kemampuan para petani di pedesaan, melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemudahan para petani menggarap sawah ladangnya, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih merata dengan program Inpres Kesehatan, dokter dan tenaga para medisnya, sekolah, guru dan perlengkapan lainnya, serta mengusahakan adanya listrik masuk desa dan perbaikan sarana pedesaan lainnya. Namun pendekatan semacam ini kemudian menimbulkan implikasi baru dalam menanggulangi kemiskinan di masyarakat. Pola ini memang sangat efektif dalam mencapai sasaran yang ada namun di sisi lain tanpa adanya penguatan sosial (social strengthening) justru akan menimbulkan ketergantungan masyarakat serta memperlemah daya kreasi dan inovasi dari masyarakat tersebut. Dampak dari program ini pun tidak berkelanjutan bagi pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Prasojo (2003) ada beberapa permasalahan terkait upaya pemberdayaan masyarakat sehingga tidak mencapai tujuan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan yaitu : 

a) Diskontinuitas dan dis koordinasi merupakan permasalahan pemberdayaan masyarakat dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik dari keseluruhan program yang menyangkut pemberdayaan masyarakat, dimana program dijalankan bersifat sporadis. Kebijakan pemerintah mengenai suatu program pemberdayaan tidak berkoordinasi dengan LSM atau upaya pendampingan masyarakat, sehingga program yang dijalankan tidak menyentuh akar permasalahan yang ada.

b) Disinformasi program yaitu suatu keadaan dimana masyarakat tidak mengetahui dan mengenal program pemberdayaan dengan baik. Hal ini disebabkan perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap cara penyampaian informasi yang dilakukan oleh konsultan atau ilmuwan dan pendamping masyarakat dengan penggunaan bahasa ilmiah yang sulit dipahami oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.

c) Disorientasi Pemberdayaan dengan pendekatan proses, biasanya membutuhkan waktu yang lama sehingga ada kecenderungan dari fasilitator baik dari pemerintah maupun LSM untuk mengubah kebijakan yang lebih nyata. Pendekatan pemberdayaan yang berorientasi proses diubah menjadi lebih berorientasi ke hasil. Sehingga terjadi perubahan orientasi pemberdayaan masyarakat yang menyebabkan ketidakberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

d) Adanya upaya Generalisasi. Kondisi keragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia, mengandung potensi variasi lokal yang sangat bear. Oleh karena itu kebijakan pemberdayaan masyarakat harus mengikuti keragaman yang ada tersebut, karena dengan penyeragaman pelaksanaan program tidak akan menyentuh akar permasalahan dalam komunitas yang berbeda tersebut. Oleh karena itu pendekatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai dasar yang ada di masyarakat, karakter budaya, serta struktur sosial masyarakat. 

e) Rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional, permasalahan birokrasi yang tidak fleksibel dengan biaya operasional yang tinggi, selalu menjadi penghambat yang sering ditemui dalam pengalaman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di Indonesia sampai saat ini. Orientasi petugas lapangan lebih kepada mengikuti peraturan dari pada menjawab kebutuhan lapangan. Hal ini akan sangat menghambat upaya pemberdayaan masyarakat.

f) Indikator yang tidak tepat dimana upaya pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan seringkali diukur dalam bentuk fisik, komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif dari pada non-fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses. Hal ini mengabaikan pentingnya proses dalam upaya pemberdayaan karena yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan partisipasi, kesadaran akan nilai dan hukum dari masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang mampu dan mandiri.

Pendekatan penanggulangan yang dilaksanakan saat ini lebih diprioritaskan pada pemberdayaan dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat miskin dengan sebutan pembangunan manusia, sehingga mereka dapat terlepas dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Masyarakat yang pada masa sebelumnya dianggap sebagai objek dari pembangunan, kini diposisikan sebagai subjek pembangunan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, dalam sistem perencanaan pembangunan yang bersifat top down planning, adalah dirasakan kurang membawa keberhasilan, sehingga perencanaan pembangunan yang sekarang dilakukan adalah lebih kepada bottom up planning. Paradigma pembangunan yang ada saat ini adalah yang bertumpu dan berorientasi pada rakyat (people-based and people-oriented development), rakyat harus diakui dan ditempatkan sebagai kunci dalam perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan. 

Tujuan dari konsep pemberdayaan masyarakat disini bukan untuk mencari dan menetapkan solusi, struktur penyelesaian masalah atau menghadirkan pelayanan bagi masyarakat melainkan lebih pada usaha bersama masyarakat sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak lagi dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya; kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka, melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya.

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena hanya dengan adanya partisipasi dari masyarakat penerima program pemberdayaan, maka hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Masyarakat tentunya memiliki hak untuk berperan dalam perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dari pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya, serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan hidupnya. Tetapi, kondisi masyarakat yang telah begitu lama terbiasa disubsidi oleh pemerintah, telah mematikan kreativitas, sehingga usaha peningkatan partisipasi masyarakat mulai dari titik awal dan benar-benar membutuhkan usaha bersama dari seluruh elemen negara.

Belajar dari berbagai kekurangan dan mengatasi kendala dan kelemahan pada program pengentasan yang sebelumnya, saat ini Indonesia memiliki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebagai program pembangunan berbasis masyarakat. Didalamnya ada upaya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk mencapai tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama keluarga miskin. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan memiliki konsep melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemantauan dan evaluasi. PNPM dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan umum, dan peningkatan kapasitas lembaga lokal yang berbasis masyarakat. Pada program ini masyarakat bukan lagi sebagai objek melainkan subjek dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Masyarakat menjadi mandiri dan memiliki kesadaran kritis akan partisipasinya terhadap pembangunan itu sendiri. Bahkan masyarakat pun akan memiliki kesempatan lapangan pekerjaan dalam pelaksanaan program ini. PNPM Mandiri ini berbasis pemberdayaan masyarakat yakni basisnya adalah bagaimana upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memecahkan persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Proses pemberdayaan masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini terdiri dari tahap pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan. Sumber dana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

c. Swadaya Masyarakat

d. Partisipasi dunia usaha

PNPM-MP merupakan program yang terbilang baru, dimana program ini baru dimulai sejak tahun 2007. Konsep PNPM-MP sebagai program pemberdayaan masyarakat adalah cukup bagus, apalagi berbagai kekurangan-kekurangan dan kegagalan yang terjadi pada program pemberdayaan yang sebelumnya telah di evaluasi, dan menghasilkan PNPM-MP sebagai solusi. Namun masih saja ditemukan berbagai kendala sehubungan dengan pelaksanaan PNPM dan terkait peran serta atau partisipasi masyarakat terjadi di beberapa daerah. Kecenderungan masyarakat masih bergantung terhadap pemerintah, dikarenakan beberapa waktu lamanya, masyarakat sudah terbiasa dengan menerima saja kebijakan apapun dari pusat, dan bukan berasal dari keinginan masyarakat sendiri. Masyarakat belum mampu sepenuhnya untuk berinovasi dan memiliki inisiatif sendiri. Masyarakat masih terkesan apatis karena pengalaman mereka selama masa sebelumnya dimana meskipun mereka menyampaikan aspirasi terhadap perencanaan pembangunan, yang sering diterima adalah aspirasi dari elit-elit pemerintah atau kelompok yang dianggap lebih menguasai program pembangunan yang tepat bagi masyarakat. Padahal yang lebih mengetahui permasalahan masyarakat adalah tentunya masyarakat itu sendiri. Maka poin penting dari permasalahan pemberdayaan masyarakat adalah pentingnya partisipasi masyarakat secara sukarela dan penuh kesadaran untuk berubah lebih baik menuju keberdayaan, dari sebab itu, peran pelaku program pemberdayaan seperti fasilitator, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah daerah pun mengambil posisi penting untuk menjadi agent of change, melakukan perubahan dengan menggugah kesadaran berpartisipasi oleh masyarakat di dalam pembangunan.

Melalui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ada harapan untuk mampu mengurangi jumlah penduduk miskin tersebut. Basis dari program pemberdayaan ini adalah partisipasi masyarakat, yang menghargai pengalaman masyarakat di dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kecamatan X dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, dimana partisipasi masyarakat akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan PNPM-MP, yang pada akhirnya akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Kecamatan X melalui upaya pemberdayaan. Untuk mencapai itu semua, masih dibutuhkan peran dari para pelaku yang sangat diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mempercepat proses pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan PNPM-MP tersebut. Maka uraian tersebut dijadikan oleh penulis sebagai latar belakang memilih judul "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan X".

B. Perumusan Masalah

Pelaksanaan PNPM-MP bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok, untuk kemudian mampu memecahkan berbagai masalah dan persoalan terkait pemenuhan kebutuhan, meningkatkan kualitas hidup, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Partisipasi seluruh masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang terpinggirkan juga menjadi tujuan yang sangat penting bagi pelaksanaan PNPM-MP ini.

Pembangunan partisipatif tentunya mengutamakan partisipasi masyarakat lokal untuk mengembangkan kapasitas atau kemampuan masyarakat tersebut. Apabila wewenang diberikan kepada masyarakat untuk mengelola suatu program demi peningkatan kesejahteraan mereka sendiri, maka masyarakat akan mau mengerahkan segala potensi yang dimilikinya demi keberhasilan program tersebut. Agar sasaran penelitian ini lebih terarah, perlu adanya perumusan masalah yang jelas dan terinci yaitu : 

1) Bagaimana peranan fasilitator, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai agent of change dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan X ?

2) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor penghambat partisipasi dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan di Kecamatan X ?

Masalah tersebut menjadi menarik dan penting untuk diteliti karena keberhasilan dan keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan X dan secara umum berpengaruh ke tingkat nasional, adalah dilihat dari terciptanya partisipasi masyarakat terhadap program tersebut. Ketika partisipasi masyarakat masih rendah, maka yang menjadi tujuan PNPM-Mandiri Perdesaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, tidak akan dapat dicapai dengan maksimal. Dan apabila terjadi hal demikian maka, program ini hanya akan berakhir sama seperti program-program pemberdayaan masyarakat yang pernah dilaksanakan sebelumnya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah : 

1) Untuk mengetahui bagaimana peranan Fasilitator, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai agent of change dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan di Kecamatan X.

2) Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor penghambat partisipasi dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan di Kecamatan X.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis memberikan kontribusi keilmuan tentang pemberdayaan masyarakat dan pengembangannya serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan proses pembangunan.

2. Secara praktis, memberi masukan kebijakan kepada pemerintah kecamatan dan kelompok kepentingan lainnya tentang pemberdayaan, peran aktif masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan proses pembangunan.

KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PROBLEM OPEN ENDED TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PESERTA DIDIK

SKRIPSI KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PROBLEM OPEN ENDED TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PESERTA DIDIK

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu pendidikan di Indonesia sekarang ini masih sangat memprihatinkan. Selama ini peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga kemampuan pemecahan masalahnya masih kurang dan tidak berkembang. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar peserta didik, terutama aspek pemecahan masalah, masih rendah Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan merupakan masalah yang selalu menuntut perhatian. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan terutama ditentukan oleh pembelajaran yang dialami peserta didik. Peserta didik yang belajar akan mengalami perubahan baik dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Agar perubahan tercapai dengan baik, maka perlu diterapkan pembelajaran yang efektif.

Pembelajaran yang efektif dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan sesuai kompetensi dasar yang harus dicapai. Untuk meningkatkan cara belajar yang efektif perlu diperhatikan kondisi internal, eksternal, serta strategi dan model pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran yang efektif akan terlaksana jika guru dapat memilih strategi dan model pembelajaran yang tepat sehingga tercapai hasil yang semaksimal mungkin. Dalam pembelajaran guru harus mengajar secara efektif dan mengajar bagaimana peserta didik belajar. Dalam pembelajaran yang efektif, guru harus banyak memberi kebebasan kepada peserta didik untuk dapat menyelidiki, mengamati, belajar, dan mencari pemecahan masalah secara mandiri.

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah. Oleh karena itu peserta didik harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif pada saat pelajaran matematika. Proses belajar matematika akan terjadi dengan lancar apabila dilakukan secara kontinyu. Di dalam proses belajar matematika, terjadi juga proses berpikir, karena seseorang dikatakan berpikir bila orang tersebut melakukan kegiatan mental dan orang yang belajar matematika mesti melakukan kegiatan mental.

Matematika merupakan kegiatan mental yang tinggi dan berkenaan dengan ide-ide/konsep-konsep yang tersusun secara hierarkis dan penalarannya bersifat deduktif (Hudojo, 1988 : 3). Pembelajaran matematika tidak hanya memberi tekanan pada keterampilan menghitung dan kemampuan menyelesaikan soal, sikap dan kemampuan menerapkan matematika merupakan penopang penting untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah sehari-hari yang dihadapinya kelak. Berdasarkan kegunaan-kegunaan inilah matematika perlu diberikan kepada peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah dasar dan menengah. Matematika sekolah terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan, membentuk pribadi peserta didik, dan berpandu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Suyitno, 2004 : 52).

Sebagaimana tercantum dalam kurikulum matematika sekolah (dalam Suherman dkk., 2003 : 89), bahwa tujuan diberikannya matematika antara lain agar peserta didik mampu menghadapi perubahan keadaan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, dan efektif. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh (Budihardjo, 2006), bahwa tujuan ideal dalam pembelajaran matematika adalah agar peserta didik mampu memecahkan masalah (problem solving) yang dihadapi dengan berdasarkan penalaran dan kajian ilmiahnya. Berdasarkan teori belajar yang dikemukakan Gagne (dalam Suherman dkk., 2003 : 89) bahwa keterampilan intelektual tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui pemecahan masalah. Hal ini dapat dipahami sebab pemecahan masalah merupakan tipe belajar paling tinggi dari delapan tipe yang dikemukakan Gagne.

Pendekatan pemecahan masalah yang merupakan fokus dalam pembelajaran matematika ada beberapa tipe, yaitu (a) pemberian masalah tertutup dengan solusi tunggal, (b) pemberian masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan (c) pemberian masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Pendekatan problem open ended sesuai dengan hal tersebut, karena pendekatan problem open ended memberikan masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal atau dapat diselesaikan dengan berbagai cara oleh peserta didik.

Pembelajaran problem open ended merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan berpikir secara aktif dan mampu mengundang peserta didik untuk menjawab permasalahan melalui berbagai strategi sehingga memacu perkembangan kemampuan matematika.

Pendekatan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan suatu hasil belajar matematika, sehingga diperlukan adanya pendekatan-pendekatan yang baru dalam pelaksanaannya. Untuk melaksanakan pembelajaran matematika tersebut, guru hendaknya berupaya agar peserta didik dapat memahami ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hierarkis yang terkandung di dalam matematika itu sendiri. Menurut pendapat Heddens dan Speer (dalam Wasi'ah, 2004) pendekatan open-ended adalah salah suatu pendekatan pembelajaran yang memberi keleluasaan berpikir peserta didik secara aktif dan kreatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena itu pendekatan open ended lebih tepat digunakan dalam pembelajaran matematika.

Kemahiran matematika (Depdiknas, 2004 : 14) mencakup kemampuan penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika. Hal tersebut sesuai dengan buku pedoman pembuatan laporan hasil belajar (dalam Budihardjo, 2006). Kemahiran matematika tersebut diharapkan dapat dicapai melalui pembelajaran materi matematika dalam berbagai aspek. Salah satu aspek dalam pembelajaran matematika untuk kelas VII semester II adalah Geometri dan Pengukuran. Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan aspek geometri dan pengukuran adalah mampu memahami sifat-sifat persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Peserta didik juga harus mampu menghitung keliling dan luas berbagai bangun segitiga dan segi empat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengadakan penelitian yang berjudul "KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PROBLEM OPEN ENDED TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PESERTA DIDIK KELAS VII SEMESTER II DI SMP".

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang mendapatkan pembelajaran matematika berbasis Problem Open Ended lebih baik dibandingkan peserta didik yang mendapatkan pembelajaran konvensional ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang mendapatkan pembelajaran matematika berbasis Problem Open Ended lebih baik dibandingkan peserta didik yang mendapatkan pembelajaran konvensional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran matematika yang paling tepat agar kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah matematika bisa lebih baik.

2. Bagi peserta didik, dengan diberikannya materi menggunakan pembelajaran yang berbasis problem open ended diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah matematika, melatih peserta didik untuk aktif dan kreatif, serta meningkatkan motivasi dan daya tarik peserta didik terhadap mata pelajaran matematika.

KINERJA APARAT PELAYANAN PADA KANTOR PERTANAHAN

TESIS KINERJA APARAT PELAYANAN PADA KANTOR PERTANAHAN (PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK)

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era pembangunan dewasa ini, arti dan fungsi tanah bagi negara Indonesia tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik serta aspek pertahanan keamanan. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan, maka corak hidup dan kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan menjadi lain.

Adanya perubahan sikap yang demikian dapat dimaklumi karena tanah bagi masyarakat Indonesia merupakan sumber kemakmuran dan juga kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu hal yang amat penting guna menjamin kelangsungan hidupnya. Menyadari akan fungsi tersebut maka pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan, pengaturan dan pengurusan di bidang pertanahan yang menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tanah-tanah yang ada di Indonesia ini diatur dengan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 1960. Ketentuan lebih lanjut mengenai Undang-Undang Pokok Agraria ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dinyatakan 2 (dua ) kewajiban pokok yaitu : 

1. Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

2. Kewajiban para pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dipegangnya.

Pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan berarti pihak yang didaftar akan mengetahui subyek atas tanah dan obyek hak atas tanah yaitu mengenai orang yang mejadi pemegang hak atas tanah itu, letak tanahnya, batas-batas tanahnya serta panjang dan lebar tanah tersebut. Hasil akhir dari pendaftaran hak atas tanah dinamakan "Sertifikat Tanah". Sertifikat adalah buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk mewujudkan harapan-harapan yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan pada kebijaksanaan catur tertib Pertanahan, maka dalam kenyataan praktek sehari-hari, Kantor Pertanahan sebagai institusi resmi pemerintah yang berwenang mengatur dan mengeluarkan sertifikat tanah, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak luput dari perhatian publik berkaitan dengan kinerja pelayanan yang mereka berikan bagi masyarakat yang menggunakan jasanya.

Sebagai ilustrasi untuk memperlihatkan gambaran kinerja aparat pelayanan, yang dalam hal ini sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan maka difokuskan pada kinerja aparat pelayanan kantor pertanahan, berikut ini contoh keluhan yang timbul menyangkut permasalahan dalam hal pelayanan yang dikutip dari suara pembaca harian Kompas 11 Nopember 2008, sebagai berikut : 

"Mengurus sertifikat yang murah, mudah, dan cepat ternyata hanya di televisi. Kenyataannya, di Badan Pertanahan Nasional Kota X tidak demikian. Untuk mengurus sertifikat tanah, ada banyak hal harus ditempuh dan perlu waktu. Pertama, mendaftar pengukuran. Pemohon harus mencari petugas ukur untuk diajak ke lapangan atau ke lokasi tanah yang akan dibuatkan sertifikat. Kedua, mendaftar SKPT. Ketiga, mendaftar ke Panitia A. Keempat mendaftar SK Sertifikat. Jadi untuk pendaftaran sertifikat saja perlu empat kali mendaftar. Mengenai biaya tentu saja bertambah persoalan karena tiap mendaftar ada istilah percepatan, yakni perlu pelicin. Jika tidak, pemohon harus menunggu sejadinya, tidak ada batas waktu. Untuk Panitia A, si petugas biasanya melihat lokasi tanah. Jika SK sudah jadi, tidak langsung dikirim. Pemohon harus membuat perjanjian atau kesepakatan lebih dulu, terutama untuk pemohon yang tanahnya luas dan berlokasi dijalan besar. Alasannya untuk mengisi kas dan memberi ke atasannya. Setelah semua itu selesai, SK baru dikirim ke loket pengambilan. Untuk pendaftaran SK yang tinggal buat saja kok lama sekali. Pemohon harus menemui petugas. Di situ membuat kesepakatan dulu baru dikerjakan. Kalau tidak mau membuat kesepakatan, tunggu saja sampai jadi entah kapan. Beginilah BPN. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah.

Selain itu sebagai contoh seorang warga yang mengeluhkan akan keterlambatan Surat Keputusan mengenai perpanjangan Hak Guna Bangunan yang diterimanya. Contoh lain seperti dimuat pada harian suara merdeka 26 Mei 2008 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota X (pemkot) hanya bisa mensertifikatkan tanahnya sebanyak 1.519 buah dari 2.897 bidang tanah yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kota X, sedangkan 1.378 bidang lainnya tidak diketahui keberadaannya, karena arsip yang mendukung kepemilikannya tidak tersimpan di BPN. Tentunya aset-aset yang belum bersertifikat ini rawan mendapatkan masalah, karena bukti kepemilikannya yang belum jelas.

Dari contoh keluhan dan kasus tentang pelayanan pada Kantor Pertanahan tersebut di atas menunjukkan bahwa permasalahan pelayanan publik dalam sertifikasi tanah merupakan salah satu permasalahan pokok bagi kinerja institusi. Agar tidak mendapat sorotan yang lebih jauh di era reformasi ini maka kinerja pelayanan pada Kantor Pertanahan harus segera diperbaiki. Disampaikan juga oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota X bahwa kinerja institusi yang menduduki ranking 2 paling buruk dalam memberikan pelayanan adalah institusi Pertanahan.

Kinerja Pertanahan yang masih buruk juga disampaikan pada Pidato Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada peringatan Hari Ulang Tahun Agraria dan Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 2008 yang dibacakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa berdasarkan penemuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kinerja Institusi Badan Pertanahan masih menduduki ranking 2 paling buruk.

Hasil survey yang dilakukan oleh EPPS (Enter fur Population and Policy Studies) Universitas Gajah Mada tentang "Public Service Performance" di Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan yang dimuat dalam Policy Brief No. 02 (2001 : 1) dengan judul "Bureaucratic Corruption in Indonesia" pada Kantor Pertanahan disebutkan 58% masyarakat pengguna jasa dari tiga propinsi itu memberi uang pelicin untuk memperlancar permintaan pelayanan mereka pada Kantor Pertanahan. Padahal dalam menunjukkan kinerja pelayanan pada masyarakat seharusnya disesuaikan dengan prosedur dan janji Pegawai Negeri, sehingga tidak ada lagi embel-embel uang pelicin. Hal ini menunjukkan tidak adanya komitmen moral aparat dan kurangnya profesionalisme pegawai/aparat dalam menjalankan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

Kurangnya profesionalisme pegawai Kantor Pertanahan dalam melayani masyarakat juga ditunjukkan dalam Policy Brief No. 2 (2001) dengan judul "Paternalism in Public Service Bureaucracy" yang menunjukkan hasil penelitian di tiga provinsi tersebut menemukan 44% bawahan atau Pegawai Negeri Sipil memprioritaskan kepentingan-kepentingan atasan mereka ketika memberikan pelayanan publik. Dicontohkan juga sebuah kasus apabila klien yang menginginkan pelayanan cepat melibatkan orang penting, maka pimpinan yang akan menanganinya. Ironisnya apabila klien itu orang biasa, pelayanan yang diberikan cenderung berbeda.

Agus Dwiyanto menyebutkan dalam makalahnya, bahwa khusus mengenai pelayanan sertifikasi tanah ketidakpastian waktu dan biaya sangat tinggi. Di samping itu upaya yang selama ini dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan pelayanan sertifikasi tanah secara massal ternyata belum mampu membuat kinerja pelayanan sertifikasi menjadi baik.

Agus Dwiyanto menuturkan kisah seorang anggota masyarakat yang stress karena berkas sertifikat tanah yang diserahkan ke Kantor Pertanahan ternyata hilang di kantor tersebut. Padahal itu adalah berkas satu-satunya yang dimiliki. Seorang anggota masyarakat lainnya mengeluh karena sudah 7 (tujuh) tahun mengurus sertifikat tanah tetapi tak kunjung selesai dan tidak tahu kapan akan selesainya. Kisah tersebut menggambarkan bahwa aparat/pegawai kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

Berbagai keluhan masyarakat terus mewarnai penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanahan. Rasa enggan dan gambaran negatif masih dirasakan masyarakat jika harus berurusan dengan Kantor Pertanahan. Ketidakpastian waktu dan biaya sering dikeluhkan masyarakat, hal ini karena belum ditaatinya standar waktu dan biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPP) untuk Jenis Pelayanan Pertanahan tertentu. Sebagai contoh mengenai SPOPP pemecahan sertifikat perorangan waktu penyelesaiannya paling lama 15 hari dengan biaya pendaftaran dua puluh lima ribu rupiah, akan tetapi yang terjadi di lapangan ketika ada warga masyarakat yang mengurus sertifikat perorangan sudah hampir sebulan tetapi belum selesai.

Alasan yang disampaikan oleh aparat/pegawai adalah karena tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar seksi sehingga menyebabkan jika ada berkas yang "berhenti" di satu seksi akan menambah lamanya waktu penyelesaian sertifikat, karena pengerjaan sertifikat seperti roda berjalan. Jika "mandek" di satu seksi maka berkas tidak dapat diteruskan ke seksi berikutnya.

Mulai bulan Desember 2008 Kantor Pertanahan Kota X menjalankan program komputerisasi dan LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah), dimana Kantor Pertanahan berusaha untuk memperbaiki kinerjanya dengan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Tetapi program ini memerlukan peningkatan ketrampilan dan keahlian dari aparat, sehingga perlu adanya pelatihan khusus bagi aparatnya. Program ini membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga yang profesional karena menggunakan Sistem Teknologi Tinggi. Oleh karena itu dalam menjalankan program ini diperlukan kesiapan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang handal. Belum konsistennya pelaksanaan reformasi pelayanan pertanahan, berjanji tidak akan memberikan toleransi karena ada sanksi administratif jika beliau menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kantor pertanahan di daerahnya. Warga juga diminta secara proaktif memberikan informasi yang lengkap atau bersedia menjadi saksi apabila ada aparat kantor pertanahan yang menyimpang, seperti meminta pungutan di luar ketentuan.

Permasalahan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota X hampir sama dengan Kantor Pertanahan lainnya. Permasalahan yang paling menonjol adalah masalah penyelesaian pensertifikatan tanah yang tidak sesuai dengan jumlah permohonan setiap tahunnya. 

Permasalahan dan contoh-contoh keluhan yang disampaikan di atas dalam pengurusan sertifikat tanah, membuat penulis tertarik untuk meneliti Kinerja Aparat Pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota X. Sebagai alasan utama adanya keinginan dari masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan cepat sesuai dengan jadwal pelayanan tanpa adanya proses yang berbelit-belit dan alasan yang tidak masuk akal sesuai dengan semangat reformasi.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti tersebut di atas, maka permasalahan ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

a. Kurangnya profesionalisme aparat;

b. Ketidakpastian waktu dan biaya;

c. Kurangnya komitmen moral aparat;

d. Rendahnya disiplin aparat;

e. Budaya dilayani bukan melayani;

f. Kurangnya koordinasi yang baik;

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini perumusan masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut : "Bagaimana kinerja aparat pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota X dalam memberikan pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat" ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara praktis bertujuan untuk menganalisis kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Pertanahan Kota X, sehingga ditemukan strategi peningkatan kinerja aparat.

2. Secara teoritis bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja aparat pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota X.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Pertanahan Kota X khususnya para pimpinan kantor dalam meningkatkan kinerja pelayanan .

2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu.

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA UNDERACHIEVER MELALUI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK SISWA SEKOLAH DASAR

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA UNDERACHIEVER MELALUI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK SISWA SD (BIMBINGAN KONSELING KELAS V)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SDN X adalah salah satu SD yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan dengan si stem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah umum yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Berdasarkan data yang diberikan pihak sekolah, diketahui bahwa ada sejumlah 25 siswa berkebutuhan khusus yang ada di SDN X. Secara rinci mereka tersebar pada kelas-kelas sebagai berikut : pada kelas satu terdapat 1 siswa berkebutuhan khusus yang berada di kelas IA, di kelas dua terdapat 1 siswa yang berada di kelas IIA, di kelas tiga terdapat 4 siswa, yang berada di kelas IIIA sebanyak 3 siswa dan di kelas IIIB sebanyak 1 siswa. Pada kelas empat terdapat 4 siswa yang tergabung pada kelas IVA sebanyak 3 siswa dan sisanya 1 siswa pada kelas IVB. Pada kelas empat terdapat 10 siswa yang tergabung pada kelas 5A sebanyak 7 siswa dan 3 siswa pada kelas IVB. Kelas enam terdapat 5 siswa, pada kelas VIA sebanyak 2 siswa, kelas VIB sebanyak 3 siswa. Di SDN X masing-masing kelas memiliki dua paralel, yaitu kelas A dan B. Keduanya merupakan kelas inklusi, karena anak berkebutuhan khusus di tiap tingkat pendidikannya tidak dijadikan satu kelas, namun disebar secara random di tiap kelasnya. 

Dari staf tata usaha sekolah diketahui bahwa, jenis ketunaan di sini dibagi menjadi delapan macam, yaitu : gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, lamban belajar, gangguan pemusatan perhatian, tuna laras/gangguan emosi, autis, gangguan belajar, dan kecerdasan luar biasa. Namun, mayoritas siswa disini tergolong dalam gangguan belajar. Gangguan belajar yang dimaksudkan di sekolah ini adalah underachiever. (Gustian, 2002 : 30) "Underachiever adalah anak yang berprestasi rendah dibandingkan tingkat kecerdasan yang dimilikinya".

Selama kegiatan belajar mengajar sangat terasa sekali perbedaan motivasi belajar pada siswa yang normal dengan siswa yang tergolong dalam underachiever. Siswa underachiever cenderung pasif dan tidak memiliki ketertarikan mengikuti pelajaran yang berlangsung. Jarang mengerjakan tugas rumah, lamban jika menyelesaikan tugas di sekolah, dan kurang cepat menangkap apa yang dikatakan oleh guru, merupakan beberapa ciri yang ada pada anak-anak underachiever di SDN X.

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced practice) yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi yang rendah yang dimiliki siswa underachiever mengakibatkan rendahnya prestasi belajar mereka. Dan apabila hal ini dibiarkan terus menerus, maka siswa akan semakin kurang bersemangat belajarnya.

Pemberian motivasi telah dilakukan bagi di setiap kelas dengan berbagai cara, ceramah bimbingan, pemberian reward dan punishment sampai pelaksanaan pendampingan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus telah dilakukan guna meningkatkan motivasi belajar siswa underachiever. Akan tetapi, upaya tersebut tidak memberikan perubahan, pasalnya hasil belajar siswa underachiever lebih rendah dari kemampuannya.

Berdasarkan masalah yang terjadi di SDN X ini, penulis memandang perlu menggunakan layanan bimbingan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, dan dari beberapa layanan bimbingan konseling, bimbingan kelompok lah yang diduga paling tepat digunakan, karena dengan bimbingan kelompok siswa yang tergolong dalam underachiever tidak akan merasa di "bedakan" sebab dalam bimbingan kelompok nanti mereka akan berbaur dengan teman lainnya dalam kelompok kecil yang santai namun tetap serius dan terarah. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA UNDERACHIEVER MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK PADA SISWA SDN X.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah seperti di atas, maka masalah yang muncul adalah "Apakah bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar siswa underachiever SDN X ?"

Dari rumusan di atas, maka selanjutnya dijabarkan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik sebagai berikut :

1. Siapa saja yang menjadi anggota bimbingan kelompok ? Apakah hanya siswa under achiever atau campuran ?

2. Siapa yang menjadi pemimpin kelompok ? Apakah guru, praktikan, motivator, atau yang lainnya ?

3. Bagaimana teknis pelaksanaan bimbingan kelompok ? Apakah dengan ceramah, penggunaan alat media, atau berupa apa ?

4. Apa hambatan dalam melaksanakan bimbingan kelompok ? Apakah pesertanya yang hiperaktif atau justru pasif, atau keterbatasan ruang dan waktu atau yang lainnya ?

5. Kapan bimbingan kelompok dilaksanakan ? Sewaktu jam pelajaran, di waktu istirahat, sepulang sekolah, atau di hari libur sekolah ?

6. Dimana bimbingan kelompok dilaksanakan ? Di lingkungan sekolah, seperti ruang kelas, taman sekolah, atau kantor guru ? Atau justru di luar lingkungan sekolah seperti di rumah siswa, taman umum, atau yang lainnya ?

7. Apa peran anggota kelompok ? Ikut aktif berperan serta dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, ataukah hanya duduk mendengarkan pemimpin kelompok ?

8. Apa peran pemimpin kelompok ? Apakah hanya memimpin jalannya bimbingan kelompok atau juga sambil mengamati aktivitas dan perubahan peserta bimbingan kelompok ?

9. Apa peran pihak sekolah dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ? Apakah pihak sekolah berperan aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok atau hanya sebagai fasilitator saja ? 

10. Adakah pembahan tingkat motivasi belajar siswa underachiever setelah diberikan layanan bimbingan kelompok ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuannya adalah "Mengetahui apakah bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar siswa underachiever SDN X".

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok utamanya bagi siswa underachiever.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi konselor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan konselor dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa underachiever di SDN X.

b. Bagi siswa

Bagi siswa yang mengikuti layanan bimbingan kelompok, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajarnya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Gambaran singkat mengenai seluruh sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

a. Bagian awal, berisi : judul skripsi, lembar pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

b. Bagian isi skripsi, meliputi :

Bab 1 :Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan garis besar sistematika skripsi.

Bab 2 :Landasan Teori, berisi tentang penelitian terdahulu, teori mengenai motivasi belajar, underachiever, bimbingan kelompok, anak sekolah dasar.

Bab 3 Metode dan Prosedur Penelitian, menjelaskan tentang jenis penelitian, rancangan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, focus penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

Bab 4 :Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab 5 :Penutup, yang berisi simpulan dan saran.

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang memuat tentang deskripsi pelaksanaan bimbingan kelompok.

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE DENGAN PENGGUNAAN MEDIA MIND MAP UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE DENGAN PENGGUNAAN MEDIA MIND MAP UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA (SEJARAH KELAS VII)

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek penting bagi pengembangan sumber daya manusia dan merupakan wahana atau salah satu instrument yang digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru sehingga dapat memperoleh manusia baru yang produktif.

Adapun pengertian pendidikan menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dalam Munib (2007 : 33) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan pendidikan diharapkan manusia mengetahui akan segala kelebihannya yang dipotensikan untuk kualitas hidup lebih baik dari sebelumnya.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya karena pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik secara pribadi maupun sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan perkembangan kemampuan siswa, situasi, dan kondisi lingkungan yang ada, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah selalu merevisi kurikulum yang sudah ada selalu dengan perkembangan jaman, demikian pula dengan model pembelajaran yang diterapkan sekarang ini selalu mengalami perkembangan.

Demikian juga dengan seorang guru, keberhasilan implementasi suatu strategi pembelajaran akan tergantung pada kepandaian guru dalam menerapkan suatu metode, teknik dan taktik pembelajaran. Setiap guru memiliki pengalaman, pengetahuan, kemampuan, ciri dan cara pandangan yang berbeda dalam mengajar. Guru yang baik mempunyai anggapan bahwa selain memberikan materi, mengajar adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik. Guru dalam proses pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai model atau teladan bagi siswa yang diajarnya tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran (manager of learning) (Sanjaya, 2007 :52). Terutama guru sejarah yang dituntut untuk menguasai berbagai macam metode dan teknik pembelajaran sejarah, dan mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman serta menyenangkan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik.

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, maka Garis-Garis Besar Program Pengajaran Sejarah memuat pokok-pokok bahasan yang mengandung tujuan Pendidikan Nasional tersebut. Mata pelajaran IPS Materi Sejarah merupakan pelajaran yang bersifat deskriptif kronologis. Ditinjau dari materinya, pelajaran Sejarah mendeskripsikan tentang proses pertumbuhan, perkembangan serta keruntuhan peradaban bangsa-bangsa di dunia. Materi pelajaran Sejarah juga berisi tentang hubungan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa sejarah secara kronologis, termasuk perkembangan peradaban bangsa Indonesia.

Pelajaran Sejarah memiliki arti penting dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Mata pelajaran Sejarah mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai tersebut mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian anak peserta didik bangsa. Pelajaran Sejarah juga memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa termasuk peradaban bangsa Indonesia.

Belajar sejarah yang baik harus bisa menunjukkan adanya pemahaman dan kesadaran terhadap masa lalu secara baik. Menurut Kuntowijoyo (1995 :5) untuk SMP, sejarah hendaklah diberikan dengan pendekatan etis, kepada siswa harus ditanamkan pengertian bahwa mereka hidup bersama orang, masyarakat dan kebudayaan lain, baik yang dulu maupun sekarang. Prestasi belajar yang baik secara tidak langsung menunjukkan adanya upaya dalam pengembangan potensi siswa menjadi manusia yang berperikemanusiaan serta memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Akan tetapi dalam praktik pelaksanaannya hasil belajar sejarah siswa tidak mengalami perkembangan yang signifikan bahkan berada pada posisi yang stagnant. Dalam proses belajar mengajar sebaiknya selalu mengikutsertakan siswa secara aktif guna mengembangkan kemampuan mengamati, merencanakan, meneliti dan menemukan hasil sehingga guru mengetahui kesulitan yang dialami siswa dan selanjutnya mencari solusi yang tepat. Guru memegang peranan penting dalam pendidikan. Guru harus bisa melakukan interaksi yang baik dengan anak didiknya. Diharapkan dengan pendekatan yang baik, yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya, maka akan memudahkan seorang guru mentransferkan ilmunya kepada anak didiknya, begitu juga sebaliknya peserta didik akan mudah dalam menerima pelajaran.

Di SMPN X hanya terdapat satu guru pengampu mata pelajaran IPS. Guru IPS disini ditempatkan sebagai fasilitator dan mediator yang membantu siswa dalam proses belajar sejarah. Pada umumnya pembelajaran pada kurikulum KTSP yang sedang berlangsung pada saat ini perhatian utama ialah siswa yang belajar, bukan pada disiplin atau guru yang mengajar. Menurut Martinis Yamin (2007 : 8) di dalam kelas guru menjelaskan, siswa bertanya, menyimak, sebaliknya guru mendapatkan informasi dari siswa-siswanya dan menjawab pertanyaan siswa serta mencari solusi bersama-sama, kedua belah pihak (komunikator, komunikan) aktif dan peran yang lebih dominan terletak pada siswa atau siswa yang lebih aktif. Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran sesungguhnya berpusat pada peserta didik. Disini siswa diharapkan berperan aktif pada tiap proses pembelajaran, namun pada kenyataannya praktik pengajaran sejarah di sekolah selama ini terkesan tidak menarik bagi siswa. 

Pada umumnya siswa menganggap pelajaran sejarah hanya sebagai pelajaran yang lebih bersifat hafalan. Guru dalam melakukan pembelajaran IPS materi sejarah sering dilakukan dengan cara menularkan pengetahuan, memberikan informasi melalui lisan. Sehingga yang aktif disini adalah guru sedangkan siswa hanya pasif mencatat dan mendengarkan sehingga aktivitas dan kreativitas siswa kurang tampak. Siswa merasa takut untuk bertanya tentang sesuatu yang belum dimengerti atau mengemukakan pendapat sehingga mereka memilih untuk duduk diam, mencatat dan mendengarkan pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa beranggapan bahwa pelajaran sejarah terlalu sulit untuk dipahami, banyak hafalan angka dan peristiwa-peristiwa materinya tersusun dari paragraf demi paragraf yang naratif dan panjang lebar. Sehingga membuat kesan membosankan. 

Tidak jarang pada saat pelajaran berlangsung siswa melakukan kegiatan seperti mengobrol, bercanda dengan teman sebangku, gaduh, dan aktivitas lain yang kurang edukatif. Selain itu Guru dalam penyampaian materi biasanya hanya berbicara dan menulis catatan di papan tulis, siswa bersifat pasif karena hanya mendengarkan. Siswa kemudian mencatat apa yang didiktekan atau dicatatkan guru di papan tulis. Dimana buku teks sangat kurang, kadang-kadang guru mulai mengajar dengan hanya mendiktekan saja pelajaran dan jika masih ada waktu baru memberikan penjelasan sekedarnya. Bahkan dalam soal yang mengundang perbedaan pendapat hanya sekali-kali saja penjelasan guru menampilkan lebih dari satu pandangan ataupun tafsiran yang sebaliknya. Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran IPS tersebut mengajar beliau mengalami keterbatasan karena faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal ini dipicu oleh terbatasnya fasilitas pembelajaran pendidikan di SMP Satu Atap ini sehingga guru tidak dapat menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah lain di kota yang lebih maju di era globalisasi ini, Hal ini semakin membuat siswa bosan dan bertindak semaunya sendiri pada saat pelajaran berlangsung.

Secara empiris dapat dilihat dari hasil belajar siswa kelas VII SMPN X yang masih menunjukkan rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai ulangan tengah semester genap yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran sejarah yang telah ditentukan yaitu 60.

Suasana belajar yang digambarkan diatas jelas tidak kondusif yang menyebabkan kegiatan belajar menjadi tidak efektif karena tidak ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Fenomena tersebut dimungkinkan terjadi karena siswa telah kehilangan semangat, minat dan motivasi untuk belajar sejarah. Hal ini tidak bisa dibiarkan dan berlarut-larut begitu saja sebab jika dalam pembelajaran sudah tidak kondusif dan efektif akan menyebabkan prestasi belajar yang dicapai juga tidak maksimal.

Agar tujuan pengajaran dapat tercapai, guru harus mampu mengorganisasi semua komponen sedemikian rupa sehingga antara komponen yang satu dengan lainnya dapat berinteraksi secara harmonis (Suyitno, 2006 :12). Salah satu komponen dalam pembelajaran adalah pemanfaatan berbagai macam strategi dan metode pembelajaran secara dinamis dan fleksibel sesuai dengan materi, siswa dan konteks pembelajaran (Depdiknas, 2006 :1).

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar agar dapat mencapai prestasi belajar dengan nilai rata-rata yang maksimal, maka seorang guru membutuhkan suatu strategi agar dapat mendorong siswa untuk lebih aktif serta tertarik dan menyukai mata pelajaran sejarah. Salah satu pembelajaran yang menyenangkan dan mengaktifkan siswa adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam kelompok-kelompok kecil, dimana pada model pembelajaran ini siswa dalam kelompoknya mempunyai konsep bahwa mereka memiliki tanggung jawab bersama-sama untuk membantu teman sekelompoknya agar berhasil dan mendorong teman kelompoknya untuk melakukan upaya yang maksimal (Slavin, 2008 :16). Pembelajaran kooperatif identik dengan kerja kelompok serta diskusi. Kerja kelompok ini perlu memperhatikan aspek-aspek antara lain; pertama, tujuan yang jelas sehingga setiap anggota kelompok mengetahui apa yang akan dilakukan. Kedua, dalam kerja kelompok perlu adanya pembagian kerja sehingga tercipta komunikasi yang efektif. Ketiga, dengan adanya tujuan yang jelas, komunikasi yang efektif kerja kelompok akan lebih baik serta dengan kepemimpinan yang baik akan mempengaruhi hasil kerja yang maksimal dan memuaskan. Untuk itu perlu adanya strategi pembelajaran yang inovatif yang dapat berpengaruh dalam penguasaan materi dan dapat berpengaruh pada keaktifan siswa serta memberikan iklim yang kondusif dalam perkembangan daya nalar dan kreatifitas siswa. Meskipun dalam strategi pembelajaran ini siswa lebih aktif, namun guru tetap mengawasi kelas untuk memberikan semangat, dorongan belajar dan memberikan bimbingan secara individu atau kelompok. Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling diskusi dengan temannya.

Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi di kelas karena memberi kesempatan siswa untuk berpikir secara berkelompok atau bersama-sama, sehingga memberikan banyak waktu kepada siswa untuk berpikir dan merespon jika ada kesulitan agar dapat saling membatu memecahkan masalah tersebut (Trianto 2007 :61). Serta dapat bekerjasama dengan orang lain serta mengoptimalisasikan partisipasi siswa.

Untuk mengatasi agar pengajaran sejarah lebih tidak monoton dan lebih bervariasi maka dapat digunakan strategi pembelajaran aktif dengan menggunakan media Mind Map. Media tersebut digunakan untuk membantu guru dalam memberikan pelajaran kepada siswa dan dapat juga membantu siswa dalam memahami materi pelajaran yang disajikan. Pengertian media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses terjadi. Dengan demikian dalam proses belajar mengajar media sangat diperlukan agar siswa bisa menerima pesan dengan baik dan benar. 

Di SMPN X kemampuan siswa terletak di dalam hal mencatat. Metode mencatat yang baik harus membantu kita mengingat perkataan, bacaan, meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu mengorganisasikan materi dan memberikan wawasan baru, peta pikiran memungkinkan terjadinya semua hal itu (De Porter, 2008 :175) sehingga peneliti menggunakan media Mind Map di dalam penelitian ini. Mind Map (peta pikiran) adalah satu teknik mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual. Peta pikiran memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri seseorang (http://wordpress.com/model-pembelajaran-mind-map (01/03/2011). Sehingga siswa dapat mengembangkan daya kerja otak masing-masing sesuai dengan pemahamannya terhadap materi. Siswa dapat menuangkan ide-idenya dengan menggambar peta pikiran suatu materi yang telah diberikan oleh guru. Dengan Mind Map siswa dapat mencatat fakta dan ide dengan menggunakan kata dan gambar. Dengan cara ini siswa dapat mengorganisasikan informasi sambil membuat peta ketika mereka sedang mendengarkan pelajaran di kelas. Dengan media Mind Map siswa dapat berpikir tentang apa yang mereka catat dan menempatkannya ditempat yang sesuai dalam peta (Margulies dan Valenza, 2008 :18). Strategi pembelajaran ini perlu diterapkan dalam dunia pendidikan, agar bisa kondusif dengan proses pendewasaan dan pengembangan bagi siswa. Strategi pembelajaran ini juga dapat diterapkan dalam dunia pendidikan sebagai pembelajaran inovatif.

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu penelitian yang dilakukan di dalam kelas yang akan diteliti melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar dapat meningkat. Melaui refleksi guru akan meningkatkan kembali apa yang sudah dikerjakan di depan kelas ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pemikiran seorang guru yang dituangkan dalam sebuah pemikiran yang diberi nama refleksi diri guru, refleksi diri guru tersebut memberikan gambaran tentang jati dirinya sebagai seorang guru dalam mentransfer ilmunya, penjelasan yang terlalu cepat, atau memberikan contoh yang memadai, dan bahasa yang digunakan mudah dipahami serta serangkaian pertanyaan lain dapat diperoleh dari perenungan diri. Sehingga akan menemukan kelemahan dan akan memperbaikinya dari tindakan yang salah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif model Think Pair Share (TPS) dengan menggunakan media Mind Map dapat dijadikan satu metode yang inovatif dan strategi pembelajaran yang cukup bermanfaat serta berpengaruh dalam pemahaman konsep sejarah siswa oleh karana itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul : PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF THINK PAIR SHARE (TPS) DENGAN PENGGUNAAN MEDIA MIND MAP UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS SEJARAH KELAS VII SMPN X.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah penerapan strategi pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan penggunaan media Mind Map pada pelajaran IPS sejarah mampu meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII SMPN X ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan penggunaan media Mind Map pada pelajaran IPS sejarah mampu meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII SMPN X. 

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Sebagai bahan pertimbangan oleh para guru dalam memberikan materi pelajaran maka penulis membuat penelitian tentang model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan penggunaan media Mind Map pada pelajaran IPS sejarah agar para guru lebih mudah dalam penyampaian materi yang akan dibahas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan tentang strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) dengan penggunaan media Mind Map.

b. Bagi Guru

Agar guru dapat memberikan materi dengan menggunakan bermacam-macam variasi metode pembelajaran sehingga siswa tidak merasa cepat jenuh.

c. Bagi Siswa

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa yang kebanyakan kurang antusias terhadap mata pelajaran sejarah karena membosankan. Dengan menerapkan strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) dengan penggunaan media Mind Map siswa akan lebih aktif dalam bertanya dan mempererat kerjasama dengan kelompoknya dalam menyelesaikan masalah.

d. Bagi Sekolah

Model pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan dilakukan khususnya pada pelajaran IPS sejarah.

UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BELAJAR LEMPAR CAKRAM DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA MODIFIKASI PIRING PLASTIK

UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BELAJAR LEMPAR CAKRAM DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA MODIFIKASI PIRING PLASTIK (PENJAS KELAS VIII)

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sarana prasarana merupakan salah satu bagian yang strategis dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, lengkap dan tidak lengkapnya sarana prasarana pembelajaran turut mempengaruhi maksimal dan tidak maksimalnya ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Sarana yang lengkap bisa memudahkan guru untuk mengejar target-target tertentu yang menjadi tujuan pembelajarannya. Begitu sebaliknya, sarana yang tidak lengkap akan menyulitkan bagi guru dalam mencapai target-target tujuan pembelajarannya.

Ini pula yang terjadi pada pembelajaran Lempar Cakram di MTs X. Kondisi nyata di sekolah, media Cakram hanya tersedia 2 buah, 1 untuk putri dan 1 untuk putra. Sementara rata-rata siswa di MTs X berjumlah 30-40 orang, jadi komparasi antara jumlah Cakram dan jumlah siswa adalah 1 : 17 putra/putri. Jelas dari gambaran tersebut bahwa proses pembelajaran Lempar Cakram menjadi tidak efektif, dan akibatnya bahwa target kurikulum menjadi sangat rendah.

Situasi dan kondisi ini sudah berjalan cukup lama dan sekolah sampai detik ini belum bisa memenuhi sarana Cakram tersebut sampai batas yang cukup memadai atau kondisi ideal, misalnya dengan perbandingan 1 : 2 (1 cakram untuk 2 orang). Hal ini bisa dimengerti, karena sekolah mempunyai kebutuhan yang sangat banyak dan hampir semuanya mempunyai tingkat urgensitas yang tinggi untuk dipenuhi oleh sekolah. Sehingga menuntut sekolah untuk menyediakan Cakram sesuai dengan kondisi ideal, merupakan suatu yang tidak realistis dan lebih jauhnya bisa menimbulkan gejolak dan iklim yang tidak kondusif di sekolah. Oleh karena itu perlu sebuah pemecahan masalah yang sederhana dan bisa dilakukan oleh guru. 

Melihat permasalahan di atas, maka satu pemikiran yang muncul adalah bahwa perlu adanya sebuah media alternatif modifikatif untuk mengganti cakram yang memang cukup mahal. Media alternatif modifikatif tersebut harus bersifat bisa mewakili karakteristik cakram, murah, banyak tersedia atau mudah di dapat.

Dari beberapa kriteria media alternatif modifikatif untuk mengganti cakram tersebut nampaknya piring plastik bisa dijadikan media alternatif modifikatif untuk mengganti cakram. Dari segi bentuk, jelas ada kemiripan dengan bentuk cakram, dari segi ketersediaan dan harga, maka piring plastik sangat mudah sekali di dapat di pasar-pasar tradisional dengan harga sangat murah.

Dari permasalahan tersebut di atas maka penulis menentukan judul Penelitian Tindakan Kelas ini UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BELAJAR LEMPAR CAKRAM DENGAN MEDIA MODIFIKASI PIRING PLASTIK PADA KELAS VIII MTS X.

B. Perumusan Masalah

1. Rumusan Penelitian

Dari latar belakang tersebut di atas, maka Rumusan Penelitian yang diajukan adalah : Apakah media modifikasi piring plastik bisa meningkatkan efektivitas belajar Lempar Cakram di kelas VIII MTs X ?

2. Pertanyaan Penelitian

a. Sejauhmana aktivitas siswa kelas VIII dalam belajar lempar Cakram ?

b. Sejauhmana aktivitas guru dalam mengajar lempar cakram ? 

c. Sejauhmana hasil belajar lempar cakram yang dilakukan siswa dengan modifikasi piring plastik ? 

d. Sejauhmana respon siswa terhadap pembelajaran lempar cakram dengan modifikasi piring plastik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk mengetahui sejauhmana media modifikasi piring plastik bisa meningkatkan efektivitas belajar Lempar Cakram di kelas VIII MTs X 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui sejauhmana aktivitas siswa dalam belajar Lempar Cakram 

b. Untuk mengetahui sejauhmana aktivitas guru dalam mengajar Lempar Cakram 

c. Untuk mengetahui sejauh mana respon siswa terhadap pembelajaran Lempar Cakram dengan media piring plastik 

d. Untuk mengetahui sejauhmana hasil belajar Lempar Cakram yang dilakukan siswa dengan media modifikasi piring plastik

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi siswa

Siswa lebih partisipatif dalam proses pembelajaran Lempar Cakram 

2. Bagi guru

Selain menambah pengalaman dalam penggunaan media belajar yang di modifikasi, juga membuat pengajaran Lempar Cakram menjadi lebih efektif 

3. Bagi Guru Penjas Orkes

Bisa mencoba media modifikasi piring plastik dalam pembelajaran Lempar Cakram apabila Cakram tidak tersedia dalam jumlah yang memadai, dan bisa menjadi inspirasi pengetahuan untuk menemukan media modifikasi yang lainnya dalam cabang penjas lainnya. 

4. Bagi sekolah

Adanya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran yang berakibat terhadap peningkatan kualitas siswa dan guru, sehingga pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan.