PENGARUH ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

PENGARUH ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki struktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak terelakkan pemerintah (Sukirno, 2004). Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban mutlak dalam mengumpulkan sumber-sumber dana (penerimaan) untuk membiayai seluruh pengeluaran yaitu pengeluaran rutin (belanja rutin) dan pengeluaran pembangunan. Agar terwujud sasaran yang tepat dalam pengumpulan dana dan pembiayaan maka pemerintah menyusun Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Untuk tingkat daerah dinamakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang no. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004. Kedua Undang-undang ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (Pemda) dikarenakan Pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (Undang-undang No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian.

APBD terdiri dari Penerimaan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana berimbang, dan penerimaan Iain-lain yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah atau sumber daya alam dan Iain-lain pendapatan yang sah. Dana berimbang merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan Sumber daya Alam serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan belanja yang penggunaannya untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Pengeluaran pembangunan merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah keinginan masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi seperti : sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian tenaga kerja dan skala produksi. Faktor non ekonomi seperti : sosial, manusia, politik dan administratif. Pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode biasanya satu tahun.

Menurut Keynes dalam Deliarnov (2003), pemerintah perlu berperan dalam perekonomian. Dari berbagai kebijakan yang dapat diambil Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah itu dilakukan dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijaksanaan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama pada situasi saat sumber-sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh.

Menurut Rostow dalam Jhingan (2007), yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relative besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah hams menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah hams tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Sedangkan Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Wagner menamakan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (law of ever increasing state activity).

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian ini dengan judul "PENGARUH APBD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN X".

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh Pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten X ?

2. Bagaimanakah pengaruh Pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten X ?

C. Hipotesis

Adapun hipotesis yang dapat disimpulkan adalah : 

1. Pengeluaran rutin berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten X.

2. Pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten X

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten X.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten X. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan.

2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak yang berkepentingan untuk menganalisa masalah-masalah yang berhubungan dengan APBD Kabupaten X.

PROBABILITAS KEBERHASILAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN

PROBABILITAS KEBERHASILAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Sejak Januari sampai Oktober 2007 harga minyak mentah dunia tidak pernah mengalami penurunan dalam pergerakan bulanan. Bahkan hingga pertengahan tahun 2008 harga minyak mentah dunia cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga minyak mentah dunia diduga oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, ketegangan di perbatasan Turki dan Irak karena kebijakan Turki yang akan menggunakan seluruh kekuatan militernya guna menghadapi separatis Kurdi di Irak, laju konsumsi di China dan India yang terus meroket dan melemahnya dolar AS ikut memicu kenaikan harga (Kuncoro, 2007).

Sebagaimana negara-negara penghasil minyak lainnya seharusnya Indonesia juga mendulang keuntungan karena kenaikan minyak mentah dunia. Dengan keadaan seperti ini justru APBN Indonesia terbebani semakin berat yang harus menanggung kenaikan beban subsidi BBM yang terus meningkat. Hal ini dikarenakan produksi minyak Indonesia mengalami penurunan namun tidak diimbangi penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bahkan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu produksi minyak di Indonesia kini banyak dikuasai oleh pihak asing. Selama tiga tahun terakhir Chevron Pacific Indonesia merupakan produsen minyak terbesar di Indonesia dengan menguasai 44% dari total produksi minyak Indonesia. Sedangkan Pertamina hanya duduk di peringkat kedua dengan pangsa produksi hanya 12%. Suatu hal yang sangat memprihatinkan, SDA yang seharusnya dikuasai dan dikelola oleh negara serta digunakan untuk kemakmuran rakyat justru sebagian besar dikuasai oleh pihak asing.

Perbandingan harga BBM dalam negeri dengan negara tetangga mengalami ketimpangan yang cukup signifikan. Harga BBM di dalam negeri jauh lebih murah daripada harga BBM di negara-negara tetangga. Pada Maret tahun 2008 harga BBM tertinggi terdapat di Singapura, harga premium di Singapura mencapai Rp. 13.857,- per liter, sedangkan harga premium di Indonesia hanya Rp. 4.557 per liter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Harga BBM di Indonesia sangat murah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dengan perbedaan harga yang sangat tajam ini ditakutkan akan terjadi penyelundupan ke negara lain. oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. BBM yang seharusnya untuk konsumsi dalam negeri justru diselundupkan ke negara lain untuk memperoleh keuntungan pribadi karena harga di luar negeri yang jauh lebih mahal daripada di dalam negeri. Dan bila hal itu terjadi dan terus berlanjut maka yang terjadi adalah kelangkaan BBM di dalam negeri. Untuk mencegah hal itu terjadi maka pemerintah segera menyesuaikan harga BBM dalam negeri dengan harga BBM di luar negeri.

Selain hal di atas kenaikan harga BBM di Indonesia juga dikarenakan distribusi penggunaan subsidi BBM terbesar dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Sekitar 70% distribusi penggunaan subsidi BBM dinikmati oleh 40% masyarakat terkaya. Sedangkan 40% masyarakat miskin hanya menikmati tidak mencapai 15% dari distribusi penggunaan subsidi BBM dan sisanya dinikmati oleh kalangan menengah. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan pengurangan subsidi BBM dengan mengalihkan ke hal lain yang lebih dapat dinikmati oleh masyarakat miskin.

Kenaikan harga BBM di Indonesia memberikan tekanan sosial dan ekonomi yang berat terhadap masyarakat. Karena dengan kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan dari harga barang-barang pokok sehari-hari (Sembako). Hal seperti ini memang wajar terjadi sama juga yang terjadi pada saat kenaikan harga BBM pada tahun 2005 yang diikuti juga dengan kenaikan harga sembako. Harga sembako yang terus naik sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dengan kenaikan harga kebutuhan pokok namun tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat sehingga memperlemah daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan perkembangan harga pasar. Sehingga masyarakat miskin akan mengalami penurunan taraf kesejahteraannya atau menjadi semakin miskin.

Untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan daya beli masyarakat miskin pemerintah Indonesia melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS). Program BLT-RTS merupakan salah satu program kompensasi jangka pendek selain Program Raskin dan Program Operasi Pasar Beras dan Subsidi Harga Beras TNI/Polri. Program BLT-RTS adalah sebuah program pemberian bantuan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 100.000,- per bulan selama 7 bulan dengan rincian diberikan Rp. 300.000,- per 3 bulan (Juni-Agustus) dan Rp. 400.000,- per 4 bulan (September-Desember). Sasarannya rumah tangga sasaran sejumlah 19,1 juta sesuai hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan DIPA Departemen Sosial yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. Hal serupa juga telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia ketika terjadi kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan 2006 dengan melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).

BLT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi pengaruh kenaikan BBM terhadap rumah tangga miskin. Program BLT merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam kurun waktu 2004-2009 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang diantaranya adalah target penurunan angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009. Dengan demikian diharapkan dengan adanya program BLT ini mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Penerima dana BLT adalah dikhususkan untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dikategorikan miskin menurut data BPS. Untuk mendapatkan data rumah tangga sasaran yang berhak menerima BLT, pendataan dilakukan oleh BPS. Kriteria yang berhak menerima dana BLT ini meliputi rumah tangga sangat miskin (poorest), miskin (poor) dan mendekati miskin (near poor) berdasarkan definisi konsumsi kalori atau pengeluaran. Adapun yang termasuk kriteria penerima dana BLT yang digunakan oleh BPS untuk rumah tangga sasaran adalah sebagai berikut (www.kompensasibbm.com) : 

1. Penduduk dikatakan sangat miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1900 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar non makanan, atau setara dengan Rp. 120.000,- per orang per bulan.

2. Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 1900 sampai 2100 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar non-makanan, atau setara dengan Rp. 150.000,- per orang per bulan.

3. Penduduk dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 2100 sampai 2300 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar non-makanan, atau setara dengan Rp. 175.000,- per orang per bulan.

Program BLT dianggap kurang efektif untuk mengatasi permasalahan akibat kenaikan harga BBM. Di mata sebagian besar publik, kebijakan pemerintah mengenai BLT ini sangatlah tidak memadai dan tidak masuk akal dengan kondisi riil saat ini. 

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul "ANALISIS PROBABILITAS KEBERHASILAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN (BLT-RTS)".

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh pendapatan terhadap probabilitas keberhasilan program BLT-RTS di Kabupaten X dan pada pendapatan berapakah RTS mempunyai probabilitas mempertahankan atau meningkatkan daya beli lebih besar dari 50% ?

2. Bagaimanakah pengaruh harga beras terhadap probabilitas keberhasilan program BLT-RTS di Kabupaten X dan pada harga beras berapakah RTS mempunyai probabilitas mempertahankan atau meningkatkan daya beli lebih besar dari 50% ?

3. Bagaimanakah pengaruh gaya hidup terhadap probabilitas keberhasilan program BLT-RTS di Kabupaten X ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap probabilitas keberhasilan program BLT-RTS di Kabupaten X dan besarnya pendapatan RTS agar mempunyai probabilitas mempertahankan atau meningkatkan daya beli lebih besar dari 50%.

2. Untuk mengetahui pengaruh harga beras terhadap probabilitas keberhasilan program BLT-RTS di Kabupaten X dan besarnya harga beras untuk dikonsumsi RTS agar mempunyai probabilitas mempertahankan atau meningkatkan daya beli lebih besar dari 50%.

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap probabilitas keberhasilan program BLT-RTS di Kabupaten X.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, khususnya dalam program BLT-RTS.

2. Sebagai aplikasi dari teori secara umum dan Ilmu Ekonomi Pembangunan secara khususnya, serta diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan yang ada.

3. Sebagai referensi/pedoman bagi pengembangan peneliti selanjutnya.

PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM BMT TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM BMT TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia pada penghujung tahun 1990-an mengalami krisis perekonomian multidimensional. Pilar utama penyangga perekonomian tidak sanggup menjadi penyangga. Perusahaan-perusahaan besar yang mengalami banyak kerugian mengambil tindakan untuk melaksanakan efisiensi kerja dalam berproduksi. Terjadilah PHK besar-besaran yang dilaksanakan berbagai perusahaan sehingga menimbulkan pengangguran dalam kapasitas yang besar.

Sementara usaha-usaha kecil masih dapat bertahan karena modal yang mereka kelola tidaklah begitu besar jika dibandingkan dengan perusahaan besar. Pengangguran yang begitu besar menyebabkan masyarakat mulai berbalik pada usaha-usaha kecil yang bersifat pribadi yang disebut dengan UMKM. Masyarakat berusaha untuk mengatasi pengangguran dengan bekerja ataupun membuka usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Usaha kecil tersebut bukanlah hal yang baru dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah menaruh perhatian bagi usaha UMKM melalui berbagai macam kebijakan pemerintah. Tetapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut kurang memberi manfaat bagi masyarakat yang melaksanakan usaha-usaha kecil yang disebut dengan UMKM.

Salah satu hal yang paling penting dalam pengembangan UMKM adalah modal kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan, tidak efektif dalam memajukan usaha kecil. Banyak kredit yang diberikan oleh pemerintah tetapi tidak disalurkan bagi usaha kecil milik masyarakat.

Selain melalui pemerintah modal juga diperoleh usaha kecil melalui pihak perbankan. Perbankan diketahui memberi kredit untuk mengembangkan usaha. Berbagai macam bentuk kredit yang disediakan oleh lembaga perbankan untuk mengembangkan usaha kecil. Hanya saja bukan rahasia lagi bahwa kredit-kredit yang disediakan oleh perbankan yang digunakan untuk usaha kecil sering mengalami kegagalan dibandingkan keberhasilannya. Ada berbagai macam kendala yang menyebabkan kegagalan penyaluran kredit tersebut. Dimulai dengan bunga kredit bank yang tinggi, prosedur yang panjang sehingga masyarakat menjadi merasa dipersulit dalam proses permohonan kredit. Selain pemerintah dan perbankan yang dapat memberikan kredit bagi usaha kecil, ada pula yang dikenal dengan rentenir yang memberi pinjaman dana bagi pengusaha kecil dengan bunga yang harus dibayar mencekik leher masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut ekonomi syariah yang sedang berkembang dan menjadi perhatian di Indonesia, menawarkan sistem kerja sama yang berbeda bagi pengusaha kecil yang dikenal dengan lembaga keuangan Baitul Mai Wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil (golongan ekonomi lemah) dengan berlandaskan sistem ekonomi syariah Islam.

Badan hukum dari BMT dapat berbentuk koperasi dengan syarat telah memiliki kekayaan lebih dari Rp. 40.000.000,00 dan telah siap secara administrasi dan untuk menjadi koperasi yang sehat dapat dilihat dari segi pengelolaan koperasi dan dianalisa dari segi ibadah, amalan shalihah para pengurus yang telah mengelola BMT secara syariah Islam. Sebelum berbadan hukum koperasi, BMT dapat dibentuk sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dapat berfungsi sebagai pra koperasi.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal I, Ayat I dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Keberadaan BMT yang siap memberikan pinjaman modal tanpa agunan, dengan prosedur administrasi yang mudah, rendah biaya transaksi, dan yang tak kalah penting bebas bunga akan menjadi daya tarik bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada lembaga keuangan yang lebih baik, aman, halal dan syar 'i yaitu BMT.
Keberadaan BMT diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan ketergantungan pengusaha mikro terhadap rentenir. Selain itu sektor usaha mikro dewasa ini tengah mendapatkan perhatian dunia internasional.

Bahkan tahun 2005 dicanangkan sebagai tahun Internasional pembiayaan mikro oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini merupakan peluang besar bagi BMT sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah untuk berkembang dan mendapat dukungan pemerintah. Baik dari dukungan segi modal, legalitas, pengawasan, maupun info struktur.

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Sedangkan pada tahun 1992 perkembangan bank syariah di tanah air mendapatkan pijakan setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Maka pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan gabungan konsep Baitul Mai dan Baitul Tamwil, yang target sasarannya serta skalanya pada sektor usaha mikro. Dengan semakin banyaknya orang yang memiliki perhatian terhadap lembaga kecil ini serta disamping juga perlu adanya perantara untuk terjalinnya komunikasi dan jaringan antar BMT.

BMT X berdiri untuk melindungi pengusaha mikro dan kecil yang ada di Y dari rentenir-rentenir yang memberi pinjaman modal dengan bunga yang tinggi serta motivasi pengurus BMT untuk menambah amal ibadah melalui bekerja di BMT tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis melakukan penelitian yang diberi judul "ANALISIS PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM BMT X TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA Y".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang pemilihan judul diatas, maka penulis terlebih dahulu merumuskan permasalahan sebagai dasar kajian penelitian dilakukan.

Adapun perumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan BMT X di kota Y ?

2. Apa yang melatarbelakangi masyarakat meminjam di BMT ?

3. Bagaimana peranan pinjaman yang disalurkan pihak BMT terhadap pendapatan anggota BMT ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan BMT X di kota Y.

2. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi masyarakat meminjam di BMT.

3. Untuk mengetahui bagaimana peranan pinjaman yang disalurkan BMT terhadap pendapatan masyarakat/anggota BMT. 

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi terutama Departemen Ekonomi Pembangunan.

2. Sebagai masukan bagi kalangan akademis dan peneliti yang tertarik untuk membahas mengenai perkembangan BMT di kota Y.

3. Sebagai penambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.

4. Bagi BMT penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk mendukung kemajuan dan kelancaran kegiatan usaha BMT.

5. Sebagai bahan, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama.

PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR BENTUK PERMUKAAN BUMI MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL

PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR BENTUK PERMUKAAN BUMI MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL (IPA KELAS III)

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk dapat mewujudkan fungsi pendidikan nasional tersebut, diperlukan proses pembelajaran yang bermakna bagi siswa.

Sugiyanto (2010 : 1) mengemukakan bahwa profesionalisme seorang guru bukanlah pada kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi lebih pada kemampuannya untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswanya. Menurut Degeng dalam Sugiyanto (2010 : 1-2) daya tarik suatu mata pelajaran (pembelajaran) ditentukan oleh dua hal, pertama oleh mata pelajaran itu sendiri, dan kedua oleh cara mengajar guru. Oleh karena itu, tugas profesional guru adalah menjadikan pelajaran yang sebelumnya tidak menarik menjadikannya menarik, yang dirasakan sulit menjadi mudah, yang tadinya tak berarti menjadi bermakna.

Kebermaknaan dalam proses pembelajaran dapat diwujudkan melalui beberapa upaya yang harus ditempuh. Beberapa upaya tersebut antara lain yaitu memilih dan mengorganisasikan bahan ajar yang tepat, berkomunikasi dengan anak baik secara individu maupun secara klasikal, menentukan pendekatan pembelajaran yang efektif dan mengelola waktu. Hal ini tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa proses pengalaman dan pemikiran secara ilmiah. Sehubungan dengan itu jenjang pendidikan sekolah dasar merupakan pendidikan dasar awal yang sangat penting, hal ini dikarenakan : (1) Dasar awal cepat berkembang menjadi pola kebiasaan yang akan mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial anak sepanjang hidup, (2) Hasil belajar dan pengalaman semakin memainkan peranan secara dominan dalam perkembangan dengan bertambahnya usia anak, (3) pola sikap dan perilaku yang dibentuk pada awal kehidupan, cenderung bertahan (Soeparwoto, 2007 : 33).

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai salah satu mata pelajaran di satuan pendidikan sekolah dasar turut memberikan kontribusi dalam usaha pencapaian cita-cita pendidikan nasional. Selain itu IPA juga merupakan salah satu mata pelajaran yang dimasukkan dalam ujian UASBN. Oleh karena itu, sebagai guru harus mampu mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA. 

Bagi sebagian siswa kelas III SDN X, IPA merupakan mata pelajaran mudah tetapi sulit. Hal ini ditandai dari perolehan hasil evaluasi mata pelajaran IPA pada materi penerapan energi, sebagian siswa tidak dapat menjawab soal evaluasi sehingga hasil evaluasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa siswa mendapatkan nilai dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu nilai 62.

Pada test formatif mata pelajaran IPA materi penerapan energi, dari 28 siswa kelas III SDN X, hanya 19 siswa atau 67,85% yang memperoleh nilai diatas KKM. Sisanya 9 siswa atau 32,15 masih memperoleh nilai dibawah KKM (belum tuntas/lulus KKM). Dari pengamatan penulis, siswa mengalami kesulitan dalam proses pengerjaan dan penyimpulan jawaban akhir, yang berarti pembelajaran yang dilakukan siswa belum begitu bermakna. Guru umumnya hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak berpusat pada siswa, oleh karena itu peneliti mengupayakan model pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan hasil pembelajaran mata pelajaran IPA melalui pendekatan kontekstual.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mewujudkan hasil pembelajaran yang diharapkan, diperlukan strategi baru yang lebih memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, namun strategi yang mendorong siswa menerapkan pengetahuan di benak mereka sendiri. Sesuai dengan karakteristik siswa dilihat dari usianya, usia anak SD (7-11 tahun) berada pada tahap operasional konkret, yaitu berada pada tahap berfikir yang harus dikaitkan dengan hal-hal nyata dan pengetahuan awal yang telah dibangun oleh mereka sendiri (Piaget dalam Syah, 2006 : 31). Menurut Rifa'i dan Anni (2009 : 29) pada tahap operasional konkret anak mampu mengoperasikan berbagai logika menggantikan penalaran intuitif, namun hanya pada situasi konkret dan kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah ada namun belum bisa memecahkan masalah abstrak.

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa-siswa TK sampai dengan SMU untuk menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam berbagai macam tatanan dalam sekolah dan luar sekolah agar dapat memecahkan masalah-masalah dunia nyata atau masalah-masalah yang disimulasikan (Trianto, 2007 : 102). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa secara natural pikiran mencari makna konteks sesuai dengan situasi nyata lingkungan seseorang, dan itu dapat terjadi melalui pencarian hubungan yang masuk akal dan bermanfaat. Pemaduan materi pelajaran dengan konteks keseharian siswa di dalam pembelajaran kontekstual akan menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang mendalam dimana siswa kaya akan pemahaman masalah dan cara untuk menyelesaikannya. Siswa mampu secara independen menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah baru dan belum pernah dihadapi, serta memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap belajarnya seiring dengan peningkatan pengalaman dan pengetahuan mereka.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti mencoba menerapkan pendekatan kontekstual pada pembelajaran IPA. Pendekatan kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Sugandi, 2007 : 41). Dengan menerapkan pendekatan kontekstual, diharapkan semua kendala yang ada di atas dapat diselesaikan, prestasi belajar siswa dapat meningkat karena pendekatan ini dapat mengaktifkan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas, peneliti merumuskan permasalahan yang hendak di selesaikan melalui PTK yaitu : 

a. Bagaimana cara menggunakan pendekatan kontekstual, sehingga pembelajaran IPA materi bentuk permukaan bumi di kelas III SDN X dapat meningkat ?

b. Apakah dengan menggunakan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan pembelajaran IPA materi bentuk permukaan bumi di

kelas III SDN X ? 

2. Pemecahan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pemecahan masalah yang diajukan yaitu melalui penggunaan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III SDN X pada mata pelajaran IPA materi pokok bentuk permukaan bumi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan Umum

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar dalam mata pelajaran IPA.

b. Tujuan Khusus

Untuk meningkatkan hasil belajar dan proses/keaktifan siswa kelas III SDN X serta performansi guru dalam mata pelajaran IPA materi pokok bentuk permukaan bumi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi siswa, guru, sekolah (instansi terkait), dan peneliti. 

1. Bagi Siswa

a. Meningkatnya pemahaman terhadap materi bentuk permukaan bumi dalam mata pelajaran IPA.

b. Meningkatnya keterampilan dalam menyelesaikan soal materi bentuk permukaan bumi dalam mata pelajaran IPA.

c. Meningkatnya keaktifan belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA.

2. Bagi Guru

a. Guru mendapat pengalaman dalam kegiatan pembelajaran IPA melalui pendekatan kontekstual.

b. Pendekatan kontekstual sebagai alternatif dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi dan kreatifitas guru di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

3. Bagi Sekolah

Membantu meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas pembelajaran IPA materi pokok bentuk permukaan bumi di kelas III SDN X.

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI MODEL KOMPETISI AKTIF MENYENANGKAN

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI MODEL KOMPETISI AKTIF MENYENANGKAN (KAM) (MATEMATIKA KELAS II)

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permendiknas RI nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa dalam setiap kesempatan pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contexstual problem). Dengan membahas masalah sesuai dengan konteks kehidupan dan situasi di sekitar siswa maka secara bertahap siswa dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Pembelajaran matematika akan lebih menarik jika dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi mengajar dan sekaligus melibatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran.

Permendiknas RI nomor 41 Tahun 2007 menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Seiring dengan tujuan tersebut maka harus ada kesiapan dari seorang guru dalam mendesain pembelajaran yang inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk berperan aktif di dalam pembelajaran.

Berdasarkan UU nomor 23 Th 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Maka melalui Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006 menetapkan bahwa pendekatan tematik sebagai pendekatan pembelajaran yang harus dilakukan pada siswa Sekolah Dasar terutama pada siswa kelas rendah (kelas I s.d III). Menurut BSNP (2006 : 35) penetapan pendekatan tematik dalam pembelajaran di SD dikarenakan perkembangan peserta didik pada kelas rendah Sekolah Dasar, pada umumnya berada pada tingkat perkembangan yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik) serta baru mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Di dalam pembelajaran antara pelajaran satu dengan yang lainnya selalu dikaitkan menjadi satu dan sebisa mungkin tidak nampak antar mata pelajarannya. Berdasarkan hal ini di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas II harus menggunakan pendekatan tematik.

Menurut Slavin (1994) disebutkan siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasi informasi komplek, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama itu sudah tidak sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha susah payah dengan ide-ide. Satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa namun siswa harus membangun sendiri pengetahuan yang ada dibenaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberikan siswa kesempatan untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan membelajarkan siswa dengan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan sendiri yang harus memanjatnya.

Ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi aspek-aspek sebagai berikut (1) bilangan, (2) geometri dan pengukuran, serta (3) pengolahan data. Oleh karena itu matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan-kemampuan tersebut. Menurut Fathani (2009 : 75) matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan harus dikuasai oleh setiap manusia terutama oleh siswa sekolah. Akan tetapi dalam perkembangannya matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan kurang disukai oleh sebagian orang. Menurut Susilo dalam Fathani (2009 : 77) ada beberapa mitos negatif yang berkembang dalam masyarakat mengenai matematika salah satu diantaranya adalah anggapan bahwa untuk mempelajari matematika diperlukan bakat istimewa yang tidak dimiliki setiap orang. Kebanyakan orang berpandangan bahwa untuk mempelajari matematika diperlukan kecerdasan yang tinggi, akibatnya bagi mereka yang merasa kecerdasannya rendah tidak termotivasi untuk belajar matematika.

Berdasarkan temuan dari Depdiknas (2002) dalam Trianto (2007), dalam proses pembelajaran selama ini siswa hanya menghafal konsep dan kurang mampu menggunakan konsep tersebut jika menemui masalah dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan konsep yang dimiliki. Lebih jauh lagi bahkan siswa kurang mampu menentukan masalah dan merumuskannya. Hal ini bertolak belakang dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa harus membangun konsep sendiri dan bukan sekedar menghafalkan.

Keadaan yang terjadi di kelas II SDN X, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di SDN X serta hasil wawancara, catatan dan hasil belajar sebelumnya yang diperoleh dari guru kelas keadaan yang terjadi adalah sebagai berikut : Ketika guru mengajukan pertanyaan maka tidak ada yang menjawab pertanyaan guru jika tidak ditunjuk oleh guru secara langsung. Siswa mau maju ke depan kelas diiming-imingi akan diberikan penghargaan. Jumlah penghargaan terbatas sehingga jika penghargaan sudah habis siswa harus ditunjuk oleh guru baru mau menjawab pertanyaan guru. Guru hanya memberikan evaluasi dan hasilnya hanya dibagikan begitu saja kepada murid tanpa ada penghargaan bagi siswa yang mendapatkan nilai terbaik sehingga siswa merasa biasa saja dengan nilai yang diperolehnya dan tidak berkeinginan mendapat nilai lebih tingi dibandingkan teman lainnya. Ketika menjawab soal yang diberikan guru siswa asal mengerjakan saja yang penting semua soal sudah dikerjakan.

Dalam pembelajaran sudah menggunakan media tetapi jumlahnya hanya ada 1 yaitu media yang dipajang di depan kelas saja dan tidak semua anak disediakan media sendiri-sendiri sehingga siswa hanya bisa menggunakannya secara bergantian. Media juga cenderung lebih banyak digunakan guru daripada siswa. Dalam pembelajaran guru lebih banyak berceramah sedangkan siswa hanya mendengarkan dan hanya duduk di bangkunya masing-masing tanpa melakukan aktivitas. Padahal siswa karakteristik anak SD adalah senang beraktivitas. Hal ini cenderung membuat siswa merasa tidak senang. Siswa yang tidak mendapat giliran menggunakan media cenderung merasa bosan dan siswa lebih asyik bermain sendiri. Siswa bisa mengerjakan soal yang diberikan jika dibimbing oleh guru tetapi ketika diberikan soal evaluasi dan mengerjakan sendiri siswa merasa kesulitan. Hal ini antara lain dikarenakan anak belajar dengan sistem menghafal.

Sesuai dengan hasil catatan pengamatan, di lapangan terjadi pembelajaran yang kurang menyenangkan, guru kurang terampil dalam menggunakan model dan media pembelajaran, dan siswa yang kurang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang seperti ini mengakibatkan kurang berhasilnya proses pembelajaran dengan ditunjukKan 65% siswa yaitu 27 dari 42 siswa kelas II siswa mendapat nilai dibawah KKM pada pelajaran Matematika. Dengan nilai terendah 7 dan nilai tertinggi 100. Serta rata-rata kelas yang diperoleh adalah 50, 62. Padahal batas nilai ketuntasan di SDN X untuk mata pelajaran matematika adalah > 65.

Berdasarkan hal ini maka penulis memiliki dorongan dan ketertarikan mengadakan PTK dengan menggunakan model KAM dikarenakan model KAM memiliki beberapa keunggulan seperti menimbulkan rasa persaingan yang sehat antar siswa, siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dan senang mengikuti pembelajaran, menimbulkan rasa kerja sama dan kompetisi yang tinggi antara siswa satu dengan yang lain, dan meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang dapat menarik minat siswa dalam mengikuti pelajaran. Berdasarkan diskusi peneliti bersama kolaborator memilih menggunakan model KAM di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan model KAM diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi tersebut sehingga kualitas pembelajaran matematika dapat meningkat.

Pembelajaran KAM merupakan modifikasi dari model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dan Pembelajaran Aktif Kreatif Efisien dan Menyenangkan (PAKEM). Tetapi karena kelas II termasuk kelas rendah maka dalam pelaksanaannya tetap dipadukan dengan pendekatan tematik. Model TGT merupakan salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement, Sedang PAKEM merupakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual yang menempatkan siswa sebagai subjek yang aktif mengkonstruksi pengetahuannya dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari situasi nyata atau yang dapat dibayangkan (Depdiknas, 2007). Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu melalui tema sebagai pemersatu dengan memadukan beberapa model sekaligus yang bisa dikaitkan satu sama lain.

Dari ulasan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan mengkaji melalui penelitian tindakan kelas dengan judul "PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI MODEL KOMPETISI AKTIF MENYENANGKAN (KAM) PADA SISWA KELAS II SDN X".

B. Rumusan masalah dan Pemecahan masalah 

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan masalah sebagai berikut : "Bagaimana deskripsi model KAM yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika siswa kelas II SDN X ?"

Adapun dari rumusan masalah tersebut dapat dirinci menjadi : 

a. Apakah model KAM dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas II SDN X dalam pembelajaran matematika ?

b. Apakah model KAM dapat meningkatkan keterampilan guru SDN X dalam pembelajaran matematika ?

c. Apakah model KAM dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SDN X dalam pembelajaran matematika.

2. Pemecahan masalah

Melihat masalah yang sudah dipaparkan maka guru harus melakukan pemecahan masalah dengan melakukan PTK. Setelah mengadakan perundingan dengan kolaborator, peneliti memilih model KAM dengan pendekatan tematik dalam penyelesaian masalahnya. model KAM (Kompetisi Aktif Menyenangkan) merupakan modifikasi antara model TGT (Team Games Tournament) dan model PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). Adapun tahapan dari model KAM adalah sebagai berikut : 1) pembentukan kelompok, 2) membangun konsep, 3) kompetisi antar kelompok, 4) kompetisi antar siswa, 5) pemberian penghargaan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah : "meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas II SDN X".

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas II SDN X dalam pembelajaran matematika menggunakan model KAM.

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru SDN X dalam pembelajaran matematika menggunakan model KAM.

3. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SDN X dalam pembelajaran matematika menggunakan model KAM.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya dan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada khususnya. Secara rinci diharapkan penelitian ini memberi kontribusi sebagai berikut : 

a. Kontribusi bagi guru

1. Meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan pembelajaran matematika di SD.

2. Meningkatkan keterampilan guru untuk menyelenggarakan sistem pembelajaran yang menarik, bervariasi dan kontekstual.

3. Mengubah paradigma pembelajaran matematika dari teacher centered (berpusat pada guru) menjadi student centered (berpusat pada siswa).

b. Kontribusi bagi siswa

1. Meningkatkan motivasi belajar dan kompetisi siswa dalam pembelajaran matematika

2. Meningkatkan peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran serta mempererat hubungan antara murid yang satu dengan yang lainnya

c. Kontribusi bagi sekolah

1. Tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah baik secara kualitasnya (keterampilan guru dan aktivitas siswanya) maupun kuantitasnya (hasil belajar siswa).

PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1996, pemerintah orde baru (Orba) telah membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik sebagai panglima telah diganti dengan ekonomi sebagai panglima dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis. Dalam konstelasi politik yang bam ini, militer telah menempati posisi yang paling atas dalam hierarki kekuasaan.

Kenyataan menunjukkan, pemerintahan orde baru telah berhasil dalam melenyapkan hiperinflasi (inflasi beratus-ratus persen), mengubah modal yang hengkang ke luar negeri menjadi arus masuk modal swasta yang substansial, mengubah deficit cadangan devisa menjadi selalu positif, mempertahankan harga beras dan meningkatkan produksi beras hingga mencapai tingkat swasembada, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menurunkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Prestasi politik dan ekonomi yang mengesankan itu, tak pelak lagi telah ditopang dengan control dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah propinsi. Daerah propinsi tersebut terdiri dari daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban mengatur sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, Undang-undang No. 5 tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dibentuk. Undang-undang No. 5/1974 ini telah meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam 3 (tiga) prinsip, yang dijelaskan sebagai berikut : Pertama, desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Kedua, dekonsentrasi yang berarti bahwa pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Ketiga, tugas perbantuan yang berarti bahwa pengkoordinasian prinsip tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah. Akibat prinsip ini, dikenal adanya daerah otonom dan wilayah administratif.

Ditekankan juga bahwa titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II (Dati II), dengan dasar pertimbangan, yaitu : Pertama, dimensi politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Kedua, dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Ketiga, Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan akan dan potensi rakyat di daerahnya. Yang pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan local accountability Pemda terhadap rakyatnya. Atas dasar itulah prinsip otonomi yang dianut, yaitu otonomi yang nyata, bertanggung jawab, dan dinamis, yang diharapkan dapat dengan mudah direalisasikan. "Nyata" berarti otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah. "Bertanggung jawab" mengandung arti pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan diseluruh pelosok tanah air. "Dinamis" berarti pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkesinambungan, pada prinsipnya mengacu pada dasar otonomi daerah itu sendiri yang telah di tuangkan dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka akan terlihat bahwa perubahan mendasar yang telah dilakukan melalui UU No. 33 tahun 2004, yaitu peraturan tentang 2 sumber penerimaan daerah yang baru, yaitu dana perimbangan dan pinjaman daerah.

Pemberian hak otonomi didasarkan pada kemampuan fisik suatu daerah untuk membiayai dirinya sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004, bahwa prinsip otonomi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Otonomi yang seluas-luasnya adalah daerah yang diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam UU. Daerah tersebut memiliki kewenangan membuat kebijakan daerahnya demi memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan hidup serta berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah tersebut.

3. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan maksud pemberian otonomi yang ada yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Dengan pemberian otonomi ini diharapkan pada pemerintah daerah untuk lebih memanfaatkan dan mengolah peluang dan potensi yang dimiliki daerah tersebut demi kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan di daerahnya dengan melibatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat setempat/daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan wujud dari pembangunan nasional didaerah. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sector swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pembangunan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan, baik antar daerah maupun antar sektor. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan serta hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat pula dinikmati oleh masyarakat diberbagai lapisan, mulai dari lapisan atas hingga pada lapisan yang paling bawah baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah. Pertumbuhan harus berjalan secara beriringan dan terencana, mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan di berbagai sektor.

Dengan demikian daerah yang miskin, tertinggal, tidak produktif nantinya akan menjadi lebih produktif dan mempercepat pertumbuhan daerah itu sendiri. Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith) maupun para ekonom non klasik (Robert Solow & Trevor Swan), menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa yang sebelumnya. Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Disini proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Dalam konteks ini, Siagian (1995), mengemukakan pendapatnya bahwa desentralisasi merupakan suatu konsep yang dianggap mampu untuk mengatasi masalah pelayanan sosial diberbagai sektor publik. Dengan konsep ini diharapkan terjadi efisiensi dan efektifitas serta pemerataan yang diharapkan akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Hal senada juga dikemukakan oleh Wahyono (1993), yang menyatakan bahwa pengotonomian justru untuk membangun daerah tersebut agar masyarakatnya sejahtera, dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Menghilangkan berbagai perasaan ketidak adilan pada masyarakat.

2. Menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah

3. Meningkatkan demokrasi diseluruh strata masyarakat didaerah

4. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menganalisa sejauh mana pelaksanaan otonomi diterapkan di Kota X melalui pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Penulis mencoba menuangkannya Dalam penulisan skripsi yang berjudul "PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA X".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka ada rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk lebih mempermudah dan membuat lebih sistematik penulisan skripsi ini. Selain dari pada itu, rumusan masalah ini diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dari akhir penulisan skripsi ini. Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kondisi Ekonomi Kota X setelah Otonomi Daerah ?

2. Apakah Otonomi Daerah Berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota X ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini dilakukan adalah : 

1. Untuk mengetahui kondisi perekonomian kota X setelah adanya otonomi daerah.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat kota X.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Sebagai bahan studi atau literatur tambahan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya.

2. Sebagai bahan studi dan literatur bagi mahasiswa/mahasiswi ataupun peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis selanjutnya.

3. Sebagai bahan masukan yang berguna bagi pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

4. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau instansi-instansi yang terkait.

PENERAPAN MEDIA KOMPUTER BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN TEMATIK

PENERAPAN MEDIA KOMPUTER BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN TEMATIK (PKN KELAS III)

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas tahun 2003).

Kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis pengajar, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (Depdiknas 2004).

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi individu, memecahkan berbagai persoalan-persoalan kemasyarakatan masa kini, membantu memilih karir, dan mempersiapkan studi lanjutan (Noris Harms).

Untuk mencapai tujuan PKn di SD tersebut di atas kurang tepat jika menggunakan pendekatan pembelajaran tradisional, karena pendekatan ini tidak menekankan pada keaktifan siswa, sehingga siswa kurang ada dorongan ingin tahu dalam mempelajari PKn atau mempelajari permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Keberadaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tahun 2006 yang merupakan penyempurnaan atas kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2004 berbasis kompetensi (KBK) menuntut peran aktif guru dalam mengolah pembelajaran menjadi pembelajaran yang berkualitas dan mengembangkan ranah atau domain pembelajaran siswa yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Dalam hal ini strategi yang digunakan tidak hanya strategi yang secara konvensional saja, namun strategi yang dapat melibatkan aktivitas dan dapat dikembangkan oleh siswa secara mandiri.

Kondisi pembelajaran PKn hingga kini masih dihadapkan pada permasalahan pengajaran yang berorientasi pada bahan ujian, kurang memperhatikan tujuan dari PKn itu sendiri. Adapun tujuan mempelajari PKn di SD adalah agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari (Kurikulum 1994).

Dalam proses pembelajaran PKn SD, pada umumnya berorientasi pada selesainya materi yang tercantum dalam kurikulum, siswa hanya hafal secara verbal, tetapi tidak mengenal dengan sesungguhnya apa yang telah dihafalkan dan tidak dapat menggunakan pengetahuannya itu untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan siswa cepat bosan.

Terbukti, hasil pembelajaran PKn pada Ulangan Semester I belum begitu memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata nilai PKn yang hanya 65 berada pada urutan ke-3 setelah Bahasa Indonesia (rata-rata 70).

Terkait belum optimalnya hasil belajar PKn siswa kelas III SDN X maka penulis berupaya menerapkan Media Komputer Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam dunia pendidikan, keberadaan sistem informasi dan komunikasi merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pendidikan. Dalam sebuah lembaga pendidikan harus memiliki komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan operasional pendidikan, seperti siswa, sarana dan prasarana, struktur organisasi, proses, sumber daya manusia (tenaga pendidik), dan biaya operasi. Sedangkan sistem komunikasi dan informasi terdiri dari komponen-komponen pendukung lembaga pendidikan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan saat melakukan aktivitas pendidikan (Pustekkom, 2006).

Memperhatikan latar belakang di atas pembelajaran dengan media komputer berbasis TIK sebagai salah satu alternatif pembelajaran bermakna yang bermuara pada pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Pembelajaran model aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan merupakan refleksi pentingnya guru mengelola proses pembelajaran yang bermakna sehingga siswa merasa senang dan nyaman dalam pembelajaran. Pelibatan siswa secara aktif, baik segi fisik, mental dan emosionalnya merupakan ciri khas pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM).

B. Rumusan dan Pemecahan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : 

a. Apakah melalui media komputer berbasis TIK dapat meningkatkan kualitas mengajar guru kelas III di SDN X ?

b. Apakah melalui media komputer berbasis TIK dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas III di SDN X ?

c. Apakah melalui media komputer berbasis TIK dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas III di SDN X ?

2. Pemecahan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti merencanakan pemecahan masalah dengan menggunakan media komputer berbasis TIK dalam pembelajaran tematik PKn melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran tematik dengan menggunakan media komputer berbasis TIK adalah sebagai berikut : 

a. Apersepsi berupa cerita guru yang berkaitan dengan tema pada proses pembelajaran.

b. Siswa terlibat langsung dalam pembelajaran dengan menggunakan media komputer berbasis TIK dengan mengakses internet.

c. Siswa mampu menyimpulkan materi.

d. Siswa mendemonstrasikan materi pelajaran yang diajarkan guru.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Tujuan Umum

Ikut memajukan ilmu pendidikan dengan menguji hipotesis yang disusun berdasarkan pustaka yang relevan.

2. Tujuan Khusus

a) Meningkatkan kualitas mengajar guru kelas III SDN X melalui media komputer berbasis TIK.

b) Meningkatkan aktifitas siswa kelas III SDN X melalui media komputer berbasis TIK.

c) Meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas III di SDN X melalui media komputer berbasis TIK.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi guru

a) Memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya.

b) Memperluas pengalaman mengajar di kelas dalam rangka perencanaan pembelajaran yang efektif.

c) Mendapatkan kesempatan untuk berperan dalam menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri.

2. Bagi siswa

a) Meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran.

b) Meningkatkan hasil belajar siswa.

c) Menarik perhatian siswa.

d) Adanya keterlibatan siswa dalam pembelajaran.

e) Menyelesaikan kesulitan dalam pembelajaran.

3. Bagi sekolah

a) Meningkatkan kualitas pendidikan.

b) Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan proses pembelajaran di sekolah.

c) Mengetahui dan menggunakan metode pembelajaran yang dibutuhkan dalam pembelajaran.